JEP BAN SOON CO Alias RADEN SUWEDI; Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) dahulu OTORITA BATAM;

PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) dahuluOTORITA BATAM, berkedudukan di Jalan Jenderal SudirmanNo.1 Batam Center Kota Batam.

LAUTAN INTAN PERMATA; Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM); PT. PANTAI BARELANG INDAH

Lautan Intan Permata, Tempat Tinggal di Baloi ImpianRT. 002/ RW 005 Batu Selicin, Lubuk Baja,Halaman 1 dari 96 Halaman, Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUNTPIKEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)bertempat Kedudukan di Gedung BIDA, Batam Center, BatamKepulauan Riau, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 30 Desember 2014 memberikan Kuasa5 Sylvana Agnetha, SH ;6 Raminda Unelly Maret Sembiring, SH ;7 Yanuar Aditya Wijanarko, SH ;8 Reginald Aryadisa

Batam;3 Berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu memberikan hakmenguasai, mengusahakan, dan mengelola atas lahan tertentusebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangansebagai bagian dari tugas adminitrasi negara;4 Bersifat konkret karena berwujud sebuat surat dalam format tertentu,bukan hanya lisan atau tidak dituangkan dalam bentuk atau formattertentu;5 Bersifat individual karena ditujukan kepada PT.

Pantai Barelang Indah dan segala tindakan hukumyang terkait dengan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), sampai ada putusanyang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkaranDalam pokok perkara; 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Z Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT yaituPenetapan Lokasi Nomor 213020031 tertanggal 18 Januari 2013 seluas 65.273 m2,Gambar PL diterbitkan pada Agustus 2013 atas nama PT.

Pantai barelang Indah.; Bahwa tidak ada Petugas Ukur dari BP Batam atau BPN datang untukmengukur lokasi Obyek Sengketa. ;eBahwa Saksi tahu kalau tanah Penggugat sudah di PL kan orang lainberdasarkan cerita Penggugat;e Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dilaporkan ke Polisi; Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pak Mipon telah hadir di Polresta Barelangkarena penyerobotan tanah;eBahwa Saksi semua yang mengukur tanah hendra, rahmat, Limin, Basrikarena karena Saksi tahu persis batasbatasnya.

Batam) berupa Penetapan Lokasi Nomor 213020031Halaman 75 dari 96 Halaman, Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUNTPItertanggal 18 Januari 2013 seluas 65.273 m2, gambar PL diterbitkan pada Agustus2013 atas nama PT.

Elviriz Multiusaha Perdana
Tergugat:
Badan Pengusahaan (BP) Batam
Turut Tergugat:
Kepala ATR/Badan Pertanahan Nasional Kota Batam

BADAN PENGUSAHAAN (BP) BATAM, diwakili oleh Edy Putra Irawadi, selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam VS KRISTIAN T LIMBOTO, dkk.

BUDIKARYA MASHALIMTERGUGAT: Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)TERGUGAT II INTERVENSI: PT. PANCA USAHA JAYA SAKTI

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)., II. PT. PANTAI BARELANG INDAH DAN PT. LAUT INTAN PERMATA;

PUTUSANNomor 615 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:AHMAD MIPON, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal di Baloi Impian RT. 002/RW 005, Batu Selicin, Lubuk Baja,Batam;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;Melawan:KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) bertempatKedudukan di Gedung

Batam;3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu memberikan hakmenguasai, mengusahakan, dan mengelola atas lahan tertentusebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan sebagaibagian dari tugas adminitrasi negara;4) Bersifat konkret karena berwujud sebuat surat dalam format tertentu,bukan hanya lisan atau tidak dituangkan dalam bentuk atau formattertentu;5) Bersifat individual karena ditujukan kepada PT.

Pantai Barelang Indah dan segala tindakan hukumyang terkait dengan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), sampai adaputusan yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkaran ini;1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT yaitu PenetapanLokasi Nomor 213020031 tertanggal 18 Januari 2013 seluas 65.273 m2,Gambar PL diterbitkan pada Agustus 2013 atas nama PT. Pantai BarelangIndah;3.

APABILA BELUM DIDAFTARKANKE BPN KOTA BATAM ARTINYA HAK PENGELOLAAN ITU BELUMDIPEGANG OLEH TERGUGAT (BP BATAM).

APABILA BELUMDIDAFTARKAN KE BPN KOTA BATAM ARTINYA HAK PENGELOLAANITU BELUM DIPEGANG OLEH TERGUGAT (BP BATAM DAN MASIHSEBAGAI hakhak penggarap (termasuk dan terutama Penggugat) yangsecara nyata ada dan memanfaatkan tanah (MASIH TERDAPAT TANAH,BANGUNAN DAN TANAMAN MILIK RAKYAT, MAKA PEMBAYARANGANTI RUGINYA WAJIB DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU OLEHPENERIMA HAK) sebelum dibebaskan dan didaftarkan oleh BP Batam(Tergugat) ke BPN untuk memperoleh sertifikat.Penggugat jelas masih memiliki kepentingan karena

Penggugat:
Su Tek
Tergugat:
Marsono
Turut Tergugat:
1.Karjono
2.Kepala Badan Pengusahaan Batam c/q.Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam

Penggugat:
EDDI SADINO
Tergugat:
1.PT CAHAYA DINAMIKA HARUM ABADI
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam BP Batam

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di JI. Sudirman No.1,Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau, untuk Selanjutnya disebut SCDAQAI... 2.02.0... cce eee eee cee eeees...

Batam) atau Tergugat II selakuPemegang Hak Pengelolaan di Pulau Batam, sesuai dengan :a.

Cahaya Penggugat I : RajaDinamika Harum Abadi ZainddinTergugat Il: BP. Batam Penggugat III : MuksinPenggugat IV : MuhammadNizarPenggugat V : Hendri YantoAtuTergugat : PT. CahayaDinamika Harum Abadi Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 275/Pdt. G /2019/PN. Btm. Tergugat Il :BP.

Btm.Menimbang bahwa menurut Tergugat bahwa Tergugat adalahpemegang hak atas tanah yang sah, yang memperoleh alokasi dari OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam / sekarang Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) atauTergugat Il selaku Pemegang Hak Pengelolaan di Pulau Batam, sesuai dengan :a. Surat Izin Prinsip Nomor : 94/IP/KA/L/III/2004, tanggal 05 Maret 2004 atasnama PT. Cahaya Dinamika Harumabadi:;b.

Batam) atauTergugat Il selaku Pemegang Hak Pengelolaan di Pulau Batam, sesuai dengan :a.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM); 2. PT MEGAH JAYA PERKASA

Hartojo, Advocates & Legal consultants, beralamat di Cyber2 Tower 18th floor, Jl HR Rasuna Said Blik X5 Kav 13 Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2011, untukSELANPUNYA CISC DUE ssiss.cs szeasacawansns.ca sxcanwnsnnnnwn caanmananawnnaiace waeus PENGGUGAT1 KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DANPELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM), bertempat kedudukan di Batam Centre,Pulau Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :Stefanus Harianto, SH., LL.M;2 Johannes Bagus

atautidaknya Perjanjian Kerjasama Aquo belum memberikan Putusan sama sekali olehsebabitu Penggugat telah melakukan suatu penilaian terhadap Perjanjian Kerjasama Aquodiluar batas kewenangannya dan telah melampaui batas kewenangan Pengadilan.Bahwa Tergugat II Intervensi telah melampirkan Perjanjian Kerjasama Aguo sebagaisalah satu syarat bagi Tergugat II Intervensi untuk mendapatkan penetapan sebagaiImportir Terdaftar IT) Kendaraan Bermotor kepada Badan Pengusahaan Kawasan Bebasdan Pelabuhan Bebas (BP

Batam) / Tergugat , Tergugat II Intervensi tidak membantahdalil tersebut, karena memang tidak ada yang salah dan keliru secara hukum tentangkerjasama yang dibuat antara Sdr.

Raja Abdul Gani dalam kapasitasnya sebagai DirekturPT EUROPE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE dengan Tergugat II Intervensi,sehingga dengan demikian Perjanjian Kerjasama tersebut dilampirkan oleh Tergugat IIIntervensi sebagai salah satu syarat untk mendapatkan penetapan sebagai ImportirTerdaftar (IT) Kendaraan Bermotor kepada Badan Pengusahaan Kawasan Bebas danPelabuhan Bebas (BP Batam) Tergugat, lagipula terhadap Perjanjian Kerjasama yangdibuat antara Sdr.

Batam),Perihal : Mohon Penundaan atau Pembatalan Penertiban Penetapan PT MEGAH JAYAPERKASA sebagai Importir Terdaftar (IT) Kendaraan Bermotor.Bukti TII.18: Surat Somasi dari Kantor Heribertus S.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)DAHULU BERNAMA OTORITA PENGEMBANGANDAERAH INDUSTRI PULAU BATAM/OTORITA BATAM(OB), VS PT ANUGERAH REALINDO PERMATA

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Sebagai TERGUGAT

Charles Nainggolan memperolehIzin Prinsip dari pihak BP Batam dengan Nomor : 183/1P/KA/L/IX/2006(Vide Bukti P3). Namun ketika tim ukur BP Batam turun ke lokasi yangdimohonkan tersebut, ternyata lahan yang dikabulkan oleh pihak BP Batamberada di fasilitas umum. Hal ini jelas di tolak oleh Sdr. Cahrles Nainggolansebab secara nyata hal tersebut bertentangan dengan hukum. Danwalaupun Sdr. Charles Nainggolan sudah melakukan keberatan secaralisan kepada Sdr.

Bahwa salah satu Penggugat yakni Bonar Situmorang, pada 04 April 2014juga mengajukan permohonan pengalokasian lahan kepada BP Batam(Vide Bukti P5) namun hingga saat ini belum memperoleh jawaban dalambentuk apapun dari pihak BP Batam. Hal ini juga dirasakan oleh paraPenggugat lainnya yang telah memasukkan permohonan pengalokasianlahan kepada BP Batam pada tanggal 26 februari 2016 (Vide Bukti P6);. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Para Penggugat menerima surat daripihak Turut Tergugat (PT.

12.Bahwa seluruh perobuatan yang dilakukan oleh BP Batam tersebut di atassudah bertentangan dengan Azasazas Umum Pemerintahan yang Baiksebagaimana yang tertuang dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. Sebaba. Tergugat BP Batam tidak pernah memberikan kepastian hukum bagipara Penggugat terhadap permohonan pengalokasian lahan yang telahdiajukan;b.

Tergugat BP Batam telah melakukan tindakan diskriminatif terhadappara pemohon lahan, sebagaimana yang dialami oleh Para Penggugat;c. Tergugat BP Batam tidak cermat, tidak akuntabel, dan tidak profesionalserta tidak wajar dalam menerbitkan keputusan, sehingga fasilitasumum pun dapat dialinkan kepada perorangan;d. Tergugat BP Batam tidak melakukan pelayanan yang baik kepadamasyarakat, tidak terobuka kepada publik.

Sehingga mengabaikan nasibhidup orang banyak.13.Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat BP Batam tersebut,Para Penggugat telah dirugikan dari sisi kepastian hukum dan kepastianuntuk memperoleh pengalokasian lahan yang telah lama di nantikan olehPara Penggugat.

PANGIHUTAN SIHOMBING
Turut Tergugat:
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)2. Kepala Kantor Pertanahan Kota BatamINTERVENSI: PT. Cahaya Dinamika Harumabadi

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) DAHULU OTORITA BATAM., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM;

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN' BEBASBATAM (BP BATAM) DAHULU OTORITA BATAM, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, BatamCentre, Kota Batam;ll. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM, tempatkedudukan di Jalan Jaksa Agung R.

keputusanObjek Sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat II;ii. poin 5 halaman 10: memerintahkan Tergugat Il dengankewajiban untuk mencabut Objek Sengketa;Gugatan tersebut adalah tidak beralasan karena Tergugatmenerbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa sudahmengikuti mekanisme/prosedur yang berlaku, khususnya di PulauBatam yang merupakan Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam (BP

Batam);b.

TANJUNG GUNDAP PERKASA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM

Penggugat:
MUKSIN
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
Intervensi:
PT. Cahaya Dinamika Harumabadi

FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam BP. BATAM
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam

Bahwa kemudian Penggugat membuat surat lagi No.062/MPAss/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal Somasi ke Il yang intinyabahwa Pihak BP Batam (Tergugat II) seharusnya bertangung jawabsecara hukum untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindihtanah tersebut, karena kalau pihak BP Batam lepas tangan begitu sajadan tidak menyelesaikan permasalahan tersebut kemudianmembiarkan permasalahan ini berlarutlarut penyelesaiannya diPengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, maka selaintelah merugikan

Batam dan berdasarkan surat Undangan BPBatam Nomor.

UND/28/A.3.4/2/2016 tertanggal 1 Februari 2016, padatanggal 11 Februari 2016 telah dilakukan pertemuan di kantor BP Batam,dalam pertemuan tersebut BP Batam secara resmi menyatakan mengakuitelah melakukan kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan HakPengelolaan Kepada Tergugat Rekonvensi diatas areal tanah/lahan milikPenggugat Rekonvensi seluas lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribumeter persegi) yang terletak di Wilayah Pengembangan Batam Centre,Sub Wilayah Pengembangan Batam Centre berdasarkan

jin Prinsip No.39/IP/KA/II/2002 tertanggal 26 Februari 2002 dan Gambar PenetapanLokasi No. 22090134 tanggal 27 Februari 2002, dan BP Batam berjanjiakan melakukan penertiban dan perbaikan.

Batam);lil.

Satria Utama Adhinarendra;

SATRIA UTAMA ADHINARENDRA
Tergugat:
DEWI SARTIKA
Turut Tergugat:
1.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAM,

Penggugat:
1.Wenny Nugrohowati
2.Garry Igor Usov
Tergugat:
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)
Intervensi:
PT. GUTHRIE JAYA INDAH ISLAND RESORT