• GorgaDuma Sari dan selanjutnya penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu merupakankewenangan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir.

  Bahwa yang mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu kepada PT.

  GDS telah memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu. Untukmemperoleh Izin Pemanfaatan Kayu, PT GDS terlebih dahulu wajibmemperoleh Izin Usaha Perkebunan. Sebelum memiliki Izin Usaha Perkebunanmaka terlebih dahulu PT.GDS wajib memperoleh Izin Lingkungan.

  Copy Peta Tebangan Izin Pemanfaatan Kayu PT Gorga Duma Sari55. Kerangka Acuan ANDAL PT Gorga Duma Sari56.

  Copy Peta Tebangan Izin Pemanfaatan Kayu PT Gorga Duma Sari55. KerangkaAcuan ANDALPT Gorga Duma Sari56.

• Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM)atas nama Manahara Siagian, Khisar Siagian dan Rangit Siagian dengansaw mill UD.

  No.52 PK/Pid.Sus/201446lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan TanamanMasyarakat (IPKTM) atas nama Khisar Siagian merupakan KawasanHutan Lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukan telahdiserahkan kepada saksi Ir.

• Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan LahanDalam Pembangunan Hutan Tanaman.

  Memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Pasal 1 angka5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhutll/2011tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai denganPasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri KehutananNomor P.65/Menhut!l/2009 tentang Standard Biaya ProduksiPemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atauPenyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan HutanTanaman;5.

  Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.62/Menhutll/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu,5.

  Pemanfaatan Kayu Dan/AtauHalaman 37 dari 47 halaman.

  Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/MenhutIl/2009tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan ataudari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman (Bukti T1);2. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhutll/2011tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Bukti T2);3. Foto copy Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 107/P.PTS/XIl/2015/12 P/HUM/2015 tanggal 22 Desember 2015 (Bukti T3);4.

• telah laku terjual kepada NIKSON OINTO yang beralamat di dusun II Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) potong bea lelang Rp. 78.000,- sehingga total bersih sebesar Rp. 3.822.000,-;

Dirampas untuk Negara

• 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor: 01/DPMESDM-TRANS/SK/IPK-I/2017, Persetujuan pemberian izin

  pemanfaatan kayu tanah milik pada areal penggunaan lain (APL) di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Pemanfaatan Kayu (IPK); Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHkK); Izin Pemunguntan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);e Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;e Izin Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan;Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tmt.

Bahwa izin bidang kehutanan khususnya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)ada batas waktunya yakni 3 (tiga) bulan; Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tidak dapat dikuasakan ataudialinkan kepada orang lain; Bahwa Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi ProvinsiGorontalo tidak pernah mengeluarkan izin atas nama Terdakwa dikawasan hutan Kilometer 32 Desa Tangga Barito Kecamatan DulupiKabupaten Boalemo; Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 28 (dua puluhdelapan) penggal kayu bentuk balok.

Yang telah dilelang berdasarkan salinanrisalah lelang nomor : 335/77/2017 tanggal 20 Oktober 2017, sedangkanbarang bukti berupa 1 (satu) bundle dokumen surat izin Nomor :01/DPMESDM TRANS/SK/IPKI/2017 Saksi mengetahuinya yaknimerupakan persetujuan pemberian Izin Pemanfaatan Kayu tanah milikpada Area Penggunaan Lain (APL) atas nama SUMARDI KASIM di DesaTangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa di depan persidangan telah

Pemanfaatan Kayu atas nama Sumardi Kasim; Bahwa Terdakwa yang mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atasnama Sumardi Kasim tersebut karena Sumardi Kasim saat itu Sakit:Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Tint.

pemanfaatan kayu tanahmilik pada areal penggunaan lain (APL) di desa Tangga Barito Kec.DulupiKab.Boalemo Provinsi Gorontalo seluas + 2 Ha tanggal 09 Januari 2017 anSUMARDI KASIM;Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa Hamzah Yusuf Sude;5.

• PLP.dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika PT.Panply akan bekerjasama untuk pengelolaan hasil hutan; =Bahwa saat itu saksi Sinar menanyakan kepada Terdakwa mengenaiproses pengajuan izin pengelolaan lokasi dimaksud, dimana saat ituTerdakwa mengatakan harus ada permohonan untuk mengajukan izintersebut; === 222 2 neeBahwa oleh saksi Sinar selanjutnya mengajukan proposal yangberisikan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah milik/nutan Hakyang berada di Desa Mappetajang Kecamatan Bastem, KabupatenLuwu

  Nomor: 02/DM/VV/2012 tanggal 18 Juni 2012, dimana selanjutnyaTerdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Luwu telah membuat Surat Rekomendasi Nomor:1024/522/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemanfaatan Kayu MilikMasyarakat Desa Mappetajang, berdasarkan proposal yang diajukanoleh saksi SINAR selaku Kepala Desa Mappetajang, dimana proposaltersebut berisikan Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu TanahMilik/Hutan Hak yang berada di Desa Mappetajang, Kecamatan BastemKabupaten Luwu Nomor

  pemanfaatan kayu (IPK), melainkan hanya rekomendasi;Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memerintahkan Sdr.Tambora untukmelakukan kegiatan pemetaan dimana hasil pemetaan tersebutdipergunakan Terdakwa untuk melampiri surat rekomendasi yangdibuat Terdakwa; ane nnn en nnn ence eee eneHalaman 6 dari 92halaman Putusan Pidana Nomor333/Pid.Sus/2015/PN.

  Pemanfaatan Kayu Tanah milik/nutan Hakyang berada di Desa Mappetajang Kecamatan Bastem, KabupatenLuwu Nomor: 02/DM/VV/2012 tanggal 18 Juni 2012, dimana selanjutnyaTerdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenLuwu telah membuat Surat Rekomendasi Nomor: 1024/522/V/2013tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemanfaatan Kayu Milik Masyarakat DesaMappetajang, berdasarkan proposal yang diajukan oleh saksi SINARselaku Kepala Desa Mappetajang, dimana proposal tersebut berisikanPermohonan Izin Pemanfaatan

  seluas 700 Ha di Desa Mappetajang, dimana lokasitersebut Terdakwa tunjukkan dalam Peta yang melampiri suratrekomendasi tersebut, dan oleh Terdakwa menyakini kalau lokasidimaksud tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain(APL)Murni,yaitu bukan APL dari Pelepasan Kawasan Hutan, sehinggatidak perlu izin pemanfaatan kayu (IPK), melainkan hanya rekomendasi;Halaman 9 dari 92halaman Putusan Pidana Nomor333/Pid.Sus/2015/PN.

• Sujarwo untuk digunakan dalam rangkamenerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahdin Berutu,sehingga pada tanggal 02 November 2009, Bupati Pakpak Barat yaitu MakmurBerasa menerbitkan Surat No. 0891/Tahun 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu diAreal Penggunaan Lain atas nama Mhd.

  Utara mengenai pemanfaatan hasil hutan ;Bahwa Surat Keputusan Bupati Pakpak Barat No. 00891/Tahun 2009 tanggal 02November 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Mhd.

  Utara mengenai pemanfaatan hasil hutan ; Bahwa Surat Keputusan Bupati Pakpak Barat No. 00891/Tahun 2009 tanggal 02November 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama Mhd.

• RIDWAN AL ;- Kayu jenis sonokeling berbagai ukuran dengan jumlah 105 (seratus lima) batang atau 5,8729 m3 (lima koma delapan tujuh dua sembilan meter kubik) ;Dirampas untuk negara;- Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu tanah milik tertanggal 03 Mei 2017 atas nama pemohon HARSADI, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017 atas nama HARSADI, Surat Izin Pemanfaatan kayu tanah milik yang dikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil

  Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu tanah milik tertanggal 03 Mei 2017,atas nama pemohon HARSADI. Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017 atas nama HARSADI.Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN Sel Surat Izin Pemanfaatan kayu tanah milik yang dikeluarkan PemerintahDesa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017, tanggal 03 Mei 2017dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) dan sket lokasi. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama AQ. ANIM.Dirampas untuk dimusnahkan.5.

  Pemanfaatan Kayu Tanah Milik tertanggal 03 Mei 2017atas nama Pemohon HARSADI, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei2017 atas nama HARSADI, Surat Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milikyang dikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor:302/07/TRANTIB/2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupaLaporan Hasil Cruising (LHC) dan sket lokasi, dan Surat PemberitahuanPajak Terhutang (SPPT) atas nama AQ.

  Pemanfaatan Kayu tanah milik tertanggal 03 Mei 2017,atas nama pemohon HARSADI ;Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017 atas nama HARSADI ;Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 164/Pid.B/LH/2017/PN SelSurat Izin Pemanfaatan kayu tanah milik yang dikeluarkan PemerintahDesa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017, tanggal 03 Mei 2017dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) dan sket lokasi ;Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama AQ.

  RIDWAN AL; Bahwa barang bukti berupa kayu jenis sonokeling berbagai ukurandengan jumlah 105 (seratus lima) batang atau 5,8729 m (lima komadelapan tujuh dua sembilan meter kubik), yang merupakan hasil darikejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agarbarang bukti tersebut dirampas untuk negara ; Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu tanah milik tertanggal 03 Mei 2017atas nama pemohon HARSADI, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017atas nama HARSADI, Surat Izin Pemanfaatan kayu tanah

  (lima koma delapan tujuh dua sembilan meterkubik) ;Dirampas untuk negara; Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu tanah milik tertanggal 03 Mei 2017atas nama pemohon HARSADI, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei2017 atas nama HARSADI, Surat Izin Pemanfaatan kayu tanah milikyang dikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor:302/07/TRANTIB/2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupaLaporan Hasil Cruising (LHC) dan sket lokasi, Surat PemberitahuanPajak Terhutang (SPPT) atas nama AQ.

• Nomor : P.58/ MenhutIl/2009,tanggal 4 september 2009, tentang Penggantian Nilai tegakan(PNT) dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Atau Dari penyiapanLahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman;19.2. Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : P.14/ Menhutll/201 1,tanggal 11 Maret 2011, tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK);19.3. Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : P.20/ Menhutll/2013,tanggal 17 April 2013, tentang Perubahan Atas PeraturanHalaman 12 dari 46 halaman.

  Nomor : P.58/Menhutl/2009tanggal 4 September 2009, tentang Penggantian Nilai tegakan(PNT) dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Atau Dari penyiapanLahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman; Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : P.14/ Menhutll/2011tanggal 11 Maret 2011 tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK); Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : P.20/Menhutll/2013tanggal 17 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKehutanan R.I.

  Putusan Nomor 544 K/TUN/2016Bahwa pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)yang dikenakankepada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di atas ArealPenggunaan Lain (APL) seperti yang dimiliki Penggugat CV.

  Nomor : P.58/MenhutlII/2009tanggal 4 september 2009, tentang Penggantian Nilai tegakan (PNT)dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Atau Dari penyiapan Lahan DalamPembangunan Hutan Tanaman;Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : P.14/Menhutll/2011tanggal 11 Maret 2011 tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK);Peraturan Menteri Kehutanan R.I.Nomor : P.20/MenhutIl/2013tanggal 17 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKehutanan R.I.

  Nomor : P.58/MenhutII/2009tanggal 4 september 2009, tentang Penggantian Nilai tegakan (PNT)dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Atau Dari penyiapan Lahan DalamPembangunan Hutan Tanaman; Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : P.14/Menhutll/2011tanggal 11 Maret 2011 tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK); Peraturan Menteri Kehutanan R.I.Nomor : P.20/MenhutIl/2013tanggal 17 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKehutanan R.I.

• /DK/2011 tanggal 3 Agustus2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam APL Tahun2011/2012 A.n.

  P.14/Menhutll/2011tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai denganPasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No.Halaman 12 dari 89 Putusan Perkara No. 255/G/2014/PTUN JKTP.65/Menhutll/2009 tentang Standard Biaya ProduksiPemantfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atauPenyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan HutanTanaman;5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RImencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dandipublikasikan atas biaya negara;6.

  P.14/Menhutll/2011 tanggal 10 Maret2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan PeraturanMenteriKehutanan RI. No.

  P.14/Menhutl/2011tentang Izin Pemanfaatan kayu (IPK) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.20/MenhutIV2013 tentang Perubahan Peraturan MenteriKehutanan No.

  Pemanfaatan Kayu ; (fotokopi) ; Halaman 75 dari 89 Putusan Perkara No. 255/G/2014/PTUNJKT41.

• Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.

  Menghentikan seluruh kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di dalamareal pelepasan kawasan hutan yang telah dicabut dalam bentukapapun;b. Memindahkan barangbarang bergerak (traktor, truck dan lainlain) yangdigunakan untuk kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ;c.

  Bahwapengangkutan di wilayah/areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana Rokan Bonai Perkasa terdiri dari 2 (dua) tahap, yakni :1. Pengangkutan dari TPNHutan ke TPK Antara dilakukan denganlocomotif dalam areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.

  No.1075 K/Pid.Sus/2008SEBANYAK 3 (TIGA) KALI DENGAN JANGKA WAKTU PERINGATANMASINGMASING 30 (TIGA PULUH) HARI KERJA, DANBERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO::SK.382/MENHUTII/2004, TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)PASAL 26 AYAT (38), TIDAK TERDAPAT ALASANALASAN UNTUKMENCABUT IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) CV.

• Gorga Duma Sari di DesaHariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir tanggal21 Mei 2012 sebanyak 12 lembar;Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera UtaraNomor 522.21/9236 tanggal 10 Desember 2012 perihalPermohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT.Gorga Duma Sari tanggal 10 Desember 2012 sebanyak 2lembar;.

  Gorga Duma Sari;Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenSamosir Nomor 522.21/407/PH/DKP/2012 tanggal 4 Mei 2012perihal Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) atas nama PT. GorgaDuma Sari;Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemeriksaan LokasiPermohonan IPK atas nama PT.

  Gorga Duma Sari di Desa HariaraPintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;10)Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara1112Nomor 522.21/9236 tanggal 10 Desember 2012 perihalPermohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT.

  Gorga Duma Saritanggal 14 Januari 2013;16)Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenSamosir Nomor 005 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) di areal izin lokasi atas tanah yang terletak di Desa HariaraPintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir seluas + 800 ha atasnama PT. Gorga Duma Sari;17)Surat PT.

  Gorga Duma Sari bulan Maret2013 sampai dengan April 2014;54) Copy Peta Tebangan Izin Pemanfaatan Kayu PT. Gorga DumaSari;55) Kerangka Acuan ANDAL PT. Gorga Duma Sari;56) Analisis Dampak Lingkungan PT. Gorga Duma Sari;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Hal. 12 dari 17 hal. Put.

• pemanfaatan kayu (IPK) dandibuat atas nama Tergugat II serta segala biaya yang berkenaan denganpengurusan izin tersebut adalah merupakan beban dan tanggungan dariTergugat ;Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II telahdisepakati Bahwa keseluruhan biayabiaya yang berkenaan denganpengurusan izin sampai dengan terbitnya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)untuk lahan tersebut, ditetapkan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratuslima puluh juta rupiah);Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban berkenaan

  denganpengurusan izin yang diperlukan dalam rangka pengusahaan, pengelolaanserta pemanfaatan kayu pinus negara (tanaman reboisasi) tersebut yaituberupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana ternyata dariKeputusan Bupati Dairi Nomor 52.2/36/II/2009 tentang Izin PemanfaatanKayu (IPK) tertanggal 17 Februari 2009, terdaftar atas nama Tergugat II ic.Joseph Situmorang, S.H., dikeluarkan oleh Bupati Dairi;Bahwa disamping hal tersebut di atas, pada angka 6 huruf (b) SuratPerjanjian Kerja tertanggal 01

  dari lahan yangtermaktub dalam Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut sejak dari bulanFebruari 2009 dan telah selesai dilaksanakan pada bulan September 2009yang lalu;Hal 2 dari 22 hal.

  pemanfaatan kayu sebagaimana telahdiperjanjikan melalui Surat Perjanjian Kerja tertanggal 01 Februari2008;Bahwa adanya perjanjian antara Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi dan Termohon Kasasi Il, secara nyata ditegaskan olehTermohon Kasasi dan Termohon Kasasi II dengan mengeluarkanSurat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2010 yang menyatakan Bahwatelah membayar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus limapuluh juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi sebagai biayapengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK),

  ini Termohon Kasasi dan TermohonKasasi II belum membayar biaya pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) yang telah dikeluarkan Pemohon Kasasi sebesarRp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) danpembayaran jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6 huruf (b)Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Februari 2008, sebesarRp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah);Menimbang, Bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Hal 20 dari 22 hal.

• Menghentikan seluruh kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di dalam arealpelepasan kawasan hutan yang telah dicabut dalam bentuk apapun ;b. Memindahkan barangbarang bergerak (traktor, truck dan lainlain) yangdigunakan untuk kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ;c.

  20 Desember 2006 Gubernur Riau mengeluarkan Keputusan Nomor :Kpts.606.a/XII/2006 yang mencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.WanaRokan Bonai Perkasa, sehingga sejak tanggal 20 Desember 2006 CV.WanaRokan Bonai Perkasa diwajibkan untuk :a.

  Bahwa areal IzinPemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana yang dimaksud dalam IPK yangditerbitkan oleh Gubernur Riau dan TPK Antara dimana letaknyaberbatasan, sehingga masih disebut areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)CV.Wana Rokan Bonai Perkasa ;Bahwa pengangkutan di wilayah/areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)CV.Wana Rokan Bonai Perkasa terdiri dari 2 (dua) tahap, yakni :1.

  Pengangkutan dari TPN Hutan ke TPK Antara dilakukan denganlocomotif dalam areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV.Wana RokanBonai Perkasa, dengan menggunakan SKSHH yang diterbitkan olehPetugas SKSHH yaitu Nafri Inman sebanyak 36 sheet SKSHH ;Bahwa penunjukkan saksi Nafri Irwan sebagai Pejabat PenerbitSKSHH sebagai dokumen angkutan di areal Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) CV.Wana Rokan Bonai Perkasa adalah berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No.KPTS.522.3/PHH/3146 yang dilandasi

• Bukit Tapuk sudah tidak berlaku lagi (sudah kadaluarsa) padasaat Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain (IPKAPL)diterbitkan;b. Bahwa dalam Surat Keputusan Izin IPKAPL atas nama CV. Bukit Tapuktidak dicantumkan tanggal atau kapan berakhirnya Surat Keputusantersebut dan hal ini dapat berakibat terjadinya penyalahngunaan masaberlakunya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dimaksud;c. Bahwa areal Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain (IPKAPL) atas nama CV.

  Bukit Tapuk sudah tidak berlaku lagi (sudah kadaluarsa) padasaat Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain (IPKAPL)diterbitkan;b. Bahwa dalam Surat Keputusan Izin IPKAPL atas nama CV. Bukit Tapuktidak dicantumkan tanggal atau kapan berakhirnya Surat Keputusantersebut dan hal ini dapat berakibat terjadinya penyalahngunaan masaHal. 10 dari 25 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2014berlakunya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dimaksud. c.

  Bukit Tapuk sejak dikeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) Areal Penggunaan Lahan (APL) Desa Sayoang Desa AmasingKota dan kegiatan yang telah dilakukan "PT.

  Bahwa JPKAPL diterbitkan berdasarkan KepmenhutNo.SK.382/MenhutI/2004, tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK)sebagaimana keterangan saksi Ahli H. lorahim Ahmad, S.E., dan IrHal. 17 dari 25 hal. Put.

  Bahwa dengan diterbitkannya Izin Pemanfaatan Kayu ArealPenggunaan Lain (IPKAPL) sebagaimana Keputusan BupatiHalmahera Selatan No.207 Tahun 2008 tanggal 8 September 2008yang didasarkan pada Kepmenhut No.SK.382/MenhutI/2004 tentangIzin Pemanfaatan Kayu (IPK) maka IPKAPL yang dimilik CV.

• Pemanfaatan Kayu (IPK) atas namaPT.

  Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT.

  Satya JayaAbadi di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan padaPengadilan Tata Usaha Negara;Terhadap gugatan pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian,Perternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Buton SelatanNomor : 110 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) atas nama PT.

  Pemanfaatan Kayu (IPK) atasnama PT.

• Nomor 130 K/Pid.Sus/2012tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diWilayah Provinsi Sumatera Utara :TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atasnama MANAHARA SIAGIAN, KHISAR SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN denganSaw mill UD.

  Nomor : SK.44/KptsII/2005tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan Kawasan Hutan diWilayah Provinsi Sumatera Utara :TKP dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan Tanaman Masyarakat (IPKTM) atasnama MANAHARA SIAGIAN, KHISAR SIAGIAN dan RANGIT SIAGIAN denganSaw mill UD.

  Nomor 130 K/Pid.Sus/2012lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Kayu dan TanamanMasyarakat (IPKTM) atas nama KHISAR SIAGIAN merupakanKawasan Hutan Lindung, karena hasil uji kelayakan yang dilakukantelah diserahkan kepada Saksi Ir.

• Lokasi Industri kayu Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) tersebut terletak di Kampung Yeti dan Keriku, Distrik Arso,Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

  Dengan ijin Pemanfaatan Kayu yangdiberikan berdasarkan Keputusan GUBERNUR PROPINSI PAPUA Nomor:109 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu/IPK TahapKedua kepada PT.Sumber Kayu Utama pada Areal PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit di Kampung Yeti dan Keriku, Distrik Arso,Kabupaten Keerom, Provinsi Papua tertanggal 27 Agustus 2009;Bahwa, selain mendapat izin pemanfaatan kayu dari Gubernur Provinsi1.

  Pemanfaatan Kayu,Bahwa mendasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor:P.14/Menhut11/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkanoleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut serta Keputusan Nomor:SK.118/VI/BPPHPXVII/2011 tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIHSPPGR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATENHalaman 43 dari 55 Putusan Nomor 66/Pdt.G.2017/PN JapKEEROM TAHUN 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai PemantauanPemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura tersebut

  P.14/Menhutll/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri KehutananNo.

  P.65/Menhutll/2009 tentang Standard Biaya Produksi PemanfaatanKayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalamRangka Pembangunan Hutan Tanaman;Menimbang, bahwa selain putusan Nomor41 P/HUM/2011 juga di ajukanpermohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14/Menhut11/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dengan Nomor 62P/HUM/2013 dengan amar sebagai berikut1.

• Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yangdikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017tanggal 03 Mei 2017 dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising(LHC) dan sket lokasi, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)atas nama AQ.

  (lima koma delapan tujuh dua sembilan meterkubik, dimana setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa kayutersebut dimiliki olen terdakwa yang saat itu ikut berada di atas truck,dan saat dimintai suratsurat pengangkutan kayu, terdakwamenunjukkan suratsurat pengangkutan kayu yang dibawanya antara lainPermohonan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik tertanggal 03 Mei 2017atas nama Pemohon HARSADI, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei2017 atas nama HARSADI, Surat Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milikyang dikeluarkan

  Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu tanah milik tertanggal 03 Mei 2017,atas nama pemohon HARSADI. Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017 atas nama HARSADI.Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan No 65/Pid.Sus.LH/2017/PT.MTR Surat Izin Pemanfaatan kayu tanah milik yang dikeluarkan PemerintahDesa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017, tanggal 03 Mei 2017dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) dan sket lokasi. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama AQ.

  RIDWAN AL ;Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan No 65/Pid.Sus.LH/2017/PT.MTR Kayu jenis sonokeling berbagai ukuran dengan jumlah 105 (seratus lima)batang atau 5,8729 m (lima koma delapan tujuh dua sembilan meterkubik) ;Dirampas untuk negara; Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu tanah milik tertanggal 03 Mei 2017atas nama pemohon HARSADI, Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017atas nama HARSADI, Surat Izin Pemanfaatan kayu tanah milik yangdikeluarkan Pemerintah Desa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017tanggal

  (lima koma delapan tujuh dua sembilan meterkubik).Dirampas untuk Negara.Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu tanah milik tertanggal 03 Mei 2017,atas nama pemohon HARSADI.Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2017 atas nama HARSADI.Surat Izin Pemanfaatan kayu tanah milik yang dikeluarkan PemerintahDesa Bebidas Nomor: 302/07/TRANTIB/2017, tanggal 03 Mei 2017dengan lampiran berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) dan sket lokasi.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama AQ.

• Kayu.

  Nomor P.14/MenhutII/2011 tanggal 10Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan MenteriKehutananRI Nomor P.65/MenhutII/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang StandardBiaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan AtauPenyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman) khususnyamengenai kewajiban pembayaran penggantian nilai tegakan dijadikankewajiban yang wajib dibayar oleh pemegang IUPHHKHT, adalah pengaturanyang prematur karena masih dalam pengusulan kepada Kementerian

  Memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 30,Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri KehutananNomor P.14/MenhutIl/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1Halaman 17 dari 38 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/201420.21.sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri KehutananNomor P.65/MenhutII/2009 tentang Standard Biaya Produksi PemanfaatanKayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam RangkaPembangunan Hutan Tanaman;5.

  Memerintahkan kepada Menteri Kehutanan untuk mencabut Pasal 1 angka5, Pasal 28 dan 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/MenhutII/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu serta Pasal 37 dan 38Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/MenhutIl/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;Halaman 19 dari 38 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/20144.

  Bahwa PNT merupakan konsekuensi logis dari pemberian izin penggunaankawasan hutan untuk sektor di luar kehutanan (seperti kegiatan perkebunandan pertambangan), dimana pada areal tersebut masih terdapat tegakan kayuyang dimanfaatkan dengan mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);.

• Wana Karya Utama atas Penebangan pada ArealIzin Peruntukan Tanpa Memiliki Izin Pemanfaatan Kayu, telah disampaikankepada Penggugat pada tanggal 19 Desember 2011, sedangkan gugatandiajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonpada tanggal 7 Maret 2012, maka gugatan ini diajukanmasih dalamtenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undangundang Nomor5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Il.Bahwa mengingat Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525/54/SK/XII/201 1tanggal 12

  Wana Karya Utama atas Penebangan pada ArealIzin Peruntukan Tanpa Memiliki Izin Pemanfaatan Kayu, telah memenuhiunsurunsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : 7.Penetapan Tertulis, yaitu bahwa jelas Surat Keputusan TERGUGAT Nomor :525/54/SK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 merupakan surat yangdapat ditentukan dengan pasti baik wujud maupun hal apa yang diatur

  Surat Keputusan itu pada intinyamenetapkan mengenai perubahan atas Surat Keputusan TergugatNomor: 522.3/54/2010 tentang Sanksi Denda Administratif kepadaPENGGUGAT Atas Penebangan pada Areal Izin Peruntukan TanpaMemiliki Izin Pemanfaatan Kayu ;b. Individual, yaitu bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525/54/SK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 telah ditujukan kepadapihak yang identitasnya tercantum secara jelas dan pasti, yaitukepada badan hukum perdata CV. Wana Karya Utama(PENGGUGAT) ;c.

  Wana Karya Utama atas Penebangan pada Areal Izin Peruntukan TanpaMemiliki Izin Pemanfaatan Kayu, yang mewajibkan PENGGUGAT harussegera mengeluarkan biaya sebesarRp. 1.603.594.800, (satu miliar enamratus tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratusIV.

  RANGKAIAN PROSES PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN KAYU(IPK) YANG DILAKUKAN PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGANKEPUTUSAN (BACA) PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR :SK. 382/MENHUTII/2004 TENTANGIPK ; 1.