Ditemukan 374644 data
314 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEPUTRA SUPRA JAYA VS KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU;
102 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG VS KUKUH BUWONO;;
244 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS) VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA;
Bari Saputra, SHI;Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tanggal 21 Juni 2019, halLarangan Menerima Peserta Didik Baru, ditujukan kepada KetuaPengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS);2.
Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tertanggal 21 Juni 2019, halLarangan Menerima Peserta Didik Baru, ditujukan kepada KetuaPengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS);. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor421/6236/436.7.1/2019, tanggal 27 Mei 2019, hal Tanggapan, yangditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., Arya Baskoro N, S.H., M.
Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/6236/436.7.1/2019, tanggal 27 Mei 2019, halHalaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2021Tanggapan, yang ditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., AryaBaskoro N, S.H., M. Bari Saputra, SHI;1.2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tanggal 21 Juni 2019, halLarangan Menerima Peserta Didik Baru, ditujukan kepada KetuaPengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS);2.
Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/6236/436.7.1/2019, tanggal 27 Mei 2019, halTanggapan, yang ditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., AryaBaskoro N, S.H., M. Bari Saputra, SHI;1.2.
Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/6236/436.7.1/2019, tertanggal 27 Mei 2019, halTanggapan, yang ditujukan kepada Tri Tejonarko, S.H., AryaBaskoro N, S.H., M. Bari Saputra, SHI;2.2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya,Nomor 421/7271/436.7.1/2019, tertanggal 21 Juni 2019, halLarangan Menerima Peserta Didik Baru ditujukan kepada KetuaPengurus Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya(P3PMS);Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/20213.
163 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGGUNA ANGGARAN (PA), DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO., 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO., 3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO;;
252 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR VS MATHUR HUSYAIRI;
113 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI VS YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;;
114 — 26
Penggugat:TIURMA BALANCE SIANIPARTergugat:Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BatamIntervensi:Rosita Evy Sihite
80 — 31
PT HUTOMO MANDALA PERKASA vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG KABUPATEN SOLOK
88 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI VS SLAMET RIYADI;;
91 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS PT. SINAR ASHRI;;
88 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA TANGERANG., II. URSULA BUDIAYU;
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN' SIPIL KOTA BANDUNG, tempatkedudukan di Jalan Ambon Nomor 1 B, Kota Bandung;ll. ROSIYATI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan BKR Nomor 125, RT 005 RW 002, KelurahanCigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, PropinsiJawa Barat, pekerjaan Pedagang;lll.
223 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN., II. PT. SARI PERSADA RAYA
141 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BI KIONG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK;;
74 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BALIKPAPAN., 2. CAMAT NUNUKAN;;
231 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI VS PT. COMBINA COSTRACO;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan MentawaiNomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020, Perihal PenyampaianTemuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada angka (2) khususnyamengenai pengembalian kelebihan pembayaran akibat kekuranganmutu pekerjaan Perkerasan Beton Semen sebesar Rp1.728.918.991,54;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten KepulauanMentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020, PerihalPenyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada angka (2)khususnya mengenai pengembalian kelebihan pembayaran akibatkekurangan mutu pekerjaan Perkerasan Beton Semen sebesarRp1.728.918.991 ,54;4.
Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenKepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020,Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI bukan objektata usaha negara;2.
Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25Juni 2010, Perihnal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RIbukan objek tata usaha negara;3. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;4. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima;5.
Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR tanggal 25 Juni2010, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK R sah danberlaku secara sah serta tidak bertentangan dengan hukum;3.
46 — 18
M.ANWAR KURNIAWANlawanBUPATI SINJAI CQ KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
,SH keduanya Advokat / Konsultanhokum pada Kantor Pusat Advokasi Hukumdan Hak asasi Manusia (PAHAM) IndonesiaCabang Makassar Jalan Recin CenterNo. 78 Makassar Sulawesi Selatanberdasarkan surat kuasa khusus No.45/SKE/PAHAMMKS/X/2008 bertanggal10 Oktober 2008 dan terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjaipada tanggal 15 Desember 2008 di bawahregister No.PU.18.Sin/49/UM.07.10/PH/ XIV2008; 22222 ne one one neeSelanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT / PEMBANDING;; Lawan....Lawan:BUPATI SINJAl CQ KEPALA
DINAS PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN SINJAI, beralamat di JalanBolo bolo Barat Kabupaten Sinjai Dalamhal ini Tergugat diwakili oleh Kuasanyabernama Drs.H.Andi Mattalatta,MSi danMuhtar,SH keduanya adalah PegawaiBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sinjai dan Asdar AmalDharmawan,SH.MH Pegawai BagianPerencanaan Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Sinjai ketiganya beralamat diJalan Jenderal Ahmad Yani KabupatenSinjai berdarakan surat kuasa khususNo. 700/052/Set tertanggal 03 Januari 2009dan terdaftar di
457 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA., II. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA., III. PT. TAMBANG MAS SANGIHE;;
137 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
JOHANES HERMANTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA;
197 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAYA INDO PROPERTY VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG;
Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu. Kabupaten Tangerang, Nomor 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal: PerpanjanganIzin Lokasi PT Jaya Indo Property yang ditandatangani olehNono Sudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;2.2.
Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu.
Kabupaten Tangerang, Nomor 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal: PerpanjanganIzin Lokasi PT Jaya Indo Property yang ditandatangani olehNono Sudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;3.2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;4.
Jaya Indo Property yang ditandatangani oleh NonoSudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1.3.2.Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu.
Jaya Indo Property yang ditandatangani oleh NonoSudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT. Teluk Naga Perkasa;Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 256 K/TUN/20204.
90 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CILACAP., 2. SITI FATIMAH VS YUKE MEISKE PELEALU;;