., M.Si VS WALIKOTA AMBON;

EFREDI DAMPRI ,M.Si Bin DAMRI ARIFtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Ir. EFREDI DAMPRI ,M.Si Bin DAMRI ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMABERSAMA dalam dakwaan subsidair 4.

EFREDI DAMPRI ,M.Si Bin DAMRI ARIF

EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF olehkarenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintahagar terdakwa ditahan;3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;4.

EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIFbaik sendirisendiri atau secara bersamasama dengan saksi IDFIL, ST Bin(Alm) SARONI KAUM dan saksi MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADIGUNAWAN (didakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menguntungkanorang lain atau suatu korporasi yaitu PT.

EFREDI DAMPRI M.Si Bin DAMPRIARIF dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh PenuntutUmum terdakwa Ir.

EFREDI DAMPRI ,M.Si Bin DAMRI ARIFtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana dalam Dakwaan Primair;. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;. Menyatakan terdakwa Ir. EFREDI DAMPRI ,M.Si Bin DAMRI ARIFtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana KORUPSI SECARA BERSAMABERSAMA dalam dakwaansubsidair.

., M.Si vs WALIKOTA AMBON;

., M.Si., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Haruhun, RT 001 RW 002,Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,Provinsi Maluku, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Semuel. A. R.

Putusan Nomor 463 K/TUN/2020Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Jacky Talahatu, S.E.., M.Si.,tanggal 25 April 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu: Keputusan Walikota AmbonNomor: 294 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Jacky Talahatu, S.E.

,M.Si., tanggal 25 April 2019;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, kKedudukan, harkat danmartabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahPemerintah Kota Ambon;5.

Tipikor/2013/PN.AB, tanggal 19 Maret 2015, Penggugat (JackyTalahatu, S.E., M.Si) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telahHalaman 4 dari 7 halaman.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JACKYTALAHATU, S.E., M.Si;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,dan Dr. H.

EFREDI DAMRI, M.Si VS BUPATI KEPAHANG;

EFREDI DAMRI, M.Si., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Melati Nomor 12 Rt.02 Rw.01Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung, KotaBengkulu, Propinsi Bengkulu, pekerjaan Mantan AparaturSipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepahiang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ilham Patahillah, S.H.

EFREDI DAMRI, M.Si.,tersebut;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor Nomor 173/B/2019/PT.TUNMDN., tanggal 21 Agustus 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu, Nomor 3/G/2019/PTUN.BKL., tanggal 20 Mei 2019,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;Halaman 4 dari 6 halaman.

EFREDIDAMRI, M.Si;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,dengan Putusan Nomor Nomor 173/B/2019/PT.TUNMDN., tanggal 21Agustus 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu, Nomor 3/G/2019/PTUN.BKL., tanggal 20 Mei 2019;MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat;2.

NURUL EDY, M.Si VS LURAH PALANGKA;

NURUL EDY, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perum Griya Harmony, Jalan Rajawali VI,Nomor 07, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wikarya F. Dirun, S.H.

NURUL EDY, M.Si.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr.

., M.Si VS BUPATI KUTAI BARAT;

., M.SI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung Balok Asa RT.005 Kelurahan Balok AsaKecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Mantan PegawaiNegeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Masdianto, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokatdan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan KonsultanHukum Masdianto, SH dan Rekan, beralamat di KalimantanTimur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KUTAI

,M.Si. NIP: 197203172006041010;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai BaratNomor 800.05.860/K.971/2018. Tanggal 31 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Hansen,SH.,M.Si. NIP: 197203172006041010;4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasihakhak dan kedudukan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri SipilSeperti keadaan semula;5.

,M.Si;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono,S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

,M.Si VS BUPATI MERAUKE;

M.Si, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Ternate Gang Haji Kasim,Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, PekerjaanMantan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI MERAUKE, tempat kedudukan di Jalan BrawijayaNomor 22 Merauke, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke,Kabupaten Marauke;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Betsy R. Imkotta, S.H.,Pekerjaan Advokat, dan Drs.

M.Si Nip. 19760523 200605 1 002;c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan BupatiMerauke Nomor: 800 / 1255 tanggal O2 April 2019 TentangPemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan atas nama Baso Mappasessu, S.Pi. M.Si Nip. 19760523200605 1 002;d. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukanPenggugat seperti semula;e.

M.Si;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasama denganIs Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr.

., M.Si;

., M.SI., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Petam Kota Baru RT/RW000/000, Kelurahan Wapomania, Kecamatan Sarmi Selatan,Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, pekerjaan MantanSekretaris Daerah Kabupaten Sarmi;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:

,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan SekretarisDaerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan danSumber Daya Manusia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati SarmiNomor SK. 821.2 592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikandan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi,S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan SekretarisDaerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan danSumber Daya Manusia;4.

Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK. 821.2592 tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan MengangkatAparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si. NIP.Halaman 3 dari 6 halaman.

,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan SekretarisDaerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SumberDaya Manusia;Bahwa Keluarnya Surat Nomor 02/TLHP/TIM2019 Perihal Kinerja SekdaKabupaten Sarmi tanggal 10 Oktober 2019 yang ditujukan kepada BupatiSarmi dan terbitnya objek sengketa yang memberhentikan danmengangkat Penggugat Hendrik Worumi, S.Sos.

,M.Si. dari JabatanSekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan danSumber Daya Manusia hanya berselang 8 (delapan) hari.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH vs DAHLIM BANJAR NAHOR, SE, M.Si;

., M.Si., kKewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Hiu Putih IIA, Nomor 3,Palangka Raya, pekerjaan Aparatur Sipil Negara;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan Lampiran Nomor 120 atas namaDahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si., NIP 19590610 198203 1 012:b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 821.2/172/2017 tanggal30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan FungsionalHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 16 PK/TUN/2019Pengawas Pemerintahan Madya atas nama Dahlim Banjar Nahor, S.E.,M.Si.;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:a.

., M.Si., NIP 19590610 198203 1 012:b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 821.2/172/2017tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari JabatanFungsional Pengawas Pemerintahan Madya atas nama Dahlim BanjarNahor, S.E., M.Si.;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kepadakedudukan semula atau setingkat dan mengembalikan hakhakPenggugat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;5.

BASUKI RAHMAD, M.Si VS BUPATI BLITAR;

BASUKI RAHMAD, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Dsn. Purworejo, RT 004, RW 002,Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar,pekerjaan PNS Pemerintah Kabupaten Blitar:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sugeng Heri Santoso, S.H.

Basuki Rahmad, M.Si.;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBlitar Nomor 862/184/409.205.3/SK/2018 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31Desember 2018, atas nama Drs. Basuki Rahmad, M.Si.;4.

Basuki Rahmad, M.Si.:Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Surat KeputusanBupati Blitar Nomor 862/184/409.205.3/SK/2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31Desember 2018, atas nama Drs. Basuki Rahmad, M.Si.

BASUKIRAHMAD, M.Si.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.

,M.Si Bin AZHAR MASTURO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;2. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit ERNALDI BAHAR Palembang selama 6 (enam) bulan;3.

MUHAMMAD ZAPRAN, S.Sos,M.Si Bin AZHAR MASTURO

,M.Si serta diketahui oleh Kepala LabforPolri Cabang Palembang Drs.

ZAPRAN, S.Sos,M.Si Bin AZHARMASTURO pada hari Rabu, 15 Mei 2013 sekira Jam 14.30 Wib atau setidaktidaknyapada waktu lain pada bulan Mei tahun 2013 bertempat di Komplek Praja Mukti Kel.

,S.Si..M.Si serta diketahui oleh Kepala Labfor PolriCabang Palembang Drs.

,M.Si BinAZHAR MASTURO yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyatasesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksudSetiap Orang oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidanasebagaimana didalam surat dakwaannya adalah terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut makaunsur Ke1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;AD.2.

., M.Si VS BUPATI KAUR;

,M.Si VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

., M.Si., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Gunung Pegat, RT 035Kelurahan/Desa Melayu, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, pekerjaan Pegawai NegeriSipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sakir Z, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Sakir Z, S.H., dan Rekan,beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KUTA KARTANEGARA, tempat kedudukan diJalan Wolter

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, Nomor888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Pakhruddin, S.E., M.Si., NIP 19641223 199803 1002:3.

., M.Si., NIP 19641223 199803 1002:4. Memerintahkan Tergugat, dengan kewajiban untuk merehabilitasi hakdan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaansemula atau yang setara dengan jabatan waktu itu;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Eksepsi gugatan Penggugat lewat waktu (Daluwarsa);2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);3.

,M.Si;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi MartonoWahyunadi, S.H., M.H. dan H.

., M.Si Nomor 1657/1213/VIII/2002 tanggal 5 Agustus 2002 Kantor Urusan Agama Cimanggis Depok Jawa Barat.b) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Sdri. Lies Setiawati, S.H., dengan Mayor Laut (KH) Edy Sumirat, S.H., M.Si nomor 1348/AC/2017/PS.Dpk. Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0975/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 7 Juni 2017.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.c) 1 (satu) buah Buku Nikah Sdri.

., M.Si yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Palas Lampung Selatan Nomor 168/16/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015.Dikembalikan kepada Sdri. Trisita.d) 4 (empat) lembar foto pernikahan Sdri. Trisita dengan Mayor Laut (KH) Edy Sumirat, S.H., M.Si.e) 1 (satu) lembar foto KTP Mayor Laut (KH) Edy Sumirat, S.H., M.Si. NRP 14567/P.f) 1 (satu) lembar foto KTA Mayor Laut (KH) Edy Sumirat, S.H., M.Si. NRP 14567/P.

,M.Si.

NURUL EDY, M.Si VS LURAH PALANGKA;

., M.Si VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

ADJI SURADJI MUHAMMAD, M.Si VS PRESIDEN RI;

ADJI SURADJI MUHAMMAD, M.Si., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Perumahan Mutiara Bintan BlokF, Nomor 12, RT 008 RW 001, Kelurahan Pinang Kencana,Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang,Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Dosen UniversitasMaritim Raja Ali Haji (UMRAH), dalam hal ini memberi kuasakepada:1. Dr. Muhammad Junaidi, S.HI, M.H.;2. Joko Sutrisno, S.H.

Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di Tanjungpinangdari Yayasan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Kepada KementerianPendidikan Nasional (bukti P13);Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen danTenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (bukti P14);Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Provinsi Kepulauan RiauNomor: 04 Tahun 2010, tanggal 23 Maret 2010, tentang PengangkatanDosen Tetap Yayasan di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji,atas nama Suradji, S.Sos., M.Si

ADJISURADJI MUHAMMAD, M.Si., tersebut;2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H.

NISBAH, S.Sos, M.Si;

NISBAH, S.SOS, M.SI., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Agatis Blok A Nomor 9 KompleksBoyaoge Indah RT/RW.004/002 Kelurahan Boyaoge,Kecamatan Tetangga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,pekerjaan Dosen;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adi Prianto, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di Paluberdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2021;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman.

,M.Si., sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Ilmu Sosial danIIlmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar waktu Masa Jabatan20172021 tanggal 8 November 2019;Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Keputusan Rektor UniversitasTadulako Nomor 7561/UN28/KP/2019 tentang Pemberhentian Dr.Nisbah, S.sos., M,Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik FakultasIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar waktuMasa Jabatan 20172021 tanggal 8 November 2019;Mewajibkan Tergugat Untuk

Nisbah, S,Sos., M.Si., sebagai Wakil Dekan BidangHalaman 3 dari 6 halaman.

JAMIAT AKADOL, M.Si., MH VS BUPATI SAMBAS;

JAMIAT AKADOL, M.Si., M.H., KewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak, GangSwadaya, RT/RW 003/002, Kelurahan Sei. Garam Hilir,Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang,Kalimantan Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kabupaten Sambas.Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Dr. Drs. R.S. Kamso, S.H.

Jamiat Akadol, M.Si., M.H., dari jabatan Sekretaris DaerahHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2019Kabupaten Sambas, tanggal 3 Maret 2017, dinyatakan ditundapelaksanaannya hingga putusan dalam perkara ini mempunyaikekuatan hukum tetap (/nkracht Van Gewijsde);2. Dalam Pokok Perkara:a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;b. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Bupati SambasNomor: 821.24/7/BKPSDMADB Tahun 2017 tentang PemberhentianSdr. Dr.

Jamiat Akadol, M.Si., M.H., dari jabatan Sekretaris DaerahKabupaten Sambas, tanggal 3 Maret 2017:c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati SambasNomor: 821.24/7/BKPSDMADB Tahun 2017 tentang PemberhentianSdr. Dr. Jamiat Akadol, M.Si., M.H., dari jabatan Sekretaris DaerahKabupaten Sambas, tanggal 3 Maret 2017:d.

Jamiat Akadol, M.Si., M.H., dari jabatanSekretaris Daerah Kabupaten Sambas, tanggal 3 Maret 2017;3. Mewajibkan kepada Tergugat/T erbanding/Termohon Kasasimengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seperti semula dan mendapatkan semuahakhak dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil (rehabilitasi):Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/20194.

JAMIATAKADOL, M.Si., M.H.:2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.

YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si ; Drs. H. AZHAR BAHRUDDIN, M.AP vs KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER ; HM. RIDWAN SUWIDI

YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PegawaiNegeri Sipil (sekarang sebagai calon Bupati Paser Tahun 20102015), beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 12, RT.002/RW. 04, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,Kalimantan Timur ;2. Drs. H.

H.YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si, 2. Drs. H.

H.YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si, 2. Drs. H. AZHAR BAHRUDDIN,M.AP tersebut tidak dapat diterima ;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Supandi, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. H.