KETENTUAN FORMALbahwa pada tanggal 3 Juni 2013, Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Wajib PajakBesar Dua menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00012/204/05/092/13untuk Masa Pajak Januari s.d.

PERMOHONAN BANDINGPokok Sengketa Bandingbahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 MasaPajak Januari s.d.

sebagaimanadimaksud di atas, Pemohon Banding hanya diberitahukan bahwa penerbitanSKPKB PPh Pasal 26 tersebut berdasarkan kepada Putusan MahkamahAgung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012.

26 Masa PajakJanuari s.d Desember 2005, Nomor: 00012/204/05/092/13 tanggal 3Juni 2013.

26 Masa Pajak Januari s.d.

Putusan Nomor 2118 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.1.172.539.888, 00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

26 Masa Pajak September 2004 Nomor00009/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, atas nama PT LayarSentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat Jalan Majapahit 34Nomor 3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp54.090.000,00PPh Pasal 26 Terutang Rp10.818.000,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Kurang (lebih) Bayar Rp10.818.000,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP Rp10.818.000,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp21.636.000,00Menimbang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1652/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2004Nomor 00009/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, atasnama PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak September2004 sebesar Rp2.598.801.250,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

Putusan Nomor 2118 B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak 54.090.000,00PPh Pasal 26 Terutang 10.818.000,00Kredit Pajak 0,00 PPh Kurang (lebih) Bayar 10.818.000,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 10.818.000,00 Jumlah yang masih harus dibayar 21.636.000,00co wo woWowWoOW DWMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

Putusan Nomor 2115 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.1.286.455.040,00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

26 Masa Pajak November 2005 #Nomor00010/204/05/028/13 tanggal 24 September 2013, atas nama PT LayarSentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat Jalan Majapahit 34Nomor 3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp60.348.000,00PPh Pasal 26 Terutang Rp12.069.600,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Kurang (lebih) Bayar Rp12.069.600,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP Rp12.069.600,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp24.139.200,00Menimbang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1678/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2005Nomor 00010/204/05/028/13 tanggal 24 September 2013, atasnama PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak November2005 sebesar Rp3.155.789.600,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

Putusan Nomor 2115 B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp24.139.200,00; dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak : 60.348.000,00PPh Pasal 26 Terutang , 12.069.600,00. .

26 Masa PajakNovember 2014 yang seharusnya adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

PPh Pasal 26 yang terutang 925.985.492 462.992.746c. Kredit Pajak 462.992.746 462.992.746d. Pajak yang tidak/kurang dibayar 462.992.746 0e. Sanksi Administrasi 175.937 .243 0f.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00109/KEB/WP4J.10/2017 tanggal 11 Agustus 2017, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 0001 1/204/14/511/16 tanggal18 Juli 2016 Masa Pajak November 2014, atas nama PT SemarangAutocomp Manufacturing Indonesia, NPWP 01.869.469.5511.001,dengan alamat di Jalan Walisongo KM. 9.8, Tugurejo, Tugu,Halaman 3 dari 8 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 26 yang terutang sebesarRp462.992.746,00 akibat perbedaan tarif PPh Pasal 26 yang menurutTermohon Peninjauan Kembali 10% sedangkan menurut PemohonPeninjauan Kembali sebesar 20% yang tidak dipertahankan MajelisHakim tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan

Putusan Nomor 2082/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak . mehPPh Pasal 26 yang terutang . 462.992.746,00Kredit Pajak . 462.992.746,00Pajak yang tidak/kurang bayar . 0,00Sanksi administrasi

26 Masa Pajak Februari2014 yang seharusnya adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

PPh Pasal 26 yang terutang 973.507.368 486.753.c. Kredit Pajak 486.753.684 486.753.d. Pajak yang tidak/kurang dibayar 486.753.6384e. Sanksi Administrasi 233.641.768f.

26 Nomor 00002/204/14/511/16tanggal 18 Juli 2016 Masa Pajak Februari 2014, atas nama PT SemarangAutocomp Manufacturing Indonesia, NPWP 01.869.469.5511.001, denganalamat di Jalan Walisongo Km. 9.8, Tugurejo, Tugu, Semarang, 50151,sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak BR 4.867.586.640,0p 0PPh Pasal 26 yang terutang 489.779.866,00Kredit Pajak 486.753.684,00Pajak yang tidak/kurang bayar 3.026.182,00Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.452.567,00Jumlah PPh yang

Putusan Nomor 2078/B/PK/Pjk/2019keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00002/204/14/511/16 tanggal18 Juli 2016 Masa Pajak Februari 2014, atas nama PT SemarangAutocomp Manufacturing Indonesia, NPWP 01.869.469.5511.001,dengan alamat di Jalan Walisongo Km. 9.8, Tugurejo, Tugu,Semarang, 50151 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 26 yang terutang sebesarRp486.753.684,00 akibat perbedaan tarif PPh Pasal 26 yang menurutHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1468/B/PK/Pjk/2018 Bahwa perhitungan PPH Pasal 26 masa pajak Februari 2010, menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut:DPP PPh Pasal 26 Rp 263.758.974PPh Terutang Rp 9.585.087Kredit Pajak Rp 9.585.087PPh Kurang Bayar Rp 0Sanksi Administrasi Bunga Rp 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0 Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka kami mengajukan permohonankepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkanseluruh permohonan banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu alasan butir A mengenai Aspek Formal tentangjangka waktu yang berkaitan dengan administrasi proses penyelesaianperkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan, sedangkanalasan butir B mengenai Aspek Material tentang substansi yaitu KoreksiPPh Pasal 26 yang Terutang sebesar Rp.43.166.708,00; Masa PajakHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2116 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.839.054.700,00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

26 Masa Pajak April 2004 Nomor 00004/204/04/028/13tanggal 19 September 2013, atas nama PT Layar Sentosa Shipping, NPWP01.385.991.3028.000, alamat Jalan Majapahit 34 Nomor 3032, PetojoSelatan, Jakarta Pusat 10160, sehingga dihitung kembali menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp51.618.000,00PPh Pasal 26 Terutang Rp10.323.600,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Kurang (lebih) Bayar Rp10.323.600,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) Rp10.323.600,00KUPJumlah yang masih harus dibayar Rp20.647.200,00Menimbang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1648/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2004Nomor 00004/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, atasnama.

Pertamina Persero dan oleh karenanyatidak ada kewajiban Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 terhadappenerimaan sebesar charter hire dari PT.

Putusan Nomor 2116 B/PK/Pjk/2019huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp20.647.200,00; dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak ; 51.618.000,00PPh Pasal 26 Terutang 10.323.600,00; ; RKredit Pajak p 0,00PPh Kurang (lebih) Bayar 10.323.600,00RSanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP p 10.323.600,00Jumlah yang masih harus dibayar : 20.647.200,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Membatalkan Keputusan Nomor KEP00382/NKEB/WPJ.16/2016tanggal 07 Maret 2016, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakFebruari 2013 Nomor 00001/104/13/823/14 tanggal 05 Desember 2014,sehingga perhitungan

Membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 26 Masa PajakFebruari 2013 Nomor 00001/104/13/823/14 tanggal 5 Desember 2014yang telah dipertahankan oleh Majelis Hakim dalam Putusan PengadilanPajak Nomor Put.87766/PP/M.1IIA/16/2016 tanggal 24 Oktober 2017,karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali;3.2.

Membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 26 MasaPajak Februari 2013 Nomor 00001/104/13/823/14 tanggal 5Halaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1477/B/PK/Pjk/2018Desember 2014 Nomor Put.87766/PP/M.IIA/16/2016 tanggal 24Oktober 2017 Yang telah dipertahankan melalui Surat KeputusanTergugat Nomor KEP00382/NKEB/WPJ.16/2016 tanggal 7 Maret2016, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 huruf (c) karena Permohonan WajibPajak atas STP PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari 2013 Nnomor00001/104/13/923/14 tanggal 5 Desember 2014;3.3.

26 Masa Pajak Februari 2013 Nomor00001/104/13/823/14 tanggal 5 Desember 2014, atas nama PenggugatNPWP 01.072.091.0823.001, adalah yang secara nyatanyata bertentanganHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2016Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 yang menolakpermohonan Pemohon Banding mengenai Keberatan atas SKPKB PPh Pasal26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor00048/204/09/058/11 tanggal 02 Agustus 2011, maka dengan ini PemohonBanding mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak atas KeputusanTerbanding Nomor: KEP1877/WPJ.07/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tersebut;KETETAPAN PAJAK1. bahwa berdasarkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00048/204/09/058

26 ayat (1);URAIAN PENGAJUAN BANDINGBahwa perhitungan SKPKB PPh Pasal 26 setelah proses Keberatan adalahsebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 555.153.670 555.153.670PPh Terutang 111.030.734 111.030.734Kredit Pajak PPh Kurang (Lebih) Bayar 111.030.734 111.030.734Sanksi Administrasi 44.412.294 44.412.294Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar 155.443.028 155.443.028 Menurut Terbanding.Menurut Pemeriksa.Bahwa koreksi dilakukan atas dasar ekualisasi objek

26 ayat(1);Halaman 3 dari 29 halaman.

26 terhadap Indopalm Services Limited, tetapi untuk(PPN)menyetorkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai PemanfaatanPajak Pertambahan Nilai tetap Pemohon Banding pungut danJasa dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;KESIMPULAN DAN USULBahwa berdasarkan uraian Banding di atas maka Pemohon Bandingberkesimpulan bahwa Terbanding tidak seharusnya melakukan koreksi ataspemotongan PPh Pasal 26 tersebut;Bahwa Pemohon Banding memohon agar Majelis mengabulkan seluruhnyapermohonan Banding

26 Masa Pajak Januari s.d.

Perhitungan Pajak menurut Keputusan Keberatan Ditambah/ : Semula : : MenjadiUraian (Rp) Nal (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 1.018.619.656.324 0 1.018.619.656.3242 PPh Pasal 26 yang Terutang 119.427.437.428 0 119.427.437.4283 Kredit Pajak 115.944.287.174 0 115.944.287.1744 PPh yang Tidak/Kurang Dibayar 3.483.150.254 0 3.483.150.2545 Sanksi Administrasi 1.671.912.122 0 1.671.912.1226 Jumlah PPh Pasal 26 yang Masih Harus Dibayar 5.155.062.376 0 5.155.062.376 ll.

terutangPPh Pasal 26;bahwa pencatatan dan pembayaran biaya bunga atas pinjamansubordinasi kepada investor luar negeri dilakukan oleh BDI cabangCayman Island mengingat bahwa utang pinjaman subordinasi dicatatoleh BDI cabang Cayman Island.

Kesimpulanbahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jumlah perhitungan pajakterutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Uraian Semula(Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 1.001.758.371.1192 PPh Pasal 26 yang Terutang 115.944.287.1743 Kredit Pajak 115.944.287.1744 PPh yang Tidak/Kurang Dibayar 05 Sanksi Administrasi 06 Jumlah PPh Pasal 26 yang Masih Harus Dibayar 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put54778/PP/M.XVA/13/2014, Tanggal 1 September

KEP216/PJ/2013 tanggal 03 April 2013 tentang keberatan terhadapSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 No.00005/204/08/091/12 tanggal 07 Februari 2012 untuk Masa Pajak Meitahun 2008 adalah mengenai : Koreksi Positif DPP PPh Pasal 26 MasaPajak Mei 2008 atas beban bunga pinjaman Subordinasi sebesarRp.16.861.285.205,00;2.

QObjek PPh Pasal 26 adalah Bunga, Deviden, Royalti...dst.

26 Masa PajakDesember 2014 yang seharusnya adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

PPh Pasal 26 yang terutang 752.159.988 376.079.994c. Kredit Pajak 371.577.098 376.079.994d. Pajak yang tidak/kurang dibayar 380.582.890 0e. Sanksi Administrasi 137.009.840 0f.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00110/KEB/WPJ.10/2017 tanggal 11 Agustus 2017, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00012/204/14/511/16 tanggal18 Juli 2016 Masa Pajak Desember 2014, atas nama PT SemarangAutocomp Manufacturing Indonesia, NPWP 01.869.469.5511.001,dengan alamat di Jalan Walisongo KM. 9.8, Tugurejo, Tugu,Semarang, 50151 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 8 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 26 yang terutang sebesarRp376.079.994,00 akibat perbedaan tarif PPh Pasal 26 yang menurutTermohon Peninjauan Kembali 10% sedangkan menurut PemohonPeninjauan Kembali sebesar 20% yang tidak dipertahankan MajelisHakim tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan

Putusan Nomor 2083/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.009.454,00; dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak . allePPh Pasal 26 yang terutang . 376.762.058,00Kredit Pajak . 376.079.994,00Pajak yang tidak/kurang bayar . 682.064,00Sanksi administrasi

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23288/PP/M.II/13/2010 tanggal 18Mei 2010 atas Objek PPh Pasal 26 berupa penghasilan bunga Tahun Pajak2004;17b.Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23289/PP/M.II/13/2010 tanggal 18Mei 2010 atas Objek PPh Pasal 26 berupa penghasilan bunga Tahun Pajak2005, yang telah memutuskan bahwa Indosat Finance Company BV bukanmerupakan Beneficial Owner atas penghasilan bunga dari pinjamanPenggugat tersebut di atas sehingga tarif pemotongan PPh Pasal 26 adalah20%.Bahwa berdasarkan

Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP283/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 11 April 2011 merupakan keputusan atas permohonanpembatalan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Mei 2009 Nomor 00003/ 104/09/051/10 tanggal 17 September2010;Bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei2009 Nomor 00003/104/09/051/10 tanggal 17 September 2010 diterbitkanberdasarkan Lembar Penghitungan STP PPh Pasal 26 KPP Badan UsahaMilik Negara, oleh karena adanya adanya

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23288/PP/M.II/13/2010 tanggal18 Mei 2010 atas Objek PPh Pasal 26 berupa penghasilan bunga TahunPajak 2004;Halaman 17 dari 44 halaman. Putusan No mor 736/B/PK/PJK/201318b.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23289/PP/M.II/13/2010 tanggal18 Mei 2010 atas Objek PPh Pasal 26 berupa penghasilan bunga TahunPajak 2005;telah memutuskan bahwa Indosat Finance Company BV bukan merupakanBeneficial Owner atas penghasilan bunga dari pinjaman TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut di atas sehingga tarifpemotongan PPh Pasal 26 adalah 20%.Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat kurang bayar atas tarif PPh Pasal26, dengan perhitungan sebagai berikut : Ditambah Koreksi

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka amar pertimbangan Majelis Hakimyang telah membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP283/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 11 April 2011 dan Surat Tagihan PajakAlPajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00003/104/09/05 1/10tanggal 17 September 2010 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup danbertentangan dengan fakta yang nyatanyata terungkap dalam persidangan,bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 26 ayat (

KOREKSIATAS OBJEK PAJAKMenurut PemeriksaBahwa berdasarkan equalisasi objek PPh Pasal 26 yang telah dilaporkandi SPM PPh Pasal 26 dengan objek pajak menurut Tim Pemeriksa terdapatselisih sebesar Rp.4.557.330.903,00 dengan perhitungan sebagai berikut:Total Objek PPh Pasal 26 berdasarkan Tim Pemeriksa RpTotal Objek PPh Pasal 26 berdasarkan SPM PPh Pasal26 RpSelisih ObjekRp 4.Perincian objek PPh Pasal 26 berdasarkan Pemeriksa:1. Pembayaran jasa ke General Motors (Thailand)Limited (GM Thailand)2.

Pembayaran jasa ke GM AP sebesar Rp584.330.710,00Bahwa bukan merupakan objek PPh Pasal 26 karena jasa tersebutmerupakan jasa pembuatan buku manual dan buku diagnostic kerusakankendaraan yang dilakukan di Singapore;Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 7(1) P3B antara Indonesia andSingapura, atas pembayaran jasa tersebut tidak dapat dikenakan pajak(PPh Pasal 26) di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terteradalam SE03/PJ.101/1996.

GMAutoworld Indonesia, NPWP: 01.753.041.1407.000, alamat keputusan:Jalan Raya Bekasi Km. 27, Pondok Ungu, Bekasi 17132, alamat surat:Jalan Raya Bekasi Km. 27, Medan Satria, Kotamadya Bekasi 17132,sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 939.350.559,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terhutang Rp 187.870.112,00Kredit Pajak Rp 187.140.880,00Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak Rp 729.232 ,00Halaman

26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2004, Nomor 00009/204/04/407/06 tanggal 27 Maret 2006, atas nama:PT.

26 Masa Pajak JanuariDesember 2004 Yang KurangDibayar Cfm.

Berikut rincian koreksi Terbanding; Uraian SPT SKPKB Koreksi(Rp) (Rp) (Rp)Penghasilan Kena Pajak 32.954.271.000 102.177.378.000 69.223.107.000PPh Badan Terutang 9.868.781.300 30.635.713.400 20.766.932.100Objek PPh Pasal 26 (4)PPh Pasal 26 (4) terutang 71.541.664.600 48.456.174.900Kredit Pajak 23.085.489.700Pajak yang kurang dibayar. . . 2.308.548.970 7.154.166.460 4.845.617.490Sanksi Administrasi 2,308.548.970 2.301.843.290 (6.705.680)Pajak yang masih harusdibayar ; 4.852.323.170 4.852.323.170 2.037.975.731

menurut Majelis Penghasilan Kena Pajak Pajak PenghasilanBadan Tahun 2004 adalah sebesar Rp. 34.255.298.000,00 sehingga DasarPengenaan Pajak PPh Pasal 26 Tahun 2004 dihitung kembali menjadisebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak Rp. 34.255.298.000,00Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 yang terutang Rp. 10.259.089.400.00Objek PPh Pasal 26 ayat (4) Rp. 23.996.209.383,00bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwakoreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Tahun 2004 yangtidak

dapat dipertahankan adalah sebagai berikut:Objek PPh Pasal 26 ayat (4) menurut Terbanding Rp. 71.541.664.600,00Hal. 7 dari 18 hal.

telah salah dan keliru atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuatpertimbanganpertimbangan hukumnya sehubungan dengan adanyakoreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp.48.456.174.196,00 dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atauprinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyatanyata telahmelanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat 4 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak

26sebesar Rp. 48.456.174.196,00 yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali semula Terbanding berkaitan dengan koreksi di PenghasilanKena Pajak dalam Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 denganperhitungan sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp. 102.177.378.879Penghasilan Kena Pajak Rp. 102.177.378.000PPh Badan yang Terutang Rp. 30.635.713.400Objek PPh Pasal 26 (4) cfm Pemohon PK Rp. 71.541.664.600Objek PPh Pasal 26 (4) cfm Termohon PK Rp. 23.085.490.404Koreksi Positif Rp. 48.456.174.196 Bahwa atas

Permohonan Keberatan Pemohon Banding :Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2006 Nomor 00006/204/06/011/08 yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2008 olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu dengan rincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 8.840.046.310,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang Rp 941.269.154,00Kredit Pajak Rp 114.529.047,00Pajak yang kurang dibayar

) , alamat Gedung Sentra Mulia lantai 15 Jalan H.R Rasuna SaidKav.X6 No 8 Kuningan, Jakarta Selatan, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2006 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp 572.645.239,00Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang Rp 114.529.047,00Kredit Pajak Rp114.529.047,00Pajak yang kurang dibayar Nihil ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor

26 Masa Pajak Januari s.d.

Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang ataupinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan,diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10%(sepuluh perseratus) dari jumah bruto bunga yang dibayarkan;2.

Putusan Nomor 1610/B/PK/Pjk/2019Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagaiberikut:1) Bahwa Pemohon Banding berhak untuk menggunakan tarif pajak yangditetapkan dalam P3B antara IndonesiaUnited Kingdom dan olehkarenanya tarif PPh Pasal 26 ayat (4) yang dikenakan kepada PemohonBanding adalah sebesar 10%; dan2) Bahwa harus dilakukan revisi perhitungan pajak yang dilakukan olehTerbanding dan kemudian merevisi perhitungan tersebut menjadi NIHILsesuai dengan perhitungan yang dilakukan

sebesar USD6.724.086,00:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 April 2013:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut76836/PP/M.IIA/13/2016, tanggal 8 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2254/WPJ.07/2012 tanggal26 November 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPh Pasal

26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009Nomor 00087/204/09/091/11 tanggal 28 Oktober 2011 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00149/WPJ.19/KP.0103/2011 tentang Pembetulan atas SKPKBtanggal 17 Nopember 2011 atas nama : BUT.

Putusan Nomor 1611/B/PK/Pjk/2019Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagaiberikut:1) bahwa Pemohon Banding berhak untuk menggunakan tarif pajak yangditetapkan dalam P3B antara IndonesiaUnited Kingdom dan olehkarenanya tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 ayat (4) yangdikenakan kepada Pemohon Banding adalah sebesar 10%; dan2) bahwa harus dilakukan revisi perhitungan pajak yang dilakukan olehTerbanding dan kemudian merevisi perhitungan tersebut menjadi NIHILsesuai dengan perhitungan

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Juni 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut76842/PP/M.IIA/13/2016, tanggal 8 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2284/WPJ.07/2012 tanggal3 Desember 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

26 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2004 Nomor: 00005/204/04/091/11 tanggal 28Oktober 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00155/WPJ.19/KP.0103/2011 tanggal 28November 2011 atas nama : BUT.