Kabul K PUBatal JFAdili SendiriTerbukti Pasal 263 Ayat (1) KUHPPidana 6 bln penjara

KABUL KASASI PU, BATAL JF, ADILI SENDIRI, TERBUKTI PASAL 263 AYAT (1) KUHP, PIDANA PENJARA 3 TAHUN

Mengingat, ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Menyatakan terdakwa IMIKE PONGTIKU alias IMIKE, bersalahmelakukan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPsebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjaraselama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwaberada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan;3.

263 Ayat (1) KUHP.KEDUA : Bahwa terdakwa IMIKE PONGTIKU Alias IMIKE pada waktu yangsudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember2012, bertempat di Kantor Bank Papua Cabang Tanah Merah KabupatenBoven Digoel atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, dengansengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati,jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut

263 ayat(1) atau Kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan danmempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yangdidapat dipersidangan yaitu pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :211.

263 ayat (1)KUHP maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan PembelaanPenasehat Hukum terdakwa yang menginginkan membebaskanterdakwa dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas dan setelah memperhatikan pembelaan yang diajukanterdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amarputusan ini telah dipandang patut dan adil sesuai dengan tingkatkesalahan terdakwa ;Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanyaalasan

263 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lainyang berhubungan dengan perkara ini :MENGADILI :1.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohonuntuk sebagian;
2. Menyatakan SURAT KETETAPAN Nomor : SPRIN TAP/ 4 / I / 2023/ SATRESKRIM tanggal 16 Januari 2023 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait Tindak Pidana Pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan

a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

oleh Termohon dengan dugaan melakukan beberapa Tindak Pidana Pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan/atau pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP,adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

MENGADILI: Menyatakan Terdakwa Sobarna Alias Gocir Bin Elin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Komulasi Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP atau dakwaan Alternatif Kedua Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Subsidair melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menyatakan Terdakwa Trio Septiawan als Trio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemalsuan " sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Trio Septiawan alas Trio selama 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan waktu selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan Terdakwa AGUSTINA LEONA DAMERIA MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINA LEONA DAMERIA MANURUNG, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;3. Menetapkan pidana penjara tersebut akan dikurangi waktunya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

263 ayat (1)KUHFP ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke2 dariPasal 263 ayat (1) KUHP;Ad.2.

263 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke3 dariPasal 263 ayat (1) KUHP;Ad .3.

263 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa unsur ke1, ke2 dan ke3 dari Pasal 263 ayat (1) KUHP yangdidakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa, dan berdasarkan buktibukti yang ada diperoleh keyakinan tindak pidana tersebutbenar adanya dan Terdakwa pelakunya, maka menurut hukum Terdakwa AGUSTINALEONA DAMERIA MANURUNG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana membuat surat palsu ;Menimbang, bahwa pledoi Terdakwa yang mendalilkan

tidak berniat merugikan, akantetapi faktanya semua unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP terpenuhi sebagaimanadipertimbangkan di atas, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan di atas, dan selama dalamproses pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasanpembenar yang dapat membebaskan diri Terdakwa dari pemidanaan

Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang gunasingkatnya putusan dianggap telah termaksud dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;Mengingat, akan Pasalpasal dari peraturan perundangan yang bersangkutankhususnya Pasal 263 ayat (1) KUHP ;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa AGUSTINA LEONA DAMERIA MANURUNGtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana16membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal263

LISTIAWAN WIDIATMOKO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) dan dakwaan Subsidiair Pasal 263 ayat (2)KUHP;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;3. Memulihkan hak-hakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;4. Menyatakan barang bukti berupa :No.1 s.d No.39 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.5.

LISTIAWAN WIDIATMOKO telah terbukti secarasyah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBUATSURAT PALSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1)KUHPdalam Dakwaan Primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. LISTIAWAN WIDIATMOKOdengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaanselama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahananRutan dan Tahanan kota.3.

263 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa la Terdakwa Drs.

Subditrenkta Distreskrimum pada Polda Metro Jayatelah mencabut No.: LP/1103/III/2015/PMJ/Ditreskrimum tanggal 24 Maret2015;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas,yaitu Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar Pasal263 ayat (2) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena

Oleh karena telah dibuktikan di pembuktiandakwaan primair bahwa Terdakwa tidak terbukti membuat dan menggunakansurat palsu maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbu ktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan pada dakwaan Subsidair melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa tidakmelanggar dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan SubsidairPasal 263 ayat (2) KUHPoleh karena itu haruslah

LISTIAWAN WIDIATMOKO tersebut diatas, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) dandakwaan Subsidiair Pasal 263 ayat (2)KUHP;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;3. Memulihkan hakhakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatn ya;4.

Menyatakan Terdakwa SRI BAWON tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;5.

263 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SRIBAWON dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) bulan, Dikurangi selama terdakwa dalamtehanan.

263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebutTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.

TONGAT, S.H., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dikonstruksikan secarahukum kedalam 4 (empat) unsur obyektif yaitu :a) Membuat surat secara tidak benar atau memalsukan;b) Yang dipalsukan adalah surat;c) Dapat menerbitkan suatu hak/perikatan/oembebasan hutang; dand) Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian ; Bahwa dalam ketentuan Pasal 263 KUHP jika dijunctokan dengan Pasal 55KUHP maka harus ada pelaku utama

263 ayat (1) Kitab Undang UndangHukum Pidana, yakni surat palsu atau adanya upayaupaya memalsukan suratyang dilakukan oleh Terdakwa SRI BAWON bersama sekongkol jahatnya,dalam hal ini Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi M.SSODIQ sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum?!

Menyatakan Terdakwa SRI BAWON tersebut diatas, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalamdakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusanini diucapkan;4. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;5.

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 303/Pid.B/2016/PN.Sak, yang dimohonkan banding tersebut; - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

Rantau Bertuah yang diperlihatkan pada persidanganrsbut kepada saksi BAHARUDIN DOBA yang mana dalam SKD yangdibuat oleh terdakwa tertulis lahan berasal dari saksi BAHARUDIN DOBAyang terletak di KM 44 Desa Rantau Bertuah yang mana nama namayang terdapat dalam SKD tidak satu pun dikenal oleh saksi BAHARUDINDOBA, setelah mengetahui hal tersebut saksi BAHARUDIN DOBA merasadirugikan dan melaporkan kepada pihak yang berwenangPerbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancampidanasebagaimana diatur dalam Pasal

263 ayat (1) KUHPidana.ATAUHal 4 dari 14 hal.

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1081 KUHAP serta paraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 154/Pid.B/2015/PN.

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun l981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Cara Pidana dan undang-undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;M E N G A D I LI 1. Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 874/Pid.B/2017/ PN Pbr tanggal 19 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;3.

BMK serta tidak bisa mengurussertifikat atas tanah tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 263 ayat(1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.Menimbang bahwa Penuntut umum dalam tuntutannya pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut:1.

Menyatakan terdakwa Agusman ldris, SH.MH. terbukti secara inmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta rs palsu melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal ty(1) ke 1KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agusmar ld H., MH.,denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun S83 selama menjalanipenahanan sementara, dengan perintah wa tetap ditahan;3.

dari 10 halaman putusan No. 21/PID.B/2018/PT PBRmemori banding, keberatankeberatan tersebut dapat disimpulkan padapokoknya sebagai berikut : Bahwa Pengadilan Tinggi pekanbaru haruslah membatalkan putusanPengadilan Negeri Pekanbaru karena majelis hakim Pengadilan NegeriPekanbaru telah salah menilai fakta dan buktibukti yang telah terungkapdalam persidangan dan telah salah dan keliru dalam menerapkanhukumnya ; Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penasehat Hukum Terdakwaberpendapat bahwa unsurunsur Pasal

263 ayat 1 KUHP Nel5d5ayat 1 ke1 KUHP tidak terbukti, oleh karenanya Ter akterbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan wy, olehPenuntut Umum ; Pengadilan Negeri Pekanbaru telah sal keliru dalammempertimbangkan perkara aquo seba ra pidana, karenasebenarnya perkara aquo adalah tehak kepemilikan tanah, maka sehar jalur hukum ditempuh adalahentuan Pasal 1365 KUHPerdataah Agung RI No. 154.K/Pid/I993ta mengenai sengketa melalui gugatan perdata berdassebagaimana Yurisprodensitanggal 19 Agustus way

263 ayat (1) jo.

Alias ADY tersebut diatas , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;4. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) rangkap Gambar Surat Ukur dengan Nomor 1824 s/d 1826 tahun 2009 atas nama H.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa ADY HUSAINY, SE Alias ADY, bersalah melakukan tindakpidana Pemalsuan yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo.

263 ayat (1) KUHPJo.

263 ayat (1)Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tidak terpenuhi maka unsure yang lain tidak perludibuktikan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 263 ayat (1)Jo.

SARNO, S.ST);Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkaradibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta PeraturanPerundangundangan lain yang berkaitan :MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa ADY HUSAINY SE. Alias ADY tersebut diatas , tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) Jo.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 263 ayat (1) KUHP, pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. M E N E T A P K A N1.

.: Pasal 279 ayat (1) ke1 KUHP, pasal 263 ayat (1) KUHP, pasal 44ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tahun 1981tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundangundangan lainyang bersangkutan.1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut di atas yaituSulaiman, pangkat Serka, NRP 21010245410979 tidak dapat diterima.2.

AFREDI Pgl EDI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 2. Membebaskan Terdakwa Drs. AFREDI Pgl EDI oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;5.

Edi TIDAK TERBUKTI SECARA SAHDAN MEYAKINKAN bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Ke1 KUHP jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP;2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan NomorReg.Perkara:PDM47/Epp.2/SPEM/08/2016Atau 1.

ELIZABETH GAZALI, SH.MH dibawah sumpah di persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas KhatolikSanto Thomas Sumatera Utara; Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah Program Doktor Ilmu Hukum padaUniversitas Andalas Padang; Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang hukum pidana; Bahwa menurut pendapat ahli Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri dari2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Di dalam unsursubjektif termuat beberapa hal yang menyangkut dengan perbuatan, didalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan perbuatan pidanaadalah perbuatan yang membuat palsu dan memalsukan, sedangkanobjeknya adalah surat, artinya tidak sumua yang dapat dijadikan objekdari surat tersebut, itu tidak ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPdan surat yang dimaksud itu adalah mencakup empat hal yaitu surat yangdapat menimbulkan hak, menerbitkan perikatan, membuat terjadinyapenghapusan hutang

dan surat yang menjadi alat bukti tentang sesuatukemudian terhadap surat tersebut itu kemungkinan bisa menimbulkankerugian; Bahwa ahli menerangkan unsur subjektif di dalam Pasal 263 ayat (1)KUHP itu adalah dengan maksud untuk memakai atau menyuruh oranglain memakai seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu; Bahwa perbuatan membuat palsu artinya surat itu belum ada sebelumnyasedangkan memalsu surat artinya surat itu sudah ada sebelumnya jadisurat yang ada di ubah.

AFREDI Pgl EDI tersebut diatas, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umummelanggar pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP2. Membebaskan Terdakwa Drs. AFREDI Pgl EDI oleh karena itu daridakwaan Penuntut Umum;3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelahputusan ini diucapkan;4. Memulinkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;5.

Atau Ketiga : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dan Keempat : Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Membebaskan Para Terdakwaoleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Menetapkan barang bukti berupa:

Pst Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tidak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPjo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHPDANKEEMPATweenenne Bahwa Terdakwa 1 ANDRY SURJASA dan Terdakwa 2 RIDWANTOWIBOWO pada tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2017 bertempat dikantor PT.

surat tersebut seolaholah isinya benardan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut menimbulkankerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana paling lama enamtahun; dan Pasal 263 ayat (2) berbunyi: diancam denngan pidana yangsama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yangdipalsukan, seolaholah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkankerugian.Bahwa, Ahli menjelaskan unsurunsur Pasal 263 ayat (1) KUHP adalahsebagai berikut:a.

Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.AtauKetiga : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.DanKeempat : Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakimdengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam PasalPasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

263 ayat (1) KUHP jo.

Atau Ketiga : Pasal 263 ayat (1) KUHPjo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP. Dan Keempat : Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;2. Membebaskan Para Terdakwaoleh karena itu dari semua dakwaan PenuntutUmum;3. Memulihkan hakhakPara Terdakwadalam kemampuan, kedudukan, harkatserta martabatnya;4.

li>Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) Nomor : SK.Sidik/279/XII/Res1.9/2022/satreskrim yang diterbitkan Termohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

263 ayat (1), (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh MIFTAHUL KAMIL;

ABDUL MAJID tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 263 ayat 1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 263 ayat 2 KUHP;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;4.

Menyatakan Terdakwa YAMAL SP Bin ABDUL MAUJID terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kesatu Jaksa PenuntutUmum);2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAMAL SP Bin ABDUL MAJID denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahana dengan perintah agara terdakwa segera ditahan;3.

Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar sebesarRp5.000, (lima ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang secaratertulis pada pokoknya mengemukakan bahwa perbuatan tidak teroukti memenuhiunsurunsur pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP (vrijspraak) atau setidaktidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechvervolging):Mendengar, tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwadalam Replik yang pada pokoknya berpendirian

Unsur jika pemakaian pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;Menimbang, bahwa karena ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHP tersebut masihsatu genus dengan Pasal 263 ayat 1 KUHP dan unsur yang paling substansial dariketentuan pasal tersebut telah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana telahdipertimbangkan diatas, maka secara mutatis mutandis unsurunsur pasal dalamketentuan pasal dimaksud juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

,M.H.; sedangkan 1(satu) unit printer merk Canon tipe pixma MP 237 warna hitam yang telah disita dariTerdakwa, maka perlulah ditetapkan agar barang bukti mana dikembalikan kepadaTerdakwa YAMAL SP Bin ABDUL MAJID;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka beralasan untukmemulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkaradibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP,

ABDUL MAJID tersebut diatas, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 24 dari 25 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Kdisebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 263 ayat 1 KUHP ataudakwaan kedua Pasal 263 ayat 2 KUHP;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;3. Memulinkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabainya;4.