DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/080/KD/433.110/2021 Tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, khusus terhadap pada Diktum kedua mengenai Mengesahkan Pengangkatan Saudara M.

ALY AMRINI sebagai kepala Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tertanggal 28 Juli 2021;

ASNANSYAH, S.Kom Sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;

ZUNAIDAH BATUBARA, ST Sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Camat Kotanopan;

AHMAD HALIS LUBIS melaksanakan tugas sebagai Fungsional Umum pada Kantor Camat Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;

Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Muara Potan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;

LENI MAULITA NASUTION Sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;

Menyatakan batal :

DALAM PENUNDAAN;---------------------------------------------------------------------Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/05 tahun 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Tanggal 22 januari 2013 (in casu Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tetenggolasa, Kecamatan Buke dalam Lampiran Surat Keputusan Tergugat a quo pada Nomor Urut 4 An.

Kepala Desa yang dinyatakan : 7.

Kepala Desa ; 2 202 soonHal. 25 dari 30 hal (Put.No.03/G/2013/PTUN.KDI)Menimbang, bahwa dalam pemilihnan Kepala Desa Tetenggolasa pada tanggal18 desember 2012 yang dinyatakan lolos untuk dipilin sebagai calon Kepala Desasebagaimana telah dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 44 Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan ketentuan Pasal 6 Peraturan DaerahKabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ada 6

WitantoMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan bahwa :1. Calon kepala desa yang terpilin adalah calon yang mendapatkan dukungansuara terbanyak2.

Kepala Desa dinyatakan bahwa :1.

Kepala Desa dan telah pulabertentangan dengan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni asas kepastianhukum, asas profesional dan asas proporsional olehnya beralasan hukum apabila objeksengketa yakni Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/05 tahun 2013tentang Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa HasilPemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Tanggal 22 januari 2013 ( incasu Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tetenggolasa, Kecamatan Bukedalam Lampiran Surat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 1008/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pengganti Antarwaktu Desa Pangkalan Benteng, Penjabat Kepala Desa Talang Buluh dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit, Kenten Laut, Gasing, Pangkalan Benteng dan Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Khusus Atas Nama Nurbaiti Apriani

Jabatan Kepala Desa Gasing Tanggal 24 Desember 2021;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 433/DPMD/2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, serta Pengangkatan Kepala Desa

Tanggal 19 Oktober 2017, dengan Lampiran Nomor Urut 1 Kecamatan Mantangai, Nomor 4 Desa Muroi Raya atas nama RIPANSYAH ;

Ripansyah telah diangkat dantelah dilakukan pelantikan oleh Bupati Kapuas (Tergugat) padatanggal 19 Oktober 2017 melalui Keputusan Bupati Kapuas Nomor :433/DPMD TAHUN 2017, Tentang Pemberhentian Kepala Desa danPenjabat Kepala Desa, serta Pengangkatan Kepala Desa, Sei Ahas,Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir,Lapetan, dan Kepala Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai, HasilPemilinan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017.

RPANSYAH, adalah jelas bertentangan denganketentuan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 41 Ayat (1) huruf j,yang menyebutkan : Pelaksanaankampanye dilarang : menjanjikanatau memberikanuang atau materi lainnya kepada pesertakampanye.Jo.

RIPANSYAH, adalahbertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 6Ayat (6), yang menyebutkan : Panitiapemilihan Kepala Desasebagaimanadimaksudpadaayat (1) bersifatmandiridantidakmemihak ;2 222Jo.

Bahwa Objek Gugatan Tidak Sah karena melanggar atau bertentangandengan ketentuan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPemilinan dan Pemberhentian Kepala Desa, di Pasal 7 huruf j, yangmenyebutkan : Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugasmenyiapkan surat undangan bagi para calon Kepala Desa dan Pendudukyang berhak memilih; Jo.

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa,di Pasal 29 Ayat (1), yang menyebutkan : Paling lambat 3 (tiga) harisebelumpelaksanaanPemungutan suaraatausesuai dengan hasilkesepakatanantaraPanitiaPemilihan dengan Calon dan atausaksi,Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih disertaldengan tanda terima.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 1024/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Penjabat Kepala Desa Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang, Sungai Rebo Dan Pengangkatan Kepala Desa Perambahan, Cinta Manis Lama, Merah Mata, Pematang Palas, Sungai Gerong, Duren Ijo, Perajen, Pulau Borang Dan Sungai Rebo

Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin Tertanggal 27 Desember 2021 Khusus Lampiran Keputusan Bupati Nomor 1024/KPTS/DPMD/2021 Nomor Urut 9 Atas Nama Dedy Arsadi ;

M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI------------------------------------------------------------------------------------------ Menolak eksespsi Tergugat;------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA --------------------------------------------------------------------------- Menolak gugatan Penggugat terhadap objek sengketa I seluruhnya berupa Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 155/BPMD/2012 tanggal 04 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa

Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa TelukKapuas Kecamatan Sungai Raya; e Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 277/BPMPD/2012 tanggal 27 September 2012Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan Kepala Desa TerpilihDesa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai3 Memerintahkan Tergugat mencabut :e Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 155/BPMPD/2012 tanggal 4 Juni 2012Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa TelukKapuas Kecamatan Sungai Raya; e Keputusan Bupati

BuktiP.1 : Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya No. 278 Tahun 2008 tanggal 27Oktober 2008 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan KepalaDesa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya (copy sesuai2. BuktiP.2 : Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya No. 155/BPMPD/2012 tanggal 4 Juni2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan PejabatKepala Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya (copy sesuai3.

Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hurufb dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/Walikotamelalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD;4 Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d,huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/ Walikota melalui Camatberdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 ( dua pertiga ) darijumlah anggota BPD;5 Pengesahan pemberhentian kepala

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat(4) ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota paling lama 30 ( tiga puluh ) harisejak usul diterima;6 Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa;7 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Penjabat kepala desa diaturdengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa pertama ( vide bukti P2 = bukti T4)didapatkan fakta hukum

Kepala Desa haruslah melalui usulan BPDmelalui Camat kepada Bupati dan usulan pemberhentian Kepala Desa tersebut haruslahdiambil melalui rapat musyawarah Badan Permusawaratan Desa (BPD ) yang dihadirisekurangkurangnya 2/3 dari anggota BPD tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3, dengan surat bernomor : 002/BPDTK/IV/2012 tertanggal 23 April 2012 didapatkan fakta hukum bahwa usulan pemberhentianPenggugat adalah berdasarkan usulan dari BPD Desa Teluk Kapuas, kecamatan SungaiMenimbang, bahwa

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 653/XII/tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2019-2025 Khusus Lampiran II No.

Urut 37 Atas Nama Rakhman Hamdani Kepala Desa Kohala ;

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah berkaitandengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 653/XIl/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan PenjabatKepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilin KabupatenKepulauan Selayar Masa Bhakti 20192025 ;d.

Bukti T 2:Fotokopi sesuai dengan asli ; Keputusan Bupati KepulauanSelayar Nomor 653/XII/Tahun 2019, tanggal 27 Desember2019, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan PenjabatKepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa TerpilihKabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 20192025 ;Fotokopi sesuai dengan asli ; Keputusan Bupati KepulauanSelayar Nomor 463/VIII/Tahun 2019, tanggal 13 Agustus2019, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan PenjabatKepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan PenjabatKepala Desa Kabupaten

Kepala Desa Dan Penjabat KepalaDesa Serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Kabupaten Kepulauan SelayarMasa Bhakti 20192025 Khusus Lampiran Il No.

Urut 37 Atas Nama RakhmanHamdani Kepala Desa Kohala, haruslah dinyatakan batal;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, makaTergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kepulauan SelayarNomor 653/Xil/tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan PenjabatKepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Kabupaten KepulauanSelayar Masa Bhakti 20192025 Khusus Lampiran II No.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanoleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan SelayarNomor 653/Xll/tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa DanPenjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa TerpilihKabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 20192025 KhususLampiran Il No. Urut 37 Atas Nama Rakhman Hamdani Kepala DesaKohala ;3.

DALAM PENUNDAAN : Mengabulkan permohonan penundaan terhadap :- Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 620/PEMASDES/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun : 2015 Se Kecamatan Kapuas hulu Tertanggal : 27 November 2015 beserta surat lampiran pada kolom Nomor urut : 5 Nama : ISONG DAYUNG kepala Desa yang diangkat berdasarkan Hasil pemilihan Kepala Desa Tumbang Puroh kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi

Menyatakan batal :- Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 620/PEMASDES/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun : 2015 Se Kecamatan Kapuas hulu Tertanggal : 27 November 2015 beserta surat lampiran pada kolom Nomor urut : 5 Nama : ISONG DAYUNG kepala Desa yang diangkat berdasarkan Hasil pemilihan Kepala Desa Tumbang Puroh kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ; - Surat Camat Kapuas

99/KPS.HULU/2015 Tertanggal 17 November 2015 Perihal : Penyampaian Daftar Nama nama Pemenang Pilkades di 12 Desa se Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Tahun 2015 ; - Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Puroh Nomor : 04/BPD/PEM-TP/XI/2015 Tertanggal 03 November 2015 Perihal Hasil Pemilihan Kepala Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas ; 3. - Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 620/PEMASDES/2015 Tentang Pemberhentian

Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun : 2015 Se Kecamatan Kapuas hulu Tertanggal : 27 November 2015 beserta surat lampiran pada kolom Nomor urut : 5 Nama : ISONG DAYUNG kepala Desa yang diangkat berdasarkan Hasil pemilihan Kepala Desa Tumbang Puroh kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ; - Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Camat Kapuas Hulu Nomor : 045.2/99/KPS.HULU/2015 Tertanggal 17 November 2015 Perihal

Bahwa Keputusan Tergugat (Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kapuas)yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 620 / PEMASDES /2015 Tentang : Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala DesaHasil Pemilinan Kepala Desa Serentak Tahun : 2015 Se Kecamatan KapuasHulu Tertanggal : 27 November 2015, Beserta Surat Lampiran Dalam SatuKesatuan Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 620 / PEMASDES /2015 Tentang : Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala DesaHasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun

Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Tahun : 2015 Se Kabupaten Kapuas Hulu,Provinsi Kalimantan Tengah, Tercantum pada nomor urut : 5 Nama DesaTumbang Puroh, Fitriyanto, A.

Kepala Desa DanPengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun :2015 Se Kecamatan Kapuas Hulu Tertanggal : 27 November 2015, BesertaSurat Lampiran Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 620 PEMASDES /2015 Tentang : Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan KepalaDesa Hasil Pemilinan Kepala Desa Serentak Tahun : 2015 Se KecamatanKapuas Hulu, dalam hal ini disebut pada Kolom Nomor Urut : 5, nama :ISONG DAYUNG Berdasarkan hasil Pemilinan Kepala Desa ;Bahwa Surat Tergugat II (Camat Kapuas

SEBAGAIMANA DALAMKETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATENKAPUAS NOMOR : 1 TAHUN 2015 TENTANG : TATA CARA PEMILIHANDAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA PADA PARAGRAF PASAL. 26(ayat.1, ayat 2, point a sampai p, ayat 3, point : a Sampai n) ; Halaman 13 dari 62 hal. Put. Pkr. No. 24/G/2015/PTUN.PLK1.9.

Bahwa dalam hal ini Panitia Pilkades Desa Tumbang Puroh, KecamatanKapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dalammenjalankan Tugas Dan Kewenangannya sebagai Panitia PelaksanaPemilihan Kepala Desa, yang telah ditetapkan dalam Peraturan DaerahKabupaten Kapuas Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang : Tata Cara PemilihanDan Pemberhentian Kepala Desa pada Bab Ill Bagian Kedua Pasal : 7Tentang : Tugas Panitia Pilkades, yang selanjutnya di nayatakan padaa.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1011/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 24 Desember 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Bayur, Penandingan, Sungai Naik, Kemang Bejalu, Sungai Pinang, Semuntul, Paldas, Penjabat Kepala Desa Muara Abab, Tanjung Pasir, Tanjung Tiga, Sukarela, Lubuk Rengas, Rantau Harapan, Sejagung, Lebung Serta Pagar Bulan Dan Pengangkatan

;

Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 586 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Tanggal 20 Desember 2019, Lampiran SK Nomor : 586 Tahun 2019 Yang mengangkat Sdr. WANSON, SE Sebagai Kepala Desa Tumbang Jala, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 1011/KPTS/DPMD/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Bayur, Penandingan, Sungai Naik, Kemang Bejalu, Sungai Pinang, Semuntul, Paldas, Penjabat Kepala Desa Muara Abab, Tanjung Pasir, Tanjung Tiga, Sukarela, Lubuk Rengas, Rantau Harapan, Sejagung, Lebung Serta Pagar Bulan dan Pengangkatan Kepala Desa Rantau Bayur, Penandingan

, Sungai Naik, Kemang Bejalu, Sungai Pinang, Semuntul, Paldas, Muara Abab, Tanjung Pasir, Tanjung Tiga, Sukarela, Lubuk Rengas, Rantau Harapan, Sejagung, Lebung Serta Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin beserta lampiran khusus Nomor urut 6 Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur yang tercantum pada kolom 4 atas nama ZULKOPLI, tanggal 24 Desember 2021 ;

Kepala Desa Rantau Bayur, Penandingan, Sungai Naik, Kemang Bejalu, Sungai Pinang, Semuntul, Paldas, Penjabat Kepala Desa Muara Abab, Tanjung Pasir, Tanjung Tiga, Sukarela, Lubuk Rengas, Rantau Harapan, Sejagung, Lebung Serta Pagar Bulan dan Pengangkatan Kepala Desa Rantau Bayur, Penandingan, Sungai Naik, Kemang Bejalu, Sungai Pinang, Semuntul, Paldas, Muara Abab, Tanjung Pasir, Tanjung Tiga, Sukarela, Lubuk Rengas, Rantau Harapan, Sejagung, Lebung Serta Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten

Menyatakan batal :

Kepala Desa dan Perangkat Desa;2.

Kepala Desa; 5.

Bahwa berdasarkan dari Pasal 1 (satu) s/d Pasal 4 (empat) di atasBPMPD selaku lning sektor administrasi desa menyatakan KeputusanBupati Batang Hari tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat Nomor:141/186/BPMPD tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat KecamatanPemayung Kabupaten Batang Hari; 6.

SABKI akan tetap diaktifkan kembalimengingat tidak cukup dasar hukum untuk menerbitkan KeputusanBupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Selat; .

Desa Selatsebagai ...43sebagai kewenangan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi berdasarkanPasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perda Nomor: 7 tentang Susunan OrganisasiPemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan,Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa; .

Usaha Negara Surabaya Nomor : 97/G/2013/PTUN.SBY tanggal 3 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut denganMENGADILI SENDIRIDALAM PENUNDAAN : - Membatalkan dan memerintahkan segera mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :97/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY tanggal 3 September 2013 tentang perintah untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Nomor 03/BPD.K/VI/2013 tertanggal 4 Juni 2013 tentang Usulan Pemberhentian

Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo ;DALAM EKSEPSI : - Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding ; -----------------------------------DALAM POKOK SENGKETA : ----------------------------------1.

DALAM POKOK PERKARA : 22202022o2oeoooooooo1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa, Desa Keper, Kecamatan Krembung,Kabupaten Sidoarjo Nomor 03/BPD.K/VI/2013 tertanggal 4 Juni 2013tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan CalonKepala Desa Terpilin Desa Keper, Kecamatan Krembung, KabupatenSidoarjo atas nama Ahmad Jamaludin Kusen ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBadan Permusyawaratan

Desa, Desa Keper, Kecamatan Krembung,Kabupaten Sidoarjo Nomor 03/BPD.K/VI/2013 tertanggal 4 Juni 2013tentang Ususlan Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan CalonKepala Desa Terpilin Desa Keper, Kecamatan Krembung, KabupatenSidoarjo atas nama Ahmad Jamaludin Kusen ; Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya perkara ; Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutantersebut, sesuai dengan posita gugatan Pengugat / Terbanding, intinya (darisisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai

berikut : e Bahwa menurut Penggugat / Terbanding, tindakan Tergugat /Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa aquo telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakukhususnya Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah Kabupaten SidoarjoNomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilinan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sertabertentangan dengan AsasAsas Umum Pemeritahan yang Baikkhususnya asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentinganumum dan asas keterbukaan

/V1I/2013 tertanggal 4Juni 2013 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan PenetapanCalon Kepala Desa Terpilin Desa Keper, Kecamatan Krembung,Kabupaten Sidoarjo, dari segi hukum tata usaha negara masih belumbersifat final, yang menurut ketentuan Pasal 2 huruf UndangUndangtentang Peradilan Tata Usaha Negara, UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 jo.

Kepala Desa danPenetapan Calon Kepala Desa Terpilihn Desa Keper, KecamatanKrembung, Kabupaten Sidoarjo ;DALAM EKSEPSI :e Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding ; DALAM POKOK SENGKETA : ==" 1.

Desa;11.

Kepala Desa mengaturtentang pemberhentian kepala Desa yang tersangkut dalam pidana denganKetentuan sebagai berikut dinyatakan sebagai terpidana yang diancamdengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Pasal diatasbersesuaian dengan Pasal 2 huruf (g) Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyisebagai berikut dinyatakan sebagai terpidana yang diancam denganpidana

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2019tertanggal 15 Juli 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun2019 tertanggal 15 Juli 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;4.

Kepala Desa,dinyatakan:(1) Kepala Desa berhentikarena: . a.

Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, kepala desadiberhentikan sementara setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun bukanlah suatu rangkaian prosedur untukmenetapkan keputusan pemberhentian kepala desa karena pemberhentian sementaramemiliki akibat hukum yang tidak sama dan prosedur pemberhentian

Kepala Desa Lela,Kecamatan Lela, atas nama : FREDERICH F.

Kepala Desa jo.

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 218/HK/2020,tanggal 22 Mei 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa LelaKecamatan Lela.4.

Kepala Desa Lela, Kecamatan Lela, atasnama FREDERICH F.

Kepala Desa, bersifat konkret, individual ditujukankepada Frederich F.

Kepala Desa; 2.

Tentang Batas Pidana Penjara; Tindakan hukum Tergugat telah melanggar Peraturan Bupati Nomor 35Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan danPengangkatan Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa dalamPutusan Nomor :13/G/2018/PTUN.Sby., halaman 8 dari halaman 40ketentuan Bab V tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 75 ayat (2)huruf g.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Blitar Nomor188/457/409.06/KPTS/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa SosoKecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atas nama Widodo Hardjo Diputra;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Blitar Nomor188/457/409.06/KPTS/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa SosoKecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atas nama Widodo Hardjo Diputra;4.

Kepala Desa SosoKecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atas nama Widodo Hardjo Diputra,tidak tepat yang yang menurut Penggugat seharusnya digunakan Pasal 75ayat 92) huruf c dan huruf Q; Terhadap hal ini dapat disampaikan bahwa pemahaman Penggugat dalammemandang dasar pemberhentian Kepala Desa Soso Kecamatan GandusariKabupaten Blitar yang tercantum dalam keputusan Nomor : 188/457/409.06/KPTS/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Soso Kecamatan GandusariKabupaten Blitar atas nama Widodo Hardjo Diputra

Kepala Desa Soso Kecamatan GandusariKabupaten Blitar atas nama Widodo Hardjo Diputra .