Pada pokoknya dibuatberdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi BaliNomor 495/KPTS/KPUProv016/2013, tanggal 26 Mei 2013 dan BeritaAcara Nomor494/BAA//2013, tanggal 26 Mei 2013; dan SuratKeputusan Komisi Pemilihnan Umum Provinsi Bali nomor497/KPTS/KPUProv016/2013 tertanggal 26 Mei 2013, dan telahdiperiksa di Mahkamah Konsitusi RI di Jakarta, dengan perkara Nomor:62/PHPU.DXI1/2013;Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan perkara sengketaPHPU dalam Pemilukada Provinsi Bali dengan perkara

Ketut Sudi, dan KetutLali, bahwa pemilin yang memilin lebih dari satu kali dengan caradiwakilkan sudah dilakukan sejak Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden,serta Pemilukada Kabupaten, dan tidak pernah dipermasalahkan.Apalagi sesuai fakta persidangan saksisaksi yang mendapat mandatdari Pemohon menandatangani Formulir Model C1KWK.KPU dan tidakada yang mengajukan keberatan mengenai adanya pemilih yangHalaman 14 dari 58 Putusan Nomor 98 K/TUN/2015memilin lebih dari satu kali atau pemilih yang diwakilkan

Pada pokoknya dibuat berdasarkan SuratKeputusan Komisi Pemilihnan Umum Provinsi Bali =nomor495/KPTS/KPUProv016/2013, tanggal 26 Mei 2013 dan Berita AcaraNomor494/BA/V/2013, tanggal 26 Mei 2013; dan Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Provinsi Bali nomor 497/KPTS/KPUProv016/2013 tertanggal 26 Mei 2013, dan telah diperiksa di MahkamahKonsitusi RI di Jakarta, dengan perkara Nomor: 62/PHPU.DXI/2013;:Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan perkara sengketaPHPU dalam Pemilukada Provinsi Bali dengan

SuratKeputusan Komisi Pemilihnan Umum Provinsi Bali nomor497/KPTS/KPUProv016/2013 tentang Penetapan Pasangan CalonTerpilin dalam Pemilihnan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Provinsi Bali tahun 2013 tertanggal 26 Mei 2013 (Model DCKWKKPU);Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013:Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan dalam perkarasengketa PHPU dalam Pemilukada Provinsi Bali dengan perkaraNomor: 62/PHPU.DXI/2013, dan pada saat itu iuqa dinvatakanberkekuatan hukum tetapi (inkracht) karena sifat

Ketut Sudikerta sebagai Wakil Gubernur Bali MasaJabatan Tahun 20132018 adalah didasarkan pada Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia yang secara yudisial telah memutuskankeabsahan hasil PEMILUKADA Provinsi Bali Tahun 2013.

Puttilenalat, S.Sos. dan Dr.Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.) adalah salah satu Pasangan CalonGubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, yangpada beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu Pemohon dalamPerkara Pemilukada Nomor : 92/ PHPU.DIX/2013, melawan KomisiPemilihan Umum Provinsi Maluku/KPU Maluku, sebagai Termohondi Mahkamah Konstitusi ;2.

Adam LAtuconsina, M.Si., sebagaiPenggugat terhadap KPU Provinsi Maluku, sementara KPU ProvinsiMaluku tetap meyelenggarakan Pemilukada, membuktikan bahwaKPU Provinsi Maluku telah memaksakanb kehendak untukHalaman 9 dari 187 halaman Putusan No.51/G/2014/PTUNJKTmenyelenggarakan suatu Pemilukada di Provinsi Maluku Tahun2013, ketika KPU Provinsi Maluku dalam keadaan sedang digugat diPengadilan Tata Usaha Negara Ambon, oleh Pasangan Bakal CalonWilliam B. Noya dan Dr.

(Vide bukti terlampir) ;Bahwa tindakan pengabaian kewajian hukum oleh KPUDProvinsi Maluku, yang diamini oleh DPRD Provinsi Malukudan Menteri Dalam Negeri RI, dan berujung kepadaKeputusan Tergugat, maka proses pemilukada yangberjalan secara illegal (cacat hukum) tersebut menjadi tidakmempunyai kepastian hukum. Kepastian hukum benarbenar diabaikan, sehingga asas kepastian hukumdilanggar.

Penyelenggaraan Negara tentang Pemilukada ProvinsiBahwa sebagai akibat tidak tertibnya PenyelenggaraanNegara dalam Pemilukada Prov.

Bahwa ternyata penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Maluku,dilakukan dengan caracara yang tidak jujur, tidak adil bahkanmelanggar sejumlah Peraturan PerundangUndangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dimana dalam situasi dankondisi seperti diuraikan diatas, maka Tergugat seharusnya tidakmengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan terhadap Paket Pasangan Calonmanapun, oleh karena selain dalam proses pemilukada di ProvinsiMaluku telah terjadi banyak pelanggaran

Juni 2013 dan Surat Gubernur KalimantanTimur Nomor : 181/5999/ Pem.A/2013, tanggal 2 Juli 2013, perihal UsulPengesahan Pengangkatan Pasangan Calon terpilin Bupati dan WakilBupati Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih tahun 20132018 ;Bahwa baik DPRD Penajam Paser Utara, Gubernur Kalimantan Timurmaupun Kementerian Dalam Negeri tentunya juga mendasarkan atausetidaktidaknya telah mempertimbangkan adanya Putusan MahkamahKonstitusi Nomor Perkara : 5354/PHPU.DIX/2013, tanggal 30 Mei 2013dalam sengketa pemilukada

Hal demikian sejalan dengan hak dan kesempatanyang menjadi milik Para Tergugat II Intervensi untuk segera diangkat dandisyahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek aquo didasarkanpula pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadilitentang Perselisihan Hasil Pemilinan Umum Kepala Daerah KabupatenPenajam Paser Utara dengan Nomor : 538/PHPU.DXI/2013, tanggal 30Mei 2013, bukan pada Putusan Pengadilan yang memeriksa tentangproses pemilukada.

;Menimbang bahwa oleh karena persoalan pokok dalam sengketa a quoterkait dengan pemilukada, maka Majelis Hukum memandang perlu untuk terlebihdahulu menguraikan pendapatnya tentang sistem penyelenggaraan Pemilukada,Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pemilukada sebagai kerangkakonseptual (conceptual framework) dalam memahami kedua persoalan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut:1. Salah satu agenda reformasi adalah Perubahan terhadap UUD NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Pembagian Sengketa dan Pelanggaran Pemilukada yang terdapat dalampraktek maupun dalam peraturan perundangundangan maupun yang terkaitdengan penyelenggaraan pemilukada, dibagi menjadi enam jenis, yaitu: (1)pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalamproses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kodeetik penyelenggara pemilu; (5) perselisinan (Sengketa) hasil pemilu; dan (6)sengketa hukum lainnya.

Masingmasing masalah hukum pemilu tersebutdiselesaikan oleh lembagalembaga yang berbeda;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh suatu kesimpulanterdapat enam jenis Pelanggaran Pemilukada, dan pola penyelesaian sengketadiselesaikan oleh lembagalembaga yang berbeda dan tahapan Pemilukadaberakhir/selesai dengan telah diputusnya peselisihan mengenai hasil Pemilukadaoleh Mahkamah Konstitusi;Menimbang, bahwa selanjutnya timbul permasalahan yang harus dijawabadalah, apakah Pengadilan Tata

Usaha Negara memiliki kewenangan untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terkait denganpenyelenggaraan pemilukada yang telah selesai pelaksanaannya?

Menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada seseorang atau badanhukum perdata;Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan yang demikian, makakewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa yang terkait dengan penyelenggaraan pemilukada,hanyalah terbatas pada pelanggaran administrasi pemilu, dan bukan menyangkutpelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); pelanggaran kode etikpenyelenggara pemilu dan perselisinan (sengketa) hasil pemilu.

dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan,sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan, dengansengaja memnberikan atau = menjanjikan uang atau materilainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hakpilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, ataumenggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehinggasuaranya menjadi tidak sah, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan Cara cara sebagai berikuteee reese Bahwa pada waktu) dan tempat tersebut diatasberawal akan dilaksanakan Pemilukada

perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh,kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberikesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujukuntuk melakukan sesuatu perbuatan, Dengan sengaja melakukankampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan olehKPUD untuk masing masing pasangan calon sebagaimanadimaksud dalam pasal 75 ayat (2), perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikuteee reese Bahwa pada waktu) dan tempat tersebut diatasberawal akan dilaksanakan Pemilukada

(Mbak, tolong ditalangi dulu pakai uang kamu nantigampang setelah selesai kampanye saya kembalikan uangmu ) mendengar perkataanTerdakwa tersebut, Saksi KUNTI RAHMAWATI langsung mencarikan dana pribadi untukmenalangi kebutuhan selama proses kampanye pasangan calon NUR TJAHJONO danMASRURI ABDUL GONI, dan perkataan itu sering diucapkan oleh Terdakwa kepadaSaksi KUNTI RAHMAWATI, baik di rumah Terdakwa sendiri maupun di kecamatankecamatan saat dilakukan kampanye; Selama proses masa kegiatan kampanye Pemilukada

Persidangan, adapun SaksiSaksitersebut telah disumpah menurut agamanya masingmasing, dengan memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :1 Saksi HADI SUSANTO. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Bahwa Saksi pernah didengar keterangannya di tingkat Penyidikan,keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidakdalam keadaan dipaksa serta Saksi tetap pada keterangannya;e Bahwa Saksi kenal dengan sejak proses penjaringan bakal calon BupatiPacitan untuk Pemilukada

kemudianselang satu hari disusuli dengan uang tunai sebanyak 3 kali yangkesemuanya berjumlah Rp. 625.000.000, dan dibagikan kepada masingmasing partai, sehingga masih kurang sebesar Rp. 225.000.000, dansampai sekarang belum dibayar;Bahwa selanjutnya proses berjalan dan Terdakwa lolos dari pencalonansebagai calon Bupati, kami sering menanyakan tentang kekurangan danatersebut dan bonus yang dijanjikan pada waktu di Jogja tersebut danterdakwa bilang dana belum cair, nanti setelah pengambilan nomor urutpeserta Pemilukada

Tegalombo;Bahwa Saksi dipilih berdasarkan rapat musyawarah dari 8 pimpinan partaipolitik;Bahwa yang Saksi lakukan adalah membentuk team Pemilukada untukpemenangan terdakwa di Kec. Arjosari dan Kec. Tegalombo, kemudian teamKecamatan membentuk team tingkat desa;Bahwa selain itu yang kami lakukan mengkoordinir membentuk teamKecamatan dan desa;Bahwa Saksi juga membentuk orang orang yang menjadi SaksiSaksi di TPS;Bahwa Saksi pernah menerima anggaran dari Sdr.

dalamtingkat banding ; kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurutpendapat Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasanalasan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa disamping halhal memberatkan dan halhal yang meringankanyang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi perlumenambahkan halhal yang memberatkan perbuatan terdakwa antara lain ;e Bahwa perbuatan terdakwa telah mencederai Demokrasi yang sedang dibangunoleh Pemerintah R.I.e Bahwa oleh karena Pemilukada

Bone ; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone ; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cenrana Kab. Bone; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Dua Boccoe Kab.

Bone ; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec.Ajanggale Kab. Bone ; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Amali Kab. Bone ; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ulaweng Kab.

Bone; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Palakka Kab. Bone; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bengo Kab. Bone; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lappariaja Kab.

Bone ; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Kajuara Kab. Bone; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Salomekko Kab. Bone ; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ponre Kab.

Bone; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Mare Kab. Bone ; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cina Kab. Bone; Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Sibulue Kab.

Bone;Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupatiwakilbupati Bone periode 20132018 bulan Januari Kec.Salomekko Kab.Bone;Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupatiwakilbupati Bone periode 20132018 bulan Januari Kec. Ponre Kab. Bone;Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupatiwakilbupati Bone periode 20132018 bulan Januari Kec. Mare Kab. Bone;Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupatiwakilbupati Bone periode 20132018 bulan Januari Kec.

Bone.Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakil BupatiBone periode 20132018 bulan Januari Kec. Amali Kab. Bone.Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakil BupatiBone periode 20132018 bulan Januari Kec. Ulaweng Kab. Bone.Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakil BupatiBone periode 20132018 bulan Januari Kec. Palakka Kab. Bone.Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakil BupatiBone periode 20132018 bulan Januari Kec.

Bone.Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakil BupatiBone periode 20132018 bulan Januari Kec. libureng Kab. Bone.Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakil BupatiBone periode 20132018 bulan Januari Kec. Patimpeng Kab. Bone.Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakil BupatiBone periode 20132018 bulan Januari Kec. KAHU Kab. Bone.Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakil BupatiBone periode 20132018 bulan Januari Kec.

Bone.Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakil BupatiBone periode 20132018 bulan Januari Kec. Mare Kab. Bone.Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakilBupati Bone periode 20132018 bulan Januari Kec. Cina Kab. Bone.Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakil BupatiBone periode 20132018 bulan Januari Kec. Sibulue Kab. Bone.Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakil BupatiBone periode 20132018 bulan Januari Kec.

Bone ;Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakilBupati Bone periode 20132018 bulan Januari Kec. Kajuara Kab. Bone;Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakilBupati Bone periode 20132018 bulan Januari Kec. Salomekko Kab.Bone ;Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakilBupati Bone periode 20132018 bulan Januari Kec. Ponre Kab. Bone;Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada BupatiWakilBupati Bone periode 20132018 bulan Januari Kec.

Laporan pertanggungjawaban Belanja barang dan jasa KPU Kota Mataram dalam rangka Pemilukada Tahun 2010.c. Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Hibah Pemilukada Kota Mataram Tahun 2010, KPU Kota Mataram.12. 1 (satu) buah dokumen pekerjaan pengadaan cetak Buku Juklak/ Juknis dan Poster Sosialisasi Pemilukada Kota Mataram 2010 an. CV. Akasia Inti Kelola, surat permohonan transfer dana untuk pembayaran rekanan dari Bendahara Pemilukada KPU Kota Mataram ke Rek CV.

.- untuk pembayaran SPK.No. 019/PPKo/KPU-KM/V/2010 taggal 4 Mei 2010 pekerjaan pengadaan formulir Pemilukada Kota Mataram pada KPU Kota Mataram 2010.14. 1 (satu) buah dokumen pekerjaan pengadaan sampul/amplop Pemilukada Kota Mataram tahun 2010 atas nama CV. Jati Suara, surat permohonan transfer dana untuk pembayaran rekanan dari Bendahara Pemilukada KPU Kota Mataram ke rekening CV.

Lafat Akbar dkk (masa pajak Agustus 2010)- Pph ps 21 atas pembayaran honorarium Pokja Monitoring dan Evaluasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada pada KPU Kota Mataram dalam rangka Pemilukada 2010 an. Lafat Akbar dkk (masa pajak Agustus 2010)- Pph ps 21 atas pembayaran honorarium Pokja Kampanye pada KPU Kota Mataram dalam rangka Pemilukada 2010 an.

.- Pph pasal 22 atas biaya pengadaan Tanda Pengenal/ID Card Penyelenggara Pemilukada Kota Mataram tahun 2010 (dari CV. Sega Pratama pengadaan Pakaian Seragam Penyelenggara Pemilukada tahun 2010 (dari UD. Rizki Tani).- Pph pasal 22 atas pengadaan Pakaian Seragam Penyelenggara Pemilukada tahun 2010 (dari UD. Rizki Tani).- Ppn. 10% atas pengadaan Surat Suara Pemilukada Kota Mataram tahun 2010 cfm. SPK No.019/PPKo/KPU-KM/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 senilai an. PT.

Ps. 21 atas pembayaran honorarium Pokja Pendaftaran dan Pemutakhiran Data pada KPU Kota Mataram dalam rangka Pemilukada tahun 2010 an. Lafat Akbar dkk.- Pph. Ps. 21 atas pembayaran honorarium Pokja Pendaftaran dan Penelitian pasangan calon pada KPU Kota Mataram dalam rangka Pemilukada tahun 2010 an. Lafat Akbar dkk.- Pph. Ps. 21 atas pembayaran honorarium Pokja Monitoring dan evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilukada pada KPU Kota Mataram dalam rangka Pemilukada tahun 2010 an.

Laporan pertanggungjawaban Belanja Honorarium dan Uang lemburKPU Kota Mataram dalam rangka Pemilukada Tahun 2010.b. Laporan pertanggungjawaban Belanja barang dan jasa KPU KotaMataram dalam rangka Pemilukada Tahun 2010.c. Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Hibah Pemilukada KotaMataram Tahun 2010, KPU Kota Mataram.1 (satu) buah dokumen pekerjaan pengadaan cetak Buku Juklak/ Juknis danPoster Sosialisasi Pemilukada Kota Mataram 2010 an. CV.

Lafat Akbar dkk (masa pajak Agustus 2010)Pph ps 21 atas pembayaran honorarium Pokja Monitoring dan EvaluasiTahapan Penyelenggaraan Pemilukada pada KPU Kota Mataramdalam rangka Pemilukada 2010 an. Lafat Akbar dkk (masa pajakAgustus 2010)Pph ps 21 atas pembayaran honorarium Pokja Kampanye pada KPUKota Mataram dalam rangka Pemilukada 2010 an.

Ps. 21 atas pembayaran honorarium Pokja Pendaftaran dan Penelitianpasangan calon pada KPU Kota Mataram dalam rangka Pemilukada tahun2010 an. Lafat Akbar dkk ;Pph. Ps. 21 atas pembayaran honorarium Pokja Monitoring dan evaluasitahapan penyelenggaraan pemilukada pada KPU Kota Mataram dalamrangka Pemilukada tahun 2010 an. Lafat Akbar dkk ;Pph. Ps. 21 atas pembayaran honorarium Pokja Kampanye pada KPU KotaMataram dalam rangka Pemilukada tahun 2010 an. Lafat Akbar dkk ;Pph.

Laporan pertanggungjawaban Belanja barang dan jasa KPU KotaMataram dalam rangka Pemilukada Tahun 2010.c. Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Hibah Pemilukada KotaMataram Tahun 2010, KPU Kota Mataram.1 (satu) buah dokumen pekerjaan pengadaan cetak Buku Juklak/ Juknis danPoster Sosialisasi Pemilukada Kota Mataram 2010 an. CV. Akasia IntiKelola, surat permohonan transfer dana untuk pembayaran rekanan dariBendahara Pemilukada KPU Kota Mataram ke Rek CV.