• PENETAPANNomor 29/Pdt.P/2021/PA.MabBeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan hibah yang diajukanoleh:PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,bertempat tinggal ciKabupaten Bungo, Provinsi Jambi.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Setiawan,SH, Rinaldi, S.H., dan Zasramansyah, S.H., Advokat

  Oleh karenayamohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk sekiranya berkenanmemberikan penetapan hukum tentang pengesahan hibah dariHarun Abdullah kepada Pemohon.17.

  Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan hibah inibertujuan untuk mendapatkan pengesahan secara hukum atasHibah dari Harun Abdullah kepada Pemohon terhadap Sebidangtanah perkebunan seluas +6 hektar yang terletak di Dusun MangunJayo Kecamatan MukoMuko Bhatin VII Kabupaten Bungo, denganbatasbatas sebagai berikut ; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adnan Sebelah Barat berbatas dengan Parit Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Sebelah Selatan berbatas dengan Jafar AliUntuk mendapatkan perlindungan dan kepastian

• Pohuwato sejak tahun 2017 hingga sekarang ini;14.Bahwa pemohon memerlukan pengesahan hibah dalam rangkapengurusan ganti rugi lahan tersebut guna mendapatkan rekomendasidari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo untukmencairkan biaya ganti rugi pembebasan lahan tersebut;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, kiranya bapak KetuaPengadilan Agama Marisa dapat mengabulkan permohonan Pemohonsebagai berikut :MENETAPKAN:1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.2) Menetapkan sahnya

  hibah dalampengurusan ganti rugi lahan guna mendapatkan rekomendasi dariKantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo untukmencairkan biaya ganti rugi pembebasan lahan;Samsul Hadi bin Rawiya, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaanpetani, bertempat tinggal di Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi,Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai tetangga Pemohon Il, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut;Bahwa saksi mengenal para Pemohon;Bahwa saksi telah bertetangga dengan

  ) telah memberi lahan kepada Pemohon II (penerima hibah)yang sudah ditandatangani; Bahwa Pemohon memiliki tanah lain yang lebih luas dari sebidangtanah yang Pemohon hibahkan kepada Pemohon II; Bahwa ketika Pemohon menghibahkan lahan tersebut, Pemohon dalam keadaan sehat dan secara suka rela; Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Gunisah dandihadiri oleh Kepala Desa yang bernama Pak Eko; Bahwa dalam sertifikat bernama Amaq Managib dengan hak miliknomor 01168; Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan

  hibah dalampengurusan ganti rugi lahan guna mendapatkan rekomendasi dariKantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo untukmencairkan biaya ganti rugi pembebasan lahan;Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagidan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara inisebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

  hibah dalam rangkapengurusan ganti rugi lahan tersebut guna memdapatkan rekomendasidari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo;Hal. 11 dari 14 hal.

• PENETAPANNomor isfoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Pengesahan Hibah yang diajukan oleh:Ramli bin Parlan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,Pendidikan SD, tempat kediaman di Sungai Landai RT08, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong,Kabupaten Muara Jambi, dalam hal ini memberikankuasa kepada Zainal Abidin , S.H. dan

  Sebelan Timur berbatas dengan Jalan Lintas JambiPalembang.3.Membebankan Biaya perkara kepada pemohon;Halaman 3 dari 5 hlm.Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Sgt.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, KuasaPemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telahmemberikan nasehat terkait pengesahan hibah berdasarkan hukum Islam;Bahwa atas nasehat tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatatdalam

• Hibah Langsung(SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung(SP2HL) Tahun 2013, terdiri dari :33.18.1. 1 (Satu) lembar Surat Pengesahan Hibah LangsungHal. 111 dari 225 Hal.

  Nomor : S773/WPB.18/KP.0121/ 2011,Tanggal 29 Desember 2011, Perihal : Permintaan PenyampianSurat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), yangditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya, besertaLampirannya;33.6. 1 (Satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung(SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung(SP2HL) Tahun 2011, terdiri dari :33.6.1. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung(SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31Desember 2011, Nomor : 078831V/ 043

  Putusan No. 22/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK33.6.3. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pengesahan HibahLangsung (SP2HL) Nomor : 01179/KU/415140/2011Tanggal 31 Desember 2011, dengan JumlahPendapatan sebesar Rp. 12.000.000.000, (duabelas milyar rupiah);33.7. 1 (Satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung(SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung(SP2HL) Tahun 2012, terdiri dari :33.7.1. 1 (Satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung(SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31Desember 2012

  sebesar Rp. 6.000.000.000,(enam milyar rupiah);33.7.21. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah LangsungHal. 202 dari 225 Hal.

  Hibah Langsung(SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung(SP2HL) Tahun 2013, terdiri dari :33.18.1. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung(SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31Desember 2013, Nomor : 643648F/ 043 / 701, TahunAnggaran : 2013, dengan pendapatan Hibahdan/atau. belanja dari Hibah sejumlah Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah), dan jumlahSaldo Akhir sebesar Rp. 0, (nol rupiah);33.18.2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan HibahLang sung (SP2HL) Nomor : 01080

• Hamim Marpaung ada menguasai danMengusahai Objek Tanah beserta dengan Tanaman Kelapa Sawit diatasnyaHim 2 dari 18 him Penetapan No. 1171/Pdt.G/2019/PA.RAPberdasarkan Penetapan (Pengesahan Hibah) Nomor 129/Pen/1989/1990/PA.RAP, tanggal 23 januari 1990; amarnya berbuny:a. Mengabulkan Permohonan Pemohon,b. Menyatakan sah demi Hukum Hibah dari Baharuddin Marpaungkepada Hamim Marpaung serta anakanaknya, sesuai dengan surathibah/ penyerahan tanggal 10 Mei 1989,c.

  Bahwa sejak ditetapbkannya Penetapan Pengesahan Hibah Nomor129/Pen/1989/199/PA.RAP tertanggal 23 Januari 1990, objek hibah belumpernah dilakukan pembahagian kepada Penerima Hibah, namun semasahidupnya Hamim Marpaung telah memberikan hasil kepada anakanaknyaserta secara ketentuan yang telah dituangkan dalam Surat keteranganTanah kepada masingmasing anak perempuan Hamim Marpaung (SuamiPenggugat) telah memberikan seluas 2 Hektar dan masingmasing anakLakiLaki Hamim Marpaung (Suami Penggugat) telah memberikan

  Bahwa oleh karenanya, oleh karena secara hukum berdasarkanketentuan Penetapan (Pengesahan Hibah) Nomor 129/Pen/1989/1990/PA.RAP, tanggal 23 januari 1990; amarnya berbunyi: Menyatakan sahdemi hukum hibah dari Baharuddin Marpaung kepada Hamim Marpaungserta anakanaknya, sesuai dengan surat hibah/ penyerahan tanggal 10Mei 1989 , maka oleh karena Almarhum Hamim Marpaung telah MeninggalDunia pada tanggal 30 Oktober 2015, maka patut kiranya jika sisa objekdari apa yang telah diberikan oleh Hamim Marpaung

  Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat mendapatkankepastian hukum dan terpenuhinya hakhak Penggugat serta objeksengketa tidak dialih tangankan kepada pihak lain, maka Penggugatmemohon agar kiranya Majelis Hakim Dalam Perkara a quo menetapkandan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketasebagaimana Penetapan (pengesahan hibah) Nomor 129/Pen/1989/1990/PA.RAP, Tanggal 23 Januari 1990 dan sebagaimana pada poin 8 (empat)gugatan di atas;10.

  Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)yang diletakkan dalam Perkara ini berdasarkan Objek Penetapan(pengesahan hibah) Nomor 129/Pen/1989/1990/ PA.RAP, Tanggal 23Januari 1990 dan sebagaimana pada poin 4 (empat) Petitum gugatan diatas;8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepadaPenggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiapTergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampaidilaksanakan;9.

• PUTUSANNOMOR 0371/Pdt.G/2015/PTA.SbyZo EN :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang mengadili perkara tertentupada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara gugatan pengesahan hibah antara:SUPARNO bin MARTODRONO PANGGON, umur 45 tahun, agama Islam,pekerjaan Buruh / Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di DusunPuntuk RT. 03 RW. 04 Desa Sidomakmur Kecamatan WidodarenKabupaten Ngawi.

  Martodrono/Panggon kepada Suparno/Penggugat yang disaksikan dan ditandatanganiKepala Desa dan sekretaris Desa adalah sah dan berkekuatan hukum atasobyek hibah sebagaimana dalam fundamentum petendi surat gugatan;Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Ngawi yangmenyatakan substansi dari gugatan adalah pengesahan hibah dalampertimbangan hukumnya menyatakan bahwa surat pernyataan hibahtertanggal 6 Juni 2012 dan PP.

  Putusan No. 0371/Pdt.G/2015/PTA.Sbyhibah tersebut cacat hukum dan tidak memenuhi syarat hibah sebagaimanamaksud pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bahwa gugatanPenggugat tidak beralasan hukum untuk disahkan hibah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,berpendapat bahwa gugatan untuk pengesahan hibah tanggal 6 Juni 2012yang dilakukan oleh P.

• Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung tahun 2020

• Pohuwato sejak tahun 2017 hingga sekarang ini;14.Bahwa pemohon memerlukan pengesahan hibah dalam rangkapengurusan ganti rugi lahan tersebut guna mendapatkan rekomendasidari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo untukmencairkan biaya ganti rugi pembebasan lahan tersebut;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, kiranya bapak KetuaPengadilan Agama Marisa dapat mengabulkan permohonan Pemohonsebagai berikut :MENETAPKAN:1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.2) Menetapkan sahnya

  hibah dalampengurusan ganti rugi lahan guna mendapatkan rekomendasi dariKantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo untukmencairkan biaya ganti rugi pembebasan lahan;Muniah bin Sasi, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,bertempat tinggal di Desa Panca Karsa Il, Kecamatan Taluditi,Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai teman Pemohon I, di bawahSumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut; Bahwa saksi mengenal para Pemohon;Hal. 8 dari 15 hal.

  hibah dalampengurusan ganti rugi lahan guna mendapatkan rekomendasi dariKantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo untukmencairkan biaya ganti rugi pembebasan lahan;Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi danmohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara inisebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

  memiliki tanah yang lebih luas dari sebidangtanah di atas yang dihibahkan Pemohon kepada Pemohon II; Bahwa ketika menghibahkan tanah tersebut kepada Pemohon Il,Pemohon dalam keadaan sehat dan secara suka rela; Bahwa sebidang tanah yang dihibahkan Pemohon kepada Pemohon IIterkena proyek pembebasan lahan oleh Balai Wilayah SungaiSulawesi II berupa pembuatan bendungan, jaringan irigasi, saluran dangenangan di Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi, KabupatenPohuwato; Bahwa para Pemohon memerlukan pengesahan

  hibah dalam rangkapengurusan ganti rugi lahan tersebut guna memdapatkan rekomendasidari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (d) UndangUndangnomor 7 Tahun 1986 dengan perubahan kedua Nomor 3 tahun 2006tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya joncto pasal 171 huruf(g) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 210 dan pasal 210 Kompilasi hukumIslam menjelaskan bahwa pemberian seseorang atau badan hukum yangdilakukan secara sukarela kepada seseorang

• PUTUSANNomor 0007/Pdt.P/2016/PA.TgmBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkaraPermohonan Pengesahan Hibah yang diajukan oleh :WILDAN DAILAMI sebagai Pemohon I;MAS ARDI sebagai Pemohon II;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2016 yang telah didaftarkanpada Pengadilan Agama Tanggamus dibawah Register Kuasa KhususNomor: 010/SKH/

  dibacakan surat Permohonan permohonan ParaPemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk halihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon pada pokoknyamengajukan Permohonan Pengesahan

  Hibah yang dilakukan oleh Pemohon IIterhadap Pemohon I tanggal 16 Mei 2014 berupa sebidang tanah pertanian seluas30.500 m2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di DusunTalang Tebat, Pekon Sinar Mancak, Kecamatan Pulau Panggung, KabupatenTanggamus, yang batasbatas tanah tersebut sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan : Siring/Irigasi; Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa; Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sahir/Atamudin; Sebelah Barat berbatasan dengan

• Tgrs.Batas UtaraTanah Milik SurantiBatas TimurTanah Milik SangsangBatas SelatanJalan Raya KabupatenBatas BaratTanah Milik RasimahBahwa Ayah Penggugat (Madi) saat ini telah meninggal dunia atau wafatkarena sakit pada hari Sabtu, 05112016 dibuktikan dengan surat kematianNo. 474.3/118DS.JTK.Bahwa tanah tersebut belum sempat dibalik nama oleh Penggugat(Penggugat).Bahwa Penggugat memerlukan pengesahan hibah dalam rangkapengurusan balik namadan Pendaftaran hak menjadi sertifikat.Hal. 4 dari 18 hal Penetapan

  Tgrs.Untuk pengesahan hibah tersebut Penggugat memerlukan persetujuan paraTergugat guna menguatkan pengesahan Hiba tersebut hingga karenanyagugatan ini diajukan agar para Tergugat dihukum untuk bersediamemberikan persetujuan dan atau melalui putusan hakimB.

  berakal sehattanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyakbanyaknya 1/3 hartabendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksiuntuk dimiliki.(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.Bahwa berdasarka alasanalasan tersebut diatas telah nyata halhal yangmenyangkut Hibah secara normatif sebagamana ketentuanketentuanhukum yang berlaku telah terpenuhi.Namun demikian dalam pengurusan balik nama Penggugat dihadapkandengan persoalan perlunya kepastian hukum dalam pengesahan

  Hibah ataupersetujuan dari para Tergugat maka perlu diajukannya Gugatan ataumembawa masalah ini kepada PengadilanBahwa telah nyata Hibah dari Ayah Penggugat (Madi) berupa sebidangHal. 6 dari 18 hal Penetapan Nomor: 1302/Padt.G/2020/PA.

• Nomor 2570 K/Pdt/2019merupakan harta peninggalan almarhumah Nurikah yang belumdilakukan pembagian di antara seluruh ahli warisnya;Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadapSurat Pengesahan Hibah tertanggal 18 Mei 1973 yang dibuat danditandatangani oleh Siti Fatimah atau dikenal Haji Siti Patimah MbokNurikah;Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadapSurat Pengesahan Hibah yang dibuat dan ditandatangani di atas kertassegel oleh almarhumah Nurikah tertanggal

  LamaSebelah utara : tanah Ali Machmud,Sebelah timur : tanah negara,Sebelah selatan : tanah Pak Cholil,Sebelah barat : saluran air;Batas KiniSebelah utara : bangunan rumah Nomor 54 (klinik Kesira),Sebelah timur : Jalan Raya Candi,Sebelah selatan : bangunan rumah Nomor 56,Sebelah barat : tanah kosong dan bangunan rumahmilik Pak Usman;merupakan harta peninggalan almarhumah Nurikah belumdilakukan pembagian diantara seluruh ahli warisnya;Menyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadapSurat Pengesahan

  Hibah yang dibuat dan ditanda tangani diataskertas segel oleh almarhumah Nurikah tertanggal 18 Mei 1973dengan disaksikan dan diketahui olen Kepala Desa beserta Carikdan perangkat Desa Candi, yang isinya seolaholah almarhumahNurikah menghibahkan objek sengketa a quo hanya kepadaMasnunah atau dikenal pula Ny Hj.

• PENETAPANNomor 63/Pdt.G/2019/MSldiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusansebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara pengesahan hibah antara:Penggugat, Tgl/lahir Aceh Timur, 20081990, agama Islam, PendidikanS1 (ilmu Hukum), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggalKotamadya Banda Aceh, sebagai Penggugat;LawanTergugat , tgl/lahir Idi, 31081968, agama Islam

  Pasal 26 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukansecara resmi dan patut.Menimbang, bahwa dalam sidang kedua tanggal 20 Maret 2019 ternyataPenggugat menyatakan tidak akan meneruskan lagi perkaranya dan akanmencabut gugatan pengesahan hibah tersebut.Menimbang, bahwa para Tergugat tidak keberatan dengan pencabutanperkara yang dilakukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yangmenentukan bahwa Penggugat (dhi.

• PA.BktTahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempetimbangkanpermohonan Para Pemohon sebagai berikut:Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan PenetapanAhli Waris dan Penetapan Hibah sebagaimana pada petitum permohonan ParaPemohon poin 3 dan 6;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim komulasi permohonanPenetapan Ahli Waris dengan Pengesahan

  Hibah tidak dapat dilakukan karenaPermohonan Penetapan Ahli Waris berbentuk Vulunter, sementara PengesahanHibah harus berbentuk kontentius, sesuai Buku II Tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Edisi Revisi Tahun2014 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 168huruf (b);Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Para Pemohon seharusnyamengajukan Pengesahan Hibah terlebin dahulu, setelah itu baru mengajukanpermohonan Penetapan Ahli Waris, karena sebelum

• Separoh diserahkan kepada PenggugatRekonpensi dan separoh diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi; Menolakgugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi selebihnya;Menimbang, terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat,namun mengenai pengesahan hibah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaksependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pertamatama Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat

  Selah Timur : Tanah milik Saudara Suwandi;Dihibahkan kepada Dwiyono Wahyu Permadi;Yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai harta bersamaantara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan menghukum Penggugat MRekonpensi/Pembanding danTergugat Rekonpensi untuk melakukan pembagian tersebut;Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena PenggugatRekonpensi/Pembanding menuntut pengesahan

  hibah yang dilakukanPenggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbandingterhadap harta bersama, sedangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamamemutuskan harta tersebut sebagai harta bersama milik PenggugatRekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding danmenghukum Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensiuntuk melakukan pembagian tersebut, seharusnya gugatan PenggugatRekonpensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkaraperceraian tidak dapat

  dikomulasikan dengan pengesahan hibah sehinggaputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim TingkatBanding termasuk putusan Ultra Petita, karena telah mengadili danmengabulkan sesuatu yang tidak dituntut, oleh karenanya putusan MajelisHakim Tingkat Pertama dalam Rokonpensi harus dibatalkan dan mengadilisendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor

• PUTUSANNomor 2415/Pdt.G/2015/PA.Kab.MlgZN ENSSeyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara "pengesahan hibah, antara pihakpihak :Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan R.A.Kartini Nomor 296 Kauman RT.003 RW.002 KelurahanLawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;melawanTermohon

  hibah antara Pemohon dan Termohon yangberagama Islam, antara keduanya mempunyai hubungan sebagai saudarakandung, karenanya perkara ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 49Ayat (2) huruf (6) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (d) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini Secara umum masuk dalamranah perkara hibah dan

  hibah sebagai berikut :1.

  :Vi Less eo oi dobesll pbs ol plus Uo) ou Jsio pil DARIO 9 do> olg)) ou clas, losd JlaJIArtinya : Tidak halal bagi seorang Muslim menarik kembali sesuatupemberian kepada siapapun, kecuali orang tua yang menarikkembali pemberian kepada anaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalildalil permohonan Pemohontentang permohonan pengesahan hibah telah memenuhi rukun dan syarathibah sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (2) huruf (b) UndangUndangNomor

  hibah makaberdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, dan permohonan Pemohon yangdikabulkan maka Termohon harus dihukum membayar biaya perkara;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syarl yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI1.

• Bahwa, oleh karena permohonan pengesahan hibah ini beralasanhukum, dan dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan, maka telahseharusnya menurut hukum jika Pengadilan Agama xxxx XXXXXXXXXXX, Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkanpermohonan Para Pemohon;Berdasarkan halhal dan alasan terurai di atas, sudilah kiranya MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari dan tanggalpersidangan, memanggil para pihak, dan menetapkan :1.

  alasan permohonanpara Pemohon;Menimbang, bahwa pada dasarnya hibah menurut UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (d) adalah wewenangabsolut Pengadilan Agama, dan pada prinsipnya perkara voluntair menjadikewenangan itu harus berdasarkan UndangUndang, oleh karena norma dasardalam aturan UndangUndang Peradilan Agama tersebut terkait permohonanhibah belum diatur secara khusus mengenai kebolehannya diajukanpermohonan pengesahan

  hibah secara voluntair;Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalamBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,hibah diajukan setelan adanya sengketa terhadap terjadinya hibah tersebutatau berbentuk contentius (gugatan);Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2020/PA.

• SALINANPENETAPANNomor : 0011/Pdt.P/2008/PA.KdlBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendal yang mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara permohonan pengesahan hibah yangdiajukan : XXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaanDagang, bertempat tinggal di Kelurahan SijerukRt.01 Rw.01, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal,selanjutnya disebut PEMOHON ; Pengadilan Agamatersebut ; Setelah membaca

  Sucipto ataukeluarganya ( sertifikat No.550 belum dipecah ketikasebagiannya dijual kepada Sucipto), Pemohon merasaperlu untuk mengajukan pengesahan hibah dari bapakRomdo kepada Pemohon; Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana terurai diatas, makaPemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq MajlisHakim untuk berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkanpenetapan sebagaiberikut : Primair1. Mengabulkan permohonanPemohon ; eee eee ere2.

• Advokat padaKantor Advokat Djoko Susanto, SH. yang beralamat diPurwokerto, yang selanjutnya disebut sebagaiPemohon ;Pengadilan Agama tersebut ;e Setelah membaca suratsurat perkara;e Setelah mendengar keterangan Pemohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 10 Februari 2014 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 10 Februari 2014Nomor 0017/Pdt.P/2014/PA.Pbg, telah mengajukan permohonanPenetapan Pengesahan Hibah dengan

• red255;PENETA PANNomor 26/Pdt.P/2012/PA.PolBISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Pengesahan Hibah dalam perkarayang diajukan oleh;Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil pada KantorPendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar, pendidikan SMA,bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Lr.

  orangsaksi dan diketahui Kepala Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali,Kabupaten Polewali Mandar;Bahwa harta tersebut di atas telah bersertifikat atas nama Nurlela aliasLala binti Tobo, Hak Milik Nomor : 469 Kelurahan Madatte tahun 1982;Bahwa Nurlela alias Lala binti Tobo semasa hidup tidak pernah menikahdan beragama Islam meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1997,sesuai surat kematian nomor :474.3/08/KPB/IV/2006 yang dikeluarkanoleh Lurah Pekkabata tertanggal 20 April 2006;Bahwa pemohon memerlukan pengesahan

  hibah dalam rangka pengurusanbalik nama sertifikat almarhumah Nurlela alias Lala binti Tobo sebabKantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tidak bersedia membaliknama sertifikat almarhumah Nurlela alias Lala binti Tobo sebelum adanyapengesahan penetapan hibah dari Pengadilan Agama Polewali;Berdasarkan dalildalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaPolewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmenjatuhkan penetapan sebagai berikut:12Mengabulkan permohonan

• Utara : berbatasan dengan rumah Ibu Desi

• Timur : berbatasan dengan tanah milik Permata Depok
• Selatan : berbatasan dengan rumah Ibu Farida
• Barat : berbatasan dengan Ibu Betri

1. Menyatakan Petitum gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5 mengenai pengesahan

   hibah dan tuntutan agar menghukum Tergugat melaksanakan dan menyerahkan segala hal yang tercantum dalam Surat Kesepakatan hibah tersebut, tidak dapat diterima;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp. 1.006.000,- (Satu juta enam ribu rupiah);

Hibah padahakekatnya tidak mempunyai koneksitas satu sama lain dandua perkara tersebut bukan merupakan akibat perceraian;1.7Bahwa walaupun Objek hibah tersebut merupakan hartabersama, akan tetapi pengesahan hibah tidak adahubungannya dengan gugatan harta.

Oleh karena itu,seharusnya pengesahan hibah diajukan secara tersendiridan bukan di gabungkan dengan gugatan harta hartabersama.

hibah tidak adahubungannya dengan gugatan harta.

hibah (sebagaimana yang terdapat dalam dailgugatan Nomor 7 halaman 3 dan Petitum Nomor 3, 4 dan 5 GugatanPenggugat);halaman 62 dari 68halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2017/PA.DpkMenimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antaraTergugat mengenai gabungan (kumulasi) antara perkara HartaBersama dengan pengesahan hibah sebagaimana dimaksud diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara pokok iniadalah gugatan harta bersama sebagaimana tertera dalamperihal/objek surat gugatan Penggugat

Menyatakan Petitum gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5mengenai pengesahan hibah dan tuntutan agar menghukumTergugat melaksanakan dan menyerahkan segala hal yangtercantum dalam Surat Kesepakatan hibah tersebut, tidakdapat diterima;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;8.