Ditemukan 2217963 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : persatuan pematusan pekapuran pelataran pengaturan
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Penghinaan Pemerintah Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 15-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1292/Pdt.G/2018/PAJT
Tanggal 7 Agustus 2018 — -PENGGUGAT -TERGUGAT
11 — 3
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 22-05-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2275/Pdt.G/2018/PAJT
Tanggal 7 Agustus 2018 — -PENGGUGAT -TERGUGAT
7 — 1
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 17-05-2019 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2237/Pdt.G/2018/PAJT
Tanggal 7 Agustus 2018 — -PENGGUGAT -TERGUGAT
53 — 20
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 02-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2006/Pdt.G/2018/PAJT
Tanggal 14 Agustus 2018 — -PENGGUGAT -TERGUGAT
36 — 2
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 04-04-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1604/Pdt.G/2018/PAJT
Tanggal 14 Agustus 2018 — -PEMOHON -TERMOHON
15 — 2
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 14-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 16-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3542/Pdt.G/2016/PA.JT
Tanggal 16 Maret 2017 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
51 — 12
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 11-04-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1729/Pdt.G/2018/PAJT
Tanggal 5 Juni 2018 — -PEMOHON -TERMOHON
11 — 2
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 10-07-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 26-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2753/Pdt.G/2018/PAJT
Tanggal 25 September 2018 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
12 — 5
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 23-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1445/Pdt.G/2018/PAJT
Tanggal 7 Agustus 2018 — -PENGGUGAT -TERGUGAT
14 — 8
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata
Register : 02-01-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PN LARANTUKA Nomor 1/Pdt.G/2019/PN lrt
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
MAGARETHA GORETI alias GO HONG MOI
Tergugat:
1.YANTI YAPIRA
2.ALFONSUS RINTO PAREIRA
3.SUN FRANSISKUS RIVENDI PAREIRA
4.SUN EMANUEL PAREIRA
5.SUN MERRY CHRISTIEN KURNIAWATI PAREIRA
304 — 148
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 09-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 26-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 176/Pdt.G/2018/PAJT
Tanggal 22 Mei 2018 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
17 — 5
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 14-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1262/Pdt.G/2018/PAJT
Tanggal 7 Agustus 2018 — -PENGGUGAT -TERGUGAT
14 — 3
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 28-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 07-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2633/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 29 Agustus 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
8 — 1
  • Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
    yangberprilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) danPasal 172 HIR., keterangan saksi tersebut secara yuridis materiil dapat diterimasebagai alat bukti;Menimbang, bahwa Saksi dan Il Penggugat adalah pihak keluarga dariPenggugat yang juga menyatakan pada pokoknya sudah mendamaikanPenggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka keterangannyatersebut dianggap sebagai keterangan keluarga, oleh karenanya hal tersebuttelah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan
    Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksisaksi serta bukti tertulis P.1,dan P.2, dan dihubungkan alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, makaditemukan beberapa faktafaktasebagai berikut ;oObahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sejaktanggal 27 November 2004, dan selama menikah sudah punya tigaorang anak;bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat denganTergugat tidak ada kerukunan
    Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka untuk memenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telah dirobahdengan Undangundang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 Tahun2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka untukmembuktikan dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan danpertengkaran, Pengadilan telah memeriksa bukti tertulis dan mendengarketerangan saksi pihak keluarga atau orang terdekat dengan Penggugadipersidangan ;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi
    Pemerintah No. 9/1975dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatanperceraian Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bainsughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah9dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 serta UndangUndang No. 50 Tahun2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untukmengirimkan salinan putusan
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 26-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 28 Februari 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
8 — 3
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatanperceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terusmenerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975 Jo.
    perkara inidapat dijatunkan secara Verstek sesuai pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota JakartaTimur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; tertanggal dan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 Peraturan
    Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
    Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka untuk memenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telah dirobahdengan Undangundang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 Tahun2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka untukmembuktikan dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan danpertengkaran, Pengadilan telah memeriksa bukti tertulis dan mendengarketerangan saksi pihak keluarga atau orang terdekat dengan Penggugadipersidangan ;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi
    Pemerintah No.9/1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanyagugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talaksatu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 serta UndangUndang No. 50 Tahun2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untukmengirimkan salinan putusan
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 17-02-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 727/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 21 Maret 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
7 — 1
  • dijatuhkan secara Verstek sesuai pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota JakartaTimur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; dikeluarkan pada tanggal danrumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karenaitu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraiansebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan
    Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
    bercerai dengan Tergugat, makahal itu membuktikan pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugattidak bisa rukun lagi ;Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatanperceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah pasal 19 (f) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana antara suami isteri sering terjadiperselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara merekasudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;Menimbang, bahwa karena alasan cerai Penggugat adalah pasal 19huruf (f) Peraturan
    Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka untuk memenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telah dirobahdengan Undangundang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 Tahun2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka untukmembuktikan dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisinan danpertengkaran, Pengadilan telah memeriksa bukti tertulis dan mendengarketerangan saksi pihak keluarga atau orang terdekat dengan Penggugadipersidangan ;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi
    Pemerintah No.9/1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanyagugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talaksatu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah9dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 serta UndangUndang No. 50 Tahun2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untukmengirimkan salinan putusan
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 06-03-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 927/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 11 Juli 2017 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
7 — 1
  • Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dantentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudahsedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membinarumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagiuntuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena itu sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi permohonanPemohon;Berdasarkan alasan
    menjatuhkan putusan yang seadiladilnya;.Bahwa pada hari sidang yang ditetapbkan Pemohon datang menghadapsendiri di sidang, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruhorang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurutberita acara panggilan dari juru sita pengganti Pengadilan Agama Jakarta TimurNomor : 0927/Pdt.G/2017/PA.JT yang telah dibacakan di persidangan, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, melalui mass media, sesuai dengan3ketentuan pasal 27 Peraturan
    Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sedang tidakternyata bahwa ketidak datangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sahmenurut hukum;Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan pihak berperkara denganmenasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon sesuai dengan amanatpasal 130 HIR namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohontersebut diatas, dimana atas pertanyaan Ketua pihak Pemohon menyatakan tetapmempertahankan isi permohonannya itu ;Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak
    seorang yang berprilaku buruk (tidak bersifatadil) maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka keterangansaksi tersebut secara yuridis materiil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang bahwa Saksi dan II Pemohon adalah keluarga dariPemohon yang juga menyatakan pada pokoknya sudah mendamaikan Pemohondengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka keterangannya tersebutdianggap sebagai keterangan keluarga, oleh karenanya hal tersebut telahmemenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan
    Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan pokok perkara iniadalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dimana diantarasumai isteri sering terjadi perselisinan dan pertengkaran sehingga antara merekatidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa karena alasan cerai Pemohon adalah pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 17-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2401/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 15 Agustus 2017 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
9 — 2
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohonmengajukan permohonanikrar talak cerai terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terusmenerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telahmemenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukumuntuk menyatakan permohonan ikrar talak cerai ini dikabulkan;9.
    seorang yang berprilaku buruk (tidak bersifatadil) maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka keterangansaksi tersebut secara yuridis materiil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang bahwa Saksi dan II Pemohon adalah keluarga dariPemohon yang juga menyatakan pada pokoknya sudah mendamaikan Pemohondengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka keterangannya tersebutdianggap sebagai keterangan keluarga, oleh karenanya hal tersebut telahmemenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan
    Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan pokok perkara iniadalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dimana diantarasumai isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara merekatidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa karena alasan cerai Pemohon adalah pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka
    lagi, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan mereka telahpecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 UndangUndang Nomor 1/1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untukmembentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah warahmah(bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi;Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut makaterpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan pasal 39 ayat 1 dan 2UndangUndang Nomor 1/1974 jo pasal 19 (f) Peraturan
    Pemerintah No. 9/1975dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonanuntuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 jo UndangUndang No. 50 tahun 2009,diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUAKecamatan
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 24-08-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3044/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 26 September 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
6 — 2
  • atas perkara inidapat dijatuhnkan secara Verstek sesuai pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat4Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, denganKutipan Akta Nikah Nomor; tertanggal dan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memilikilegal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalamPasal 14 Peraturan
    Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
    dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagimenjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatanperceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah pasal 19 (f) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana antara suami isteri sering terjadiperselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudahtidak ada harapan untuk hidup rukun lagj;Menimbang, bahwa karena alasan cerai Penggugat adalah pasal 19huruf (f) Peraturan
    Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna mmenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pengadilantelah mendengar keterangan saksi pihak keluarga atau orang terdekat denganpihak berperkara dan semua keterangan saksisaksi tersebut yang termuatdalam berita acara sidang yang saling bersesuain satu sama lain dapat dipakaisebagai bukti dalam perkara
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 19-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1863/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 20 Juni 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
8 — 2
  • perkara inidapat dijatuhnkan secara Verstek sesuai pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Jakarta Timur,dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; , tertanggal , dan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki /egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 Peraturan
    Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
    7 bulan hingga sekarang. .Selama itu sudah tidak adahubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatanperceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah pasal 19 (f) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana antara suami isteri sering terjadiperselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara merekasudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;Menimbang, bahwa karena alasan cerai Penggugat adalah pasal 19huruf (f) Peraturan
    Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna mmenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pengadilantelah mendengar keterangan saksi pihak keluarga atau orang terdekat denganpihak berperkara dan semua keterangan saksisaksi tersebut yang termuatdalam berita acara sidang yang saling bersesuain satu sama lain dapat dipakaisebagai bukti dalam perkara
    Ini adalah aniaya (kedhaliman) yangbertentangan dengan semangat keadilan.dan menurut Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat denganmenjatuhkan
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 19-10-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3711/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 5 Desember 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
8 — 1
  • Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, permohonan Penggugatuntuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasarpertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukundalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakangugatan cerai ini dikabulkan.
    inidapat dijatuhkan secara Verstek sesuai pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasin kabupaten BekasiJawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; tertanggal dan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena ituPenggugat memiliki /egal standing untuk mengajukan gugatan perceraiansebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan
    Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
    Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna mmenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pengadilantelah mendengar keterangan saksi pihak keluarga atau orang terdekat denganpihak berperkara dan semua keterangan saksisaksi tersebut yang termuatdalam berita acara sidang yang saling bersesuain satu sama lain dapatdipakai sebagai bukti dalam perkara
    Ini adalah aniaya (kedhaliman) yangbertentangan dengan semangat keadilan.dan menurut Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat denganmenjatuhkan