Ditemukan 39550 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Surat keputusan kapolda sulawesi selatan
H. m. darwis vs i. gubernur sulawesi selatan.
Ii. kepala kantor dinas sosial provinsi sulawesi selatan;
Pt. bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat (pt. bank sulselbar)
Kpud sulawesi tenggara
Direktur jenderal pajak vs pt bank pembangunan daerah sulawesi
selatan dan sulawesi barat
Muh. andhika kaliwiraatmadja vs kepala kepolisian daerah sulawesi selatan;
Pilkada sumatera selatan
Kpud propinsi sulawesi tenggara
Tanah
Pontianak selatan
Surat keputusan kepala kantor wilayah
departemen kesehatan propinsi sulawesi selatan
Register : 05-04-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/TUN/2019 Tanggal 21 Mei 2019 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. KODAM VII/WIRABUANA;
222 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
222 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. KODAM VII/WIRABUANA;
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Cenderawasih Nomor 438Makassar;ll.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional(KANWIL BPN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 08/Pbt/BPN73/2016tanggal 7 September 2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M.SalehNisar) seluas 3.272 m?
(Tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua meterPersegi) sesuai SU (Surat Ukur) Nomor 00734/2012 tanggal 30112012yang terletak di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang KotaMakassar Provinsi Sulawesi Selatan;3. Mewajiban Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional (KANWIL BPN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor08/Pbt/BPN73/2016 tanggal 7 September 2016 Tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang an.
(Tiga ribu dua ratus tujuh puluhdua meter Persegi) sesuai SU (Surat Ukur) Nomor 00734/2012 tanggal30112012 yang terletak di Kelurahan Pampang KecamatanPanakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;4.
sesuai dengan SU(Surat Ukur) No.00734/2012 Tanggal 30112012 yang terletakdikelurahan Pampang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatan;5.
Register : 15-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 K/TUN/TF/2024 Tanggal 27 Februari 2024 — DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA VS CV KARYA JAYA DAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN;;
123 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA VS CV KARYA JAYA DAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN;;
Register : 03-01-2022 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/TUN/2022 Tanggal 9 Maret 2022 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., 2. PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA DAN ORGANISASI SAKSI-SAKSI YEHUWA INDONESIA;
222 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
222 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., 2. PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA DAN ORGANISASI SAKSI-SAKSI YEHUWA INDONESIA;
Register : 31-10-2022 — Putus : 17-02-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 PK/TUN/2022 Tanggal 17 Februari 2023 — KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA., III. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV;;
133 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA., III. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV;;
Register : 04-03-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 K/TUN/2022 Tanggal 6 April 2022 — KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV., III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA VS PT. SINAR INDONESIA PROPERTY;
125 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV., III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA VS PT. SINAR INDONESIA PROPERTY;
Register : 02-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 K/TUN/2019 Tanggal 25 April 2019 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA;
243 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
243 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA;
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Cendrawasih, Nomor 438, Makassar:Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Marthen Rante Tondok, S.H.,M.Hum., jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan pada Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2770/1773/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017;Termohon Kasasi ;ll.
Register : 25-02-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 03-03-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 56/PDT/2016/PT MKS Tanggal 2 Mei 2016 — RISMAYANTI LATIF
PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
59 — 35
59 — 35
RISMAYANTI LATIFPEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
/27 Makassar sebagai Penggugat VI;Dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Muharram AndiLolo,SH.MH , KasmiatiiSH keduanya Advokat /Pengacara berkedudukan di Makassar pada KantorAdvokat H.Muharram Andi lolo & Associates yangberkedududkan di Jalan Harimau No. 10 Makassarberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli2014 terdaftar pada Pengadilan Negeri Makassar No.251/Pdt.G/2014/PN.Mks tertanggal 23 09 2014,selanjutnya disebut sebagai Para TERBANDING semula Para PENGGUGATI ; DanPEMERINTAH PROPINSI SULAWESI
SELATAN, beralamat diKantor di Jalan Urip Simoharjo Makassar ; selanjutnya disebut sebagai Turut TERBANDING~ semula TERGUGAT ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca : 92 ooo = onan nnn nnn nn nee nn nee nnnPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Maret 2016Nomor : 56/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Maret 2016Nomor : 56/PDT/2016
Register : 21-10-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 274/PDT/2015/PT MKS Tanggal 1 Februari 2016 — SARLINA T.ILHAM
LAWAN
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR, Cq.KEPALA KEPOLISIAN RESORT GOWA DI SUNGGUMINASA Cq.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN SOMBA OPU DI SUNGGUMINASA
36 — 14
36 — 14
SARLINA T.ILHAMLAWANKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR, Cq.KEPALA KEPOLISIAN RESORT GOWA DI SUNGGUMINASA Cq.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN SOMBA OPU DI SUNGGUMINASA
Putus : 07-02-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PT MAKASSAR Nomor 03/PDT/2013/PT.MKS Tanggal 7 Februari 2013 — - TAHIR DG.NGAWING
- SUDIRMAN
- ABD.SALAM KACI
- NEGARA RI, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
lawan
- SADDO DG.TINRI
59 — 31
59 — 31
- TAHIR DG.NGAWING- SUDIRMAN- ABD.SALAM KACI- NEGARA RI, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSARlawan - SADDO DG.TINRI
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/TF/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — HANRI SEJAHTERA LAMBERA DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN;;
129 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
HANRI SEJAHTERA LAMBERA DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN;;
Putus : 06-09-2022 — Upload : 27-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2878 K/Pdt/2022 Tanggal 6 September 2022 — NANU REWA
Lawan
PROVINSI SULAWESI SELATAN c.q. PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN, Dk
87 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
NANU REWALawanPROVINSI SULAWESI SELATAN c.q. PEMERINTAHPROVINSI SULAWESI SELATAN, Dk
Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343 K/Pdt/2021 Tanggal 5 Mei 2021 — HERMAN SURYANTO VS PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cq Direktur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERMAN SURYANTO VS PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cq Direktur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343 K/Pdt/2021 Tanggal 5 Mei 2021 — HERMAN SURYANTO VS PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cq Direktur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERMAN SURYANTO VS PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cq Direktur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
,Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Desember 2019;Pemohon Kasasi:LawanPEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cqDirektur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, yangdiwakili oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah SulawesiSelatan, Ir.
dengan SHGB Nomor 213 Pisang Selatan SuratUkur/Gambar Situasi 5727/1991 yang terletak di Jalan Sungai Saddang,Kompleks Latanete Plaza, Blok C1, Kota Makassar adalah milik sahPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan in casu PerusahaanDaerah Sulawesi Selatan;.
Menyatakan hukum bahwa dengan masih menempati dan memanfaatkanbangunan ruko sampai dengan saat ini oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melanggar hak dari padaPerusahaan Daerah Sulawesi Selatan dan merupakan perbuatanmelawan hukum:.
Menghukum Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah)untuk segera melakukan pengosongan dan menyerahkan kepadaPemerintan Daerah Sulawesi Selatan in casu Perusahaan DaerahSulawesi Selatan:9.
Nomor 1343 K/Pdt/2021Bahwa oleh karenanya status hukum objek tanah a quo telahkembali dan menjadi hak serta milik sepenuhnya Pemerintah DaerahProvinsi Sulawesi Selatan in casu Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;Bahwa pencegahan perpanjangan hak guna bangunan atas objekperkara bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan pelaksanaanketentuan pemenuhan persyaratanpersyaratan sebagaimana ditentukanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian
Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343 K/Pdt/2021 Tanggal 5 Mei 2021 — HERMAN SURYANTO VS PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cq Direktur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERMAN SURYANTO VS PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cq Direktur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
,Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Desember 2019;Pemohon Kasasi:LawanPEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cqDirektur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, yangdiwakili oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah SulawesiSelatan, Ir.
dengan SHGB Nomor 213 Pisang Selatan SuratUkur/Gambar Situasi 5727/1991 yang terletak di Jalan Sungai Saddang,Kompleks Latanete Plaza, Blok C1, Kota Makassar adalah milik sahPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan in casu PerusahaanDaerah Sulawesi Selatan;.
Menyatakan hukum bahwa dengan masih menempati dan memanfaatkanbangunan ruko sampai dengan saat ini oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melanggar hak dari padaPerusahaan Daerah Sulawesi Selatan dan merupakan perbuatanmelawan hukum:.
Menghukum Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah)untuk segera melakukan pengosongan dan menyerahkan kepadaPemerintan Daerah Sulawesi Selatan in casu Perusahaan DaerahSulawesi Selatan:9.
Nomor 1343 K/Pdt/2021Bahwa oleh karenanya status hukum objek tanah a quo telahkembali dan menjadi hak serta milik sepenuhnya Pemerintah DaerahProvinsi Sulawesi Selatan in casu Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;Bahwa pencegahan perpanjangan hak guna bangunan atas objekperkara bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan pelaksanaanketentuan pemenuhan persyaratanpersyaratan sebagaimana ditentukanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian
Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343 K/Pdt/2021 Tanggal 5 Mei 2021 — HERMAN SURYANTO VS PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cq Direktur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
64 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERMAN SURYANTO VS PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cq Direktur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
,Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Desember 2019;Pemohon Kasasi:LawanPEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cqDirektur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, yangdiwakili oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah SulawesiSelatan, Ir.
dengan SHGB Nomor 213 Pisang Selatan SuratUkur/Gambar Situasi 5727/1991 yang terletak di Jalan Sungai Saddang,Kompleks Latanete Plaza, Blok C1, Kota Makassar adalah milik sahPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan in casu PerusahaanDaerah Sulawesi Selatan;.
Menyatakan hukum bahwa dengan masih menempati dan memanfaatkanbangunan ruko sampai dengan saat ini oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melanggar hak dari padaPerusahaan Daerah Sulawesi Selatan dan merupakan perbuatanmelawan hukum:.
Menghukum Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah)untuk segera melakukan pengosongan dan menyerahkan kepadaPemerintan Daerah Sulawesi Selatan in casu Perusahaan DaerahSulawesi Selatan:9.
Nomor 1343 K/Pdt/2021Bahwa oleh karenanya status hukum objek tanah a quo telahkembali dan menjadi hak serta milik sepenuhnya Pemerintah DaerahProvinsi Sulawesi Selatan in casu Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;Bahwa pencegahan perpanjangan hak guna bangunan atas objekperkara bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan pelaksanaanketentuan pemenuhan persyaratanpersyaratan sebagaimana ditentukanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian
Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343 K/Pdt/2021 Tanggal 5 Mei 2021 — HERMAN SURYANTO VS PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cq Direktur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERMAN SURYANTO VS PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cq Direktur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
,Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Desember 2019;Pemohon Kasasi:LawanPEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cqDirektur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, yangdiwakili oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah SulawesiSelatan, Ir.
dengan SHGB Nomor 213 Pisang Selatan SuratUkur/Gambar Situasi 5727/1991 yang terletak di Jalan Sungai Saddang,Kompleks Latanete Plaza, Blok C1, Kota Makassar adalah milik sahPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan in casu PerusahaanDaerah Sulawesi Selatan;.
Menyatakan hukum bahwa dengan masih menempati dan memanfaatkanbangunan ruko sampai dengan saat ini oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melanggar hak dari padaPerusahaan Daerah Sulawesi Selatan dan merupakan perbuatanmelawan hukum:.
Menghukum Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah)untuk segera melakukan pengosongan dan menyerahkan kepadaPemerintan Daerah Sulawesi Selatan in casu Perusahaan DaerahSulawesi Selatan:9.
Nomor 1343 K/Pdt/2021Bahwa oleh karenanya status hukum objek tanah a quo telahkembali dan menjadi hak serta milik sepenuhnya Pemerintah DaerahProvinsi Sulawesi Selatan in casu Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;Bahwa pencegahan perpanjangan hak guna bangunan atas objekperkara bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan pelaksanaanketentuan pemenuhan persyaratanpersyaratan sebagaimana ditentukanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian
Putus : 28-04-2008 — Upload : 12-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04PK/PID/2008 Tanggal 28 April 2008 — DJONI NAWA ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN ; KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DJONI NAWA ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN ; KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN CqDIREKTUR RESERSE KRIMINAL KEPALA KEPOLISIANDAERAH SULAWESI SELATAN, berkedudukan di JI. PerintisKemerdekaan Km.16 Makassar2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN,berkedudukan di JI. Urip Sumohardjo No.
No.4 PK/Pid/2008 Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon ataspetunjuk Termohon Il berdasarkan Surat Penetapan Nomor Pol: STap/22.A/III/2007/Dit.Reskrim tanggal 27 Maret 2007 adalah sah menuruthukum; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan sebesar Rp.Nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan danBarat di Makassar tanggal 28 Mei 2007 No. 194/PID/2007/PT.MKS diberitahukan
Selatan dan Barat di Makassartanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.MKS;Putusan praperadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barattanggal 31 Mei 2007, Nomor: 194/PID/2007/PT.MKS tersebut telah khilafataupun keliru memberi konstruksi hukum terhadap keterangan ahli tentangHal. 18 dari 25 hal.
praperadilan;Putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat diMakassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks tersebut telahkeliru dan salah menerapkan ketentuan Pasal 77 Kitab UndangundangHukum Acara Pidana;.
Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat diMakassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks telah khilafataupun keliru memberik konstruksi hukum terhadap keterangans ahitentang masa daluarsa dalam perkara pidana yang dilaporkan pemohonpeninjauan kembali;Putusan tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal186 KUHAP yang pada prinsipnya menyatakan keterangan ahli sebagai alatHal. 21 dari 25 hal.
Register : 21-09-2020 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Mks Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat:
NANU REWA
Tergugat:
1.PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
2.PEMERINTAH SULAWESI SELATAN PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN
91 — 12
NANU REWA
Tergugat:
1.PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
2.PEMERINTAH SULAWESI SELATAN PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN
91 — 12
Penggugat:
NANU REWA
Tergugat:
1.PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
2.PEMERINTAH SULAWESI SELATAN PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343 K/Pdt/2021 Tanggal 5 Mei 2021 — HERMAN SURYANTO VS PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cq Direktur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
67 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERMAN SURYANTO VS PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cq Direktur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
,Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Desember 2019;Pemohon Kasasi:LawanPEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cqDirektur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, yangdiwakili oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah SulawesiSelatan, Ir.
dengan SHGB Nomor 213 Pisang Selatan SuratUkur/Gambar Situasi 5727/1991 yang terletak di Jalan Sungai Saddang,Kompleks Latanete Plaza, Blok C1, Kota Makassar adalah milik sahPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan in casu PerusahaanDaerah Sulawesi Selatan;.
Menyatakan hukum bahwa dengan masih menempati dan memanfaatkanbangunan ruko sampai dengan saat ini oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melanggar hak dari padaPerusahaan Daerah Sulawesi Selatan dan merupakan perbuatanmelawan hukum:.
Menghukum Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah)untuk segera melakukan pengosongan dan menyerahkan kepadaPemerintan Daerah Sulawesi Selatan in casu Perusahaan DaerahSulawesi Selatan:9.
Nomor 1343 K/Pdt/2021Bahwa oleh karenanya status hukum objek tanah a quo telahkembali dan menjadi hak serta milik sepenuhnya Pemerintah DaerahProvinsi Sulawesi Selatan in casu Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;Bahwa pencegahan perpanjangan hak guna bangunan atas objekperkara bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan pelaksanaanketentuan pemenuhan persyaratanpersyaratan sebagaimana ditentukanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian
Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343 K/Pdt/2021 Tanggal 5 Mei 2021 — HERMAN SURYANTO VS PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cq Direktur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
331 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERMAN SURYANTO VS PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cq Direktur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
,Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Desember 2019;Pemohon Kasasi:LawanPEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN cqDirektur Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, yangdiwakili oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah SulawesiSelatan, Ir.
dengan SHGB Nomor 213 Pisang Selatan SuratUkur/Gambar Situasi 5727/1991 yang terletak di Jalan Sungai Saddang,Kompleks Latanete Plaza, Blok C1, Kota Makassar adalah milik sahPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan in casu PerusahaanDaerah Sulawesi Selatan;.
Menyatakan hukum bahwa dengan masih menempati dan memanfaatkanbangunan ruko sampai dengan saat ini oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melanggar hak dari padaPerusahaan Daerah Sulawesi Selatan dan merupakan perbuatanmelawan hukum:.
Menghukum Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah)untuk segera melakukan pengosongan dan menyerahkan kepadaPemerintan Daerah Sulawesi Selatan in casu Perusahaan DaerahSulawesi Selatan:9.
Nomor 1343 K/Pdt/2021Bahwa oleh karenanya status hukum objek tanah a quo telahkembali dan menjadi hak serta milik sepenuhnya Pemerintah DaerahProvinsi Sulawesi Selatan in casu Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;Bahwa pencegahan perpanjangan hak guna bangunan atas objekperkara bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan pelaksanaanketentuan pemenuhan persyaratanpersyaratan sebagaimana ditentukanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian