Ditemukan 30 data
116 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
memberi kuasa dankarenanya mengajukan gugatan rekonvensi adalah Direksi PTAngkasa Pura (Persero) dan bukan Kepala Kejaksaan NegeriJakarta Pusat, oleh karena Kepala Kejaksaan Negeri bukanmerupakan pihak yang digugat dalam perkara a quo; Berdasarkan alasan tersebut di atas adalah sepatutnya apabilaMajelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan PenggugatRekonvensi ditolak, karena: Surat kuasa tidak sah; Tidak ada bukti dan tidak ada fakta sama sekali yang bisamendukung gugatan Penggugat Rekonvensi;Surat
perintah pengosongan rumah dinas, sebanyak 3 (tiga) kali danlaporan Polisi kepada Para Pemohon Kasasi merupakan bentukperbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi ;Judex Facti telah keliru dengan menyatakan dalam pertimbanganhukumnya surat perintah pengosongan rumah dinas, sebanyak 3 (tiga)kali dan laporan Polisi kepada Para Pemohon Kasasi/Penggugat adalahsah berdasarkan SKEP.599/KP.20.3.8/1990 tanggal 15 Juni 1990 danHalaman 76 dari 124 hal.
1.Asmadeti
2.Fitra
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
Intervensi:
Azwar
136 — 57
Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.PDGRumah oleh PENGGUGAT dan Tanah oleh PENGGUGAT II danIRMA serta berapa luas yang boleh ditempati mereka;Bahwa Surat Pembagian Tanah Tanggal 28 Juli 2015 tersebutbersyarat yaitu selama menempati Rumah dan Tanah tersebutPENGGUGAT dan PENGGUGAT II serta IRMA harus membayar(sewa) kepada TERGUGAT II INTERVENSI dan saudara kandungnya(MARJOHAN dan JON KARKAWI) sebagai pemilik setiap panennya,karena syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para PENGGUGAT makadibuat oleh mamak yaitu Surat
Perintah pengosongan rumah yangdibuat oleh Mamak Tanggal 23 september 2016. selain itu secara lisanjuga disampaikan tentang sewa tersebut kepada PENGGUGAT danPENGGUGAT II dan IRMA oleh A.
201 — 54
KUPSorong;Bukti T13 Slip Gaji bulan Oktober 2015 atas nama Herman Daam, RichardTinungki, dan Han Laponja;Bukti T14 Panggilan Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong tanggal 22 Juli 2013;Bukti T15 Surat Perintah Pengosongan Rumah milik Perusahaan;Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Desember 2015 atas permintaankuasa para Penggugat yang meminta ditunjukkan bukti adanya Retase, Tergugatmengajukan bukti surat tambahan yang bermeterai cukup dan setelah dicocokan ternyatacocok dan sesuai dengan aslinya
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bambang Soeradji (almarhum) (orang tua (Purnawirawan) paraPenggugat atas nama Oemi Lestari);16.Bahwa pada tanggal 7 Januari 2010, Tergugat telah mengirimkan Suratkepada Syaiful Imam (salah satu para Penggugat) dengan Surat Nomor41B/08/I/2010 yang isinya memerintahkan untuk mengembalikan rumahyang telah ditempati oleh Syaiful Imam;17.Bahwa pada tanggal 8 Januari 2010 dengan Surat Nomor B/11/I/2010,Tergugat telah mengirimkan Surat Perintah Pengosongan rumah kepada: Sugianto (salah satu para Penggugat
60 — 48
Setelah kepergian atauwafatnya Almarhum GATOT MARYAMO, keluarga masih dalam keadaan duka, kuranglebih baru memasuki hari ke40 (empat puluh), tibatiba ada 2 (dua) orang yang datangberkunjung ke rumah Almarhum GATOT MARYAMO yaitu bernama SUWANDI danMAHDI alias TYYONG, membawa surat perintah pengosongan rumah dan diperintahkankepada keluarga Almarhum GATOT MARYAMO untuk segera mengosongkan rumah aquo. Dan surat tersebut dikeluarkan oleh PT.
166 — 78
Ismawan Adrianto, yang dikeluarkan oleh PemerintahKabupaten Kapuas Hulu Dinas Kesehatan sebesar Rp7.600.000 (tujuh jutaenam ratus ribu rupiah), diberi tanda P14;Halaman 37 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2020/PN Pts15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.Fotokopi dari asli Berita Acara Serah Terima Rumah Negara Nomor:002/26/BAST/Dinkes/SDK B/2020 dari Pihak Pertama ke Pihak Kedua (dr.Ismawan Adrianto), tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda P15;Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Pengosongan
Rumah Dinas Nomor800/1174/DINKES/SDKB kepada dr.
98 — 323
AP.I. 4208/TK.00.4.3/2006/DUB, perihal : Pembelian Rumah Dinas,tertanggal 14 Desember 2006), justru diminta segera diselesaikanoleh Menteri Negara BUMN oleh karena itu Kewenangan Direksiuntuk menyelesaikannya ;Bahwa saksi mengetahui surat perintah pengosongan rumah dinasoleh Angkasa Pura, dan yang saksi alami ada surat penawaransebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepadasaksi agar Segera mengosongkan rumah dinas ;Bahwa rumah dinas yang saksi tempati adalah satu blok denganrumah dinas
47 — 16
Bukti Tl42f : Pembayaran PBB tahun 2015.Bukti T.I43 : Copy sesuai asli, UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara.Hal 63 Putusan No.291/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST44.45.46.47.Bukti T.I44 : Asli, Dokumentasi (fotofoto) Tergugat konvensi/Penggugatrekonvensi, bertempat di ruang tamu melakukan upaya mediasidengan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.Bukti T.I45 : Asli, Dokumentasi (fotofoto) Tergugat konvensi/Penggugatrekonvensi/Penerima Surat Kuasa dan Surat Perintah Direksimembacakan surat
perintah pengosongan rumah dinasJIl.Sumenep No. 2 Jakarta ;Bukti T.I46 : Asli, Dokumentasi (fotofoto) Tergugat konvensi/Penggugatrekonvensi dengan disaksikan pihakpihak telah menyerahkandan mengembalikan barangbarang perhiasan/berhaga kepadaPenggugat konvensi/Tergugat rekonvensi ;Bukti T.I47 : Asli.
50 — 21
Dohar Pasaribu, MM untukmelaksanakan dan memberikan laporan dari hasil pelaksanaanPengosongan Rumah Dinas PTPN Il (Persero) sebagaimana yangtertuang dalam Surat Direksi Nomor : II.0/X/08/I/2006/ tanggal 18 Januari2006.Bahwa karena para Pelawan telah mendapat ganti rugi yang diberikanYayasan Pendidikan Nurul Amaliyah melalui Terlawan Tersita l,apalagi surat perintah pengosongan rumah dinas PTPN Il (Persero),semestinya para Pelawan menyadari kewajiban para Pelawan selakuKaryawan, mantan Karyawan dan
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2760 K/Pdt/2013Bahwa sebagian dan para Penggugat Konvensi/para TergugatRekonvensi telah mengajukan gugatan atas suratsurat perintahpengosongan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yangditerima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 5 November 2008 dengan RegisterPerkara Nomor 173/G/2008/PTUN.JKT;Bahwa sebagian dan para Penggugat Konvensi/para TergugatRekonvensi dalam perkara a quo yang mengajukan gugatan denganobjek sengketa surat perintah pengosongan
rumah dinas melaluiPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor perkara 173/G/ 2008/PTUN.JKT. adalah: No Penggugat Nama Surat PerintahPenggugat Pengosongan RumahNegara (Objek Gugatan)1.