Ditemukan 2813 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tarigan tahan tagilan tagiran togihan tugiman
Penelusuran terkait : Surat tagihan pajak (stp) Pengurangan tagihan pajak Surat tagihan cukai Surat keputusan pembatalan surat tagihan pajak (stp) Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak Sengketa pajak Surat tagihan pajak-pajak pertambahan nilai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEIL JEDANG SUPERFEED
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 108/B/PK/Pjk/2019Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak;b.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2014, Nomor 00327/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016,sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0O,00,atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal
    22 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116944.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitanKeputusan Tergugat Nomor KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8September 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat NomorKEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8 September 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai BarangHalaman 3 dari 8 halaman.
    Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00327/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, MasaHalaman 4 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3279/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PACIFIC MEDAN INDUSTRI,
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat
    Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015,atas nama Penggugat, NPWP: 01.824.646.2057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal 10 Juli2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SMELTING
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu Penggugat mengajukanpermohonan gugatan agar pembatalan ketetapan pajak agar dapatdikabulkan;Bahwa demi keadilan maka Penggugat memohon Majelis Hakim agarmengabulkan permohonan gugatan yang diajukan Penggugat sertamembatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00060/107/15/091/16 tanggal 15Juni 2016 Masa Pajak Maret 2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114214.99/2015/PP/M.VIB
    peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor :KEP00414/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang PenguranganKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat
    Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor :00060/107/15/091/16 tanggal 15 Juni 2016, atas nama Penggugat, NPWP :Halaman 4 dari 8 halaman.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP00414/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor: 00060/107/15/091/16tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2595/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SURYA ESA PERKASA, Tbk
183 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2595/B/PK/Pjk/2020Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak, atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00020/107/14/054/17tanggal 16 Januari 2017, atas nama PT Surya Esa Perkasa, Tbk.,NPWP 02.545.677.3054.000, alamat Gedung DBS Bank TowerLantai 18, Ciputra World 1, Jakarta, Jalan Prof. Dr.
    Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor00020/107/14/054/17, tanggal 16 Januari 2017, atas nama PTSurya Esa Perkasa, Tbk., NPWP 02.545.677.3054.000, alamatGedung DBS Bank Tower Lantai 18, Ciputra World 1, Jakarta,Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 35 Karet Kuningan, Setiabudi JakartaSelatan, DKI Jakarta, 12940, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupagugatan atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf C yang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian MajelisHalaman 5 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Lain-lainTidak ada dalam tabel
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA
443 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 00025/167/15/052/17tanggal 9 Juni 2017 Masa Pajak Januari sampai dengan November2015 atas nama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP01.071.713.0052.000, beralamat di Kawasan Industri PancapuriJalan Raya Anyer Km. 122 Gunung Sugih, Ciwandan, CilegonBanten 42447, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku
    putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor 02140/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 September 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat
    Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PenggugatNPWP 01.071.713.0052.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupagugatan atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf C yang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali telah menempatkan prinsip kehatihatianberdasarkan konsep dasar Macthing Cost Againts Revenue sertapemenuhan prinsip kehatihatian, sehingga Penggugat sekarangTermohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4132/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LANDMARK CONCURRENT SOLUSI INDONESIA
84 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00455/NKEB/WPJ.07/2018, bertanggal 20 Februari 2018, tentangPengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Nomor 00217/107/15/058/17, tanggal 20 Juni 2017, Masa PajakMaret 2015 (STP PPN) dan sekaligus membatalkan STP PPN tersebut;3.
    Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP00455/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 20 Februari 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat
    Tagihan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak Nomor:00217/107/15/058/17, tanggal 20 Juni 2017, Masa Pajak Maret 2015, atasnama Penggugat, NPWP: 01.070.689.3058.000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
    Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa gugatanatas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c yangtelah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta, dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan ataudibatalkan keputusan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena telah didukung dengan buktibukti (P29 s.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-03-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 618/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CEMERLANG ENERGI PERKASA
68 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put116236.99/2012/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00626/NKEB/WPJ.02/2017 tanggal 11 Agustus 2017 mengenai PermohonanPembatalan atas STP PPN Masa Pajak Agustus 2012 Nomor:00047/107/12/212/15 tanggal 29 Juli 2015, dengan ini Penggugat tidaksetuju dengan Surat
    Tagihan Pajak tersebut di atas dan oleh karena itu makaHalaman 1 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 618/B/PK/Pjk/2019Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP00626/NKEB/WPJ.02/2017 tanggal11 Agustus 2017 dan STP PPN Masa Pajak Agustus 2012 Nomor:00047/107/12/212/15 tanggal 29 Juli 2015, mohon dapat dibatalkan;Bahwa Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapatmeninjau kembali Surat Tagihan Pajak yang masih dipertahankan dalamPermohonan Pembatalan tersebut, karena menurut Penggugat perhitunganuntuk Masa Pajak Agustus 2012 seharusnya adalah sebagai berikut: PENGUSAHAKENA PAJAKNO
    putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP00626/NKEB/WPJ.02/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat
    Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat,NPWP: 02.596.945.2212.001, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:Halaman 4 dari 7 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum Penipuan
Putus : 10-03-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2082/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt
Tanggal 10 Maret 2017 — H. YONSURDI UMAR
157 — 42
  • Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Juni 2010);2. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Agustus s.d Oktober 2010);3. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Desember 2010);4. Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Juni 2010);5. Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Desember 2010);6. Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Agustus s.d Desember 2010);7. Surat tagihan pajak penghasilan (2010);8.
    Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret 2011);9. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Mei s.d Desember 2011);10. Surat tagihan pajak penghasilan (2011);11. Surat tagihan pajak penghasilan (2012);12. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret 2013);13. Surat tagihan pajak penghasilan (2013);14. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember 2014);15. Surat tagihan pajak penghasilan (2014);16.
    Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember 2015);17. Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Januari s.d Desember 2015);18. Surat tagihan pajak penghasilan (2015);19. Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan dan atau PPN 2010;20. Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan dan atau PPN 2011;21. Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan dan atau PPN 2012;22.
    Menyatakan Barang bukti berupa :Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Juni 2010);)2) Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Agustus s.d Oktober 2010)3) Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Desember 2010);4) Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Juni 2010);5) Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Desember2010);6) Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Agustus s.dDesember 2010);7) Surat tagihan pajak penghasilan (2010);8) Surat tagihan pajak
    Brt.20)21)22)23)24)25)Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Mei s.d Desember 2011);Surat tagihan pajak penghasilan (2011);Surat tagihan pajak penghasilan (2012);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret 2013);Surat tagihan pajak penghasilan (2013);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember2014);Surat tagihan pajak penghasilan (2014);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember2015);Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Januari
    Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret 2011);9. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Mei s.d Desember 2011);10. Surat tagihan pajak penghasilan (2011);11. Surat tagihan pajak penghasilan (2012);12. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret 2013);13. Surat tagihan pajak penghasilan (2013);14. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember 2014);15. Surat tagihan pajak penghasilan (2014);16.
    Brt.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.26.26.27.Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Juni 2010);Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Desember 2010);Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Agustus s.dDesember 2010);Surat tagihan pajak penghasilan (2010);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret 2011);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Mei s.d Desember 2011);Surat tagihan pajak penghasilan (2011);Surat tagihan pajak
    Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret 2011);9. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Mei s.d Desember 2011);10. Surat tagihan pajak penghasilan (2011);11. Surat tagihan pajak penghasilan (2012);12. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret 2013);13. Surat tagihan pajak penghasilan (2013);14. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember2014);15. Surat tagihan pajak penghasilan (2014);16.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 21-04-2022 — Putus : 30-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 97/B/2022/PT.TUN.MDN
Tanggal 30 Juni 2022 — Pembanding/Penggugat : PT. ADHYA TIRTA BATAM Diwakili Oleh : ADE TRINI HARTATY, SH.MH
Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
174 — 41
  • Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor 1/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan PT.
    Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Center atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Objek Sengketa 1);
  • Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor 2/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan PT.
    Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Center atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Objek Sengketa 3);
  • Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor 4/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan PT.
    Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Center atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Objek Sengketa 4);
  • Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor 5/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan PT.
    Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Center atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Objek Sengketa 5);
  • Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor 6/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan PT.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 60/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
CV. MITRA ABADI LOGISTIK diwakili oleh GABRIL KURNIAWAN SANTOSO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN
1140 — 1736
  • MITRA ABADI LOGISTIK untuk seluruhnya ;
  • Menyatakan tidak sah Keputusan yang diterbitkan Tergugat/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA berupa :
    1. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor : 00002/101/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;

    2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor: 00002/201/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;

    3.

    Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00003/2106/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;

    4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor : 00003/206/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;

    1. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00004/2106/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
    2. Surat Tagihan Pajak PPN Nomor : 00010/107/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
    3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00016/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
    4. Surat
    Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor : 00002/101/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor : 00002/201/11/16 tanggal 03 Pebruarai 2016 ;

    • 3.

    Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00003/2106/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;

    4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor : 00003/206/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;

    5.

    Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00004/2106/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;

    1. Surat Tagihan Pajak PPN Nomor : 00010/107/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
    2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00016/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;
    3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00017/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;
    4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00018/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;<
    Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor 00002/101/11/612/16 tanggal3 Februari 2016;halaman 18 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY.10.11.12.13.14.15.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor00002/201/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00003/106/11/612/16 tanggal 3Februari 2016;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor 00003/206/11/612/16tanggal 3 Februari 2016;Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00004/106/11/612/16 tanggal 3Februari 2016;
    Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajaksebagai berikut:1) Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor 00002/101/11/612/16tanggal 3 Februari 2016;2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor00002/201/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;3) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00003/106/11/612/16 tanggal 3Februari 2016;4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor00003/206/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;5) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00004/106/11/612/16 tanggal 3Februari
    Kemudian Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utaramenerbitkan:1) Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor 00002/101/11/612/16tanggal 3 Februari 2016;2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor00002/201/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;3) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00003/106/11/612/16 tanggal 3Februari 2016;4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor00003/206/11/612/16 tanggal 3 Februari 2016;5) Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00004/106/11/612/16 tanggal 3Februari 20166)
    SBY.10.11.12.13.14.Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor : 00002/101/11/612/16tanggal 03 Pebruari 2016;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor :00002/201/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;Surat Tagihan Pajak PPhNomor : 00003/2106/11/612/16 tanggal 03Pebruari 2016;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor00003/206/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;Surat Tagihan Pajak PPhNomor : 00004/2106/11/612/16 tanggal 03Pebruari 2016;Surat Tagihan Pajak PPNNomor : 00010/107/11/612/16 tanggal
    Menyatakan tidak sah Keputusan yang diterbitkan Tergugat/KEPALAKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA berupa :1.Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor : 00002/101/11/612/16tanggal 03 Pebruari 2016;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor:00002/201/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00003/2106/11/612/16 tanggal 03Pebruari 2016;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor00003/206/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00004
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 11-10-2021 — Putus : 24-03-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 52/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 24 Maret 2022 — Penggugat:
CV Belilas
Tergugat:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
194 — 129

  • DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

    2. Menyatakan tidak sah:

    1. Surat Keputusan tentang Tagihan Pajak tanggal 11 September 2019 terdiri dari:

    1. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 21 Nomor: 00044/101/16/213/19, 00045/101/16/213/19, 00046/101/16/213/19;

    2. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 21 Nomor: 00001/

    143/16/213/19;

    3. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 23 Nomor: 00045/103/16/213/19, 00046/103/16/213/19, 00047/103/16/213/19, 00048/103/16/213/19, 00049/103/16/213/19, 00050/103/16/213/19, 00051/103/16/213/19, 00052/103/16/213/19, 00053/103/16/213/19, 00054/103/16/213/19, 00055/103/16/213/19, 00056/103/16/213/19;

    4. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final pasal 4 ayat (2) Nomor: 00032/140/16/213/19;

    5. Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Barang

    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

    1. Surat Keputusan tentang Tagihan Pajak tanggal 11 September 2019 terdiri dari:

    1. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 21 Nomor: 00044/101/16/213/19, 00045/101/16/213/19, 00046/101/16/213/19;

    2. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 21 Nomor: 00001/143/16/213/19;

    3. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 23 Nomor: 00045/103/16/213/19, 00046/103/16/213

    /19, 00047/103/16/213/19, 00048/103/16/213/19, 00049/103/16/213/19, 00050/103/16/213/19, 00051/103/16/213/19, 00052/103/16/213/19, 00053/103/16/213/19, 00054/103/16/213/19, 00055/103/16/213/19, 00056/103/16/213/19;

    4. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final pasal 4 ayat (2) Nomor: 00032/140/16/213/19;

    5. Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Barang dan Jasa Nomor: 00112/107/16/213/19, 00113/107/16/213/19, 00114/107/16/213/19, 00115/107/16/213/19, 00116/107/16/213

Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 09-02-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 87/Pid.B/2018/PN Cbi
Tanggal 24 April 2018 — Penuntut Umum:
M. ILHAM PUTRANTO, SH.
Terdakwa:
MOCH ABDUL RACHMAN
41 — 109
  • Sorin Maharasa berikut rincian tunggakan ;

    - 19 (sembilan belas) lembar surat tagihan pajak dari Kantor pelayanan Pajak Pratama Cibinong kepada PT. Sorin Maharasa ;

    - 19 (sembilan belas) lembar lampiran surat tagihan pajak atas nama wajib Pajak PT. Sorin Maharasa ;

    Dikembalikan kepada PT. Sorin Maharasa melalui saksi Suherman Suwardi ;

    6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

    Sorin Maharasaberikutrincian tunggakan ; 19 (Sembilan belas) lembar surat tagihan pajak dari Kantorpelayanan Pajak Pratama Cibinong kepada PT. Sorin Maharasa ; 19 (Sembilan belas) lembar lampiran surat tagihan pajak atas namawajib Pajak PT. Sorin Maharasa ;Dikembalikan kepada PT. Sorin Maharasa melalui saksi SuhermanSuwardi;4.
    Sorin Maharasaberikutrincian tunggakan ; 19 (Sembilan belas) lembar surat tagihan pajak dari Kantorpelayanan Pajak Pratama Cibinong kepada PT. Sorin Maharasa ; 19 (Sembilan belas) lembar lampiran surat tagihan pajak atas namawajib Pajak PT. Sorin Maharasa ;Dikembalikan kepada PT. Sorin Maharasa melalui saksi SuhermanSuwardi ;6.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 09-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
Esti Yuliani Alias Esti
50 — 46
  • Orange Service, beserta konfirmasi NTPN;
  • 1 (satu) lembar SPHP ( Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak ) nomor 00115/WPJ.07/KP.0905/RIKSIS/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
  • 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor 0049/106/18/059/19 tanggal penerbitan 04 Maret 2019, untuk masa/tahun pajak Desember 2018;
  • 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor 0034/106/18/059/19 tanggal penerbitan 22 Mei 2019, untuk masa/tahun pajak April 2019;
    • Orange Service, beserta konfirmasi NTPN; 1 (satu) lembar SPHP ( Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan Pajak) nomor 00115/WPJ.07/KP.0905/RIKSIS/2020tanggal 14 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor0049/106/18/059/19 tanggal penerbitan O4 Maret 2019, untukmasa/tahun pajak Desember 2018; 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor0034/106/18/059/19 tanggal penerbitan 22 Mei 2019, untukmasa/tahun pajak April 2019; 1 (Satu) bendel bukti penerimaan negara penerimaan
    Orange Service, beserta konfirmasi NTPN,3, 1 (satu) lembar SPHP (SURAT PEMBERITAHUAN HASILPEMERIKSAAN PAJAK) Nomor 00115/WPJ.07/KP.0905/RIKSIS/2020tanggal 14 Agustus 2020;4. 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor0049/106/18/059/19 tanggal penerbitan 04 Maret 2019, untu masa/tahunpajak Desember 2018;Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Dps5. 1 (satu) lembar Surat tagihan Pajak Penghasilan nomor :034/106/18/059/19 tanggal penerbitan 22 Mei 2019, untuk masa/tahunpajak April
    Orange Service, beserta konfirmasi NTPN; 1 (Satu) lembar SPHP ( Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak )nomor 00115/WPJ.07/KP.0905/RIKSIS/2020 tanggal 14 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor0049/106/18/059/19 tanggal penerbitan 04 Maret 2019, untuk masa/tahunpajak Desember 2018; 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor0034/106/18/059/19 tanggal penerbitan 22 Mei 2019, untuk masa/tahunpajak April 2019; 1 (satu) bendel bukti penerimaan negara penerimaan
    Orange Service, beserta konfirmasi NTPN; 1 (satu) lembar SPHP ( Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan Pajak ) nomor 00115/WPJ.07/KP.0905/RIKSIS/2020tanggal 14 Agustus 2020; 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor0049/106/18/059/19 tanggal penerbitan O4 Maret 2019, untukmasa/tahun pajak Desember 2018; 1 (satu) lembar Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor0034/106/18/059/19 tanggal penerbitan 22 Mei 2019, untukmasa/tahun pajak April 2019; 1 (Satu) bendel bukti penerimaan negara penerimaan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 02-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
Weny Andri Yani
83 — 36
  • Bintang Muda Mandiri;
  • 1 (satu) rangkap print out surat tagihan pajak penghasilan masa tahun pajak 2018 nama wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Kantor Pelayanan Pajak Mandya Denpasar;
  • 1 (satu) rangkap print out surat tagihan pajak PPh Pasal 21 masa tahun pajak 2018 nama wajib pajak PT.
    BintangMuda Mandiri. 1 (Satu) rangkap print out surat tagihan pajak penghasilan masa tahunpajak 2018 nama wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri KementrianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor KantorPelayanan Pajak Mandya Denpasar. 1 (Satu) rangkap print out surat tagihan pajak PPh Pasal 21 masa tahunpajak 2018 nama wajib pajak PT.
    tagihan pajak yang ada tanggaljatuh tempo pembayarannya, jika melebihi tanggal jatuh tempo tersebut,maka kantor pelayanan pajak menerbitkan surat teguran tersebut.
    Bintang MudaMandiri; 1 (Satu) rangkap print out surat tagihan pajak penghasilan masa tahun pajak2018 nama wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Kantor Pelayanan PajakMandya Denpasar; 1 (Satu) rangkap print out surat tagihan pajak PPh Pasal 21 masa tahun pajak2018 nama wajib pajak PT.
    Bintang MudaMandiri;Halaman 54 dari 56 Putusan Perkara Nomor 1003/Pid.B/2019/PN Dps 1 (satu) rangkap print out surat tagihan pajak penghasilan masa tahun pajak2018 nama wajib pajak PT. Bintang Muda Mandiri Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Kantor PelayananPajak Mandya Denpasar; 1 (satu) rangkap print out surat tagihan pajak PPh Pasal 21 masa tahun pajak2018 nama wajib pajak PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 21-01-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 898/B/PK/PJK/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — PT. ESSAR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
146 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tagihan Pajak yangseharusnya?
    Tagihan Pajak Nomor 00242/107/09/055/10 tanggal 17Desember 2010 tetapi pernah mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Nomor00242/107/08/055/10 tanggal 17 Desember 2010 atas nama PT.
    Terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP), Pajak Pertambahan Nilai MasaApril sampai dengan Desember 2008 Nomor 00242/107/08/055/10tanggal 17 Desember 2010;Halaman 14 dari 23 halaman.
    Surat Nomor 087/PTEI/ACCT/II/11 tanggal 18 Februari 2011 tentangpermohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai,2.
    Surat Nomor 087/PTEI/ACCT/II/11 tanggal 18 Februari 2011 tentangpermohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai,b.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Gugatan Atas Keputusan
Register : 12-01-2012 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.44372/PP/M.VIII/99/2013
Tanggal 8 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
103 — 20
  • Tagihan Pajak Pajak Penghasilan dari Tergugat;Pemenuhan Ketentuan penerbitan Surat Tagihan Pajak: bahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Pasal 25 Badan Nomor : 00022/106/08/007/09 tanggal 29 Januari2009 untuk Masa Pajak Maret sampai dengan Juni 2008 sebesarRp.73.152.942,00.bahwa Tergugat sebelumnya telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Pasal 25 Badan Nomor : 00065/106/08/007/08 tanggal 2September 2008 untuk Masa Pajak April sampai dengan
    Juni 2008 sebesarRp.570.887.371,00.bahwa Tergugat dalam sidang menyatakan bahwa penerbitan Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Nomor : 00022/106/08/007/09tanggal 29 Januari 2009 untuk Masa Pajak Maret sampai dengan Juni 2008dilakukan karena masih ada kekurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal25 Badan masa Pajak Maret sampai dengan Juni 2008.bahwa menurut Majelis penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak PenghasilanPasal 25 Badan Nomor : 00022/106/08/007/09 tanggal 29 Januari 2009 untukMasa
    terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung,dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu. dalam peraturanperundangundangan perpajakan.bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) di atas seharusnya Tergugatmelakukan pembetulan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25Badan untuk Masa Pajak Maret sampai dengan Juni 2008 dan bukanmenerbitkan kembali Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Badanuntuk Masa Pajak Maret sampai dengan Juni 2008.bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa penerbitan
    Pasal25 Badan Nomor : 00022/106/08/007/09 tanggal 29 Januari 2009 Masa PajakMaret sampai dengan Juni 2008 dan Surat Tagihan Pajak yang Tidak BenarPajak Penghasilan Pasal 25 Badan Nomor : 00022/106/08/007/09 tanggal 29Januari 2009 Masa Pajak Maret sampai dengan Juni 2008.: Surat Gugatan Penggugat serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalampersidangan.: 1.
    Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Mengabulkan Seluruh permohonan gugatan Penggugat denganmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1146/WPJ.20/2011 tanggal 15 Desember 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Penghasilan Pasal25 Badan Nomor : 00022/106/08/007/09 tanggal 29 Januari 2009 Masa PajakMaret sampai dengan Juni 2008 dan Surat Tagihan Pajak yang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 08-05-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 23-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 96/PID/2017/PT DKI
Tanggal 24 Mei 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : CHOIRUN PARAPAT, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : H. YONSURDI UMAR
101 — 32
  • YONSURDI UMAR denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama1.terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa :1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Juni 2010);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Agustus s.d Oktober2010)Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Desember 2010);Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Juni2010);Surat tagihan pajak penambahan nilai
    barang dan jasa (Desember2010);Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Agustuss.d Desember 2010);Surat tagihan pajak penghasilan (2010);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret2011);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Mei s.d Desember2011);Surat tagihan pajak penghasilan (2011):Surat tagihan pajak penghasilan (2012):Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret2013);Surat tagihan pajak penghasilan (2013):Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21
    (Januari s.d Desember2014);Surat tagihan pajak penghasilan (2014):Hal. 7 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI16)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)33)34)35)36)Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember2015);Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Januaris.d Desember 2015);Surat tagihan pajak penghasilan (2015);Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunanbadan dan atau PPN 2010;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunanbadan dan
    pajak penambahan nilai barang dan jasa (Juni2010):Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Desember2010):Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Agustuss.d Desember 2010);Surat tagihan pajak penghasilan (2010);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret2011):Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Mei s.d Desember2011):Surat tagihan pajak penghasilan (2011);Surat tagihan pajak penghasilan (2012);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret2013
    );Surat tagihan pajak penghasilan (2013);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember2014):Surat tagihan pajak penghasilan (2014);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember2015):Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Januaris.d Desember 2015);Surat tagihan pajak penghasilan (2015);Hal. 11 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI19.20.21,22.23.24.25.26.27.28.29.30.Si,32.33.34.85.36.37.Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunanbadan dan atau
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 08-05-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 96/Pid.Sus/2017/PT DKI
Tanggal 24 Mei 2017 — Yonsurdi Umar
97 — 27
  • YONSURDI UMAR denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama1.terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa :1)2)Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Juni 2010);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Agustus s.d Oktober2010)Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Desember 2010);Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Juni2010);Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Desember2010)
    ;Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Agustuss.d Desember 2010);Surat tagihan pajak penghasilan (2010);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret2011);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Mei s.d Desember2011);Surat tagihan pajak penghasilan (2011);Surat tagihan pajak penghasilan (2012);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret2013);Surat tagihan pajak penghasilan (2013);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember2014);Surat
    tagihan pajak penghasilan (2014);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember2015);Hal. 7 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI20)21)22)23)24)25)35)36)37)Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Januaris.d Desember 2015);Surat tagihan pajak penghasilan (2015);Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunanbadan dan atau PPN 2010;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunanbadan dan atau PPN 2011;Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunanbadan
    Memerintahkan agar barang bukti berupa :Hal. 10 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Juni 2010);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Agustus s.d Oktober2010);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Desember 2010);Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Juni2010);Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Desember2010);Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Agustuss.d Desember 2010);Surat
    tagihan pajak penghasilan (2010);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret2011);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Mei s.d Desember2011);Surat tagihan pajak penghasilan (2011);Surat tagihan pajak penghasilan (2012);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret2013);Surat tagihan pajak penghasilan (2013);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember2014);Surat tagihan pajak penghasilan (2014);Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Gugatan Atas Keputusan
Register : 27-12-2013 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 22-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.52329/PP/M.XIIIB/99/2014
Tanggal 8 Mei 2014 — Penggugat dan Tergugat
136 — 34
  • Dasar pengenaan bunga Rp 1.368.787.736,00Jumlah yang harus dibayar:Sanksi administrasi bunga Pasal 19 ayat (1) KUP Rp 1.681.936.122,00bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi yakni mengajukanpermohonan pembatalan yang ke2 (dua) atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan Nomor 00004/109/04/073/12tanggal 10 Juli 2012 Tahun Pajak 2004 yang telah diputus dalam KeputusanTergugat Nomor KEP308/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 15 Maret 2013 dengan hasilsebagai berikut:
    Tagihan Pajak Nomor00004/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 adalah wewenang Direktur Jenderal Pajakatau pada Tergugat;bahwa Tergugat berpendapat penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor00004/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 maupun KEP1425/WPJ.06/2013 tanggal26 September 2013 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;bahwa penolakan Tergugat terhadap permohonan pengurangan atau penghapusansanksi sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Nomor00004/109/04/073/12 tanggal 10 Juli
    2012 menjadi maksimal 24 bulan (48% = 2 x 24bulan) didasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan atau Pembatalan SuratKetetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang berbunyi selengkapnya sebagaiberikut:Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:b. pengurangan atau penghapusan
    atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00004/109/04/073/12 tanggal 10 Juli2012 yang diajukan Penggugat dengan Surat Nomor LO012/NES/FAIII/13 tanggal28 Maret 2013 didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009.bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf a UndangUndang a quo menyatakan bahwa :Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan
    atau menghapuskansanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Nomor00004/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 memang sepenuhnya ada pada DirekturJenderal Pajak (Tergugat) karena hal ini adalah diskresi Tergugat manakalapenerbitan Surat Tagihan Pajak dimaksud memenuhi syarat sahnya keputusan(rechtsgeldig beschikking), tetapi apabila penerbitannya tidak memenuhi syaratsahnya keputusan (niet rechtsgeldig beschikking) maka Wajib Pajak berhak untukmengajukan gugatan kepada Pengadilan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Gugatan Atas Keputusan
Register : 30-08-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43444/PP/M.XI/99/2013
Tanggal 25 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
106 — 20
  • Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor00134/107/10/334/11 tanggal 13 Desember 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP510/WPJ.27/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Penguranganatau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor00134/107/10/334/11 tanggal 13 Desember 2011;: bahwa Pasal 1 huruf b dan Pasal 4 ayat (1) huruf
    b Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan AtauPenghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat KetetapanPajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan HasilPemeriksaan menyatakan:Pasal 1Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajakdapat:mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajakyang tidak benar; dan/atauPasal 4Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan
    Pajak, dan hasil pemeriksaan yang dapatdikurangkan atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan atauberdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi :pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; ataubahwa Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.03/2008 tentang Tata CaraPengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan AtauPembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang
    Tergugat;bahwa sesuai dengan bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan AtauPenghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat KetetapanPajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan HasilPemeriksaan a quo diketahui bahwa Penggugat dapat mengajukan penguranganatau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar hanya dapat diajukan olehWajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali;bahwa diketahui
    Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010Nomor 00134/107/10/334/11 tanggal 13 Desember 2011 atas nama: XXX NPWPYYY;