Uraian Banding tanggal 26 September 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006031.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 29 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00072/KEB/WPJ.13/2019,tanggal 20 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2013, Nomor 00067

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00072/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 20 Maret 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013, Nomor 00067/207/13/706/18, tanggal 30 Januari 2018, atasnama PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP 02.881.597.5706.001,alamat Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir Il, Selimbau, KapuasHulu, Kalimantan Barat, 78765, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013,Nomor 00067/207/13/706/18, tanggal 30 Januari 2018, atas namaPT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP 02.881.597.5706.001, alamatDesa Padung Kumang, Jongkong Hilir Il, Selimbau, Kapuas HuluKalimantan Barat, 78765, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00072/KEB/WPJ.13/2019, tanggal 20 Maret 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013,Nomor 00067

Uraian Banding tanggal 26 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104651.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00004/KEB/WPJ.26/2016tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2011 Nomor 00067

Dengan mengadili sendiri:3x Ls3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali:Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00004/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011Nomor 00067/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014, atasnama: PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8114.000, JenisUsaha: Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.

dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa setelan Mahkamah Agung mempelajari berkasperkara a quo ternyata Pengadilan Pajak telah memutus perkara ini denganmenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00004/KEB/WPJ.26/2016tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2011 Nomor 00067

terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put24035/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut:Dasar FormalSurat Ketetapan PajakBahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari Juni Tahun 2006 Nomor 00067

Putusan Nomor 556/B/PK/Pjk/2012 Restitusi ...% x Dasar 160.857.085Pengenaan Pajak Surat KeberatanBahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari Juni Tahun Pajak 2006 Nomor 00067/407/06/058/07 tanggal 24Mei 2007 tersebut telah Pemohon Banding ajukan Surat Keberatan dengan NomorG.338/07 tanggal 5 Juli 2007 ke Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima, dan keberatanPemohon Banding diterima sebagian dengan Nomor KEP886/WPJ.07/BD.05/2008tanggal 27 Juni 2008, dengan perincian

bagi staff dan karyawan untukberolah raga, dimana dengan berolah raga staff atau karyawan dapat Iebih sehatdan akan memberikan produktivitas yang tinggi, dengan demikian berhubungandengan kegiatan operasional perkebunan;Bahwa dengan penjelasan di atas koreksi sebesar Rp 10.765.956,00 PemohonBanding tolak;Kesimpulan 11Bahwa berdasarkan alasan banding di atas, maka dengan ini Pemohon Bandingmohon agar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari Juni Tahun Pajak 2006 Nomor 00067

1.531.325.204,00PPN yang kurang/lebih dibayar Rp 360.224.172,00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put24035/PP/M.VIII/16/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:e Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP886/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari Desember 2006 Nomor: 00067

banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000151.16/2018/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 10 Juli 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor KEP72/KEB/WPJ.32/2016 tanggal 30 September2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Nomor 00067

760/C/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP72/KEB/WPJ.32/2016 tanggal 30 September 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor:00067

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap KeputusanTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor: KEP/2/KEB/WPJ.32/2016 tanggal 30 September 2016, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 #Nomor:00067/207/11/521/15 tanggal 4 Agustus 2015 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00439/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 15 Juni 2017, yang diterbitkan olehKantor Wilayah DJP Jakarta Khusus tentang Keberatan atas SKPKBPPN, Masa Agustus 2013, Nomor 00067/207/13/051/16, tanggal 24Maret 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115012.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00574/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 23Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00067/207/13/051/16 tanggal 24 Maret 2016 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00439/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 15 Juni 2017, atas nama PT SemenTonasa, NPWP

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00574/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 23 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Agustus 2013,Nomor 00067

Putusan Nomor 819/B/PK/Pjk/2021dan Jasa Nomor 00067/207/08/073/13, tanggal 28 Februari 2013, MasaPajak Juli 2008, dengan perhitungan: Keterangan dumialn(Rp)Dasar Pengenaan PajakEkspor 12.579.959.600,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.316.239.608,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut 0.00PPN ,Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 3.205.989.241 ,00Penyerahan yang PPNnya dibebaskan 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan 21.102.188.449,00Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Agustus 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.62825/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 29 Juli 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP297/WPJ.06/2014, tanggal 27 Februari2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00067

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP297/WPJ.06/2014, tanggal 27 Februari 2014, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00067/207/08/073/13, tanggal 28 Februari2013, Masa Pajak Juli 2008, yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor 160799712008, atas nama PT Supra Matra Abadi, NomorPokok Wajib Pajak (NPWP) 01.221.954.9073.000 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga

Putusan Nomor 819/B/PK/Pjk/2021Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP297/WPJ.06/2014, tanggal 27 Februari 2014,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00067/207/08/073/13,tanggal 28 Februari 2013, Masa Pajak Juli 2008, atas nama PemohonBanding, Nomor Pokok

Cabang Wonogiri, diantaranya adalah SHMNo.00067 a.n. Martosuwito, luas 1484 M? yang terletak di DesaGombang, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, DaerahIstimewa Yogyakarta, untuk mudahnya tanah SHM 00067 tersebutmohon disebut sebagai Obyek Sengketa;Bahwa Martosuwito sebagai a.n.

Apabila yangdi lelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai denganmenunjukkan asli surat setoran BPHTB.Bahwa setelah saya memenuhi ketentuan tersebut diatas, sayamengambil SHM 00067 tersebut di Kantor PT. BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO), Tbk CABANG WONOSARI. Jadi yangdisebutkan Para Pelawan dalam gugatannya bahwa para Pelawan telahmemberikan jaminan SHM 00067 pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO), Tbk.

Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Para Pelawan dalam positaGugatan Perlawanannya angka 1, obyek sengketa dalam perkaraaquo adalah SHM No. 00067/Desa Gombang yang terletak di DesaGombang, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul seluas +1484 m2 atas nama Martosuwito yang menjadi jaminan hutang ParaPelawan pada Terlawan Il dan telah diikat secara nyata dengan HakTanggungan.5.

Bukti T.+9, berupa fotocopi Hak Milik No.00067 Desa Gombang;10. Bukti T.10, berupa fotocopi Sertipikat Hak Tanggungan;11. Bukti T.11, berupa fotocopi Penetapan Pengadilan Negeri WonosariNomor : 05/Pdt.Eks.2016/PN.Wno, Undangan Koordinasi PelaksanaanEksekusi Pengosongan, Permohonan Eksekusi Pengosongan, KwitansiBiaya Eksekusi, Panggilan Aanmaning tanggal 1 dan 28 November2016 dan Permohonan Eksekusi;12.

Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Para Pelawan dalam posita GugatanPerlawanannya angka 1, obyek sengketa dalam perkara aquo adalahSHM No. 00067/Desa Gombang yang terletak di Desa Gombang,Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul seluas + 1484 m2 atasnama Martosuwito yang menjadi jaminan hutang Para Pelawan padaTerlawan Il dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan.5.

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Pulogadung, Kalurahan Jati, satempat dikenal sabagai Jalan Pulo Asem Utara XI Nomor 34, Rukun Tetangga 013 Rukun Warga 002, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 5043/Jati, Surat Ukur tanggal 07/07/2011, No. 00067/Jati/2011, seluas 231 m2 atas nama Donni Arbiter Simanjuntak ;3.

Tim., tanggal 27 Juni 2013 (bukti P4) ;5 Foto copy Akta Perceraian No. 63/PC/JT/2013, tanggal 23 Agustus 2013 yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaAdministrasi Jakarta Timur (bukti P5) ;6 Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 5043/Jati, Surat Ukur tanggal 07/07/2011,No. 00067/Jati/2011, seluas 231 m2, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur , tanggal 12 Oktober 2011 (buktiP6) ;Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti suratsurat tersebut

Tim.berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 5043/Jati, Surat Ukur tanggal 07/07/2011, No.00067/Jati/2011, seluas 231 m2, tanah tersebut telah dibalik nama ke atas nama DonniArbiter Simanjuntak (Pemohon) ;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena di persidangan telah terungkap adanyafakta hukum bahwa Pemohon megajukan permohonan aquo atas permintaan dari PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) dan pihak perbankan karena Pembeli tanah dimaksud akanmempergunakan fasiltas perbankan, sehingga pihak bank ingin memastikan

dengan isterinya : HotmaRina Janita Sitorus telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan dipersidangan tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa sebidang tanah dan bangunanyang tarletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi JakartaTimur, Kecamatan Pulogadung, Kalurahan Jati, satempat dikenal sabagai Jalan PuloAsem Utara XI Nomor 34, Rukun Tetangga 013 Rukun Warga 002, sesuai dengansertifikat Hak Milik Nomor : 5043/Jati, Surat Ukur tanggal 07/07/2011, No. 00067

merupakan harta bersama antara Pemohon denganHotma Rina Janita Sitorus melainkan harta bawaan yang merupakan hak waris Pemohondari almarhum Amintas Simanjuntak dan almarhumah Chornelya Siagiaan yang sudahdbalik nama ke atas nama Pemohon, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai orangberhak dan berwenang atas tanah tersebut, maka permohonan Pemohon untuk melakukantindakan hukum menjual sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak MilikNomor : 5043/Jati, Surat Ukur tanggal 07/07/2011, No. 00067

serta pasalpasal dari undangundang danperaturan lain yang bersangkutan ;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunanyang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota AdministrasiJakarta Timur, Kecamatan Pulogadung, Kalurahan Jati, satempat dikenal sabagaiJalan Pulo Asem Utara XI Nomor 34, Rukun Tetangga 013 Rukun Warga 002,sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 5043/Jati, Surat Ukur tanggal07/07/2011, No. 00067

mengajukansurat uraian banding tanggal 09 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118802.16/2014/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00323/KEB/WPJ.04/2017, tanggal 12September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaNomor 00067

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00323/KEB/WPJ.04/2017, tanggal 12September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00067/207/14/062/16, tanggal 01 Juli2016 Masa Pajak Desember 2014, atas nama PT Humpuss,NPWP 01.365.470.2.062000, beralamat Gedung Granadi Lantai 9,Jalan HR Rasuna Said Blok X1, Kavling 89, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00323/KEB/WPJ.04/2017, tanggal 12 September2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor:00067

Putusan Nomor 411/B/PK/Pjk/2019 Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00561/KEB/WPJ.19/2016tanggal 8 September 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor: 00067/407/14/091/15 tanggal 15 September 2015, atas nama:PT Leighton Contractors Indonesia, NPWP.01.000.634.4091.000,beralamatdi Gedung Ratu Prabu 2, JI. T.B.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00561/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 8 September 2016,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor: 00067/407/14/091/15 tanggal 15 September2015, atas nama: PT Leighton Contractors Indonesia, NPWP.01.000.634.4091.000, beralamat di Gedung Ratu Prabu 2, JI.T.B.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00561/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 8 September2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014Nomor : 00067

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90136/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 11 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00142/WPJ.19/2016 tanggal 8 April 2016 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor:00067

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00142/WPJ.19/2016 tanggal 8 April 2016 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor:00067/207/10/091/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama: PT.Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7091.000, beralamat diGedung TMT 1 Lantai 1117 Suite 11011701, Jalan CilandakKKO No.1 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Putusan Nomor 2204/B/PK/Pjk/2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor:00067/207/10/091/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.025.873.7091.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut093488.16/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP851/WPJ.19/2015 tanggal 4 Mei 2015,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00067

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP851/WPJ.19/2015 tanggal 4 Mei 2015, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Agustus 2013 Nomor 00067/407/13/091/14 tanggal 26September 2014, atas nama: PT Natarang Mining, NPWP01.061.577.1091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP851/WPJ.19/2015 tanggal 4 Mei 2015, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2013 Nomor: 00067

Putusan Nomor 3876 /B/PK/Pjk/2019Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagaiberikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00009/KEB/WPJ.08/2016 tanggal 17 Februari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 00067/207/12/416/14 tanggal 19 November 2014, atas namaPT Bumipermata Abadipermai;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put82659/PP/M.XVI.A/16/2017, tanggal 11 April 2017, yang telan berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00009/KEB/WPJ.08/2016 tanggal 17 Februari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 00067

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktorat Jenderal Pajak NomorKEP00968/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 April 2017 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2013 Nomor 00067

dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor : KEP00968/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 4April 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak,dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor :00067

Putusan Nomor 1439/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor :00067/207/13/058/15 tanggal 18 Juni 2015 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan

Bintang Mentari Indah.Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00067/Desa Pabentengangtanggal 26 Mei 2015, Surat Ukur Nomor 01454/Pabentengang/2007tanggal 3 Oktober 2007 luas 15.029 M* atas nama PT.

BintangMentari Indah.Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00067/DesaPabentengang tanggal 26 Mei 2015, Surat Ukur Nomor01454/Pabentengang/2007 tanggal 3 Oktober 2007 luas 15.029 M7?atas nama PT. Bintang Mentari Indah.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a.Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00061/DesaPabentengang tanggal 11 Mei 2015, Surat Ukur Nomor01457/Pabentengang/2007 tanggal 3 Oktober 2007, luas 11.479 M?atas nama PT.

BintangMentari Indah.Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00067/DesaPabentengang tanggal 26 Mei 2015, Surat Ukur Nomor01454/Pabentengang/2007 tanggal 3 Oktober 2007 luas 15.029 M7?atas nama PT. Bintang Mentari Indah.Menghukum Tergugat membayar keseluruhan biaya atas perkara yangtimbul.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat IlIntervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Halaman 9 dari 20 halaman.

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00067/Pabentengang, tanggal26 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 01454/Pabentengang/2007 tanggal03 Oktober 2007, seluas 15.029 M, tercatat atas nama PT.

Kepang, sedangkan tanah yang menjadi objek sengketasemuanya berasal dari Persil Nomor 43 Dw Kohir 535 Cl atas nama TalliMida bin Joeseng, sebagaimana diterangkan dalam Bukti T2 junctoSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00061/Pabentengang (bukti T.II.INT1), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00059/Pabentengang (buktiT.ILINT2), dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00067/Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/2017Pabentengang (bukti T.II.INT3).

Nomor 00067 yang berlokasi di JI Raya Cilalawi Km 12 Desa CiantingUtara Kec Sukatani Purwakarta seluas Lt 335 m? Lb 335 m? atas namaJajang Saripudin dengan diikat Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) senilaiRp395.635.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tigapuluh lima ribu rupiah);b. Sertifikat Tanah/bangunan dengan Nomor SHM 00066 atas nama JajangSaripudin yang terletak di JI Raya Cilalawi Km 12 Nomor 17 DesaCianting Utara Kecamatan Sukatani Purwakarta Seluas Lt 424 m? Lb 422m?

pencahariannafkahnya, jika tidak cermat dipertimbangkan secara seksama, dapatmenimbulkan kerugian bagi Penggugat di kKemudian hari, dan karenasifatnya sangat urgen maka Penggugat memohon pada Majelis hakim yangmulia memeriksa perkara ini memberikan putusan :Dalam Provisi yakni : Melarang Pihak Tergugat atau pihak lainnya yang mendapat kuasaatasnya dalam hal melakukan pengalihan hak, jual beli /lelang, hibah danatau dalam bentuk lain terhadap obyek jaminan Dua (2) buah Sertifikathak milik dengan SHM Nomor 00067

a/n Jajang Saripudin terletak dijalan Raya Cilalawi Km 12 Desa Cianting UtaraKecamatan SukataniPurwakarta dan SHM Nomor 00066 a/n Jajang Saripudin terletak diJalan Raya Cilalawi Nomor 17 Desa Cianting Utara Kec SukataniPurwakarta:Sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalamperkara a quo;Menyatakan penundaan pelaksanaan Lelang/eksekusi terhadap atas dua(2) buah Sertifikat hak milik Nomor 00067 dan SHM Nomor 00066 a/nJajang Saripudin terletak di Jalan Raya Cilalawi Km 12 Desa Ciantingutara

Nomor 1122 K/Pdt/2017yang berada di atasnya sesuai dengan Sertifikat hak milik Nomor 00067 danSHM Nomor 00066 a/n Jajang Saripudin terletak di Jalan Raya Cilalawi Km12 Desa Cianting utara Kecamatan Sukatani Purwakarta;sampai dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalamperkara a quo; Menyatakan Penundaan pelaksanaan Lelang/Eksekusi terhadap dua (2)buah Sertifikat hak milik atas tanah berikut bangunannya dan segala sesuatuyang berada di atasnya sesuai dengan Sertifikat hak milik Nomor

00067 danSHM Nomor 00066 a/n Jajang Saripudin terletak di Jalan Raya Cilalawi Km12 Desa Cianting Kecamatan SukataniPurwakarta; Sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalamperkara a quo;Dalam Pokok Perkara :Primair1.

Putusan Nomor 2467/B/PK/Pjk/2019Oktober 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2013Nomor: 00067/207/13/091/15 tanggal 11 Agustus 2015, atas nama PTDarma Henwa, Tbk., NPWP: 01.565.295.1091.000, beralamat di GedungBakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, JI. H.R.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00723/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 25 Oktober2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2013Nomor: 00067/207/13/091/15 tanggal 11 Agustus 2015, atas namaPT Darma Henwa, Tbk., NPWP: 01.565.295.1091.000, beralamatdi Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, JI.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00723/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 25 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2013 Nomor:00067

berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81259/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 23 Februari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah Pemohon Banding sampaikantersebut di atas, maka menurut Pemohon Banding Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00067

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP80.K/WPJ.14/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00067/207/10/724/13tanggal 9 Desember 2013 Masa Pajak Februari 2010, atas nama:PT Karyanusa Ekadaya, NPWP 01.692.472.2724.001, Alamat:Halaman 3 dari 8 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP80.K/WPJ.14/2015 tanggal 18 Februari 2015,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010Nomor 00067

Uraian Banding tanggal 5 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111640.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00933/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2014 Nomor: 00067

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00933/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2014 Nomor 00067/407/14/092/16 tanggal 2 Mei 2016, atasnama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat diJalan Merdeka Barat No. 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku

4460/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00933/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30 Desember2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014Nomor 00067

Bengkulu Provinsi Bengkulu tersebutmenjadi nyata dan sah bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri SipilPusat Departemen Agama dengan jabatan fungsional guru dengan hak dankewajiban yang melekat padanya serta dengan demikian berlakulahberbagai aturan kepegawaian mengenai jabatan fungsional guru bagiPenggugat termasuk usia pensiun pada umur 60 (enam puluh) Tahun;Bahwa pada tanggal 28 April 2014, Penggugat menerima Objek Gugatanyaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Regional Vil Badan KepegawaianNegara Nomor 00067

Ahmad Syuhirman, S.Pd.terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2010 untuk dinyatakan tidak sahdan diperintahkan untuk dicabut serta menerbitkan Surat Keputusan baruyang sesuai dengan peraturan perundangundangan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.BrMenerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Regional VIIBadan Kepegawaian Negara Nomor 00067

/KEP/HV/13018/14 tentangPemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan HakPensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd. terhitung mulai tanggal 1Agustus 2010;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorRegional VIl Badan Kepegawaian Negara Nomor 00067/KEP/HV/13018/14tertanggal 3 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian danPemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan HakPensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd. terhitung mulai tanggal (TMT)1

VIl Badan Kepegawaian Negara Nomor 00067/KEP/HV/13018/14tertanggal 03 April 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian DanPemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan HakHalaman 7 dari 20 halaman.

(Vide: Bukti T1) yang kemudianmenjadi objek sengketa dalam perkara a quo.Bahwa Pemohon' Kasasi/Pembanding/Tergugat sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa danmemutus perkara a quo yang dimuat didalam putusan sepanjang mengenaiobjek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII BKNPalembang Nomor 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak