Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016hukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.

Pertamina tersebut,kemudian Pertamina melakukan pembayaran PPN melaluitransfer bank kepada rekening PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co.Pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG oleh PertaminaFaktur Pajak atas namaPertamina yang diterbitkan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. merupakan dokumen yangtidak terpisahkan dari ketentuan hukum komersial yangdisepakati oleh para pihak dan merupakan Faktur Pajak yangsah berdasarkan ketentuan formal hukum perpajakan yangberlaku dengan penjelasan sebagai berikut:2.3.3.1

Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/2016Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formal hukumperpajakan yang berlaku dengan penjelasan sebagaiberikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.

Putusan Nomor 813/B/PK/PJK/2016disepakati oleh para pihak dan merupakan Faktur Pajakyang sah berdasarkan ketentuan formal hukum perpajakanyang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala. Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.

Putusan Nomor 1038/B/PK/PJK/2016Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formalhukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.

Putusan Nomor 809/B/PK/PJK/2016 komersial yang disepakati oleh para pihak dan merupakanFaktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formalhukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersial;a. Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antaraPertamina dan Kontraktor PSC yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diBadak Field.

Pertaminatersebut, kemudian Pertamina melakukan pembayaranPPN melalui transfer bank kepada rekening PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co.Pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG olehPertamina;Faktur Pajak atas nama Pertamina yang diterbitkan PTArun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. merupakandokumen yang tidak terpisahkan dari ketentuan hukumkomersial yang disepakati oleh para pihak danmerupakan Faktur Pajak yang sah berdasarkanketentuan formal hukum perpajakan yang berlakudengan penjelasan sebagai berikut:2.3.3.1

Putusan Nomor 814/B/PK/PJK/2016yang disepakati oleh para pihak dan merupakan FakturPajak yang sah berdasarkan ketentuan formal hukumperpajakan yang berlaku dengan penjelasan sebagaiberikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala. Berdasarkan Principles of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.

Putusan Nomor 807/B/PK/PJK/2016Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formalhukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersial;a. Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antaraPertamina dan Kontraktor PSC yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandi Badak Field.

Putusan Nomor 810/B/PK/PJK/2016Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formalhukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersial;a. Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antaraPertamina dan Kontraktor PSC yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diBadak Field.

Ciah alias Kudsiah binti Amag Erep (P.8);Amagq Saenur bin Amaq Dain (+) sekitar tahun 2005 semasahidup pernah menikah 2 kali, perkawinannya yang pertamadengan Inag Purah (cerai hidup dan tak mendapat anak);Perkawinannya yang kedua putus karena kematian dan alm.Amagq Saenur meninggal dunia dengan meninggalkan seorangistri dan 8 orang anak:2.3.3.1. Inaq Saenur/istri (TT. 28);2.3.3.2. Sainur Rosidi alias Amaq Supandi bin Amaq Saenur(P.9);2.3.3.3.

Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formalhukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.

Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016disepakati oleh para pihak dan merupakan Faktur Pajakyang sah berdasarkan ketentuan formal hukum perpajakanyang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala. Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.

Bahwa posita butir 5, yang pada pokoknya menyatakanTergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yangmengakibatkan kerugian pada Penggugat, Tergugat IVtanggapi sebagai berikut :2.3.3.1.Bahwa Tergugat IV tidak melakukan perbuatanmelawan hukum, justru Penggugat lah yangmelakukan perbuatan melawan hukum, yangmengakibatkan kerugian bagi Tergugat IV.2.3.3.2.

;2.3.3.c.Tentang putusan tidak ditandatangani oleh hakimdapat dijelaskan sebagai berikut:2.3.3.1.Putusan a quo nyatanyata tidakditandatangani oleh Hakim hal inimenyebabkan putusan tersebut bataldemi hukum sebagaimana dimaksud didalam ayat 2 Pasal 50 UndangUndangMahkamah Agung;2.3.3.c2.Pemohon Kasasi dahulu Tergugatsemakin yakin bahwa persekongkolanatas perkara a quo semakin jelas karenakeadilan adalah milik Tuhan dan tidakdapat disembuyikan, kenapa Hakim yangmerupkan wakil Tuhan hendakmenyembunyikannya

Sel.meninggal dunia tahun 2012 dan meninggalkan 6 (enam)orang anak yaitu:2.3.3.1. Inaq Huriani binti Amag Irpan (P19)2.3.3.2. Sudirman bin Amaq Irpan (P20)2.3.3.3. Marsoan bin Amag Irpan (P21)2.3.3.4. Mukarram bin Amaq lpan (P22)2.3.3.5. Imran bin Amaq Irpan (P23)2.3.3.6. Hazmi bin Amag Irpan (P24)2.3.4. Inaq Mursehan binti Amaq Idjah (TT48)2.3.5. Asari bin Amaq Idjah (P25)2.3.6. Hajjah Rohainiah binti Amaq Idjah (P26)3.

binti XXXX, dalamkedudukan sebagai anak perempuan (cal)sebagai ashabah bil ghair memperoleh sisabagian xxxx yaitu 1/5 x 7/8 dari 2/9 tirkah Xxxxbin Xxxx atau 7/180 dari harta warisan Xxxxdengan Xxxx alias Mayuno Redja;2.3.2.5 XXXX binti XXXX, dalamkedudukan sebagai anak perempuan (cal)sebagai ashabah bil ghair memperoleh sisabagian xxxx yaitu 1/5 x 7/8 dari 2/9 tirkah Xxxxbin Xxxx atau 7/180 dari harta warisan Xxxxdengan Xxxx alias Mayuno Redja;2.3.3 Bagian masingmasing ahli waris Xxxxbinti Xxxxx;2.3.3.1

Anak anak dari almarhum Tamin bin Mansur, sebagai ahli waris pengganti yaitu 2.3.3.1. Hadi Bin Tamin, (Turut Tergugat XI) 2.3.3.2. Ambri Bin Tamin, (Turut Tergugat XII) 2.3.3.3. Aswedeh Binti Tamin, (Turut Tergugat XIII) 2.3.3.4. Mukarromah Binti Tamin, (Turut Tergugat XIV) 2.3.3.5. Aisiyeh Binti Tamin, (Turut Tergugat XV 2.3.4.