Tergugat sering terjadi perselisihandan pertengkaran dalam rumah tangga; Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat ; Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatdisebabkan Tergugattidak bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir danbathin sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat dengancara bekerja, dan Tergugat telah memiliki perempuan lain, hal tersebutdiketahui oleh keluarga Penggugat dan Tergugat; Bahwa sejak bulan Januari 2016tahun

Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016tahun yang lalu hinggasekarang ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut;1.

Putusan Nomor 142 K/TUN/2016Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian tidakmengatur lebih lanjut tentang konsekwensi dari dilampauinya bataswaktu yang ditetapkan, hal ini jelas sekali bahwa tergugat dalammengambil Keputusannya sewenangwenang tanpa memperhatikanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPertimbangan Kepegawaian Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat(1)BAPEK Wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktupaling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanyaBanding

Putusan Nomor 142 K/TUN/2016Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IMAM SETYONOtersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah

tergugatuntuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, amar pengadilan yang mengabulkanpetitum tersebut harus menyesuaikan dengan Pasal 21 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 denganmenambahkan rumusan katakata yang pada intinya pembayaran harus dilakukan dalammata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pelaksanaan putusan, makasikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.Berikut putusan Mahkamah Agung dengan pertimbangan serupa:Tahun 20152992 K/Pdt/2015Tahun 2016168 PK/Pdt/2016Tahun

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPh Badan Nomor 00022/206/14/052/16, tanggal 23 Juni 2016Tahun Pajak 2014, atas nama PT Novartis Indonesia, NPWP01.061.525.0052.000, beralamat di Gedung AXA Tower KuninganCity Lantai 26, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan Setiabudi,Jakarta Selatan 12940, terkait sengketa a quo adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 200 PK/TUN/2016tahun dan berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980 dan ternyataPT. Handel Maatschappij En Olie Fabriek Oei, sekarang PT. PerusahaanPerdagangan Perindustrian dan Pembangunan OEl (PT. OEl), sampaidengan tanggal 23 September 1980 tidak memperbaharui haknya.

Putusan Nomor 200 PK/TUN/2016Tahun 1979 juncto PMDN Nomor 3 Tahun 1979, tanah tersebut sudahmenjadi Tanah yang Dikuasai Langsung Oleh Negara, sehinggaPT. Perusahaan Perdagangan Perindustrian dan Pembangunan OEl (PT.OEI), bukanlah pihak yang berhak atas sebagian tanah negara Ex.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 51/Kebon Kelapa. Namun faktanyaTergugat telah menerbitkan Objek Sengketa dari tanah yang berasal darisebagian tanah negara Ex.

Putusan Nomor 200 PK/TUN/2016Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, KeputusanPresiden Nomor 32 tahun 1979, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3Tahun 1979 maupun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara;Bahwa

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00652/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 14 Juli 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor: 00008/206/12/092/16 tanggal 10 Agustus 2016Tahun Pajak 2012, atas nama: PT Cakrawala Mega Indah, NPWP.01.371.060.3.092.000, Jenis Usaha: Industri Kertas, beralamat diSinarmas Land Plaza Menara 2 Lantai 18, JI. M.H.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00195/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00005/205/13/512/16 tanggal 27 April 2016Tahun Pajak 2013 atas nama Ricky Khoendarto, NPWP:24.415.416.7512.000, beralamat di Jalan Gajahmada 111 RT 009RW 003, Miroto, Kota Semarang, Jawa Tengah, adalah telahHalaman 3 dari 7 halaman.

permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114670.15/2014/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 12 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00024/KEB/WPJ.02/2017 tanggal 21 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00003/206/14/217/16 tanggal 16 Maret 2016Tahun

perkara cerai gugat makadasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, meskipun padaperkara ini Penggugat tidak menyerahkan fotokopi Kartu Tanda PendudukPenggugat, akan tetapi menurut relaas panggilan yang disampaikan JurusitaMahkamah Syariyah Kualasimpang bahwa Penggugat dipanggil di wilayahKabupaten Aceh Tamiang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Putusan Nomor /Pdt.G/2016/MSKSG Halaman 5 dari 7halamanTanggal 27 April 2016Tahun

1994 yangdiduga palsu; Bahwa saksi adalah ketua panita pemilinan kepala desa akelamo padatanggal 12 November 2016; Bahwa terdakwa mencalonkan diri sebagai kepala desa dan memenuhipersyaratan pencalonan kepala desa; Bahwa pada saat pencalonan terdakwa menggunakan ijazah Paket B SetaraSLTP, dan saat itu terdakwa telah memenuhi semua persyaratan bakalcalaon kepala desa; Bahwa saksi hanya memeriksa kelengkapan berkas para cara calon; Bahwa terdakwa terpilin sebagai kepala desa akelamo periode tahun 2016tahun

yangdiduga palsu; Bahwa saksi adalah sekretaris panita pemilihan kepala desa akelamo padatanggal 12 November 2016; Bahwa terdakwa mencalonkan diri sebagai kepala desa dan memenuhipersyaratan pencalonan kepala desa; Bahwa pada saat pencalonan terdakwa menggunakan ijazah Paket B SetaraSLTP, dan saat itu terdakwa telah memenuhi semua persyaratan bakalcalaon kepala desa; Bahwa saksi hanya memeriksa kelengkapan berkas para cara calon; Bahwa terdakwa terpilin sebagai kepala desa akelamo periode tahun 2016tahun

pokoknyamenerangkan sebagai berikut; Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah membuat dan menggunakan ljazahPaket B Setara SLTP atas nama BERNARD MAATIRI tahun 1994 yangdiduga palsu; Bahwa saksi adalah panita pemilinan kepala desa akelamo pada tanggal 12November 2016; Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan persyaratan calon kepala desasaksi tidak memeriksa apakah ijazah terdakwa palsu atau tidak, dan padasaat berkas terdakwa dinyatakan lengkap; Bahwa terdakwa terpilin sebagai kepala desa akelamo periode tahun 2016tahun

SPM: 0829/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : DinasPerumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor137/SP2D/LS/DAKR/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016Tahun Anggaran : 2016;Bank / Pos : Bank Kalsel Cab.

SPM: 0833/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : DinasPerumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor145/SP2D/LS/DAKR/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016Tahun Anggaran : 2016;Bank / Pos : Bank Kalsel Cab.

SPM: 0839/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : DinasPerumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor:138/SP2D/LS/DAKR/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016Tahun Anggaran : 2016;Bank / Pos : Bank Kalsel Cab.

SPM:0291/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD:Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor :065/SP2D/LS/DAKR/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016Tahun Anggaran : 2016;Bank / Pos : Bank Kalsel Cab.

SPM:0292/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD:Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor :066/SP2D/LS/DAKR/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016Tahun Anggaran : 2016;Bank / Pos : Bank Kalsel Cab.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KetuaBadan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 171/KPTS/BAPEK/2016Tahun 2016, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama drg.Wahyu Sulistianingsih, MPHM, NIP 19661028 199203 2 002 tanggal 20Desember 2016;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat martabat dankedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipilsesuai dengan peraturan perundangundangan;5.

Bahwa pasal 36 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1125/B/PK/PJK/2016Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Pada Surat Bandingdilampirkan salinan Keputusan yang dibanding";10.Bahwa pasal 36 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1411Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Selain dari persyaratansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35;dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah

Bahwa pasal 1 ayat 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1125/B/PK/PJK/2016Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Atas Barang Mewah ("UU PPN") dinyatakan"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahanBarang Kena Pajak".Bahwa pasal 1 ayat 16 UU PPN, yang dimaksud menghasilkan adalahkegiatan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara,membangun

Putusan Nomor 2995/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00061/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 12 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor: 00001/206/14/201/16 tanggal 26 April 2016Tahun Pajak 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:114204.15/2014/PP, atas nama PT Rodamas Sejahtera, NPWP31.696.757.9201.000, beralamat di Jalan Nipah No. 20h RT.00/RW.0O,Padang Barat, Kota Padang

11Februari 2016 Tahun Pajak 2012, atas nama PT Voestalpine BohlerWelding Asia Pacific, NPWP 01.824.424.4055.000, beralamat diJalan Industri Selatan 2 Blok JJ 710, Kawasan Industri JababekaCikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00002/206/12/055/16 tanggal 11 Februari 2016Tahun

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00004/216/14/081/16, tanggal 27 Juni 2016Tahun Pajak 2014, atas nama BUT Exxonmobil Cepu Limited,Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.988.285.1081.000,beralamat di Wisma GKBI Lantai 2730, Jalan Jenderal SudirmanNomor 28, Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

KEP01937/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 7 Desember 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00016/206/11/056/16, tanggal 25 Oktober 2016,Tahun Pajak 2011, serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsuratlainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01937/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 7 Desember 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00016/206/11/056/16, tanggal 25 Oktober 2016Tahun

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 2016tahun , di mana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersamatanpa alasan yang jelas dan sah, sampai sekarang tidak diketahui denganjelas dan pasti alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luarwilayah negara Republik Indonesia. Akibatnya, Pemohon dan Termohontelah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tahun bulan. Selamaitu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi ;.

PutusanNomor 272 K/Ag/2016Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi,Sugeng Arifin bin Djais al Suprapto tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai gugat cerai, sesuaidengan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP37/WPJ.12/2017, tanggal 23 Maret 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00032/406/14/651/16, tanggal 23 Mei 2016Tahun Pajak 2014, atas nama PT Takiron Indonesia, NPWP02.081.972.8651.000, beralamat di Jalan Kabupaten, CangkringMalang, Pasuruan, Jawa Timur 67154, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan