Ditemukan 96 data
12 — 9
menjadi suami ataukepala rumah tangga dalam keluarga.Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri danPemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut,namun Imam/Kantor Urusan Agama tidak bersedia menikahkan karena usiaanak kandung Pemohon masih dibawah umur.Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohonke Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkansurat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor B510/KUA.31.03
Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor B510/KUA.31.03/04PW.01/10/2017 tertanggal 27 Oktober 2017, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, KabupatenPolewali Mandar, lalu diberi kode P.1.2.
11 — 7
Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin cerai dari atasan Penggugat sebagaimana Nomor B43/KK.31.03/1/KP.01.2/01/2018, tertanggal 5 Januari 2018;10.
telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang manadi persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari KepalaKementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor B043/KK.31.03
19 — 6
Penggugat dikabulkan maka mohon agarPanitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinanputusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikahtempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap.10.Bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh suratizin cerai dari atasan penggugat sebagaimana nomor: Kd.31.03
tidak pernahdatang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilantanggal 14 Nopember 2013 dan tanggal 21 Nopember 2013, Nomor 442/Pdt.G/2013/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebuttidak berdasarkan alasan yang sah;Bahwa penggugat sebelumnya telah mengajukan Keputusan PemberianIsin Bercerai sebagaimana nomor: Kd.31.03
30 — 6
Membebankan biaya perkara menurut hukum;Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkaraini mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datangmenghadap di persidangan penggugat, sedangkan tergugat diwakili oleh kuasa hukumnyadatang menghadap di persidanganBahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terlebih dahulu menyerahkanKeputusan Pemberian Isin Bercerai Nomor: Kd.31.03./1/KP.01.1/1920/2012, tertanggal1
dan tergugat, karena tergugat tetap tidak mau merubahsikapnya serta tergugat tetap berhubungan asmara dengan permpuan lain bernama Fitri danbahkan pada bualn Desember 2011 tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut,sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugatdi Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;10Menimbang bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terlebih dahulumenyerahkan Keputusan Pemberian Isin Bercerai Nomor: Kd.31.03
8 — 4
Bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah mendapatkan izincerai dari atasan pemohon dengan nomor Kd.31.03/1/KP.01.1/197/2012, tertanggal 20 Januari 2012;Bahwa berdasarkan dengan dalildalil di atas, penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Polewali C.qg Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:Primer :Mengabulkan permohonan pemohon;Memberi izin pemohon Abdul Hris, $.Pd.I bin Ridha Syarkawi untukmenjatuhkan talak satu raj'i terhadap
yang dijalankan oleh jurusita penggantiPengadilan Agama Polewali tertanggal 10 dan 17 Februari 2012;Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetapbersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namuntidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;Bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh izinuntuk bercerai dari atasannya sebagaimana Surat Izin bercerai nomor:Kd.31.03
17 — 9
keluargaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan.Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergimeninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempattinggal selama 10 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal,Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan,namun tidak berhasil.Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperolehsurat izin cerai dari atasan Penggugat sebagaimana NomorKd.31.03
akanbercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuahal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAHal. 5 dari 10 Putusan No. 149/Pdt.G/2014/PA PwMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugatadalah sebagaimana terurai di atas.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin cerai dari atasan Penggugat sebagaimana Nomor:Kd.31.03
9 — 6
Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohonke Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkansurat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar denganNomor: B281/KUA.31.03/04/Pw.01/07/2018 tertanggal 17Juli 2018 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara NAMAANAKdengan NAMA CALON ISTRI ANAK dengan alasan anak Pemohonmasih di bawah umur;2.
Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B281/KUA.31.03/04PW.01/07/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 Juli 2018, telah dimeteraidan dicap pos, lalu olen Ketua Majelis diberi kode P.1;2.
11 — 4
Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehSurat izin ceral dari atasan Penggugat NomorB2687/KK.31.03/PW.01/07/2018, tertanggal 16 Juli 2018;. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudahtidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraianmerupakan jalan terbaik;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cg. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:1.
Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidakbercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangmana di persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraiandari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, denganNomor B2687/KK.31.03
69 — 30
Bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin ceraidari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Polewali Mandar sebagaimanaNomor Kd.31.03/1/KP/KP.01.1/1528/2011, tertanggal 7 Desember 2011;8.
ini, maka halhal sebagaimanatercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimanatersebut di muka;Menimbang, bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil pada KementerianAgama Kabupaten Polewali Mandar, telah memperoleh Surat Izin Perceraian dariatasan langsung penggugat yaitu dari Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenPolewali Mandar dengan Nomor: Kd.31.03
64 — 18
Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon keKantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten PolewaliMandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. dengan Nomor B537/KUA.31.03/04/Pw.01/11/2016 bertanggal 03 Nopember 2016 menolakuntuk melangsungkan pernikahan antara CALON SUAMI ANAKPEMOHON dengan ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohonmasih di bawah umur.Berdasarkan dalildalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama
Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor B537/KUA.31.03/04/Pw.01/11/2016 bertanggal 03 Nopember 2016, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, KabupatenPolewali Mandar, lalu diberi kode P.1.2.
17 — 9
ada,bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebuttergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.Telah memeriksa bukti surat dan saksisaksi yang diajukan oleh penggugat dantergugat.DUDUK PERKARANYABahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah padahari Minggu tanggal 27 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula1428 H berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.31.03
telah menandatangani surat pernayataan diatas meteraitertanggal 28 Maret 2013 yang berisi siap menaggung resiko yang terjadi atas gugatancerai terhadap suaminya dan berdasarkan rekomendasi nomor No. 10.Br.PMD/099/2013tertanggal 1 Maret 2013 yang memberikan izin kepada penggugat untuk mengikutipersidangan cerai di Pengadilan Agama Polewali;Bahwa penggugat untuk menguatkan dalildalil gugatannya di muka persidangantelah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta NikahNomor KK.31.03
16 — 7
khawatir apabila tidak segera dinikahkan akanterjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap membina rumahtangga;Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calonnya telah merestui rencanapernikahan tersebut;Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KantorUrusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapiberdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali,Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor B493/Kk.31.03
Bukti surat:1.Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B492/Kk.31.03/01/PW.01/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, ProvinsiSulawesi Barat (bukti P.1);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor7604LT10052110151 tanggal 10 Mei 2011, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten PolewaliMandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, bermeterai
SARKIA
Tergugat:
1.JONI EMBANG
2.ROS
3.MARLIN
4.Kantor ATR atau BPN Donggala
106 — 39
A.Madjid Hi Yunus Camat Banawa, tanggal 2421998 No.146/31.03/II/1998.f.
Madjid Hi Yunus Camat BanawaTanggal 2421998 No.146/31.03/II/1998.7.
Madjid Hi Yunus Camat BanawaTanggal 2421998 No.146/31.03/II/1998, Tergugat VI mempunyaidasar dan alasan yang kuat, apalagi jika dilinat dari warkahpendaftaran pertama kali perolehan obyek sengketa dengan cara dibeli oleh Alm. Pakimanno pada Tahun 1975 dari Hi. Muddinberdasarkan surat pernyataan jual beli, sedangkan Alm. Pakimannomenikah dengan Penggugat pada tahun 1976, oleh karena ituPenggugat belum mempunyai hak terhadap obyek sengketa.9.
Madjid Hi Yunus Camat Banawa Tanggal 2421998No.146/31.03/II/1998 oleh karena itu kadar kebenarnya secaraformil sudah memenuhi syarat administrasi pada ketentuan Pasal111 ayat (1) Huruf C angka 4 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu:Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris dapat berupa: Bagi warga Negara Indonesia penduduk asli: suratketerangan ahli waris yang
11 — 8
Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandungPemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, KabupatenXXXX, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXX, Kabupaten XXXX dengan Nomor: B086/KUA.31.03/04/Pw.01/3/2018, tertanggal 28 Maret 2018 menolakuntuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON denganCALON ISTRI ANAK PEMOHON, dengan alasan anak Pemohonmasih di bawah umur;Hal.1 dari 13 hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2018/PA.Pwl2.
Asli surat Penolakan Pernikahan, nomor B086/KUA.31.03/04/Pw.01/3/2018, tertanggal 28 Maret 2018, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX,Kabupaten XXXX, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberitanda, bukti P.1 ;2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 36689/UM/IV/2006,tertanggal 5 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasHal. 3 dari 13 hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2018/PA.PwlB.
11 — 8
Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin ceral dari atasan Penggugat sebagaimana NomorB2990a/KK.31.03/PW.01/08/2019 tertanggal 28 Agustus 2019;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);3.
PwlBahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangmana di persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dariatasan langsung Penggugat dalam hal ini Kepala Kementerian AgamaKabupaten Polewali Mandar, Nomor B2990a/KK.31.03/PW.01/08/2019,tertanggal 28 Agustus 2019, dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan denganpembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanalat bukti sebagai
17 — 7
Dan atas pengaduan Penggugattersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten PolewaliMandar telah menerbitkan surat Keputusan Pemberian Izin BerceraiNomor : B3345/KK.31.03/PW.01/10/2019 tanggal 1.10.2019.Bahwa berdasar segala uraian diatas, dimohon Semoga YTH.Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berkenan memanggil para pihak kemudian mengadili danmemutuskan :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya2.
disebabkan oleh suatu halanganyang sah ;Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitasPenggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat berstatus sebagai PegawalNegeri Sipil, selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugattentang surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat/AtasanPenggugat;Bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin melakukanperceraian dari pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut yaituKepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, NomorB3345/KK.31.03
11 — 8
Bahwa Pemohon' sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehSurat izin cerai dari atasan Pemohon~ sebagaimana nomorB1767/KK.31.03/6/PW.01/07/2017 tertanggal 15 Juni 2017.11.Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar PaniteraPengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan IkrarTalak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggalPemohon dan Termohon' serta Pegawai Pencatat Nikah tempatdilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat
12 — 5
Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah mendaftarkanpernikahan anak kandung Pemohon dan Pemohon II ke KantorUrusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar,tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanTinambung, Kabupaten Polewali Mandar Nomor: B602/KUA.31.03/04/PW.01/08/2021, tertanggal 18 Agustus 2021,menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Nur Raodatul Adawiabinti Abd. Tahir dengan Rizal bin Sayuti, dengan alasan anak Pemohon dan Pemohon II masih di bawah umur;2.
12 — 5
PwlKutipan Akta Nikah Nomor : B335/KUA.31.03/04/PW.01/07/2020,tanggal 2 Juli 2020;2, Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan,sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;s. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat danTergugat bertempat kediaman di rumah Kontrakan di Kampung Baru,Provinsi Kalimantan Timur, terakhir menumpang di rumah keluargaTergugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama 20 tahun 5bulan;4.
116 — 29
Fotokopi Surat Pemberian jin Cerai Nomor B.669/KK.31.03/1/Kp.0.1.2/02/2020atas nama Selfina, S.Pd.K yang dikeluarkan oleh Kementerian AgamaKabupaten Polewali Mandar pada tanggal 27 Pebruari 2020, yang fotokopinyadapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudiandilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P4;5.
Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990, Majelis Hakim harus memeriksa apakah Penggugat mendapatkan jindari atasannya untuk mengajukan gugatan cerai;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberian Ijin Cerai NomorB.669/KK.31.03/1/Kp.0.1.2/02/2020 atas nama Selfina, S.Pd.K yang dikeluarkanoleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 27 Pebruari2020 (vide bukti P4), telah menyatakan pemberian jjin dari Atasan kepadaPenggugat untuk mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan;Halaman 9 dari