Ditemukan 281 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 25-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;
5821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4323/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA, beralamatdi Jalan Maligi VII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, TelukJambe Barat, Karawang, Jawa Barat 41361
    seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00277/KEB/WPJ.22/BD.06/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Oktober 2013 Nomor00186/207/13/431/15 tanggal 07 Oktober 2015 atas nama PT DaikiAluminium Industry Indonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat diJalan Maligi VIIl Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat,Karawang, Jawa Barat 41361
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00277/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 16 Desember2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) MasaPajak Oktober 2013 Nomor 00186/207/13/431/15 Tanggal 7Oktober 2015 atas nama PT Daiki Aluminium Industry Indonesia,NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang, JawaBarat 41361, adalah telah sesuai
Putus : 05-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2781 B/PK/PJK/2020
Tanggal 5 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KAO INDONESIA CHEMICALS;
11627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4918/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KAO INDONESIA CHEMICALS, NPWP: 01.001.727.5052.000, beralamat di Jalan Harapan Raya Lot LL3B KIIC,Sirnabaya, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, JawaBarat 41361
    Kao Indonesia Chemicals, NPWP: 01.001.727.5052.000, beralamat di Jl.Harapan Raya Lot LL3B KIIC, Sirnabaya Teluk Jambe Timur, KabupatenKarawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan PPN yang kurang/(lebih)dibayar sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan PajakEkspor 34.924.057.386Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 65.127.696.830Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 368.234.530Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 Jumlah 100.419.988.746Pajak
    Harapan Raya Lot LL 3B KIIC,Simabaya Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, JawaBarat 41361, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Putus : 14-08-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2780/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KAO INDONESIA CHEMICALS
12631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh KkKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5021/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT KAO INDONESIA CHEMICALS, beralamat di JalanHarapan Raya Lot LL3B KIIC, Sirnabaya, Teluk JambeTimur, Karawang, Jawa Barat, 41361
    sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01258/KEB/WPJ.07/2018tanggal 15 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2015 Nomor 00101/207/15/052/17 tanggal 22 Februari 2017, atasnama PT Kao Indonesia Chemicals, NPWP 01.001.727.5052.000,beralamat di Jalan Harapan Raya Lot LL3B KIIC, Sirnabaya, Teluk JambeTimur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor00101/207/15/052/17 tanggal 22 Februari 2017, atas nama PT KaoIndonesia Chemicals, NPWP 01.001.727.5052.000, beralamat diJalan Harapan Raya Lot LL3B KIIC, Sirnabaya, Teluk JambeTimur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.4.
Register : 16-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3951 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KYORAKU BLOWMOLDING INDONESIA;
3712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4421/PJ/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KYORAKU BLOWMOLDING INDONESIA, beralamat diKawasan Industri KIIC, Jalan Maligi Ill Lot F9, Teluk JambeTimur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361
    Karawang,Jawa Barat 41361, dan menghitung kembali jumlah pajak yang lebih dibayarsebagai berikut:Penghasilan Neto Rp 766.450.184Pajak yang terutang Rp 191.612.500Kredit Pajak Rp3.359.841.812Pajak yang lebih dibayar Rp3.168.229.312Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal
    Putusan Nomor 3951/B/PK/Pjk/2019Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361, adalahtelan sesual dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.
Register : 23-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3043 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KASAI TECK SEE INDONESIA;
4110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU653/PJ/2019,tanggal 13 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KASAI TECK SEE INDONESIA, beralamat di JalanMaligi Il Lot C4B Kawasan Industri KIIC Sukaluyu, TelukJambe Timur, Karawang, Jawa Barat, 41361
    tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00912/KEB/WPJ.07/2017tanggal 30 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor00002/206/13/052/16 tanggal 8 Maret 2016, atas nama PT Kasai Teck SeeIndonesia, NPWP 02.026.677.1052.000, beralamat di Jalan Maligi II LotC4B Kawasan Industri KIIC Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, Karawang, JawaBarat, 41361
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00912/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00002/206/13/052/16tanggal 8 Maret 2016, atas nama PT Kasai Teck See IndonesiaNPWP 02.026.677.1052.000, beralamat di Jalan Maligi Lot C4BKawasan Industri KIIC Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, karawang,Jawa Barat, 41361, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 8 halaman.
Register : 23-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3059 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KASAI TECK SEE INDONESIA;
6323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190,Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU654/P J/2019, tanggal 13 Februari 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KASAI TECK SEE INDONESIA, NPWP02.026.677.1052.000, beralamat di Jalan Maligi Il Lot C4BKawasan Industri KIIC Sukaluyu, Teluk Jambe Timur,Karawang, Jawa Barat 41361
    sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00906/KEB/WPJ.07/2017tanggal 30 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa PajakMei 2013 Nomor 00019/207/13/052/16 tanggal 8 Maret 2016 atas nama PTKasai Teck See Indonesia, NPWP 02.026.677.1052.000, beralamat di JI.Maligi Il Lot C4B Kawasan Industri KIIC Sukaluyu, Teluk Jambe Timur,Karawang, Jawa Barat 41361
    Maligi Il Lot C4BKawasan Industri KIIC Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, Karawang,Jawa Barat 41361, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
Register : 22-03-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 927 B/PK/PJK/2018
Tanggal 30 April 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;
246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2017, tanggal 13 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA, beralamatdi Jalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, TelukJambe Barat, Karawang, Jawa Barat, 41361, yang diwakilioleh Masao Montani, jabatan Presiden Direktur;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan
    XIB/99/2017, tanggal 26 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP07220/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 13 Desember2016, dengan membatalkan STP PPN 00299/107/14/431/16 tanggal 11Mei 2016 untuk Masa Pajak Nopember 2014 atas nama PT DaikiAluminium Industry Indonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat diJalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat,Karawang, Jawa Barat 41361
    Putusan Nomor 927/B/PK/Pjk/2018Mei 2016 untuk Masa Pajak Nopember 2014 atas nama PT DaikiAluminium Industry Indonesia, NPWP 31.164.521.2431.000,beralamat di Jalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, TelukJambe Barat, Karawang, Jawa Barat, 41361, adalah telah sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3639/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BEKAERT INDONESIA
2918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1498/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BEKAERT INDONESIA, beralamat di Jalan Surya UtamaKavling I14, Kuta Mekar, Ciampel, Karawang 41361
    Putusan Nomor 3639/B/PK/Pjk/2019Utama Kavling I14, Kota Industri Surya Cipta, Ciampel, Karawang, JawaBarat 41361, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut:4 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak Rp Ae 80ON S2 PPh Pasal 26 yang terutang Rp 239.550.2233 Kredit Pajak:a. PPh ditanggung Pemerintah b. Setoran masa Rp 239.550.223c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak... e. Lainlain f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak... g.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00043/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 16 Maret 2016,tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari2010 Nomor 00010/204/10/433/15 tanggal 12 Januari 2015, atasnama PT Bekaert Indonesia, NPWP 01.071.792.4433.001,beralamat di Jalan Surya Utama Kavling 114, Kota Industri SuryaCipta, Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2010 Nomor00010/204/10/433/15 tanggal 12 Januari 2015, atas nama PTBekaert Indonesia, NPWP 01.071.792.4433.001, beralamat diJalan Surya Utama Kavling 114, Kota Industri Surya Cipta,Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanHalaman 4 dari 9 halaman.
Putus : 05-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2725/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 5 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KAO INDONESIA CHEMICALS
469158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5023/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada PradhikaYudha Dharma, jabatan Pelaksana, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Desember2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KAO INDONESIA CHEMICALS, beralamat di JalanHarapan Raya Lot LL3B KIIC, Sirnabaya Teluk JambeTimur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361
    Putusan Nomor 2725/B/PK/Pjk/2020Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2015 Nomor 00099/207/15/052/17 tanggal 22 Februari 2017, atasnama PT Kao Indonesia Chemicals, NPWP 01.001.727.5052.000,beralamat di Jalan Harapan Raya Lot LL 3B KIIC, Simabaya Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00099/207/15/052/17 tanggal 22 Februari 2017, atas namaPT Kao Indonesia Chemicals, NPWP 01.001.727.5052.000,beralamat di Jalan Harapan Raya Lot LL3B KIIC, Simabaya TelukJambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.
Putus : 20-09-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1736/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 20 September 2018 —
138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 1736/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat 41361, yang diwakili oleh Jasin,jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.
    telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00228/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 3 Oktober2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00019/207/11/408/15 tanggal 13 Juli 2015, atas nama PT TransHeksa Karawang, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, JawaBarat 41361
Register : 17-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1334 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KYORAKU BLOWMOLDING INDONESIA;
14833 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU480/PJ/2019tanggal 4 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KYORAKU BLOWMOLDING INDONESIA, beralamat diKawasan Industri KIIC, Jalan Maligi Ill Lot F9 Teluk JambeTimur, Karawang 41361
    Maligi Ill Lot F9 Teluk JambeTimur, Karawang 41361, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak atas selurun Penyerahan Rp30.850.035.016Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp 2.677.324.618Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 2.692.626.413Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar (Rp 15.301.795)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 15.301.795Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 0Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon
    Maligi Ill Lot F9 Teluk Jambe Timur,Karawang 41361, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;Atau :Halaman 3 dari 8 halaman.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3497 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA;
318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU5220/PJ/2018, tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA, beralamatdi Jalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC TelukJambe Barat, Karawang, Jawa Barat 41361
    berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00149/KEB/WPJ.22/2017tanggal 31 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2014 Nomor00047/207/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016 atas nama PT Daiki AluminiumIndustry Indonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan MaligiVill Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang, JawaBarat 41361
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00149/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 31 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2014Nomor 00047/207/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016 atas nama PTDaiki Aluminium Industry Indonesia, NPWP31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan Maligi VIIl Lot T2,Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang, JawaBarat 41361, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Putus : 27-02-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 960/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA
11229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2015, tanggal 26 Februari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA, beralamat diJalan Permata Raya Lot BB4A Kawasan Industri KIIC,Sukaluyu, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361, yang diwakili oleh Kyoichi Inoue, jabatan PresidenDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan
    Idemitsu LubeNPWP 02.312.101.5408.001,Permata Raya Lot BB4A Kawasan Industri KIIC, Sukaluyu, TelukjambeTechno Indonesia, beralamat di JalanTimur, Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut.Dasar Pengenaan PajakPajak Penghasilan Pasal 21 TerutangPajak yang dapat diperhitungkanRp527.769.656,00Rp 48.967.875,00Rp 48.967.875,00Pajak Penghasilan Pasal 21 Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi, berupa: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih
    Putusan Nomor 960/B/PK/Pjk/2020beralamat di Jalan Permata Raya Lot BB4A Kawasan IndustriKIIC, Sukaluyu, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3. 3.
Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1336 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KYORAKU BLOWMOLDING INDONESIA;
13228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU482/PJ/2019, tanggal 4 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KYORAKU BLOWMOLDING INDONESIA, beralamatdi Kawasan Industri KIIC, Jalan Maligi Ill Lot F9, TelukJambe Timur, Karawang 41361
    adalah sebagai berikut :Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01869/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 29 November 2017, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015 Nomor00324/207/15/052/17 tanggal 27 April 2017, atas nama: PT KyorakuBlowmolding Indonesia, NPWP: 01.824.257.8052.000, alamat:Kawasan Industri KIIC, Jalan Maligi Ill Lot F9, Teluk Jambe Timur,Karawang 41361
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01869/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 29 November 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2015 Nomor: 00324/207/15/052/17 tanggal 27 April 2017, atasnama : PT Kyoraku Blowmolding Indonesia, NPWP: 01.824.257.8052.000, alamat : Kawasan Industri KIIC, Jalan Maligi Ill Lot F9,Teluk Jambe Timur, Karawang 41361 adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan
Register : 16-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3266 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DAIKI ALUMUNIUM INDUSTRY INDONESIA;
3918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5222/P J/2018, tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA, beralamatdi Jalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC TelukJambe Barat, Karawang, Jawa Barat 41361
    sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00152/KEB/WPJ.22/2017tanggal 6 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2014Nomor 00052/207/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016 atas nama PT DaikiAluminium Industry Indonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat diJalan Maligi Vill Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat,Karawang, Jawa Barat 41361
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00152/KEB/WPVJ.22/2017 tanggal 6 Juni 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2014Nomor 00052/207/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016 atas nama PTDaiki Aluminium Industry Indonesia, NPWP 31.164.521.2431.000,beralamat di Jalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, TelukJambe Barat, Karawang, Jawa Barat 41361, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan
Register : 07-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3163 B/PK/PJK/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KASAI TECK SEE INDONESIA;
6120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU658/PJ/2019, tanggal 13 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KASAI TECK SEE INDONESIA, NPWP:02.026.677.1052.000, beralamat di Jalan Maligi Il Lot C4BKawasan Industri KIIC Sukaluyu, Teluk Jambe Timur,Karawang, Jawa Barat 41361
    Maligi Il Lot C4B Kawasan Industri KIIC Sukaluyu, TelukJambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut: Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 2.443.448.751,00Pajak Masukan Rp 7.367.525.452,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp (4.924.076.701,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 4.970.171.897,00Pajak yang Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 46.095.196,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 46.095.196,00Jumlah PPN yang Kurang/
    Maligi Il Lot C 4BKawasan Industri KIIC Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, Karawang,Jawa Barat 41361, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3163/B/PK/Pjk/2019peraturan perundangundangan' perpajakan' yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Register : 27-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5218 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FCC INDONESIA;
12145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4176/PJ/2017, tanggal 8 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT FCC INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri KIICJalan Maligi Ill Lot J1, Wadas, Teluk Jambe Timur,Karawang, Jawa Barat, 41361
    telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP08578/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 dan Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor00356/107/13/055/15 tanggal 28 Juli 2015, atas nama PT FCC Indonesia,NPWP 01.868.713.7055.000, beralamat di Kawasan Industri KIIC JalanMaligi Ill Lot J1, Wadas, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat, 41361
    Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00356/107/13/055/15 tanggal 28 Juli 2015dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00356/107/13/055/15tanggal 28 Juli 2015 atas nama PT FCC Indonesia, NPWP:01.868.713.7055.000, beralamat di Kawasan Industri KIIC, JalanMaligi Ill Lot J1, Wadas, Teluk Jambe Timur, Karawang, JawaBarat 41361
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3649/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BEKAERT INDONESIA
2214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • I14, Kota Industri Surya Cipta, Ciampel, Karawang,Jawa Barat 41361, yang diwakili oleh Elvin Febri, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104145.13/2010/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00041/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 16 Maret2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00001/204/10/433/15 tanggal 12 Januari 2015 Masa PajakDesember 2010 atas nama PT Bekaert Indonesia, NPWP01.071.792.4433.001, beralamat di Jalan Surya Utama Kav. 114,Karawang 41361, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/204/10/433/15tanggal 12 Januari 2015 Masa Pajak Desember 2010 atas namaPT Bekaert Indonesia, NPWP 01.071.792.4433.001, beralamat diJalan Surya Utama Kav. 114, Karawang 41361, adalah telahsesuai dengan ketentuan' peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.4.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3613/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA
398 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5221/PJ/2018, tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA, beralamatdi Jalan Maligi VIIl Lot T2, Kawasan Industri KIIC TelukJambe Barat, Karawang, Jawa Barat 41361
    sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00154/KEB/WPJ.22/2017tanggal 6 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014Nomor 00051/207/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016 atas nama PT DaikiAluminium Industry Indonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat diJalan Maligi VIIl Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat,Karawang, Jawa Barat 41361
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00154/KEB/WPVJ.22/2017 tanggal 6 Juni 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 Nomor00051/207/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016 atas nama PT DaikiAluminium Industry Indonesia, NPWP 31.164.521.2431.000,beralamat di Jalan Maligi VIII Lot T2, Kawasan Industri KIIC, TelukJambe Barat, Karawang, Jawa Barat 41361, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3614/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA
5431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AUTOPARTS INDONESIA, beralamat diJalan Maligi 1V Lot M5 Kawasan Industri KIIC, TelukjambeTimur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361, yangdiwakili oleh Taisuke Shohka, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan
    Aijchikiki AutopartsIndonesia, NPWP: 02.165.431.4431.000, beralamat di Jalan Maligi IV LotM5 Kawasan Industri KIIC, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, JawaBarat, 41361, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto USD1 368,239.84PPh terutang USD 342,059.96Pajak yang dapat dikreditkan USD 663,623.23Pajak yang lebih bayar USD 321.563.27Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2018,kemudian terhadapnya
    Putusan Nomor 3614/B/PK/Pjk/2019Aichikiki Autoparts Indonesia, NPWP 02.165.431.4431.000,beralamat di Jalan Maligi IV Lot M5 Kawasan Industri KIIC,Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.