Ditemukan 59 data
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 694/B/PK/PJK/2017Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, setiap Kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;5.2.10.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa pasal 16Bayat (1)
28 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam undangundangperpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannyaperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atauterhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang padahakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap kKemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacupada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut.5.2.10
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
didalam UndangUndang Perpajakan adalah diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, setiap kKemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agardidalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.5.2.10
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa oleh karena itu, setiap kKemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacupada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut;5.2.10.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat(1) menganut prinsip equal treatment.
Terbanding/Tergugat : PT. CITRA SHIPYARD
82 — 54
Meter stainless steel ukuran 1200 mm sebanyak 1 (satu) EAdalam kondisi baik;5.2.10. Kaca putin welding (Plastic cover lens) ukuran 2 x 4% (50mm) sebanyak 100 (seratus) EA dalam kondisi baik;5.2.11. Sigma gause ukuran 150 mm sebanyak 2 (dua) EA dalamkondisi baik;5.2.12. Kaca hitam welding ukuran 11 FW.2 sebanyak 50 (limapuluh) EA dalam kondisi baik;5.2.13. Grinding Machine Mounted ukuran 220 V sebanyak 4(empat) EA dalam kondisi baik;5.2.14.
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Undangundang Perpajakan adalah diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, setiap Kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;5.2.10
52 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PJK/2017Undang Perpajakan adalah diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;5.2.10
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 120/ B /PK/PJK/2016Bahwa oleh karena itu, setiap Kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;5.2.10.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa pasal 16Bayat (1) menganut prinsip equal treatment.
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam UndangundangPerpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuanyang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadapkasuskasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnyasama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannyatidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut.5.2.10
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam undangundangperpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannyaperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atauterhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang padahakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacupada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut.5.2.10
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 519/B/PK/PJK/2016Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap Kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.5.2.10.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa pasal 16Bayat (1)
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkan, dalam persidanganTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) sendiri telah menyatakan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)melakukan penjualan ini kepada afiliasi (linat halaman62 paragraf 3 Putusan Pengadilan Pajak a quo);5.2.10.Selain itu, dalam proses keberatan, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenyampaikan surat permintaan buku, catatan, datadan informasi sebanyak 2 (dua) kali melaiui surat nomorS5503/WPJ.19/BD.05/2011 tangal 18 Oktober 2011
196 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undangundang Perpajakan adalah diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap kKemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.5.2.10
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undangundang Perpajakan adalah diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap kKemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.5.2.10
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam undangundangperpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannyaperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atauterhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang padahakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku,Bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacupada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut;5.2.10
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1138/B/PK/PJK/2015Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, setiap Kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;5.2.10.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa pasal 16Bayat (1)
95 — 23
Manual Book Versi 0.2 UlaMM tanggal 2 November 2009 padaBab 5 Kebijakan Pembiayaan Mikro Tahapan ProsesPembiayaan Mikro (5.2.10) poin No. 7 (Pencairan Pembiayaan)yang menyebutkan :a.
Manual Book Versi 0.2 UlaMM tanggal 2 November 2009 pada Bab 5Kebijakan Pembiayaan Mikro Tahapan Proses Pembiayaan Mikro(5.2.10) poin No. 7 (Pencairan Pembiayaan) yang menyebutkan :a. Pada huruf c : Pencairan pembiayaan dilakukan dengan caramemberikan warkat, tunai atau transfer ke rekening atas namadebitur dimaksud.b.
Manual Book Versi 0.2 UlaMM tanggal 2 November 2009 pada Bab 5Kebijakan Pembiayaan Mikro Tahapan Proses Pembiayaan Mikro(5.2.10) poin No. 7 (Pencairan Pembiayaan) yang menyebutkan :Pada huruf c : Pencairan pembiayaan dilakukan dengan caramemberikan warkat, tunai atau transfer ke rekening atas namadebitur dimaksud.Pada huruf d : Pencairan melalui transfer yang tidak kepada rekeningdebitur hanya dapat dilakukan kepada rekening atas namaorang tua atau istri/suami atau anak debitur dengan disertaisurat
Dokumen:PNM ULM/MBOPR/O06 revisi 01 tanggal 1 Mei 2013, pada halhal yang dilarang untukdilakukan dalam kegiatan operasional UlaMM yaitu: Pada poin No. 8: dilarangmelakukan switching setoran pembayaran dari satu debitur atau pihak lainkepada debitur lain yang bukan merupakan haknya;Manual book versi 02 UlaMMtanggal 2 Nopember 2009 Bab 5 disebutkankebijakan pembiayaan mikrotahapan proses pembiayaan mikro (5.2.10) pionNo.7 (pencairan pembiayaan) yang menyebutkan : huruf c :pencairan pembiayaan dilakukan
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangundangPerpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuanyang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya samadengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannyatidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut;5.2.10
30 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Undangundang Perpajakan adalah diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, setiap Kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;5.2.10
29 — 3
/Pdt.G/2019/PA.TnkKurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, KabupatenPesawaran.5.2.10. Rumah Termohon dan Pemohon tersebut sekarang sudahdijual dan hasil penjualannya sudah dibagi antara Termohon danPemohon.5.2.11. Saksi sudah pernah berusaha mendamaikanTermohon dan Pemohon, tapi tidak berhasil.5.2.12.