Ditemukan 59 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTPERKEBUNAN MILANO
2315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 694/B/PK/PJK/2017Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, setiap Kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;5.2.10.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa pasal 16Bayat (1)
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TASIK RAJA
2824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam undangundangperpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannyaperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atauterhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang padahakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap kKemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacupada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut.5.2.10
Register : 11-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 879 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TASIK RAJA;
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • didalam UndangUndang Perpajakan adalah diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, setiap kKemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agardidalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.5.2.10
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TASIK RAJA,
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa oleh karena itu, setiap kKemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacupada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut;5.2.10.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat(1) menganut prinsip equal treatment.
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 176/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 14 Desember 2017 — Pembanding/Penggugat : Ir JHONTER SIRAIT
Terbanding/Tergugat : PT. CITRA SHIPYARD
8254
  • Meter stainless steel ukuran 1200 mm sebanyak 1 (satu) EAdalam kondisi baik;5.2.10. Kaca putin welding (Plastic cover lens) ukuran 2 x 4% (50mm) sebanyak 100 (seratus) EA dalam kondisi baik;5.2.11. Sigma gause ukuran 150 mm sebanyak 2 (dua) EA dalamkondisi baik;5.2.12. Kaca hitam welding ukuran 11 FW.2 sebanyak 50 (limapuluh) EA dalam kondisi baik;5.2.13. Grinding Machine Mounted ukuran 220 V sebanyak 4(empat) EA dalam kondisi baik;5.2.14.
Register : 17-11-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1165 B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam Undangundang Perpajakan adalah diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, setiap Kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;5.2.10
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
5221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PJK/2017Undang Perpajakan adalah diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;5.2.10
Register : 09-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
2619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 120/ B /PK/PJK/2016Bahwa oleh karena itu, setiap Kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;5.2.10.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa pasal 16Bayat (1) menganut prinsip equal treatment.
Putus : 23-09-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GERSINDO MINANG PLANTAT
5322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam UndangundangPerpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuanyang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadapkasuskasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnyasama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannyatidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut.5.2.10
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
3621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam undangundangperpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannyaperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atauterhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang padahakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacupada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut.5.2.10
Putus : 19-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
3320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 519/B/PK/PJK/2016Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap Kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.5.2.10.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa pasal 16Bayat (1)
Register : 10-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1940 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BULUH CAWANG PLANTATION;
5133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahkan, dalam persidanganTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) sendiri telah menyatakan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)melakukan penjualan ini kepada afiliasi (linat halaman62 paragraf 3 Putusan Pengadilan Pajak a quo);5.2.10.Selain itu, dalam proses keberatan, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenyampaikan surat permintaan buku, catatan, datadan informasi sebanyak 2 (dua) kali melaiui surat nomorS5503/WPJ.19/BD.05/2011 tangal 18 Oktober 2011
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1460 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
19671 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Undangundang Perpajakan adalah diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap kKemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.5.2.10
Putus : 19-07-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 /B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Undangundang Perpajakan adalah diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap kKemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.5.2.10
Putus : 09-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1132/B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
3520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam undangundangperpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannyaperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atauterhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang padahakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku,Bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacupada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut;5.2.10
Register : 17-11-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138 B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERDANA INTISAWIT PERKASA;
3124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1138/B/PK/PJK/2015Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, setiap Kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;5.2.10.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa pasal 16Bayat (1)
Register : 09-07-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 136/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Nopember 2015 — WAHYUDI ARIFIN Bin NARLI SUMANTRI
9523
  • Manual Book Versi 0.2 UlaMM tanggal 2 November 2009 padaBab 5 Kebijakan Pembiayaan Mikro Tahapan ProsesPembiayaan Mikro (5.2.10) poin No. 7 (Pencairan Pembiayaan)yang menyebutkan :a.
    Manual Book Versi 0.2 UlaMM tanggal 2 November 2009 pada Bab 5Kebijakan Pembiayaan Mikro Tahapan Proses Pembiayaan Mikro(5.2.10) poin No. 7 (Pencairan Pembiayaan) yang menyebutkan :a. Pada huruf c : Pencairan pembiayaan dilakukan dengan caramemberikan warkat, tunai atau transfer ke rekening atas namadebitur dimaksud.b.
    Manual Book Versi 0.2 UlaMM tanggal 2 November 2009 pada Bab 5Kebijakan Pembiayaan Mikro Tahapan Proses Pembiayaan Mikro(5.2.10) poin No. 7 (Pencairan Pembiayaan) yang menyebutkan :Pada huruf c : Pencairan pembiayaan dilakukan dengan caramemberikan warkat, tunai atau transfer ke rekening atas namadebitur dimaksud.Pada huruf d : Pencairan melalui transfer yang tidak kepada rekeningdebitur hanya dapat dilakukan kepada rekening atas namaorang tua atau istri/suami atau anak debitur dengan disertaisurat
    Dokumen:PNM ULM/MBOPR/O06 revisi 01 tanggal 1 Mei 2013, pada halhal yang dilarang untukdilakukan dalam kegiatan operasional UlaMM yaitu: Pada poin No. 8: dilarangmelakukan switching setoran pembayaran dari satu debitur atau pihak lainkepada debitur lain yang bukan merupakan haknya;Manual book versi 02 UlaMMtanggal 2 Nopember 2009 Bab 5 disebutkankebijakan pembiayaan mikrotahapan proses pembiayaan mikro (5.2.10) pionNo.7 (pencairan pembiayaan) yang menyebutkan : huruf c :pencairan pembiayaan dilakukan
Putus : 09-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1254/B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
3116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangundangPerpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuanyang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya samadengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannyatidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut;5.2.10
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
3036 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam Undangundang Perpajakan adalah diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, setiap Kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;5.2.10
Register : 08-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 1210/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
293
  • /Pdt.G/2019/PA.TnkKurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, KabupatenPesawaran.5.2.10. Rumah Termohon dan Pemohon tersebut sekarang sudahdijual dan hasil penjualannya sudah dibagi antara Termohon danPemohon.5.2.11. Saksi sudah pernah berusaha mendamaikanTermohon dan Pemohon, tapi tidak berhasil.5.2.12.