Ditemukan 13 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-08-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Ttd Tanggal 16 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
37 — 4
37 — 4
Bahwa oleh karena obyek perkara AQUO (point 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4)adalah harta waris dari kedua orang tua PEMOHON TARIS RITONGA(ALM) dengan LIMBANUR SIREGAR (ALMh), patutlah menurut hukum,pemohon mendapatkan haknya sesuai porsinya masingmasing dari hartawaris tersebut diatas pada point 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4.10.
Register : 07-11-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 07-03-2014
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2696/Pdt.G/2013/PA JS. Tanggal 9 Januari 2014 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
6 — 0
6 — 0
pertengkarantersebut karena :Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalammenjalankan rumah tangga, sehingga antara Pemohon danTermohon sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yangterjadi secara terus menerus dan berulangulang;Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohondimana Termohon sudah tidak bisa mendengarkan nasehat dariPemohon;Pemohon merasa keberatan atas sikap keluarga Termohondimana keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalahrumah tangga Pemohon dan Termohon;5.4.10
Register : 15-02-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Jmb Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
AMELLISA TARIGAN,SH
Terdakwa:
M. ABDI YULIAWAN Als DEDEK bin ICHWAN
29 — 11
AMELLISA TARIGAN,SH
Terdakwa:
M. ABDI YULIAWAN Als DEDEK bin ICHWAN
29 — 11
Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat PerpanjanganPenahanan Nomor : B/4397/L.5.4.10/Enz.1/10/2020, tanggal 23 Oktober2020, beralku sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4Desember 2020;3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkanPenetapan Nomor 509/Pen.Pid/2020/PN.Jmb, tanggal 2 Desember 2020,berlaku sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari2021;Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Jmb4.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1323 B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — PT SAMATOR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
89 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipungut sendirisebesar Rp42.123.040.700,00 namun permasalahanadministrasi yakni Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai harus diterbitkan di masingmasing KPP di mana tempatcabang Penggugat terdaftar:bahwa ketidakmampuan KPP di mana tempat cabangPenggugat terdaftar menerbitkan STP PPN karena statuscabang Penggugat adalah Non PKP karena telah dilakukanpemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang di KPPMadya Surabaya semakin membuktikan hal ini merupakanpermasalahan bersifat administrasi:5.4.10
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322/B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — PT SAMATOR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
82 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesar Rp42.123.040.700,00namun permasalahan administrasi yakni Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai harusditerbitkan di masingmasing KPP di mana tempat cabangPenggugat terdaftar;bahwa ketidakmampuan KPP di mana tempat cabangPenggugat terdaftar menerbitkan SKPKB PPN karenastatus cabang Penggugat adalah Non PKP karena telahdilakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilaiterutang di KPP Madya Surabaya semakin membuktikanhal ini merupakan permasalahan bersifat administrasi;5.4.10
Register : 02-02-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PA SENGKANG Nomor 166 /Pdt.G/2015/PA Skg Tanggal 18 Juni 2015 —
29 — 33
29 — 33
Andi Gusti binti Muhammadong);5.4.10. 1 (satu) buah peniti tali emas, seberat 50 gram, dikuasai olehTergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong);5.4.11. 3 (tiga) buah emas batangan,seberat 300 gram, dikuasai olehTergugat (Hj. Andi Gusti binti Muhammadong).6. Menetapkan bagian masingmasing ahli waris almarhumah Hj. Kumalabinti H. Benawa sesuai dengan hukum Islam yang dianut oleh semua pihakdalam perkara ini;7.
Putus : 09-06-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2903 K/Pdt/2014 Tanggal 9 Juni 2015 — 1. Direktur CV TANJUNG JAYA LESTARI, dkk
lawan
PT BANK BNI (Persero) Tbk
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
(delapan ribu empat ratus tiga pulun meterpersegi) Pemegang Hak Susana;5.4.10. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi MasKM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1180 Lt. 1.600 M? Pemegang Hak Lianto;5.4.11. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi MasKM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1136 Lt. 4.226 M? (empat ribu dua ratus dua puluh enammeter persegi) Pemegang Hak Lianto;5.4.12.
Register : 21-08-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan MS PROP NAD Nomor 71/Pdt.G/2013/MS-Aceh Tanggal 29 Oktober 2013 — PEMBANDING VS TERBANDING
52 — 23
52 — 23
., dengan isi: piring, Gelas, cambung, cerek/teko dengan rincian sebagai berikut : Piring (satu perdua) lusin, teko 2 (dua) lusin, cambung 2 (dua) buah,5.4.10. Sebuah lemari kain 3 pintu, kondisi baik,5.4.11. Satu tabung gas isi 12 kg, kondisi baik,5.4.12. Rise box isi 25 kg, kondisi baik,5.4.13. Satu set meja makan dari kayu, tambah 4 kursi kayu, kondisi baik,5.4.14. Dipan (tempat tidur) 6 kaki dari kayu, kondisi baik,5.4.15. Dua buah kasur busa lajang, kondisi baik,5.4.16.
Putus : 29-06-2022 — Upload : 09-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/Ag/2022 Tanggal 29 Juni 2022 — HJ. ANDI BAU MARAWATI BINTI MATTOREANG, dkk
vs
ANDI SAFRI AWAL BIN ANDI MADDUKELLENG, dkk
275 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
275 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Andi Seniwati Binti Andi Gau mendapat 1/23 x 13,92 persen = 0,605 persen; 5.4.10. Andi Siang Binti Andi Gau mendapat 1/23 x 13,92 persen = 0,605 persen;5.4.11. Andi Unru Bin Andi Gau mendapat 2/23 x 13,92 persen = 1,21 persen; 5.4.12. Andi Sudirman Bin Andi Gau mendapat 2/23 x 13,92 persen = 1,21 persen;5.4.13. Andi Hasnawiah Binti Andi Gau mendapat 1/23 x 13,92 persen = 0,605 persen;5.4.14. Andi Fajar Bin Andi Gau mendapat 2/23 x 13,92 persen = 1,21 persen;5.4.15.
Register : 30-05-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.JB Tanggal 12 Juli 2022 — Pemohon melawan Termohon
33 — 2
33 — 2
HODIJAH BINTI HANAFI;
5.4.10. SITI RAHMA BINTI HANAFI;
5.4.11. HERI AGUSMAN BIN HANAFI, dan
5.4.12. NOFI IRWANTI BINTI HANAFI.
5. 5. Hj. HJ. SUPROH BIN H.M.
Upload : 13-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 K/PDT.SUS/2011 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ) REPUBLIK INDONESIA; PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA, DKK.
133 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam halaman 211212 putusan Termohon Keberatan,Termohon Keberatan menimbang halhal sebagai berikut:5.4.10 Bahwa berkaitan dengan nilai HPS maka Mejelis Komisiberpendapat sebagai berikut:5.4.10.1 Bahwa berdasarkan alat bukti, HPS untuk 26 paketpekerjaan yang ditenderkan adalah sebesarRp 1.144, (seribu seratus empat puluh empatrupiah) per pelanggan per bulan;5.4.10.2 Bahwa berdasarkan alat bukti, penetapan nilaiHPS dengan mempertimbangkan variabelvariabelyaitu harga tahun sebelumnya, upah minimumsebelumnya
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
702 — 796
702 — 796
Apabila halini terjadi, maka akan menimbulkan trafik SMS yangabnormal yang dapat merusak klualitas layanan SMSdan membebani jaringan Operator yang menerima trafikSMS tanpa mendapatkan revenue sedikitpun daripenyaluran trafik SMS dimaksud ;5.4.10. Bahwa alasan Pemohon dan PT. Telkomsel membuatHal. 193 dari 329 Hal. Put.No.03/KPPU/2008/PN.Jkt.
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi
- H. SYAMSUL ARIFIN, SE
208 — 77
208 — 77
satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) tahun 2002untuk kegiatan biaya rutin Dinas PU Pemkab Langkat.BB 5.4.7 : 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) tahun 2003untuk kegiatan biaya rutin Dinas PU Pemkab Langkat.BB 5.4.8 : 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) tahun 2004untuk kegiatan biaya rutin Dinas PU Pemkab Langkat.BB 5.4.9 : 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tahun2005 yang dilegalisir untuk kegiatan biaya rutin Dinas PU Pemkab Langkat.BB 5.4.10