Eva Achjani Zulfa., S.H., M.H. di halaman 4 s.d. halaman 5yang kami kutip sebagai berikut :Bahwa Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP menyatakan sebagai berikut :(1) Alat bukti yang sah ialah:a ...5b. ...;Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 190 PK/Pid.Sus/2014c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapatberdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaanyang diminta secara resmi kepadanya.

;Pendapat Hukum Tertulis (Affidafit) Ahli Pidana DR.Eva Achjani ZulfaS.H., M.H. menyatakan sebagai berikut :Dalam pandangan lain dinyatakan bahwa tujuan pemeriksaan dalamrangka terapi akan berbeda dengan pemeriksaan untuk tujuan visum etrepertum. Karenanya paradigma yang digunakan dalam pemeriksaanmedikolegal sangat berbeda dibandingkan dengan pemeriksaan klinisuntuk tujuan pengobatan.

Eva Achjani Zulfa dalam Gugatan Hak Menuntutdasar penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana Hal : 7,mengatakan : Masalah delik aduan yang relative menjadi menarik. Adanya pengaturanmengenai perubahan sifat dari delik biasa menjadi delik aduanmerupakan alasan atas menariknya masalah delik aduan yang relative.HAL ITU KARENA PERKARA TERSEBUT TERKAIT DENGAN MASALAH KEPERDATAAN DIDALAMNYA,; Terkait dengan hal tersebut diatas, Menurut Dr.

Eva Achjani Zulfa,setelah dilakukannya tindakan pengaduan kepada pihak yang berwajib, makatidak dapat ditarik kembali.

Eva Achjani Zulfa dalam Gugatan HakMenuntut dasar penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana Hal :11), konsekuensi terhadap aduan yang dicabut bagi penuntut umum dalammelakukan kewenangannya adalah : 1. Dengan adanya pencabutan aduan, Maka Penuntut Umumhilang kewenangannya untuk melakukan penuntutan;2. Bila sudah dilakukan proses pengajuan dakwaan dalam sidangpengadilan, maka dakwaan dicabut, dan;3.

Eva Achjani Zulfa dalam Gugatan HakMenuntut dasar penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana Hal : 11),konsekuensi terhadap aduan yang dicabut bagi penuntut umum dalammelakukan kewenangannya adalah : 1. Dengan adanya pencabutan aduan, Maka Penuntut Umum hilangkewenangannya untuk melakukan penuntutan;2. Bila sudah dilakukan proses pengajuan dakwaan dalam sidangpengadilan, maka dakwaan dicabut, dan;3.

Putusan Nomor 1 PK/Pid/2019tanggal 19 November 2015, bukti PK2 berupa Putusan PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 827/Pid/2015/PN Pbr tanggal 19 November2015, bukti PK3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor838/Pid/2015/PN Pbr tanggal 19 November 2015, Keterangan Ahli Dr.Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. dan saksi Tedy Hariadi, ternyata alasanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap uraian pertimbangan hukumPutusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 836/Pid/2015/PN Pbr tanggal 19 November

Pendakwaan Pasal 93 dan Pasal 97 UU Administrasi Kependudukan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkandikarenakan masih bersifat premature dengan alasan bahwa sebagaimanapendapat Ahli Hukum Pidana DR Eva Achjani Zulfa, SH..MH.

Ahli DR.EVA ACHJANI ZULFA, SH.,MH.

EVA ACHJANI ZULFA, SH., MH.Yang berpendapat bahwa mengenai kepemilikan 2 (dua) KTP oleh wargaNegara atau masyarakat sebetulnya merupakan kegagalan Negara untukmemberikan perlindungan kepada warganya;Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 14 UndangUndangNo.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Kartu Tanda Penduduk,selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diriyang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayahRepublik Indonesia, Sedangkan

EVA ACHJANI SULFA, S.H., M.H., bahwaTerdakwa telah menerima pembayaran sejumlah uang dari PT INKEMINING GROUP berarti nikel tersebut dapat diartikan bahwa sebagian darinikel tersebut sudah menjadi hak PT INKE MINING GROUP dan pihakpenjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli atas sebagianbarang nikel ore yang sesuai dengan harga atau pembayaran yang telahditerima oleh penjual. (vide putusan halaman 89);Hal. 19 dari 25 hal. Put.

EVA ACHJANI SULFA, S.H., M.H., apabila kapal sudah didatangkandan ternyata tidak ada stock nikel (tidak ada pemuatan nikel keatas kapal)sesuail dengan penyampaian Terdakwa menimbulkan demorage maka halitu merupakan unsur kebohongan, tipu muslihat sebagaimana dalam Pasal378 KUHP, serta mengenai alasan Terdakwa tentang faktor cuaca yangtidak mendukung, terhadap fakta persidangan dihubungkan denganpendapat ahli DR.

EVA ACHJANI SULFA, SH., MH tersebut bahwa terlepasadanya fakta telah terjadi cuaca buruk karena hujan (force majeure), apakahcuaca buruk tersebut berlangsung lama hingga 2 (dua) bulan lamanya yangmengakibatkan Terdakwa sama sekali tidak dapat melakukan loading ataupemuatan nikel ore ke atas kapal MV.

Eva Achjani Zulfa,S.H., M.H. dan saksi Tedy Hariadi, ternyata pertimbangan hukumPutusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor823/Pid/2015/PN Pbr tanggal 19 November 2015 dimaksud jelasmemperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyatadalam memutus perkara aquo; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dipersidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 27Januari 2015 di Jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui, Pelelawan telahmelakukan perampokan dan penembakan

Eva Achjani Zulfa, SH.,MHc. Bukti Keterangan Tersangka yang telah dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaanProf. DR. Tech. Ir Danang Parikesit, M.Scd.

Fotokopi dari Aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan Ahli Dr.Eva Achjani Zulfa, SH.,MH, selanjutnya diberi tanda Bukti T23;24. Fotokopi dari Aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan Ahli Dr.Hernold F Makawimbang, M.Si.,MH, selanjutnya diberi tanda Bukti T24;25. Fotokopi dari Aslinya Berita Acara Permintaan KeteranganTersangka Prof. DR. Tech. Ir Danang Parikesit, M.Sc, selanjutnya diberi tandaBukti T25;26.

Eva Achjani Zulfa, SH.,MHc. Bukti Keterangan Tersangka yang telah dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan Prof. DR. Tech. Ir Danang Parikesit, M.Scd.

Eva Achjani Zulfa yangmemberikan pengertian umum ne bis in idem, adalah tidak atau janganuntuk yang kedua kalinya artinya apa jika kita mau mencoba memaknaiapa yang tersirat dari pengertian DR. Eva Achjani Zulfa prinal ne bis inidem, adalah tidak atau jangan untuk yang kedua kalinya artinya apa jikakita mau mencoba memakai apa yang tersirat dari pengertian DR.

EVA ACHJANI ZULFA, SH., MH. ;Bahwa penting untuk kami sampaikan, sejak Terlapor DELYONSAMUEL NAPITUPULU, S.H. dan Terlapor Ir. HENKY SOESANTOditetapbkan sebagai Tersangka berdasarkan Sp2hp diatas, TerlaporDELYON SAMUEL NAPITUPULU, S.H. dan Terlapor Ir.

EVA ACHJANI ZULFA, SH., MH., menyatakan telahcukup bukti dan memenuhi unsur yang disangkakan ;9. Bahwa selain hal tersebut, TERMOHON juga telah melakukanpembiaran mengenai adanya tindak pidana yang telah jelas dan nyatadilakukan oleh TERLAPOR 1 DELYON SAMUEL NAPITUPULU,S.H.,dan TERLAPOR 2 Ir.HENKY SOESANTO, yaitu) denganmenerbitkan Surat Penghentian Penyidikan sebagaimana disebutkan diatas dengan cara melawan hukum ;10.

EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H. Ahli Pidana;8) DELYON S NAPITUPULU, SH. (Saksi);9) HENKY SOESANTO (Saksi);Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHAP dan pasal 38 KUHAP,untuk kepentingan pembuktian, TERMOHON selaku penyidik dalamQO PP))))aNkeadaan sangat perlu dan mendesak telah melakukan penyitaanbarang bukti dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat PerintahPenyitaan Nomor : SP.

EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H., dibawah sumpah padapokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa Pasal 263 ayat (2) sifatnya dapat berdiri sendiri denganmelihat faktafakta yang ada apakah surat tersebut termasuk suratpalsu atau tidak dan orang yang menggunakan surat tersebut harustahu, dan harus dapat dibuktikan dan kalau terbukti maka ayat (1)tidak perlu dibuktikan terlebih dulu; Bahwa unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2)KUHP adalah terpenuhinya kesalahan atau tujuan

Harimuryani untuk melakukanpengangkatan anak yang bernama Muhamad Rizky Nurwahid kemudiandibei tanda P12;Fotokopy Kartu Keluarga No. 3323041812050802 tanggal 7 Juli 2015 atasnama Kepala Keluarga Djoko Triono kemudian dibei tanda P13;Fotokopy Kartu Keluarga No. 3308190407102578 tanggal 24 Juli 2015 atasnama Kepala Keluarga Slamet Amin kemudian dibei tanda P14;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon dipersidangan juga mengajukan 6 (enam) orang saksi, yaitu :1.Saksi ACHMAT PUDJI ACHJANI

EVA ACHJANI ZULFA,S.H., M.H., yang menyatakan bahwa:Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau men Elektronik: merupakanrumusan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini dimana dalamperkara ini dinyatakan bahwa Surat Edaran pemberitahuan kepada seluruhcustomer PI. Yong Kharisma Utama Jaya dengan NomorHal. 15 dari 30 hal. Put.

EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H., yang menyatakanbahwa:Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau men elektronik: merupakanrumusan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini dimana dalamperkara ini dinyatakan bahwa Surat Edaran pemberitahuan kepadaseluruh customer PT.

Eva Achjani Zulfa, $.H., M.H., dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa penahanan merupakan upaya paksa dalam proses peradilan pidana sehinggapenahanan termasuk objek praperadilan; Bahwa UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengaturmengenai hak atas keadilan bagi subjek hukum; Bahwa dalam kaitannya dengan hak atas keadilan, pada penangkapan, penahanan,penyitaan dan penetapan tersangka dalam manajemen penanganan perkara pidana,instrumen subjek hukum untuk

Eva Achjani Zulfa, $.H., M.H.) bahwa nebis inidem tidak berlaku dalam perkara praperadilan, maka karenanya eksepsi Termohon yangmenyatakan permohonan praperadilan aquo nebis in idem, menurut Hakim tidaklahberdasar hukum dan karenanya harus ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan olehPemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan

Eva Achjani Zulfa, $.H., M.H.), karena perpanjangan penahananaquo mempunyai dasar hukum, selain itu telah memenuhi syaratsyarat dan telah dilakukansecara prosedural sesuai ketentuan Undangundang;Halaman 32 dari 9 Putusan Perkara Nomor 192/Pid.B/2019/PN DpsMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon Praperadilan tidak berdasar hukum, dankarenanya harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak, makaPemohon

(Vide Eva Achjani Zulfa, PergeseranParadigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung,2010, him. 63).Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tidakmemerlukan biaya pengobatan atau perlindungan dan perawatan yang memerlukanbiaya yang cukup besar sedangkan ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 80 ayat(1) UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifatalternative ;Menimbang, bahwa pembinaan kepada pelaku tindak pidana tidak selaluharus dilakukan di dalam tembok lembaga

EVA ACHJANI ZULFA, SH.MH,Bahwa benar Daluarsa adalah masalah hukum pidana lewat waktu artinya adalahsuatu tindak pidana akan berakhir dengan sendirinya atau tidak dapat dilakukanpenuntutan bila mana dalam ketentuan UndangUndang diatur mengenai lamanyalewat waktu , dan beda lewat waktu menurut hukum perdata yang mana lewatwaktu karena ada suatu perjanjian, sedangkan dalam hukum pidana lewat waktuitu karena adanya suatu perbuatan;Bahwa benar Lewat waktu terhadap suatu perbuatan dinilai dan di nyatakan

EVA ACHJANI ZULFA, SH.MH yangdihadapkan oleh Penasehat Hukum terdakwa, yang mengatakan Bahwa dalamhukum pidana kedaluwarsa dihitung sejak diketahui oleh seseorang atau sejakdilakukan perbuatan oleh seseorang tetapi tidak dilaporkan, pendapat ini sesuaidengan pendapat Prof.

EVA ACHJANI ZULFA, S.H. M.H, PekerjaanStaf Pengajar pada Fakultas Hukum Bidang StudiHukum Universitas Indonesia, pada intinyamenerangkan bahwa :halam 21 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Smgdalam pasal pasal 72 UU Kepailitan dan PKPUberbunyi .. Kurator bertanggung jawab terhadapkesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakantugas pengurusan dan/ atau pemberesan yangmenyebabkan kerugian terhadap harta pailit...C) Ir.

EVA ACHJANI ZULFA, S.H. M.H, Pekerjaan StafPengajar pada Fakultas Hukum Bidang Studi HukumUniversitas Indonesia, pada intinya menerangkan bahwa :dalam pasal pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU berbunyi.. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan ataukelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusandan/ atau pemberesan yang menyebabkan kerugianterhadap harta pailit...Ir.

EVA ACHJANI ZULFA, S.H.M.H tanggal 3 maret2017, aslinya dan bermateraikan cukup ( bukti T10.B ).BAP Saksi Ahli Ir.

EVA ACHJANI ZULFA.SH.MH keterangannya sebagaiberikut : v Mengajar, meneliti dan membimbing skripsi, tesis dan disertai dibidang hukum pidana, selaku Dosen / Guru Besar di FHUniversitas Indonesia.v Sesuai dengan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan danPKPU terdapat pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban seorang Kurator tentang perouatan yang merugikan hartapailit tertuang dalam pasal 72 berbunyi ..

Eva Achjani Sulfa, SH.

Eva Achjani Zulfa, SH.,MH, pendapatnya yang diberikandipenyidik dibacakan dipersidangan, yaitu sebagai berikut :Bahwa adalah adalah sebagai pengajar tetap pada Bidang Hukum PidanaUniversitas Indonesia (Ul) sejak tahun 1998 dan saat ini sebagai anggotaSenat Akademik Fakultas Hukum UI.Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. IIham Agustian bersama samadengan sdr.

Hal tersebut berartijanji terdakwa benar dan menjadi kenyataan;Atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksidan ahli i yang telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir dipersidangan yakniketerangan saksi JAMALUDIN dan Ahli Tehnik Elektro EVA ACHJANI ZULFA yangpada pokoknya sebagai berikut;6.

Kemudian saksi Suprayogimeminta saksi untuk membuat pernyataan tertulis;Atas keterangan saksi, terdakwa tidak tahuAHLI TEHNIK ELEKTRO EVA ACHJANI ZULFA Bahwa ahli bekerja sebagai pengajar Dosen Fakultas Hukum UniversitasIndonesia dan ahli dibidang Hukum Acara Pidana.Bahwa menurut ahli dalam perspektif hukum perdata, sanksi perdata padadasarnya merupakan konsep ganti kerugian yang dibayarkan kepada korbansebagai penggantian atas kerugian yang diderita oleh lembaga ini dan bukandenda sebagai bentuk

Saksi Lo Ying Wen dan Saksi Liana Wijaya Lie, karena berhalangan hadirdipersidangan, maka atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tidakkeberatan telah dibacakan keterangan saksisaksi tersebut dipersidangan yang untukmempersingkat uraian putusan ini keterangan saksisaksi tersebut menunjuksebagaimana dimuat dalam BAP PenyidikMenimbang, bahwa Keterangan Ahli Dr.Eva Achjani Zulfa, SH.MH (Ahli Pidana)yang dimuat dalam BAP Penyidik juga telah dibacakan oleh Jaksa penuntut Umum yangisinya, untuk

Eva Achjani Zulfa S.H.,M.H., di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan padapokoknya bahwa berbicara tentang niat (mens rea), berarti pelakumengetahui dan menghendaki terhadap perbuatan jahat yangdituduhkan. Dalam Pasal 378 KUHP harus ada niat dengan tujuanmenipu sedari awal dari pelaku. Ketika orang tidak punya niat untukmenipu maka tentunya ia tidak memenuhi Pasal 378 KUHP.

Dr.Eva Achjani Zulfa dalam keterangannya menyebutkan bahwadalam perjanjian lisan harus jelas hak dan kewajiban masingmasing pihak, menjadi sangat sulit sebagai pihak ketiga untukmenginterpretasikan sebuah perjanjian lisan, oleh karena itu harusdidahulukan penyelesaian secara perdata.

Eva Achjani Zulfa,S.H., M.H., (dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 40yang dikuatkan di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) saksi ahlitersebut menerangkan,;Terhadap perkara ini sesungguhnya adalah menyangkut perkaraperdata dan tidak memenuhi persyaratan tindak pidana tertentu;Untuk menentukan perkara Perdata adalah harus dilihat hubunganhukum kedua belah pihak;Untuk menerapkan Pasal 3/78 KUHP sebagai tindak pidanapenipuan harus menyampaikan keadaan yang tidak benar dan tidaksesuai kebenaran