Ditemukan 43 data
39 — 5
ADIWIMARTA, dan SETIAWAN, menerjemahkannyamenjadi perbuatan melawan hukum ;Menimbang, .............Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata diaturdalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 .
125 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Adiwimarta, SIT, Djazuli Bachar, SH., Ny. DoraSasongko Kartono, SH. Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalamperkara ini, maka gugatan Perdata ini oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidakdapat diterima;gugatan Penggugat kabur (obscur libel):Bahwa dalil gugatan Penggugat hanya menyatakan perihal: surat gugatan tanpamenyatakan gugatan itu dengan mekanisme gugatan apa?
395 — 896 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 23 Desember 1987 dalam nomor perkaraNomor 842 K/Pdt/1986 dengan susunan majelis hakim: (i) RDjoko Soegianto, SH; (ii) Mohamad Yahya Adiwimarta. SH dan(iii) R. Roeskamdi.
PT. Kimberwan Interbuana
Tergugat:
Bupati Morowali Utara
307 — 198
Adiwimarta, Jakarta: CV RajawaliJakarta: 1984, hlm. 183);Bahwa Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebutTindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan ataupenyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidakHalaman 13 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PLmelakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan.Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka
240 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mohamad Yahya Adiwimarta, SH.,Kohar Hari Soemarno,SH.,M. Yahya Harahap, SH antara lain dikutipdan berbunyi:... 4.
Terbanding/Penggugat : RUSLI
42 — 42
ADIWIMARTA, dan SETIAWAN,menerjemahkannya menjadi perbuatan melawan hukum ; Menimbang, .............Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata diatur dalamPasal 1365 hingga Pasal 1380 .
147 — 49
(Ketua), dengan anggota anggota : Muhammad Yahya Adiwimarta, SH.dan Yahya Harahap, SH., yang mengadili perkara No. Reg. 2444K/Pdt/1983, antara Ny. H. Ratna Suminar, dkk melawan H. Sidik, dalamputusannya yang diucapkan pada hari : Sabtu, 21 Juli 1984, antara lainmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa semua keberatan ini dapat dibenarkan, karenaPengadilan Tinggi salah menerapkan ketentuan pasal 118 HIR dalamperkara ini.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK HSBC INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
99 — 66
Yahya Adiwimarta, S.H.(Ketua), Djazuli Bchar, S.H., dan Ny. Dora Sasongko Kartono, S.H.,yang pada intinya menyatakan:Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Perdata Nomor 550/Pdt/2019/PT MDNDengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, makagugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapatditerimae.
43 — 25
ADIWIMARTA, dan SETIAWAN,menerjemahkannya menjadi perbuatan melawan hukum ; Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata diatur dalamPasal 1365 hingga Pasal 1380 .
559 — 399
Yahya Adiwimarta, S.H. (Ketua), Djazuli Bchar, S.H., danNy. Dora Sasongko Kartono, S.H.Halaman 16 dari 73 hal. Putusan Nomor 70/Padt.G/2016/PN RBiE.(i).Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini,maka gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakantidak dapat diterima.b.
177 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Adiwimarta, S.H., (Ketua), DjazulliHalaman 16 dari 64 hal. Put Nomor 2820 K/Pdt/2014Bachar, S.H., dan Ny. Dora Sasongko Kartono, S.H., yang padaintinya menyatakan:Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, makagugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima;.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank CIMB Niaga Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. Kalpataru Investama
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Keuangan Republik beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman
Terbanding/Tergugat V : Prima Cable Indo
61 — 33
Yahya Adiwimarta, S.H. (Ketua),Djazuli Bchar, S.H., dan Ny. Dora Sasongko Kartono, S.H., yang padaintinya menyatakan:Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, makagugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapatditerimae. Putusan MA No. 2752 K/Pdt/1983 tertanggal 12 Desember 1948, yangpada intinya menyatakan:Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanahterperkara diperoleh tergugat.
SUJONO KUSNI
Tergugat:
Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
578 — 474
Adiwimarta,Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);Halaman 73 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUNJKTMenimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objeksengketa telah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan asasasasumum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspekpenilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteriahukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sbb:Aspek Kewenangan:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 270
77 — 15
ADIWIMARTA, dan SETIAWAN,menterjemahkannya menjadi perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata diaturdalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380.
86 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
,(Ketua), dengan anggotaanggota: Muhammad Yahya Adiwimarta, S.H., danYahya harahap, S.H., yang mengadili perkara Nomor Reg. 2444 K/Pdt/1983,antara Ny. H. Ratna Suminar, dkk melawan H.
Nyonya Zubaidah
Tergugat:
1.PT. Bank CIMB Niaga Tbk
2.PT. Kalpataru Investama
4.Kementerian Keuangan Republik beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman
5.Prima Cable Indo
108 — 34
Yahya Adiwimarta, S.H. (Ketua),Djazuli Bchar, S.H., dan Ny. Dora Sasongko Kartono, S.H., yang padaintinya menyatakan:Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, makagugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapatditerimae. Putusan MA No. 2752 K/Pdt/1983 tertanggal 12 Desember 1948, yangpada intinya menyatakan:Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanahterperkara diperoleh tergugat.
Sugiono
Tergugat:
1.Teguh Budiharto
2.Bowo Suryono
3.Perum Perhutani cq KPH Blitar cq BKPH Wlingi
91 — 9
Djoko Sugianto, SH (Ketua), dengananggotaanggota : Muhammad Yahya Adiwimarta, SH dan YahyaHarahap, SH, yang mengadili perkara No. Reg. 2444 K/Pdt/1983,antara Ny. H. Ratna Suminar, dkk melawan H. Sidik, dalamputusannya yang diucapkan pada hari : Sabtu, 21 Juli 1984,antara lain memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa semua keberatan ini dapat dibenarkan,karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan ketentuan Pasal 118HIR dalam perkara ini.
Nyonya Hazra
Tergugat:
2.PT Bank CIMB Niaga Tbk
3.PT. Kalpataru Investama
4.PT. Prima Cable Indo
5.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.
6.Martinus Arief Dharma Moeliana
7.Margarita Nursiani Moeliana
8.Marcellianus Budi Dharma
215 — 82
Yahya Adiwimarta, S.H.(Ketua), Djazuli Bchar, S.H., dan Ny. Dora Sasongko Kartono, S.H.,yang pada intinya menyatakan:Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, makagugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapatditerimaPutusan MA No.2752 K/Pdt/1983 tertanggal 12 Desember 1948, yangpada intinya menyatakan:Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanahterperkara diperoleh tergugat.
1.Vigor Agung Waluya Yoshuara
2.THERESIA NI KETUT SRI SETIAWATI
Tergugat:
1.PT.BANK CIMB NIAGA Tbk.
2.Direktur PT. BANK CIMB NIAGA Tbk
323 — 210
Yahya Adiwimarta, S.H.(Ketua), Djazuli Bchar, S.H., dan Ny. Dora Sasongko Kartono, S.H.,yang pada intinya menyatakan:Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini,maka gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakantidak dapat diterimaHalaman 39 dari 98 Hal Putusan Nomor 70/Pdt.Bth/2020/PNDps41.e. Putusan MA No. 2752 K/Pdt/1983 tertanggal 12 Desember 1948,yang pada intinya menyatakan:Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanahterperkara diperoleh tergugat.
194 — 121
Yahya Adiwimarta, S.H. (Ketua), Djazuli Bchar, S.H., danNy.