Ditemukan 635 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2312 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — ANSHARI, VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR ACEH Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH DKK
5531 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melalui DanaAPBA Tahun Anggaran 2009 dan atau APBA Perubahan Tahun Anggaran2009 atau APBA Tahun Anggaran 2010 dan menyatakan Pemborong yangditunjuk segera memulai pekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 (empatHal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015belas) hari setelah SPMK tersebut dikeluarkan Tergugat I;6.
    Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015diantaranya :e Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahuludilakukan penilaian Administrasi, penilaian harga satuan, opname fisikdan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014dan untuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRAsebagai dasar pertimbangan.
    untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya diamasukkan dalam APBAP;10.
    Bahwa meskipun dalam Resume Rapat tersebut telah menghasilkan11.kesimpulan untuk menuntaskan pembayaran total nilai volume hasilpekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , IIdan III baik dalam APBAP Tahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun2014 yang terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran untukpenuntasan pembayaran total nilai volume hasil pekerjaan Penggugatdalam DPASKPA Dinas Pengairan Aceh, sehingga
    Ketiga hal pokok tersebut adalah :Pertama, Peristiwa hukum timbulnya sengketa adalah perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Pemerintah (Gubernur Aceh/TergugatIl/Termohon Kasasi, Dinas Pengairan Aceh/Tergugat /Turut TermohonKasasi dan DPR Aceh Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II berupa tidakmengusulkan kepada Tergugat Ill/Turut Termohon Kasasi Il,mengalokasikan dan mengsahkan anggaran dalam Anggaran Pendapatandan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2009 atau APBA Perubahan Tahun 2009dan atau APBA Tahun
Register : 17-03-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 25 Agustus 2014 — SYAH UMAR H. M. YUSUF Melawan 1. Kepala Dinas Pengairan Aceh 2. Gubernur Aceh 3. 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
425
  • Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan : -------------------------------------------------- Dengan Anggaran APBA Tahun 2010 Rp. 4.992.110.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan Perjanjian Kerja Kontrusksi No.
    - Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp. 745.845.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Kontrusksi No.
    KU.602-A/KONST-PNL/1167/2012 tanggal 21 Maret 2012. --------------------------------------------- Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp. 928.418.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi No.
    Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah Rp. 3.982.297.601,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah) sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10 (sepuluh persen).----------7.
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar/melunasi dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran Rp. 3.982.297.601,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah) pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Terugat III dalam APBA-P Tahun 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah perbuatan melawan
    hasil pekerjaanPenggugat tersebut, telah 4 (empat) kali dilakukan pembayaran oleh Tergugat I atassebahagian nilai volume hasil Pekerjaan Penggugat yaitu1 Dengan Anggaran APBA Tahun 2010 Rp. 4.992.110.000,00 (empat milyarsembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah), 2 Dengan Anggaran APBA Tahun 2011 Rp. 737.250.000,00 (tujuh ratus tigapuluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),3 Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp. 745.845.000,00 (tujuh ratusempat puluh lima juta delapan
    Tahun 2010 Rp. 4.992.110.000,00 (empatmilyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus sepuluh ribu2 Dengan Anggaran APBA Tahun 2011 Rp. 737.250.000,00 (tujuh ratustiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),3 Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp. 745.845.000,00 (tujuh ratusempat puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah),4 Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp. 928.418..000,00 (sembilanratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)sedangkan sisanya
    KU.602/A.IRP/06/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentangPelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Mantak TariII Kabupaten Pidie (Bencana Alam),menyebutkan alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut di atas akan dialokasikan melaluidana APBA Tahun Anggaran 2011 dan APBA Tahun 2012 dan/atau sumber dana lainnya.namun pada kenyataannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TahunAnggaran 2011, dan Tahun Anggaran 2014 belum juga dianggarkan, sedangkan TahunAnggaran 2012, sampai dengan Tahun Anggaran
    KU.602/AIRP/06/ 2010 tanggal 11 Januari 2010menyebutkan alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut di atas akan dialokasikan melaluidana APBA Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan APBA Tahun 2011 dan APBA Tahun2012 dan/atau sumber dana lainnya. namun pada kenyataannya baru sebagianvolume pekerjaan Penggugat yang dianggararkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Aceh (APBA) TahunAnggaran 2012, Tahun Anggaran 2013, sedangkan sisa volume pekerjaan yang belumdibayar Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp
    Tahun 2010Rp. 4.992.110.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh duajuta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan Anggaran APBA Tahun 2011Rp. 737.250.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp. 745.845.000,00 (tujuh ratus empat puluh limajuta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp.928.418..000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas riburupiah) (Bukti P5/
Register : 21-03-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 25 Agustus 2014 — TEUKU DARWIS, SE MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
6011
  • Menyatakan 2 (dua) kali pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas sebahagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat yaitu : ---------- Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp. 993.650.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan angka 63 Tabel 2 Lampiran 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh yang telah ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tergugat I dan Tim Pemeriksa
    Inspektorat Aceh.------------ Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi No.
    Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggarannya oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 untuk membayar sisa harga volume pekerjaan Penggugat Rp. 638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen).------------------------------------------------------
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran Rp. 638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) untuk membayar lunas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Terugat III adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan
    menetapkan dan mengesahkan anggaran sebesar Rp. 638.380.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) ditambah dengan anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp. 2.132.030.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) telah termasuk Pajak PPn. 10% (sepuluh persen) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P
    pembayaran segeradilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkan dalam APBA dan sisanyadiamasukkan dalam APBAP.Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulan untukmenuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Pengugat denganmenganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAP, namun hal tersebut tidakditindak lanjuti oleh Tergugat I, If dan I baik dalam APBAP Tahun 2013 maupundalam APBA murni Tahun 2014 yang terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikananggaran untuk
    APBA 2012 dan/atau sumber dana lainnya ; Menimbang, bahwa Penggugat sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut dengansempurna 100% dengan nilai volume pekerjaan seluruhnya sebesar Rp.2.132.030.000.
    (dua milyar seratus tiga puluh duajuta tiga puluh ribu rupiah) dan baru dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat yaitu :Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp. 993.650.000. (sembilan ratus Sembilan puluhtiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Dengan Anggaran APBA Tahun 2013Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) (Vide bukti P5 dan P6/TI6) sedangkan sisavolume pekerjaan sebesar.638.380.000.
    Samadua Kemikiman Panton Luas,Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) Tergugat I barumenyelesaikan pembayaran Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp. 993.650.000.(sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) DenganAnggaran APBA Tahun 2013 Rp. 500.000.000. (lima ratus ribu rupiah)sedangkan sisa volume pekerjaan yang belum dibayar sebesar Rp.638.380.000.
    Samadua Kemikiman Panton Luas, KecamatanSamadua, Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) dengan volume pekerjaan 100% danbaru dibayarkan oleh Tergugat I dalam Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.993.650.000. (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) sedangkansisa volume pekerjaan yang belum dibayar sebesar Rp.638.380.000.
Putus : 27-06-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1035 K/PDT/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq., MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR ACEH VS H. SAIFUL BAHRI ILYAS Direktur Utama PT. WAHYU KALASUBA, dkk.
8146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • P 6);Anggaran APBA Tahun 2012 sebesar Rp994.455.000,00 (sembilan ratussembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) telahNomortermasuk pajak Pon 10% (sepuluh persen), sebagaimana diatur dalamPerjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.602A/KONSTPNL/1276/2012 Tanggal 27 Maret 2012, (bukti P 7);Anggaran APBA Tahun 2013 sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliarrupiah) telah termasuk pajak Pon 10% (sepuluh persen), sebagaimanadiatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi
    ,namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014 danuntuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRAsebagai dasar pertimbangan.
    untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danatau APBAP, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, Il danIll baik dalam APBAP Tahun 2013, dalam APBA murni Tahun 2014,maupun dalam APBAP Tahun 2014 yang terbukti tidak ada serupiahpundialokasikan anggaran untuk penuntasan
    Berdasarkan fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengusulkan anggaran tersebut kepada Tergugat Il, makanyaTergugat Il tidak mungkin mengusulkan anggaran dimaksud kepada TergugatIll untuk dibahas dan di sahkan dalam APBA;.
    2010; Anggaran APBA Tahun 2012 sebesar Rp994.455.000,00(sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribuHalaman 12 dari 22 hal.
Putus : 08-10-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2257 K/Pdt/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH VS PT. PONDOK INDAH SEJAHTERA, DKK
7642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam APBA Murni dan perubahan TahunAnggaran 2017 dan/atau dalam APBA Tahun Anggaran berikutnyaadalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dantelah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;8.
    dalam APBA Murni dan perubahan TahunHalaman 6 dari 14 hal. Put.
    Nomor 2257 K/Padt/201810.Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA Tahun Anggaran berikutnyaadalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dantelah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;Menghukum Tergugat dan II untuk mengusulkan, mengalokasikanAnggaran pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA DinasPengairan Aceh kepada Tergugat III untuk disahkannya dalam AnggaranPendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan Tahun Anggaran 2017dan/atau dalam APBA Murni dan/atau Perubahan Tahun Anggaranberikutnya
    Tahun Anggaran 2017dan/atau dalam APBA Murni dan/atau Perubahan Tahun Anggaranberikutnya pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA DinasPengairan Aceh, guna membayar kerugian materiil yang dialamiPenggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah, terhitungsejak tahun 2010 sampai dengan Tergugat , II dan Ill melaksanakanputusan;Menghukum Tergugat Ill menetapkan dan mengesahkan anggarandalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan TahunAnggaran 2017 dan/atau dalam APBA Murni dan/atau
    di atas, dalam Anggaran Pendapatan Belanja AcehPerubahan (APBAP) Tahun 2013 maupun APBA murni Tahun 2014untuk dibahas dan disahkan oleh Tergugat III dalam APBA Murni danperubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA TahunAnggaran berikutnya adalah perbuatan melawan hukum yangHalaman 9 dari 14 hal.
Putus : 30-05-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Mei 2018 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH VS PT ALAS PUTRA
4014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 536 K/Pdt/2018 Anggaran APBA Tahun 2012 Rp2.346.820.000,00 (dua miliar tigaratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen); Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.050.000.000,00 (satu miliar limapuluh juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, sesuai denganPerjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi No.
    ./1999/2013 tanggal 02 Desember 2013;Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum;Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayarTergugat dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkanAnggaran oleh Tergugat II dan III dalam ABPAP Tahun Anggaran 2013dan APBA muri Tahun 2014 serta dalam APBAPerubahan TahunAnggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBAPerubahanTahun Anggaran berikutnya adalah Rp458.180.000,00 (empat ratus limapuluh delapan juta seratus
    murni dan/atau APBA Perubahan tahun anggaran 2017dan/atau APBA murni dan / atau APBA Perubahan tahun berikutnyauntuk membayar sisa nilai harga atas sisa volume item pekerjaanyaPenggugat/yang belum dibayar Tergugat I/Turut Terbanding danTergugat II/Terbanding;5.
    Nomor 536 K/Pdt/2018 Anggaran APBA Tahun 2010 Rp4.947.063.000,00 (empat miliarsembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah)telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen); Anggaran APBA Tahun 2012 Rp2.346.820.000,00 (dua miliar tigaratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen); Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.050.000.000,00 (satu miliar limapuluh juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, sesuai denganPerjanjian (Kontrak
    murni Tahun 2014 dan dalam APBA murni TahunAnggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBAPerubahantahun Anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga volumepekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah,Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yangHalaman 11 dari 17 hal.
Putus : 27-11-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2347 K/Pdt/2018
Tanggal 27 Nopember 2018 — PEMERINTAH RI. CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI. CQ. GUBERNUR ACEH VS PT. PUTRA NANGROE ACEH, dkk. (di wakili oleh HENDRA selaku Direktur Utama
3113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PerubahanTahun 2013dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA Perubahan TahunAnggaran berikutnya adalah Rp378.970.000,00 (tiga ratus tujuh puluhdelapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu sisa hargaPekerjaan atas sisa volume item pekerjaan: Pembersihan lapangan sebesar 107,45 m?
    Nomor 2347 K/Pdt/201810.harga pekerjaan Penggugat Rp4.359.606.000,00 (empat miliar tiga ratuslima puluh sembilan juta enam ratus enam ribu rupiah) atas seluruhvolume item pekerjaan Penggugat pada/dalam DPASKPA DinasPengairan Aceh sebagaimana disebutkan pada diktum ketiga SPMKuntuk dibahas dan disahkan oleh Tergugat II dan Ill dalam APBA murnidan APBAPerubahan Tahun 2011 dan APBA murni Tahun 2012dan/atau APBA Tahun Anggaran berikutnya adalah perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Penguasa dan
    telah menimbulkan kerugianmateriil bagi Penggugat;Menyatakan tindakan Tergugat dan II tidak membayar, mengusulkan,mengalokasikan, anggaran dalam DPASKPA Dinas Pengairan AcehRp378.970.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratustujuh puluh ribu rupiah), untuk ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat IIdan Ill dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) murnidan/atau APBA Perubahan Tahun 2013 sampai dengan APBA murniTahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA PerubahanTahun
    murni Tahun2012 dan/atau APBA Tahun Anggaran berikutnya adalah perbuatanHalaman 8 dari 17 hal.
    Nomor 2347 K/Pdt/201810.melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkankerugian materiil bagi Penggugat;Menyatakan tindakan Tergugat dan II tidak membayar, mengusulkan,mengalokasikan, anggaran dalam DPASKPA Dinas Pengairan AcehRp378.970.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratustujuh puluh ribu rupiah), untuk ditetapkan dan disahkan oleh TergugatI dan Ill dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) murnidan/atau APBA Perubahan Tahun 2013 sampai dengan APBA murniTahun
Register : 09-10-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 02-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 75/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 9 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh
Terbanding/Penggugat : PT. PUTRA NANGGROE ACEH dalam hal ini diwakili oleh HENDRA
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Turut Terbanding/Tergugat III : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
5815
  • Menyatakan total volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe Alas Desa Mbarung Kecamatan Babussalam (Paket IV) Kabupaten Aceh Tenggara (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada point 6 (enam) posita gugatan di atas adalah Rp 4.359.606,000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam ribu rupiah) sah secara hukum mengikat Tergugat I, II, dan III untuk menganggarkan dana dalam APBA
  • dan membayarnya kepada Perusahaan Penggugat;
  • Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan:
    • Anggaran APBA Tahun 2012 Rp. 2.980.636.000.- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen).
    • Anggaran APBA Tahun 2013 Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, sesuai dengan Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi No. KU.602.A/KONST-PNL/2005/2013 tanggal 02 Desember 2013.

    Kedua pembayaran sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum.

    6.

    Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggaran oleh Tergugat III dalam ABPA-Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA Perubahan Tahun Anggaran berikutnya adalah Rp 378.970,000,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu sisa harga pekerjaan atas sisa volume pekerjaan:

    - Pembersihan lapangan sebesar 107,45M

    Menyatakan sisa harga volume item pekerjaan Penggugat yang belumdibayar Tergugat dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dandisahkan anggaran oleh Tergugat II dan Ill dalam Anggaran Pendapatandan Belanja Aceh (APBA) murni dan/atau APBA PerubahanTahun 2013dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA Perubahan Tahun Anggaranberikutnya adalahRp. 378.970.000.
    (empat milyar tiga ratuslima puluh sembilan juta enam ratus enam ribu rupiah) atas selulruh volumeitem pekerjaan Penggugat pada/dalam DPASKPA Dinas Pengairan Acehsebagaimana disebutkan pada diktum ketiga SPMK untuk dibahas dandisahkan oleh Tergugat II dan Ill dalam APBA murni dan APBAPerubahanTahun 2011 dan APBA murni Tahun 2012 dan/atau APBA Tahun Anggaranberikutnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPenguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat.8.
    (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratustujuh puluh ribu rupiah), untukditetapkan dan disahkan oleh Tergugat IIhalaman 10 putusan Nomor. 75/Pdt/2017/PTBNA10.11.dan Ill dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) murnidan/atau APBA PerubahanTahun 2013 sampai dengan APBA murni Tahun2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA Perubahan TahunAnggaran berikutnya untuk membayar/melunasi sisa uang hasil pekerjaanPenggugat atas sisa volume item pekerjaan sebagaimana tersebut padapetitum
    Gugatan Kabur (Obscurr Libel)Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telahmelakukan pembayaran dengan anggaran APBA tahun 2012 yaitu sebesar Rp2.980.636.000 dan pembayaran dengan anggaran APBA tahun 2013 yaitusebesar Rp. 1.000.000.000 termasuk pajak PPN 10%.
    (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah), untuk ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan IIIdalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) murni dan/atauAPBA PerubahanTahun 2013 sampai dengan APBA murni Tahun 2017dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA Perubahan Tahun Anggaranberikutnya untuk membayar/melunasi sisa uang hasil pekerjaan Penggugatatas sisa volume item pekerjaan sebagaimana tersebut pada petitum angka6 diatas adalah perbuatan melawan hukum yang
Register : 27-03-2014 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 36/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 11 September 2013 — MUNZILIN A LATIF, SELAKU DIREKTUR PT. FAMILY IMS Melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
5017
  • Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah Rp.1.574.568.000.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen).-------------------------------------------------------------------------------------------7.
    .- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 kepada Tergugat III untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Terugat III adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat.-----------8.
    .- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn. 10% (sepuluh persen) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkannya dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan Penggugat.---------------------------------------------------------------------------------------9.
    .- (tiga milyar tujuh puluh juta seratus tiga belas ribu rupiah) sudah termasuk Pajak PPn. 10 % (sepuluh persen), untuk disahkan dalam APBA-P tahun 2014 guna membayar kerugian materiil yang telah bertahun-tahun dialami Penggugat setara dengan satandar bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan.------------------------------------------------------------------------------------------10.
    Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 sebesar Rp.1.574.568.000.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn. 10% (sepuluh persen) yang diusulkan Tergugat I dan II pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh guna membayar dan melunasi sisa harga volume pekerjaan itu kepada Perusahaan Penggugat.-------11.
    Aceh Utara (Bencana Alam) yangmerupakan Pekerjaan Darurat akibat Bencana Alam yang harus segeradilaksanakan.Bahwa pada diktum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkan Alokasianggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2011 dan APBA 2012 dan/atausumber dana lainnya dan meminta Penggugat untuk segera memulai pekerjaantersebut selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah SPMK tersebutdikeluarkan Tergugat I.Bahwa atas dasar SPMK
    (Bukti P Bahwa terhadap total nilai 100% volume hasil pekerjaan Penggugat tersebut,telah 2 (dua) kali dilakukan pembayaran oleh Tergugat I dan II atas sebahagiannilai volume hasil Pekerjaan Penggugate Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.995.545.000.
    Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp.500.000.000. (lima ratus jutarupiah) sesuai dengan PERJANJIAN (KONTRAK) PEMBAYARANKONTRUKSI No.KU.602A/KONSTPNL/2011/2013 tanggal 02Desember 2013 (Bukti P 8 Bahwa dengan demikian, sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, sisanilai volume pekerjaan Penggugat yang masih belum dibayar Tergugat I, II danatau yang masih belum diusul, dialokasikan dan disahkan anggaran olehTergugat III dalam APBA adalah sebesar Rp.1.574.568.000.
    Yang telahdianggarkan dalam APBA murni tahun 2013 sekitar 60 milyar, sisanya akandiperjuangkan di APBAP.e Unsur Rekanan termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkan pembayaransegera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkan dalam APBA dansisanya diamasukkan dalam APBAP.111213Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulanuntuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Pengugatdengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAP, tahun 2013,namun hal tersebut
    KU.602A/KONSTPNL/127 1/2012 tanggal Zl Marete Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp.500.000.000.
Putus : 11-09-2017 — Upload : 28-10-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 57/PDT/2017/PT BNA.
Tanggal 11 September 2017 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh,
4222
  • Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat dan II atas sebagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat :e Dengan Anggaran APBA Tahun 2010 yaitu Rp. 2.449.547.000.
    Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayarTergugat dan Il dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkanAnggaran oleh Tergugat II dan III dalam ABPAP Tahun Anggaran 2013dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBAPerubahan TahunAnggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBAPerubahanTahun Anggaran berikutnya adalah Rp.767.184.000.
    (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratusdua puluh tujuh ribu rupiah) dan dengan Anggaran APBA Tahun 2013Rp.1.125.000.000.
    Gugatan Kabur/Obscurr LibelBahwa gugatan Penggugat mendalilkan pada posita angka 6 sudahmengerjakan 100% dan mendalilkan bahwa sudah dibayar pada tahun2010 yaitu sebesar Rp 2.449.547.000, dan pembayaran denganHalaman 17 dari hal 42 Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT BNAanggaran APBA tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 3.482, 227.000,dengan anggaran APBA Tahun 2013 sebesar Rp. 1.125.000.000,termasuk pajak PPN 10%.
    SPMK tersebut, sehingga tidak adaalasan hukum untuk dinyatakan Tergugat Ill telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum;a.1.6.Bahwa dalam petitum point 6 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.767.184.000, (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapanpuluh empat ribu rupiah) dalam APBA 2017 dan APBA Perubahanatau dalam APBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegasdalam APBA mana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat; Halaman 23 dari hal
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.g/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — WIWIN TEDDY VERNANDO MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
688
  • Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan : -------------------------------------------------- Anggaran APBA Tahun 2010 Rp.4.947.063.000.- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen); Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.2.346.820.000.- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telah termasuk pajak
    PPn 10% (sepuluh persen); Anggaran APBA Tahun 2013 Rp.1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, sesuai dengan Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi No.
    Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggaran oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah:- Pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 M3;- Pekerjaan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1.0 x 0,5 m (Pabrikasi) sebesar 560,09 M3;------------------------------------------------------------7.
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar/melunasi dan mengusulkan anggaran kepada Tergugat III pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III guna membayar lunas sisa volume item Pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 M3; dan Pekerjaan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1.0 x 0,5 m (Pabrikasi) sebesar 560,09 M3; kepada Penggugat
    Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 yang diusulkan Tergugat I dan II pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh guna membayar dan melunasi harga sisa volume item Pekerjaan Pasangan Batu Kosong sebesar 8,85 M3; dan Pekerjaan Pasangan Bronjong Diameter 3 mm, Uk. 2,0 x 1.0 x 0,5 m (Pabrikasi) sebesar 560,09 M3; kepada Perusahaan Penggugat.-----11.
    1.491,71 2.122,60 601,65 4.215,96 97,00 4.215,96 7 Bahwa terhadap total jumlah volume seluruh item pekerjaan tersebut, telah 3 (tiga) kalidilakukan pembayaran oleh Tergugat I dan II atas sebahagian volume hasil PekerjaanPenggugat yaitu :e Dengan Anggaran APBA Tahun 2010 Rp.4.947.063.000. (empat milyarSembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telahtermasuk pajak Ppn 10% (sepuluh persen);e Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.2.346.820.000.
    ,APBA tahun 2013 sebesar 1.50.000.000 termasuk pajak PPN 10%.
    Gayo Lues (Bencana Alam) tersebut, Penggugat sudahmenyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sempurna 100% dan oleh Tergugat I sudahmembayarnya sebagian kepada Penggugat yaitu sebesar : Dengan Anggaran APBA Tahun 2010 Rp.4.947.063.000. (empat milyarSembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telahtermasuk pajak Ppn 10% (sepuluh persen); e Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.2.346.820.000.
    Blangjerango Kab.Gayo Lues (Bencana Alam), oleh Penggugat dengan sempurna dengan nilai volumepekerjaan seluruhnya 100% dan baru dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sebanyak3 (tiga) kali Dengan Anggaran APBA Tahun 2010 Rp.4.947.063.000. (empat milyarSembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasukpajak Ppn 10% (sepuluh persen); Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.2.346.820.000.
    Gayo Lues(Bencana Alam), dengan volume pekerjaan 100% dan baru dibayarkan oleh Tergugat Ikepada Penggugat Dengan Anggaran APBA Tahun 2010 Rp.4.947.063.000. (empat milyarSembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasukpajak Ppn 10% (sepuluh persen); Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.2.346.820.000.
Register : 24-01-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bna
Tanggal 21 Juni 2017 — Wiwin Teddy Vernando, MEWAKILI PT. ALAS PUTRA Lawan: 1.Cq Kepala Dinas Pengairan Aceh 2.Cq Gubernur Aceh 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA Banding Penyerahan Memori Banding 135 Hari [detil]
11060
  • Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan : - Anggaran APBA Tahun 2010 Rp.4.947.063.000.- (empat milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen); - Anggaran APBA Tahun 2012 Rp.2.346.820.000.- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);- Anggaran APBA Tahun 2013 Rp.1.050.000.000
    Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan Anggaran oleh Tergugat II dan III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya adalah Rp.458.180.000.- (empat ratus lima [uluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan nilai
    Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan, mengalokasikan, anggaran dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp.458.180.000.- (empat ratus lima [uluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan nilai 10% (sepuluh persen), untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan III dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 dan dalam APBA murni Tahun Anggaran 2017 dan/atau
    dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan tahun Anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec.
    Menghukum Tergugat II dan III untuk membahas dan mengesahkan Anggaran Rp.458.180.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sudah termasuk Perhitungan PPn 10% yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-Murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya, untuk membayar lunas sisa harga atas nilai sisa volume item pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec
    Yang telahdianggarkan dalam APBA murni tahun 2013 sekitar 60 milyar, sisanya akandiperjuangkan di APBAP.Unsur Rekanan termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkan pembayaransegera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkan dalam APBA dansisanya diamasukkan dalam APBAP.11.12.13.Bahwa meskipun dalam Resume Rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa volume hasil pekerjaanPengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAPTahun 2013, namun hal tersebut
    (empat ratus lima uluh delapan juta seratus delapan puluh riburupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan nilai 10% (sepuluhpersen), untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan III dalamAnggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBAP) Tahun 2013 dandalam APBA murni Tahun 2014 dan dalam APBA murni Tahun Anggaran 2017dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBAPerubahan tahun Anggaranberikutnya guna membayar lunas sisa harga volume pekerjaan Perkuatan TebingSungai Weih Tripe Desa
    2017 dan APBA perubahan atau dalam APBA murni, petitummana sangatlah tidak tegas, dalam APBA mana yang sesungguhnya yangdimaksud oleh penggugat ;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat IIl adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena TergugatIll adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secara perdatakarena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi kepribadi (privat)
    Bahwa sehubungan dengan alokasi anggaran dalam APBA yang menurutpenggugat harus memasukkan sisa tagihan penggugat yang belum dibayar,maka hal itu tidak dapat diterima Tergugat Ill, karena dalil penggugat itubukanlah syarat bagi tergugat III dalam proses pembuatan /pengesahananggaran APBA, sebab tergugat III adalah mitra tergugat dan Il, dalampengesahan APBA secara umum, sepanjang dilakukan berdasarkan alasandan mekanisme serta kebutuhan riel dan adanya kemampuan keuangandaerah dan pembiayaan yang
    Bahwa dalam petitum point 7 Penggugat mohon agar Tergugat III dihukumuntuk membahas dan mengesahkan anggaran..Rp 458.180.000 (empat ratuslima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam Qanun APBA2017 dan APBA perubahan atau dalam APBA murni, petitum mana sangatlahtidak tegas, dalam APBA mana yang sesungguhnya yang dimaksud olehpenggugat ;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dinukumuntuk
Putus : 29-08-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1794 K/Pdt/2018
Tanggal 29 Agustus 2018 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH VS PT. AGRAWISESAWIDYATAMA, DKK
8825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat , Il dan Ill atas sebahagian nilai pekerjaan Penggugat dalamdan dengan: Anggaran APBA Tahun 2010 yaitu Rp1.978.682.000,00 (satu miliarsembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluhdua ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor KU.602A/SDW/4163/2010 tanggal 27 Desember2010;* Anggaran APBA Tahun 2011 yaitu Rp737.250.000,00 (tujuh ratustiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu
    rupiah), sebagaimanadiatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi NomorKU.602A/SDW/1863/2011 tanggal 23 Mei 2011; Anggaran APBA Tahun 2012 yaitu Rp1.488.190.000,00 (satu miliarempat ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh riburupiah), sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) PekerjaanKonstruksi Nomor KU.602A/KONSTPNL/1180/2012 tanggal 21Maret 2012; Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp750.000.000,00 (tujuh ratuslima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian
    murni dan/atau APBA PerubahanTahun Anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga pekerjaanPengaman Tebing Sungai Kr.
    Nomor 1794 K/Pdt/2018* Anggaran APBA Tahun 2011 yaitu Rp737.250.000,00 (tujuh ratustiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimanadiatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi NomorKU.602A/SDW/1863/2011 tanggal 23 Mei 2011; Anggaran APBA Tahun 2012 yaitu Rp1.488.190.000,00 (satu miliarempat ratus delapan puluh delapan juta seratus Sembilan puluh riburupiah), sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) PekerjaanKonstruksi Nomor KU.602A/KONSTPNL/1180/2012 tanggal 21Maret
    PerubahanTahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA PerubahanTahun Anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga pekerjaanPengaman Tebing Sungai Kr.
Putus : 10-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 633 K/Pdt/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR ACEH, VS MAHLAN NUR EFENDI, DKK
3320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditetapbkan dan disahkan dalam APBA MurniTahun 2017 dan/atau dalam APBA Perubahan Tahun 2017 dan/ataudalam APBA Tahun Anggaran berikutnya, guna membayar dan melunasisisa harga volume pekerjaan Penggugat kepada PerusahaanPenggugat.Menghukum Tergugat Ill menetapkan dan mengesahkan anggarandalam APBA Murni Tahun 2017 dan/atau dalam APBA Perubahan Tahun2017 dan/atau dalam APBA Tahun Anggaran berikutnya sebesarHalaman 3 dari 12 hal.
    Menghukum Tergugat Ill menetapkan dan mengesahkan anggarandalam APBA Murni Tahun 2017 dan/atau dalam APBA Perubahan Tahun2017 dan/atau dalam APBA Tahun Anggaran berikutnya sebesar 13%(tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai pekerjaan PenggugatRp3.805.634.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima juta enam ratus tigapuluh empat ribu rupiah) yang diusulkan dan dialokasikan oleh Tergugat dan Il pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA DinasPengairan (Tergugat I), guna membayar kerugian materil
    Nomor 633 K/Pdt/2018anggaran 2013, APBA murni tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 sebesarRp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah)sudah termasuk hitungan pajak pertambahan nilai PPn 10% (sepuluhpersen).7.
    Menghukum Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding untukmengusulkan, mengalokasikan anggaran dalam daftar pelaksanaananggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesarRp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah)telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada TergugatIl/Terbanding Ill untuk ditetapbkan dan disahkan dalam APBA murnitahun 2017 dan/atau dalam APBA perubahan tahun 2017 dan/ataudalam APBA tahun anggaran berikutnya, guna membayar dan melunasisisa harga
    Menghukum Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding II untukmengusulkan, mengalokasikan anggaran kepada TergugatIll/Terbanding Ill sebesar 6% (enam persen) pertahun dari sisa nilalpekerjaan Penggugat/Terbanding sepanjang+120m atau setara denganRp1.816.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta rupiah)dalam APBA murni tahun 2017 dari/atau dalam APBA perubahan tahun2017 dan/atau dalam APBA tahun anggaran berikutnya, guna membayarkerugian materiil yang telan bertahun dialami penggugat
Putus : 26-06-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1066 K/Pdt /2018
Tanggal 26 Juni 2018 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR ACEH, VS ANDIANTO NP, DKK
3518 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1066K/Pdt/2018dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan Ill dalamAnggaran pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBAP) Tahun 2013dan dalam APBA Murni tahun 2014 dan dalam APBA murni dan/atauAPBA murni Tahun anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murnidan/APBA perubahan tahun anggaran berikutnya guna membayar lunassisa harga volume pekerjaan Perkuatan tebing Sungai Weih Tripe DesaRomeng Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues (bencana alam)yang telah selesai Penggugat kerjakan adalah perbuatan
    Nurtindo;11.Menghukum Tergugat untuk mengusulkan anggaran pada DPASKPADinas Pengairan Aceh sebesar 13% (tiga belas persen) setara denganstandar bunga bank Pemerintah pertahunnya dari nilai total seluruhvolume pekerjaan Penggugat Rp5.129.774.000,00 (lima miliar seratusdua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepadaTergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan Tergugat IIIdalam APBA Perubahan tahun 2017 dan/atau dalam APBA munrnidan/atau APBA Perubahan Tahun anggaran
    ;Menyatakan sisa volume item pekerjaan Penggugat yang belum dibayarTergugat dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkananggaran oleh Tergugat II dan III dalam ABPAP Tahun Anggaran 2013dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBA perubahan tahunHalaman 7 dari 14 hal. Put.
Putus : 11-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3282 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — H. TB. NURDIN AB VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
6622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , namunmasalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014 danuntuk hal tersebut harus terlebin dahulu dibicarakan dengan DPRAsebagai dasar pertimbangan.
    untuk kegiatannya yang sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dari resume rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulanuntuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Pengugatdengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAP, namun haltersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , Il dan III baik dalam APBAPTahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014 yang terbukti tidak adaserupiahpun dialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaran nilai
    :e Anggaran APBA Tahun 2012, yaitu Rp994.642.000,00 (sembilan ratussembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) telahtermasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana disebutkandalam perjanjian (kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.602A/KONSTPNL/1278/2012, tanggal 27 Maret 2012;e Anggaran APBA Tahun 2013, yaitu Rp642.800.000,00 (enam ratus empatpuluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%(sepuluh persen) sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian (Kontrak
    Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukanpembayaran dengan anggaran APBA Tahun 2012 yaitu sebesarRp994.642.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratusempat puluh dua ribu rupiah); dengan anggaran APBA Tahun 2013 sebesarRp642.800.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus riburupiah), termasuk pajak PPN 10%.
    Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi padahalaman 9 dan 10 yang menyebutkan "bahwa sisa volume pekerjaanPenggugat yang masih belum dibayar Tergugat dan Il dan yang belumdiusul dan dialokasikan dan disahkan oleh Tergugat III dalam APBA dengandikurangi jumlah volume yang dibayar sebelumnya dengan APBA tahun2013....... dst), akan tetapi Terbanding/semula Penggugat tidak menyebutkandengan jelas berapa persen volume yang telah dibayar dan berapa persenvolume yang belum dibayar
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Bna
Tanggal 20 Juni 2017 — PT KETAPANG JAYA MAHLAN NUR EFENDI selaku Direktur Utama Lawan: 1.KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
3713
  • (BPK), BPKP dan Rekanan termasuk Penggugat, telah melahirkan pendapat dankesimpulan diantaranya:e Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahulu dilakukanpenilaian administrasi, penilaian harga satuan, opname fisik dan manfaatproyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA, namun masalahpenganggaran sudah lewat sehingga harus menunggu dianggarkan kembalipada APBA Perubahan atau APBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harusterlebih dahulu dibicarakan dengan DPRA sebagai dasar pertimbangan
    dilakukan untuk kegiatannya yang sudah dianggarkan dalam APBA dansisanya dimasukkan dalam APBA P.Bahwa meskipun dari resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulanuntuk menuntaskan pembayaran sisa nilai hasil pekerjaan Pengugat denganmenganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBA P, namun hal tersebuttidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, If dan II baik dalam APBAP Tahun 2013maupun dalam APBA murni Tahun 2014, 2015 maupunTahun 2016 yang terbuktitidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran untuk
    Put No.48/Pdt.G/2016/PN.Bna.Perubahan 2017 dan/atau Tahun Anggaran berikutnya guna melunasi sisa nilaipekerjaan Penggugat sudah termasuk Pajak PPn 10% (sepuluh persen).Bahwa oleh karena nilai volume hasil pekerjaan Penggugat tidak dianggarkan dandisahkan seluruhnya dalam APBA Tahun 2011 dan 2012 sebagaimana ditentukandalam Diktum 3 Surat SPMK yang diterbitkan kepada Perusahaan Penggugat,demikian juga halnya dalam APBA Tahun 2013, bahkan sama sekali tidakdiusulkan, dianggarkan dan disahkan dalam APBA
    Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggarandalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesarRp.1.816.000.000, (satu milyar delapan ratus enam belas juta rupiah) telahtermasuk Pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Tergugat III untuk ditetapkandan disahkan dalam APBA Murni Tahun 2017 dan/atau dalam APBA PerubahanTahun 2017 dan/atau dalam APBA Tahun Anggaran berikutnya, guna membayardan melunasi sisa harga volume pekerjaan Penggugat kepada PerusahaanPenggugat
    Bahwa sehubungan dengan alokasi anggaran dalam APBA yang menurutPenggugat harus memasukkan sisa tagihan Penggugat yang belum dibayar,maka hal itu tidak dapat diterima Tergugat III, karena dalil Penggugat itubukanlah syarat bagi Tergugat HII dalam proses pembuatan/pengesahananggaran APBA, sebab Tergugat II adalah mitra Tergugat I dan I, dalampengesahan APBA secara umum, sepanjang dilakukan berdasarkan alasandan mekanisme serta kebutuhan riel dan adanya kemampuan keuangandaerah dan pembiayaan yang
Putus : 23-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3328 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH VS DARWANSYAH, S.T., selaku Direktur Utama PT Aldy Jaya Utama DKK
3020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2011 dan/atausumber dana lainnya dan meminta Penggugat untuk segera memulaipekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelahSPMK tersebut dikeluarkan Tergugat ;7.
    segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBAP;Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa nilai volume hasilpekerjaan Pengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA danHalaman 4 dari 25 hal.
    Tahun 2011sebagaimana ditentukan dalam diktum 3 Surat SPMK yang diterbitkankepada Perusahaan Penggugat, demikian juga halnya dalam APBA Tahun2012, 2013 bahkan sama sekali tidak diusulkan, dianggarkan dan disahkandalam APBA Tahun 2014, sehingga Penggugat telah mengalami kerugianyang bertahuntahun dan berkepanjangan, maka sangatlah patut dan adilTergugat dan II dihukum untuk mengusulkan anggaran sebesar 13% (tigabelas persen) pertahunnya dari nilai total volume pekerjaan PenggugatRp9.799.156.000.,
    ratus empat puluh empat juta dua ratus delapanpuluh dua ribu rupiah) dan dengan Anggaran APBA Tahun 2013Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas sebahagian dariharga volume hasil pekerjaan Penggugat adalah pembayaran yang sahmenurut hukum;Menyatakan sisa harga volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayarTergugat dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan olehTergugat III dalam ABPAP Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun2014 adalah Rp8.304.874.000,00 (delapan
    Nomor 3328 kK/Pdt/2015Bahwa total nilai harga pekerjaan yang telah Penggugat kerjakanseluruhnya adalah Rp9.799.156.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluhsembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), pembayaran yang telahdilakukan oleh Tergugat , dan Il atas sebahagian pekerjaan APBA Tahun 2012sebesar Rp744.282.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus delapanpuluh dua ribu rupiah) dan APBA Tahun 2013 yaitu sebesar Rp750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah),
Putus : 06-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 PK/Pdt/2019
Tanggal 6 Agustus 2019 — FAISAL TIRO dalam jabatannya selaku Direktur Cabang PT Handaru Adhiputra lawan PEMERINTAH REPUBLIK INDOENSIA, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH, Cq. dr. FACHRUL JAMAL, Sp.An (Kic), DKK
13753 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun 2014 Nomor 010/2197/04/RSUDZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditanda tangani antaraPenggugat dengan Tergugat Il (sebagai pejabat lama) adalah sah,berharga dan memiliki kekuatan Hukum mengikat antara Penggugatdengan Tergugat II dan Tergugat III (sebagai pejabat baru);4. Menyatakan Penggugat adalah pelaksana pekerjaan 4 (empat) unitHalaman 2 dari 19 hal. Put.
    Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun 2014 Nomor 010/2197/04/RSUDZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditanda tangani antaraPenggugat dengan Tergugat II (sebagai pejabat lama) adalah sah,berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara Penggugatdengan Tergugat II dan Tergugat III (sebagai pejabat baru);4.
    Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun2014 Nomor 010/2197/04/ RSUDZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014adalah sematamata disebabkan oleh sifat pekerjaan itu sendiri, faktorHalaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 448 PK/Pdt/201910.11.kebijakan pemerintah dan beberapa faktor yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau Tergugat III yang sekarang beralih tanggung jawabnya kepadaTergugat III yang telah merugikan Penggugat secara materiil;.
    Nomor 448 PK/Pdt/2019pembangunan 4 (empat) unit kamar operasi (Otsus Aceh) pada RSUDdr.Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun 2014 Nomor010/2197/04/RSUDZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat Il (sebagai pejabat lama)adalah sah, berharga dan memiliki kekuatan Hukum mengikat antaraPenggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III (sebagai pejabat baru);.
    Zainoel Abidin Sumber Dana APBA Tahun2014 Nomor 010/2197/04/RSUDZA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 adalahsematamata disebabkan oleh sifat pekerjaan itu sendiri, faktor kebijakanpemerintah dan beberapa faktor yang dilakukan oleh Tergugat dan/atauTergugat Ill yang sekarang beralih tanggung jawabnya kepada TergugatIll yang telah merugikan Penggugat secara materiil maupun inmateriil;.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3327 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — WIWIN TEDDY VERNANDO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH, DKK
5928 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan itu akan dialokasikan melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2011 dan APBA 2012dan/atau sumber dana lainnya dan meminta Penggugat untuk segeramemulai pekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas) harisetelah SPMK itu dikeluarkan Tergugat ; Usulan Dinas PengukuranVolume Kontrak Terbayar .Pengairan LapanganVolumeJenis Pekerjaan Satuan Sisa .Terbayar Total Total Sisa2010 2011 2012
    segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkandalam APBA dan sisanya diamasukkan dalam APBAP;11.Bahwa meskipun dalam resume rapat tersebut telah menghasilkankesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa volume hasil pekerjaanPengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBAPTahun 2013, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat , Il danIll baik dalam APBAP Tahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014,dimana terbukti tidak ada serupiah pun dialokasikan anggaran untukpenuntasan
    P Tahun 2013dan dalam APBA murni Tahun 2014, namun dari jawaban Tergugat dan Ilternyata telah saling melemparkan tanggungjawab satu sama lainnya;17.
    , APBA Tahun 2013 sebesarRp1.050.000.000,00 termasuk pajak PPN 10%.
    Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan olehTergugat I, Il dan III dalam dan dengan : Anggaran APBA Tahun 2010 Rp4.947.063.000,00 (empat miliar sembilanratus empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu rupiah) telah termasukpajak PPn 10% (sepuluh persen); Anggaran APBA Tahun 2012 Rp2.346.820.000,00 (dua miliar tiga ratusempat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telahtermasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen); Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.050.000.000,00 (satu miliar