penyelesaian atas perkara ini dengan musyawarahkekeluargaan diantara para pihak;Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwagugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikanjawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

MansyurRamli, selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yang bertindak dalamkedudukannya selaku KPA Balitbang Kemdiknas dan Fahmi Sadiq Bin Sadiqselaku Direktur Utama Utama PT. Surveyor Indonesia menandatangani KontrakPelaksanaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan PenguatanKelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan PengembanganPendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No.

suatu keputusan tata usaha Negara berupa surat keputusan menurut teori hukumtidak boleh mengandung kekurangan yuridis (geen juridische gebreken in dewilsvorming), sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi orang ataubadan hukum perdata;Terkait dengan perbuatan tergugat terhadap penggugat yang nyatanyata mengandungkekurangan juridis maka jelas penggugat telah dirugikan :1 Penggugat dibebastugaskan dari jabatan selaku Kepala Pusat Penelitian danPengembangan HakHak Sipil dan Politik pada Balitbang

,M.Hum Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HakHakSipil dan Politik Balitbang Ham. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Kementerian Hukum dan Ham R.I Sekretariat JenderalNomor SEK.KP.06.03316 tanggal 24 Juli 2014, perihal PengantarKeputusan Hukdi Tingkat Berat a.n Samuel Purba, S.H..M.Hum(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia.

,M.Hum Kepala Pusat dan Penelitian dan Pengembangan hakHak Sipil dan Politik balitbang Ham. (fotokopi dari fotokopi)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. 24 Tahun2013 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin danPenindakan Admnistrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (fotokopi darifotokopi);Tanda Terima dari Balitbang HAM tanggal 17 Juli 2014 berupaSurat No.

PPH.KP.05.04270 tanggal 15 Juli 2014 kepada BapakSamuel Purba, (fotokopi dari fotokopi);Nota Dinas Nomor SEK.2.KP.06.03246 tanggal 18 Juli 2014,perihal Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pembebasan darijabatan a.n Samuel Purba, S.H..M.Hum, Kepala Pusat Penelitian danPengembangan HakHak Sipil dan Politik Balitbang (fotokopi darifotokopi);Menimbang, bahwa dalam persidangan sengketa ini Pihak Tergugat selainmengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpahbernama;1.

. : Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atauRBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabutsecara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudahmemberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat(diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007) ;Menimbang, bahwa berdasarkan

ENNY SOESILOWATI, MM selaku KasubbagKesejahteraan di Balitbang Propinsi Jawa Timur (yang dilakukan penuntutan secaraterpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan September2008 sampai dengan bulan Januari 2009 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain antaraTahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor LSM OASE INDONESIA diGriya Sepanjang A77 Kedungturi Kec.

ENNYSOESILOWATI, MM selaku Kasubbag Kesejahteraan di Balitbang Propinsi Jawa Timur( yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapatdiingat lagi antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 atau setidaktidaknya pada waktu waktu lain antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempatdi Kantor Yayasan LSM OASE INDONESIA di Griya Sepanjang A77 Kedungturi kec.Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masuk wilayahhukum

Ir ENNY SOESILOWATI, MM :2 2 e Bahwa saksi adalah PNS di Balitbang Propinsi Jatim ;e Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa melakukan kegiatan pelaksanaan P2SEM ;e Bahwa untuk mendapatkan dana hibah P2SEM, ada 3 buah proposal yang diajukan, yang2 proposal yang mengajukan Terdakwa yaitu pembuatan kompos dan pembuatanMie sedang buah proposal lagi, saksi sendiri yang membuat yaitu masalahpenanganan gangguan kesehatan pada balita ;e Bahwa dana untuk P2SEM berasal dari Pemerintah Propinsi ; e Bahwa untuk

disetujui ;33e Bahwa setelah proposal disetujui selanjutnya Terdakwa diundang bu Enny untukmengikuti pengarahan tentang P2SEM di Batu malang tentang bgmn melaksanakandan mempertanggung jawabkan P2SEM ,.e Bahwa sebelum bantuan cair, Terdakwa diminta membuka rekening Penerimaan bantuanHibah di Bank Jatim, selanjutnya Terdakwa membuka rekening di bank Jatimcabang Basuki Rahmat atas nama LILIK HARTY ANTO;e Bahwa yang menetukan besarnya potongan adalah Bu Enny yang waktu itu memanggilTerdakwa dikantornya di Balitbang

serahkan bu Enny dan dia yangmengurusinya sampai proposal tersebut disetujui ;e Bahwa setelah proposal disetujui selanjutnya Terdakwa diundang bu Enny untukmengikuti pengarahan tentang P2SEM di Batu malang tentang bagaimanamelaksanakan dan mempertanggung jawabkan P2SEM ;e Bahwa untuk menerima dana hibah tersebut, Terdakwa membuka rekening atas namaLILIK HARIYANTO di Bank Jatim ; e Bahwa setelah dana hibah tersebut cair, langsung dipotong oleh bu Enny yang waktu itumemanggil Terdakwa dikantornya di Balitbang

.; Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atauRBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabutsecara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudahmemberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan tergugat(diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007) ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Badan Kepegawaian Provinsi Riau,mengingat Penggugat akan memasuki usia pensiun pada September 2019(65 tahun) dengan jabatan terakhir adalah Jabatan Fungsional Peneliti padaBadan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau;Bahwa atas permohonan pensiun tersebut, terbitlan surat keputusan pensiunPenggugat, yakni Surat Keputusan Gubernur Riau No.00205/21400/AZ/02/21 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberian PangkatPengabdian, pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencapai

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dengan SuratNomor: 824.4/BALITBANG/165 tanggal 18 Maret 2019;b) Bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau telahmengusulkan pertimbangan teknis Pemberian Pensiun PNS keKantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara dengan SuratNomor 882/BKD/2.3/V/2019/1422 tanggal 7 Mei 2019 tentangUsulan Pertimbangan Teknis Pemberian Pensiun PNS, untuk 44orang PNS yang mana Penggugat termasuk didalam usulan tersebutsebagai Pensiunan PNS dengan jabatan Terakhir sebagai PenelitiMadya

ELLY DARTI, Tempat/Tanggal Lahir: Tegal, 19091955,Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat TinggalJalan Pontianak Kapling III No.10 RT 003 RW 008, Kelurahan TangkerangUtara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Agama Islam,Pekerjaaan Pensiun PNS Balitbang Provinsi Riau, yang memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi mulai bekerja di Balitoang Provinsi Riau pada tahun 2002;Bahwa Saksi mengatakan Penggugat sebelum tahun

RUDIANTO, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru, 28081963,Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin LakiLaki, Tempat Tinggal JalanTanjung Batu No. 70 RT 004 RW 002 Kelurahan Pesisir, Kecamatan LimaPuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Agama Islam, Pekerjaaan PensiunanPNS Balitbang Provinsi Riau, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat; Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2000; Bahwa Saksi mengatakan balitbang Provinsi Riau dibentuk pada tahun2000; Bahwa Saksi

BuktiT12 : Surat Kepala Badan Penelitian danPengembangan Provinsi Riau Nomor: 824.4/BALITBANG/165Tanggal 18 Maret 2019 Kepada Bapak Gubernur Riau Cq.Badan Kepegawaian Daerah Provisi Riau, Perihal UsulPemberhentian Dengan Hormat Hak Pensiun An. Dra. Harniwita,M. Kes (Sesuai dengan asl);13.

mencabut permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIRatau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatandapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapijika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harusmendapat persetujuan Tergugat ( Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisHalaman 2 dari 3 halamanPenetapan Nomor 14/ Pat.P/2018/PN PipPeradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang

(Diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 2007). Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sesuai dengan berita acara persidangan, maka Penggugat telah mencabut gugatannya sesudah dibacakan gugatan No. 59/Pdt. G/2014/PN.

Mansyur Ramli, selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yangbertindak dalam kedudukannya selaku KPA Balitbang Kemdiknas,menandatangani Kontrak Pelaksanaan Pendataan dan PemetaanPendidikan Untuk Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam RangkaProgram Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No.

Perj003/DRUSP/XI/JDP/2010 tanggal 29 November1412010, dengan dengan nilai kontrak senilai Rp. 85.787.244.180, (delapanpuluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empatpuluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah );Selanjutnya Mansyur Ramli selaku KPA Balitbang Kemdiknasbersama Yogi Paryana Sutedjo menandatangani Surat Perintah MulaiKegiatan (SPMK) No. 13683/G4/PSP/2010 tanggal 30 November 2010yang memerintahkan kepada PT.

Mansyur Ramli, selakuKepala Balitbang Kemdiknas yangbertindak dalam kedudukannya selaku KPABalitbang Kemdiknas, menandatanganiKontrak Pelaksanaan Pemetaan danPendataan Pendidikan Untuk KegiatanPenguatan Kelembagaan Dalam RangkaProgram Penelitian Dan PengembanganPendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 danNo.

H.Mansyur Ramly selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Balitbang Depdiknas TA 2010 dan mengangkat Suhenda selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Statistik Pendidikan (PSP)Balitbang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNo. 514/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010. Setelah itu Prof. Dr.

H.Mansyur Ramli, selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yang bertindakdalam kedudukannya selaku KPA Balitbang Kemdiknas dan Fahmi SadiqBin Sadiq selaku Dirut Utama PT. Surveyor Indonesia menandatanganiKontrak Pelaksanaan Pemetaan dan Pendataan Pendidikan UntukKegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian DanPengembangan Pendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No.

bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidakdiatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dantelah memerintahkan memanggil kedua belan pihak supaya hadir padapersidangan yang ditetapkan itu, disertai saksisaksi untuk diperiksa danmembawa surat keterangan yang akan dipergunakan (vide Pasal 121 ayat (1)HIR/145 RBg) ;Di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan PerdataUmum Edisi 2007, Balitbang

Penggugattidak membayar / menambah panjar biaya, maka sesuai ketentuan dalamBuku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umumedisi 2007, Balitoang Diklat Kumdil MA RI, maka perkara perdata Nomor :27/Pdt.G/2019/PN.Mlg dicoret dari buku register perkara ( pembatalanpendaftaran ) dan dibuatkan penetapan pencoretan perkara tersebut yangtembusannya diberikan kepada para pihak ; Mengingat, HIR, Buku Pedoman Teknis Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, Balitbang

(satu ) buah hardist external warna ungu merrek Transcend ;Dikembalikan kepada saksi Kristiyanto Hermawan ;e 2( dua ) lembar asli surat berita serah terima master coipy naskah ujian nasionalSMA / MA, SMALB, dan paket C tahun pelajaran 2014 . 2015 ;e 6 (enam ) lembar foto copy surat perintah mulai kerja ( SPMK ) nomor :01268.1 / h1 / PBJ / 2015 dari Kementrian Pendidikan dan KebudayaanBadan Peneliti dan Pengembangan ;Dikembalikan kepada saksi Edward ;e Foto copy legalisir surat perjanjian antara Balitbang

Percetakan Negara RI mendapatkanpekerjaan Percetakan bahan Ujian Nasional SMA, SMK, MTS dan SMP dariKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan untuk Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,telah dilakukan penandatanganan kontrak perjanjian kerjasama No.01268/H1/PBJ/2015 tanggal 13 Februari 2015, yang ditandatnangani oleh saksi DIDIPUJOHADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Balitbang dan saksi RR.

DADANG SUDIYARTO :Bahwa saksi bekerja di Balitbang Kemendikbud di bagian Penelitiandan Kebijakan;Bahwa benar Kemendikbud ada kontrak kerja penggandaan soalsoalujian nasional untuk wilayah Nanggroe Aceh Darusalam denganPerum PNRI;Bahwa benar pada tanggal 13 April 2015 saksi mendapatkan info soalujian nasional diunggah di Google Drive pada akun Jafar Azhar dansetelah saksi mengadakan pengecekan ternyata benar pada hampirseluruh mata pelajaran IPA;Bahwa dalam proyek penggandaan soalsoal tersebut saksi

NIZAM :e Bahwa saksi adalah Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang diKementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

Administrasi danTeknis Peradilan Edisi 2007 menyatakan penambahan biaya perkara harusdibayarkan selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yangbersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutanakan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuatPenetapan Pencoretan Perkara yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim yangtembusannya diberikan kepada para pihak (lihat Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Edisi 2007, Balitbang

Balitbang Sumber Daya Laut (LIPI) Ambon
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pronvinsi Maluku
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon

Sertipikat Hak Milik NO. 608 hal tersebuttidak dapat dibenarkan karena untuk satu permohonan adalah tentang satukepentingan hukum saja, tidak bisa lebih karena hal tersebut berkaitandengan adanya kepastian hukum untuk kepentingan hukum = yangdimohonkan oleh pihak Pemohon itu sendiri ;Menimbang, bahwa tentang permohonan pembetulan/pergantianidentitas dalam Sertipikat Hak Milik seperti dalam permohonan paraPemohon ini adalah tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

kelahiran pemohon tersebut telah puladicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenSragen sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5467/TP/2010 (bukti P.3);Menimbang, bahwa kemudian Pemohon baru menyadari jika telahterjadi kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu padapenulisan tanggal lahir Pemohon dari tertulis 10 Desember 1998 untukdibetulkan menjadi 10 Mei 1998 ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

Yusafran, S.Pd pembanding (KT).Bahwa selain tanda tangan dalam ijazah tersebut tidak ditanda tangani oleh orang yangbersangkutan, Ijazah Paket C tersebut kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.Dimana setelah diperiksa ke Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD dari hasil5permintaan Verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil bersama sama denganpenyidik dari Polres Aceh Singkil dan setelah dilihat dan diperhatikan oleh saksi Aris Subranto,S.Kom (staf Sub Bagian Urusan dalam

Yusafran, S.Pd pembanding (KT).Bahwa selain tanda tangan dalam ijazah tersebut tidak ditanda tangani oleh orang yangbersangkutan, Ijazah Paket C tersebut kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.Dimana setelah diperiksa ke Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD dari hasilpermintaan Verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil bersama sama denganpenyidik dari Polres Aceh Singkil dan setelah dilihat dan diperhatikan oleh saksi Aris Subranto,S.Kom (staf Sub Bagian Urusan dalam

ZULFIRMAN,SE Bin NURDIN;: e Bahwa saksi bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil di bidang Kasi Dayah +1 (satu) tahun, dan sebelum di Dinas Pendidikan saksi di Pendidikan Luar Sekolah (PLS);e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah pendataan dayah untuk wilayah seKabupaten Aceh Singkil;e Bahwa saksi diperintahkan ke Jakarta untuk melakukan klarifikasi hasil kelulusan pesertaujian paket C sederajat tahun 2007 ke Puspendik Balitbang Kemdikbud Jakarta;e Bahwa saksi berangkat ke Jakarta

(memberi keterangan dibawah sumpah); Bahwa Tugas dan Tanggungjawab saksi selaku staf Sub.Bagian Urusan Dalam pada PusatPenilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD adalah pengolahan data komputersekaligus penanggung jawab ruang komputer pada staf Sub Bagian Urusan Dalam pada PusatPenilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD; Bahwa saksi menjabat sebagai staf Sub.Bagian Urusan Dalam pada Pusat Penilaian PendidikanBALITBANG KEMDIKBUD dengan SK penempatan dari Kepala Pusat Penilaian PendidikanBALITBANG KEMDIKBUD

mencabut gugatannya sebagaimana dalampermohonan pencabutannya tanggal 8 Mei 2019;Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaGugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikanjawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruSs mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

perkara No. 12/Pdt.G/2019/Pn.Plp :Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.PlpMenimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaGugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikanjawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yangdikeluarkan oleh Balitbang