Atas keinginan Annas Maamun tersebut, Terdakwa menyetujui akan membahas Rancangan APBDP TA 2014 dan RancanganAPBD TA 2015 dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar);Pada tanggal 8 Agustus 2014 Banggar DPRD dan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) mulai melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBDPTahun 2014, dalam pembahasan tersebut Banggar DPRD mempertanyakanbeberapa hal diantaranya tentang penyerapan anggaran yang hanya sekitar12% dari total anggaran, usulan Annas Maamun tentang PerubahanPeraturan Daerah

Riau kepada DPRDProvinsi Riau kerap berubahrubah KUAPPAS saat dibahasdibahas dengan Banggar DPRD Provinsi Riau dengan apa yangdisampaikan (selalu berubahubah);Saat itu anggota dewan banyak bingung dengan kerapnyaberubah ubah materi yang disampaikan TAPD (Pemprov. Riau),baik yang disampaikan kepada Banggar dan yang disampaikankepada pimpinan.

Selama proses perbaikan tersebut otomatis maka otomatistidak ada KUA PPAS yang dapat dilakukan pembahasan antaraTAPD dengan Banggar yang sedianya dijadwalkan pada akhirAgustus 2014.

Kerap berubahrubah KUAPPAS saat dibahasdibahas dengan Banggar DPRD Provinsi Riau dengan apa yangdisampaikan (selalu berubahubah)';e Saat itu anggota dewan banyak bingung dengan kerapnya berubahubah materi yang disampaikan TAPD (Pemprov. Riau), baik yangdisampaikan kepada Banggar dan yang disampaikan kepadapimpinan.

Saksi beranggapan SUPARMAN(Terdakwa Il) lebin menguasai teknis dan materi di Banggar,sementara itu saksi sendiri anggota dewan baru berstatus PAW dariF.

, dandisepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masingmasingsejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkanuntuk 21 orang anggota banggar masingmasing sejumlahRp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

banggar yakni IMAM KAMBALI,ADIB MAKARIM, dan AGUS BUDIARTO masingmasingsejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkanuntuk 21 orang anggota banggar masingmasing sejumlahRp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

ketua banggar yakni IMAMKAMBALI, ADIB MAKARIM, dan AGUS BUDIARTO masingmasing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masingmasingsejumlah Rp5.000.000,00 (/ima juta rupiah).

;Bahwa selanjutnya Tim TAPD Kabupaten Bengkalis bersedia mengikutipermintaan JAMAL ABDILLAH dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalismemasukkan tambahan daftar rekapan permintaan dana Hibah yangdisampaikan Terdakwa HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH dan TerdakwaIl RISMAYENI, S.Pd bersama Para anggota Banggar DPRD KabupatenHal. 5 dari 103 hal.

dengan TAPD sidang yang dipimpin saksi JAMALABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpinSekda Asmaran Hasan, saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah)Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, Banggar DPRDmenyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyakHal. 7 dari 103 hal.

Kelompok Kompang Rentak Serumpun Rp50.000.000, Rp15.000.000,Jumlah Rp1.050.000.000, Rp386.000.000, Bahwa perbuatan Terdakwa HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH selakuWakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Banggar, Terdakwa Il RISMAYENI,S.Pd selaku anggota DPRD dan anggota Banggar, bersamasamadenganJAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dan selaku Ketua Badan AnggaranDPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, MUHAMMAD TARMIZIdan PURBOYO, SE selaku anggota

dengan TAPD sidang yang dipimpin saksi JAMALABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpinSekda Asmaran Hasan, saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah)Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, Banggar DPRDmenyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyakHal. 21 dari 103 hal.

Dalam hal ini kesepakatan pemberian porsidana aspirasi itu dilakukan berdasarkan hasil perundinganKetua DPRD selaku Ketua Banggar Jamal Abdillah, AnggotaBanggar antara lain Terdakwa . HIDAYAT TAGOR NASUTION,SH dan Terdakwa Il.

Abadi Tour & Travel untuk Banggar DPRD Banten tanggal 14-16 Juni 2015. 172. 1 (satu) bendel Invoice Copy Hotel Melia Purosani Yogyayakarta No. 516115 an. Abadi Tour & Travel untuk Banggar DPRD Banten tanggal 17-21 Agustus 2015. 173. 2 (dua) lembar PMS Group Rooming List Hotel JW Marriott Surabaya. 174. 3 (tiga) lembar Guest Folio Hotel JW Marriott Surabaya an.

Uang senilai Rp 3.000.000,- yang berasal dari kegiatan Banggar DPRD Prov. Banten di Surabaya September 2015. 188. Uang sejumlah Rp 4.500.000,- 189. Uang sejumlah Rp 7.000.000,- 190. Uang sejumlah Rp 16.000.000,- 191.

TRI SATRIA SANTOSA dan staffBadan Anggaran KUSNADI HADI dan YUYUN NINGSIH; Bahwa pada Tanggal 27 s/d 29 September 2015 Anggota Banggarmelakukan kunjungan kerja ke Surabaya, dalam rangka pembahasanAPBDP 2015 Tim Banggar menginap di Hotel JW Marriot, saat ituSaksi menerima uang selain SPPD dari staff Banggar yaitu sebesarRp3.000.000,00;Bahwa selain dari kunjungan kerja Banggar dan RapatRapat Banggar,Saksi sebagai Anggota Komisi III juga melakukan kunjungan dan rapatrapat dengan mitra kerja PT.

dalam rangkaPembahasan Pertanggungjawaban APBD Banten TA 2014 diYogyakarta menerima uang selain SPPD sebesar Rp 3 juta; Tanggal 27 s/d 29 September 2015 kegiatan Banggar dalam rangkaPembahasan RAPBD TA 2015 di Surabaya menerima uang selainSPPD sebesar Rp 2,5 juta; Tanggal 15 s/d 17 November 2015 kegiatan Banggar dalam rangkaPembahasan RAPBD Murni TA 2016 di Semarang menerima uangselain SPPD sebesar Rp 2,5 juta; Tanggal 27 s/d 29 November 2015 kegiatan Banggar dalam rangkaFinalisasi Banggar APBD

, pada Tanggal 13 Nomember 2015 RICKY TAMPINONGKOLmemberitahu Terdakwa uang untuk Anggota Banggar tersebut dapat diambil diKantor PT.

Banten itusendiri;Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2015 Terdakwa sebagai KetuaHarian Banggar menghubungi Direktur Utama PT.

Rp 2.000.000, diterima di Hotel Imperial.Uang senilai Rp 3.000.000, yang berasal dari 187kegiatan Banggar DPRD Prov.

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada saat rapat Banggar initidak dipertanyakan oleh Banggar; Namun pada saat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Perdatentang APBD TA 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD, dari tim Banggar DPRDmenyampaikan usulan namanama penerima hibah harus dimasukkan kedalam APBDTA 2012, adapun usulan dari Banggar disampaikan satu pintu melalui Terdakwaselaku Ketua DPRD.

Dalam pembahasan tersebut dihadiri oleh Tim Banggardipimpin oleh Terdakwa selaku Ketua Banggar, Hidayat Tagor selaku Wakil KetuaBanggar dan dihadiri oleh hampir semua anggota Banggar.

dengan TAPD bertempat di kantor DPRD KabupatenBengkalis, Tim Banggar dipimpin oleh Terdakwa, Hidayat Tagor Nasution selakuwakil ketua DPRD/ Wakil ketua Banggar dan dihadiri oleh Anggota BanggarHal.17 dari 156 hal.

oleh Banggar atau diusulkan sebagai daftarinventarisasi masalah pada pembahasan finalisasi APBD, mengenai dana Hibah yangsudah diusulkan oleh Pemda Bengkalis melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada saat rapat Banggar initidak dipertanyakan oleh Banggar; Pada Rapat Finalisasi Rancangan APBD TA 2012 antara Banggar dengan TimTAPD, pada saat itu Terdakwa selaku Ketua DPRD Bengkalis dan selaku KetuaBanggar menyampaikan kepada Tim TAPD bahwa masingmasing

dipimpin oleh Terdakwaselaku Ketua Banggar dan dihadiri oleh hampir semua anggota Banggar.

Atas keinginan ANNAS MAAMUN tersebut, Terdakwa menyetujui akan membahas Rancangan APBD P TA 2014 dan RancanganAPBD TA 2015 dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar).Pada tanggal 8 Agustus 2014 Banggar DPRD dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) mulai melakukan pembahasan KUA dan PPASAPBD P Tahun 2014, dalam pembahasan tersebut Banggar DPRDmempertanyakan beberapa hal diantaranya tentang penyerapan anggaranyang hanya sekitar 12% dari total anggaran, usulan ANNAS MAAMUNtentang perubahan Peraturan Daerah

Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temuantara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors.Selanjutnyaterdakwa meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yangbertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar, untukitu. Terdakwa II mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagaipenghubung antara DPRD dengan ANNAS MAAMUN, yangberanggotakan : Terdakwa Il, ZUKRI Als ZUKRI MISRAN, KOKOISKANDAR dan HAZMI SETIADI.

Karena buku KUAdan PPAS belum juga diserahkan ke Banggar DPRD, maka rapatpembahasan KUA dan PPAS tidak jadi diteruskan, namun Terdakwa telahmengagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) untuk malamharinya dan akan dilanjutkan penyampaian nota keuangan keesokanharinya.Selanjutnya walaupun KUA dan PPAS TA 2015 tidak pernah dibahas olehtim Banggar DPRD Provinsi Riau, Terdakwa , NOVIWALDY dan T.

Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temuantara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors.Selanjutnya terdakwa meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yangbertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar, untukitu. Terdakwa II mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagaipenghubung antara DPRD dengan ANNAS MAAMUN, yangberanggotakan : Terdakwa Il, ZUKRI Als ZUKRI MISRAN, KOKOISKANDAR dan HAZMI SETIADI.

Riau No.49/ KPTS/DPRD/2013 tanggal 25 November 2013 tentang PerubahanPenetapan Susunan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Riau.1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Keputusan DPRD Prov. Riau No.27/ KPTS/DPRD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang KeputusanDPRD Prov. Riau tentang Perubahan Penetapan KomposisiKeanggotaan Banggar DPRD Prov. Riau.1 (Satu) buah buku Himpunan Risalah Resmi Rapat Paripurna DewanPerwakilan Rakyat Daerah Prov.

DPRD Kabupaten Bengkalis tidak diakomodir;Bahwa selanjutnya Tim TAPD Kabupaten Bengkalis bersedia mengikutipermintaan JAMAL ABDILLAH dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalismemasukkan tambahan daftar rekapan permintaan dana Hibah yangdisampaikan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH, saksi RISMAYENI, S.Pd,HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH, dan para anggota Banggar DPRDKabupaten Bengkalis, bersama MUHAMMAD TARMIZI dansaksiPURBOYO serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya melaluiJamal Abdillah sebanyak 1.389 (seribu

dengan TAPD sidang yang dipimpin JAMALABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsungdipimpin Sekda Asmaran Hasan, saat pembahasan DIM (DaftarInventaris Masalah) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab.Bengkalis TA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kab.

lembaga/ormasyang tidak lengkap, selanjutnya salah satu anggota Banggar menjawabKalau memang tidak memenuhi syarat kami minta agar yang tidakmemenuhi syarat tersebut dapat kami ganti dan kami minta daftar yangtidak memenuhi syarat, permintaan dari anggota Banggar DPRD tersebutdi respon oleh Sekda dengan menyerahkan daftar yang tidak memenuhisyarat untuk pencairan dana hibah tersebut kepada Ketua BanggarJAMAL ABDILLAH, selanjutnya Banggar meminta Rancangan Perbuptentang Penjabaran Perubahan APBD sebelum

lembaga/ormasyang tidak lengkap, selanjutnya salah satu anggota Banggar menjawabKalau memang tidak memenuhi syarat kami minta agar yang tidakHalaman 17 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRmemenuhi syarat tersebut dapat kami ganti dan kami minta daftar yangtidak memenuhi syarat, permintaan dari anggota Banggar DPRD tersebutdi respon oleh Sekda dengan menyerahkan daftar yang tidak memenuhisyarat untuk pencairan dana hibah tersebut kepada Ketua BanggarJAMAL ABDILLAH, selanjutnya Banggar meminta

BANGGAR NABABAN. Semasa hidupnya Op.BANGGAR NABABAN memiliki bidangbidang tanah di Desa LumbanTongatonga Kec. Siborong borong Kab. Tapanuli Utara, Propinsi SumateraUtara, baik bidang tanah untuk perkampungan/bermukim maupun bidangtanah untuk bercocok tanam/tanah ladang.2.

BANGGAR NABABAN telahmemiliki permukiman yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal danjuga tanah parladangan yang dapat digunakan untuk bercocok tanam,selain tanah untuk bermukim keturunan Op. NIALASUKSANG NABABANjuga memiliki tanah persawahan yang terletak di dolok imun serta juga diLumban Holbung yang telah diusahai secara turun temurun.

BANGGAR lainnya.9. Bahwa kemudian Para ahli waris Op. NALASUKSANG NABABAN (ic.Para Penggugat) pernah bertikai dengan keluarga ANDON FERI NABABAN(ic. Para Tergugat) sekitar tahun 2016, pertikaian terjadi karena Tergugat dengan Tergugat II melarang Para Penggugat mengerjakan lahan yangmasih milik bersama tersebut.10. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2018 kembali terjadi upaya upayamenghalangi keturunan Op.

BANGGAR NABABAN makatindakan dan perbuatan Tergugat yang mengklaim secara sepihak sertamensertipikatkan tanah tersebut sebagai miliknya sendiri dapatdikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.29.

OPPU BANGGAR NABABAN, sehingga dapat dikelola olehKeturunan OPPU NIALASUKSANG NABABAN bersama sama denganketurunan OPPU BANGGAR NABABAN lainnya.9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada ParaPenggugat sebesar Rp. 7.070.000.000, (tujuh milyard tujuh puluh jutarupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini.10.

) DPRD KabupatenJeneponto dan pada saat Pembahasan KUA, PPAS Tahun Anggaran 2013tersebut anggota Banggar DPRD menyampaikan dalam rapat PPAS (awalJanuari 2013) bahwa kami dari DPRD mengusulkan agar program aspirasiDPRD dapat dimasukkan dalam PPAS TA 2013 dan saat proses pembahasantersebut Sekretaris DPRD Kabupaten Jeneponto diminta oleh para anggotaDPRD Kabupaten Jeneponto untuk membuat rekap tentang program aspirasi,sehingga dibuatlan rekap Program Aspirasi Kabupaten Jeneponto TA 2013,tertanggal

) DPRD Kabupaten Jeneponto dan saat Pembahasan KUA, PPAS TA2013 tersebut anggota Banggar DPRD menyampaikan dalam rapat PPAS (awalJanuari 2013) bahwa kami dari DPRD mengusulkan agar program aspirasidapat dimasukkan dalam PPAS TA 2013 dan pada saat proses pembahasantersebut Sekretaris DPRD Kabupaten Jeneponto diminta oleh para anggotaDPRD Kabupaten Jeneponto untuk membuat rekap tentang program aspirasitersebut, sehingga dibuatlah rekap Program Aspirasi Kabupaten Jeneponto TA2013, tertanggal 31 Januari

Halim Sitaba, surat, keteranganTerdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnyasaling berhubungan telah diperoleh fakta hukum :Bahwa APBD Kabupaten Jeneponto tahun 2013 disusun oleh Tim AnggaranPemerintan Daerah (TAPD) Kabupaten Jeneponto kemudian diajukan keDPRD Kabupaten Jeneponto untuk dibahas bersama dengan BadanAnggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan KUAdan PPAS TA 2013.

didalam KUAPPAS tidak tersedia anggaran untuk program aspirasi DPRD KabupatenJeneponto, namun banggar DPRD ngotot agar program aspirasinyaHal. 26 dari 40 hal.

No. 1153 K/PID.SUS/2017diakomodasi dalam KUA PPAS sehingga wakil ketua TAPD H.Mangga Tmelaporkan hal tersebut kepada sekda kabupaten Jeneponto selaku ketuaTAPD dan kemudian ketua TAPD meminta H.Mangga T melaporkanlangsung kepada Bupati Jeneponto dan tanggapan/jawaban bupati agarprogram aspirasi DPRD tersebut diakomodasi saja dengan meminta agarSKPD terkait diikutkan dalam pemabahasan KUA PPAS, namun mengenaiSKPD, banggar DPRD Kabupaten.

Jaksa Penuntut Umum yang menghubunghubungkankedudukan Terdakwa selaku Anggota DPRD (Anggota Banggar) denganstatus Terdakwa sebagai Anggota KSU BMW, dimana sebagai AnggotaBanggar bersamasama dengan Anggota Banggar lainnya yang berjumlah25 orang telah membahas RAPBD Tahun 2012 kurang lebih 4 Triliyun(termasuk di dalamnya anggaran bantuan hibah kurang lebih 423 milyar)sangatlah tidak memiliki argumen hokum, keliru, kabur dan diskriminatif danterbantahkan oleh keterangan para saksi, yaitu H.

Tatang Suratis sebagai Anggota DPRD kota Bandungyang juga sebagai Anggota Banggar dan Alat Kelengkapan Dewanberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan telahHalaman 9 dari 166 Putusan Nomor 164/Pid.SusTPK/2015/PN.

TATANG SURATIS' sebagaianggota DPRD Komisi D yang membidangi Kesra (Bidang KesejahteraanMasyarakat) dan Badan Anggaran (BANGGAR) ; Bahwa saudara Drs.

Penetapan dari Ketua DPRD denganNomor, bulan dan tanggalnya Terdakwa lupa untuk tahunnya yaitu padatahun 2009 ;Bahwa setiap ada rapat antara Banggar dengan TAPD, saksi selalu/rajinmengikuti Rapat selaku anggota Banggar dengan TAPD dalam pembahasananggaran TA. 2012, rapat dilaksanakan beberapa kali yang jumlah pastinyaTerdakwa lupa, dan rapat tersebut merupakan bagian tugas dan fungsianggota DPRD Tingkat Il, dan sebagai anggota Banggar dari Fraksi Golkar(Golongan Karya), meliputi rapat pembahasan

Tatang Suratisselaku Anggota DPRD dan/atau Anggota Banggar yang menurut JaksaPenuntut Umum telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatanHalaman 145 dari 166 Putusan Nomor 164/Pid.SusTPK/2015/PN.

., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi sebagai sekertaris dewan itu secara institusi dan saya jugasebagai sekertaris banggar; Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris Dewan sejak 11 Nopember 2010sebelumnya saya adalah kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Bahwa saksi tidak ada peran dalam RKA; Bahwa saksi tidak ingat apakah pada tahun 2013 terdakwa masuk sebagaianggota banggar atau tidak; Bahwa seorang anggota dewan yang masuk sebagai anggota banggar ituada SK dari

atau tidak; Bahwa saksi pernah menerima daftar program aspirasi DPRD kabupatenJeneponto anggaran 2013 dari Sekretaris Badan Anggaran ( Banggar)bapak Muh.

Sedangkan tugas dan wewenang DPRD diatur dalam pasal 3PP No. 16 tahun 2010; Bahwa kelengkapan DPRD adalah pimpinan yang terdiri dari 1 orang ketua,2 orang wakil ketua, komisi yang terdiri dari 3 komisi, Badan Musyawarah(Bamus), Banggar ( Badan Anggaran) dan badan kehormatan; Bahwa terkait dengan Banggar, saksi sebagai ketua dalam Banggartersebut; Bahwa tugas pokok banggar diatur dalam pasal 55 PP No. 16 tahun 2010yang salah satunya melakukan pembahasan anggaran bersama TPADterhadap rancangan KUAPPAS

, diusulkan oleh fraksi kepadapimpinan DPRD;Bahwa keanggotaan banggar diganti tiap tahun, atau 2,5 tahun sekalitergantung usulan fraksinya;Saksi H.

Jeneponto;Bahwa akhirnya aspirasi tersebut kami terima karena imbasnya APBD 2012tidak disahkan dan diterima;Bahwa anggota DPRD kabupaten Jeneponto berjumlah 35 orang tetapitidak semua masuk menjadi anggota banggar;Bahwa dengan dimasukkannya aspirasi banggar tersebut dalam APBDotomatis terjadi pbenambahan pagu anggaran;Bahwa dengan adanya penambahan anggaran tersebut, menyebabkandefisit anggaran;Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa besar anggaran APBD 2013 sebelumdan sesudah program aspirasi banggar

Dalampembahasan tersebut dihadiri oleh Tim Banggar dipimpin oleh Terdakwaselaku Ketua Banggar, Hidayat Tagor selaku Wakil Ketua Banggar danHal. 7 dari 218 hal. Put. No. 1609 K/Pid.Sus/2016dihadiri oleh hampir semua anggota Banggar.

atau diusulkan sebagai daftarinventarisasi masalah pada pembahasan finalisasi APBD, mengenai danaHibah yang sudah diusulkan oleh Pemda Bengkalis melalui Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) padasaat rapat Banggar ini tidak dipertanyakan oleh Banggar;Pada Rapat Finalisasi Rancangan APBD TA 2012 antara Banggar denganTim TAPD, pada saat itu Terdakwa selaku Ketua DPRD Bengkalis dan selakuKetua Banggar menyampaikan kepada Tim TAPD bahwa masingmasingHal. 29 dari

No. 1609 K/Pid.Sus/2016Terdakwa selaku Ketua Banggar dan dihadiri oleh hampir semua anggotaBanggar.

dengan TAPD bertempat di Kantor DPRDKabupaten Bengkalis, Tim Banggar dipimpin oleh Terdakwa, Hidayat TagorNasution selaku wakil kKetua DPRD/ Wakil ketua Banggar dan dihadiri olehAnggota Banggar sedangkan TAPD di pimpin oleh Sekda, Kepala Bappeda,Hal. 43 dari 218 hal.

Bengkalis No. 22Tahun 2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang perubahan susunankeanggotaan Banggar DPRD Kab.

(Banggar) DPRD Kota Cimahi KeKota Malang tanggal12 s/d 14 September 2011. 17 Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi KeTegal tanggal 16 September s/d 17 September 2011. 18 Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi KeKota Banjar Baru Kalsel tanggal 26 s/d 28 September 2011 19 Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi Kekab.

September 2011.17 Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi KeTegal tanggal 16 September s/d 17 September 2011.18 Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi KeKota Banjar Baru Kalsel tanggal 26 s/d 28 September 201119 Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi Kekab.

201113 Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi KeKota Banjar Baru Kalsel tanggal 26 s/d 28 September 201114 Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi Kekab.

Jadisebelum pembahasan APBD Tim Anggaran Pemerintah Daerahdan Banggar DPRD membahas dan menyepakati lebih dulu KUAPPAS, setelah disepakati barulah dikembalikan kepada Bupatiselanjutnya Bupati mengeluarkan surat edaran kepada semuapimpinan SKPD untuk menyusun RKA setelah itu dikembalikan kePemerintah Daerah dan dimasukan dalam ARPBD dan diajukankembali ke DPRD guna dibahas dan ditetapbkan menjadi APBD.Bahwa benar, yang terlibat sebagai Banggar DPRD adalah , KetuaDPRD sebagai Ketua Banggar, Wakil KeTua

DPRD sebagai WakilKetua Banggar dan beberapa Anggota DPRD yang juga sebagaiAnggota Banggar, dimana jumlah Anggota Banggar DPRD sekitar12 orang.Bahwa benar, sampai Terdakwa selesai masa jabatan sebagaiKetua DPRD tahun 2014 Terdakwa tidak pernah mengetahui ataumemegang RKA SKPD Sekretariat DPRD.Bahwa benar, pada akhir tahun 2010 ada dilakukan pembahasanAPBD Kabupaten Jayapura untuk tahun 2011, dimana Terdakwaselaku Ketua DPRD ikut pembahasannya.

SebagaiKetua DPRD maupun Ketua Banggar DPRD tidak terlibat denganpenyusunan RKA SKPD Sekretariat DPRD tahun 2011.Hal. 117 dari 173 hal. Put.

GIDIONDODOP, MM. dan Terdakwa LUKAS MRAMRA,S.H selaku Pimpinan danSekretariss DPRD maupun sebagai Pimpinan dan Sekretaris BadanAnggaran DPRD (BANGGAR).

GIDION DODOP, MM. selaku Wakil Ketua IIDPRD Kabupaten Jayapura yang sekaligus selaku Pimpinan DPRD atauPimpinan Badan Anggaran DPRD (BANGGAR) dan Terdakwa Drs.

dengan TAPD sidang yang dipimpin saksi JAMAL ABDILLAHselaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpin SekdaAsmaran Hasan, saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah)Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab.

Bengkalis TA. 2012 antaraTAPD dan Banggar DPRD Kab. Bengkalis, Banggar DPRD menyampaikankomplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyak tidak dicairkanadapun komplain yang disampaikan adalah Kenapa dana hibah pada APBDmurni banyak tidak cair sedangkan masyarakat sudah melengkapidokumen, ada masyarakat kami datang dari jauhjauh ke bengkalisternyata tidak bisa mencairkan.

AliasTAGOR Bin CHAZALI NASUTION selaku Wakil Ketua DPRD dan WakilKetua Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dan Terdakwa IIHalaman 17 dari 77 Putusan Nomor 38/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRRISMAYENI, S.Pd Binti NAZARUDIN MUNCANG selaku AnggotaDPRD dan Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2012yang memiliki Kewenangan sebatas pada membahas dan menyetujuirancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah, namunpada kenyataannya Terdakwa HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH.

Bengkalis TA. 2012 antaraTAPD dan Banggar DPRD Kab. Bengkalis, Banggar DPRD menyampaikankomplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyak tidak dicairkanadapun komplain yang disampaikan adalah Kenapa dana hibah pada APBDmurni: banyak tidak cair sedangkan masyarakat sudah melengkapidokumen, ada masyarakat kami datang dari jauhjauh ke bengkalisternyata tidak bisa mencairkan.

Bengkalis TA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kab. Bengkalis,Banggar DPRD menyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyaktidak dicairkan adapun komplain yang disampaikan adalah Kenapa dana hibah padaAPBD murni banyak tidak cair sedangkan masyarakat sudah melengkapi dokumen, adamasyarakat kami datang dari jauhjauh ke bengkalis ternyata tidak bisa mencairkan.

NOERSYAH bersamasamadenganJAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)KabupatenBengkalisTahun 2012dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRDKabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SHselaku Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd selakuanggota DPRD dan Banggar, serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnyaperiode tahun 20092014, dan H.

NOERSYAHbersamasama denganJAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)KabupatenBengkalisTahun 2012dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRDKabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SHselaku Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd selakuanggota DPRD dan Banggar, serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnyaperiode tahun 20092014 dan Banggar tahun 2012 bertentangan dengan Hak,Fungsi dan Kewenangan anggota DPRD dan tidak melalui prosedur administrasipengajuan

)17. 1417 April 2010 Badung dan 26.100.000Denpasar18. 1921 Juli 2010 Brebes ( Banggar ) 46.300.00019. 1214 Agustus 2010 Batam ( Banggar ) 101.200.00020. 30 Sept2 Okt 2010 Surabaya ( Banggar ) 102.700.00021. 2526 Oktober 2010 Cilegon ( Banggar ) 25.850.00022. 2223 Nop2010 Mojokerto ( Banggar ) 66.400.00023. 1921 Des 2010 Pangkal Pinang (Banggar) 104.100.00024. 46 Agustus 2010 Sidoarjo ( Banggar ) 106.500.00025. 2728 Sept2010 Brebes ( Banggar ) 27.100.00026. 35 Oktober 2010 Sleman ( Banggar ) 45.300.00027

)17. 1417 April 2010 Badung dan Denpasar 26.100.00018. 1921 Juli 2010 Brebes ( Banggar ) 46.300.00019. 1214 Agustus 2010 Batam ( Banggar ) 101.200.00020. 30 Sept2 Okt 2010 Surabaya ( Banggar ) 102.700.00021. 2526 Oktober 2010 Cilegon ( Banggar ) 25.850.00022. (2223 Nop2010 Mojokerto ( Banggar ) 66.400.00023. 1921 Des 2010 Pangkal Pinang (Banggar) 104.100.00024. 46 Agustus 2010 Sidoarjo ( Banggar ) 106.500.00025. (2728 Sept2010 Brebes ( Banggar ) 27.100.00026. = 35 Oktober 2010 Sleman ( Banggar )

Tanggal PD Tujuan PD Pelaksana Jumlah Anggaran2427 Maret 2010 Surabayadan Banggar 131.300.000Malang1417 April 2010 Badung dan Badan 26.100.000KehormatanDenpasar1921 Juli 2010 Brebes Banggar 46.300.0001214 Agustus 2010 Batam Banggar 101.200.000Halaman329 dari648Putusan No. 133/Pid.Sus/TPkK/20 15/PN.BDG 5. 30 Sept2 Okt 2010 Surabaya Banggar 102.700.0006. 2526 Oktober 2010 Cilegon Banggar 25.850.0007. 2223 Nop2010 Mojokerto Banggar 66.400.0008. 1921 Des 2010 Pangkal Pinang Banggar 104.100.0009. 46 Agustus

46.300.000 24.235.000ts 1214 Agts 2010 Batam / Banggar 101.200.000 51.627.0008. 30 Sept 2 Okt 2010 Surabaya / Banggar 102.700.000 54.392.0009. 2526 Okt2010 Cilegon/ Banggar 25.850.000 17.925.00010. 2223 Nop 2010 Mojokerto / Banggar 66.400.000 41.882.50011. 1921 Des 2010 Pangkal Pinang 104.100.000 80.106.900( Banggar ) Bahwa, selanjutnya untuk tahun 2011, saksi sudah mendirikan travel sendiriyaitu dengan nama CV.

Banggar Palembang 1012 Feb 20112. Pansus V Batam 1416 April 20113. Pansus VII Sidoarja 26 28 Mei 20114. Badan Kehormatan Palembang 5 8 Juni 20115: Komisi III dan IV Medan 15 18 Juni 20116. Banggar Badung 26 28 Juni 20117. Banggar Bali 25 28 Juli 20118. Banggar Semarang 18 20 Agusts 20119. Banggar Mojokerto 1820 Agustus 201110. Pansus XiIl Balikpapan 2628 Sept 201111. Banggar Banjarbaru12. Banggar Malang 1214 Sept 201113. Banggar Jombang 2426 Nop 201114. Banggar Banjarmasin 2628 Sept 201115.

;

ASGEM, M.AP;

1. 2 (dua) lembar asli notulen Rapat Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD penghasil PAD, pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 pukul 10.00 wita bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi;

Dikembalikan kepada SUKARYANTO;

1. 1 (satu) lembar potokopi slip aplikasi transfer BPD Kaltim Syariah Cabang Balikpapan

Rek: 520104424 tanggal 21 September 2015 senilai Rp.10.354.695.000,- yang dileges sesuai dengan asli;

:Bahwa saksi sebagai anggota DPRD dari tahun 2014 sampai sekarang,dari Dapil 2;Bahwa saksi tidak terdaftar sebagai anggota Banggar sehingga tidak tahupembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif ;Bahwa saksi diberitahu oleh fraksi bahwa ada dana aspirasi masyarakatyang di tujukan kepada Bupati dalam pembahasan Banggar ;Bahwa saksi mengetahui ada dana bantuan sosial ke masyarakat;Bahwa saksi tidak mengetahui dana aspirasi tersebut dicairkan atau diproses;Bahwa di Dapil saksi ada masyarakat

SATORI, SPdi., :Bahwa saksi sebagai anggota Dewan juga sebagai anggota Banggar pada2011;Bahwa saksi dari dapil 3 Cirebon Kecamatan Palimanan, KecamatanDepok, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Gempol, Kecamatan Ciwaduri;78Bahwa saksi mengetahui kuota dana aspirasi dari fraksi yang kebetulanjuga sebagai pimpinan Banggar yaitu Pak Junaedi, hanya informasi adakuota Rp. 500.000.000.

;Bahwa saksi tidak ikut dalam pembahasan TAPD ;Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 20112012 internal DPRDmembahas mengenai dana aspirasi anggota DPRD yang kemudian diusulkan Bupati untuk di bahas di Banggar;Bahwa saksi tidak mengetahui Ketua DPRD mengusulkan dana aspirasi,dana aspirasi tersebut di musyawarahkan terlebih dahulu di tingkat DPRD ;Bahwa yang menangani dokumen rapat di Banggar pada saat pembahasananggaran DPRD dan TAPD hanya pimpinan ;Bahwa saksi mendengar yang melakukan pemotongan

Usulan dari DPRD tersebut diserahkan langsung kepada TAPD padasaat pembahasan akhir di Banggar DPRD dengan TAPD tetapi tidakdibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran PemerintahDaerah akan tetapi diminta agar dimasukkan kedalam APBD. Setelahmenjadi APBD dibuat penjabaran APBD dan khusus penerima bansosdan hibah dibuat keputusan Bupati Cirebon secara keseluruhan baikusulan eksekutif maupun dari legislatif;c.

dengan hak bazet ikut menentukananggaran daerah melalui keuangan yang berkenaan biaya kebutuhandewan. ltu sebabnya ada Banggar karena mempunyai hak tergantungeksekutif secara prosedural dibahas TPAD pada kenyataannya apabila adasatu Pemerintahan Daerah, pada saat pembahasan anggaran kemudianmuncul usualan rekomendasi untuk memasukan anggaran ke pihaklegislatif dan ternyata pihak eksekutif tidak melaporkan ke TPAD, Sekwansampaikan kepada Banggar, lalu dibahas di Banggar bersama denganeksekutif dan

Sdr CHAIDAR juga berperandalam pembahasan anggaran yang ada di Banggar dimana dalampebahasan tersebut diwajibkan untuk hadir semua Kepala OPD dilingkungan Pemkot Balikpapan untuk menjelaskan program kegiatanyang diusulkan dalam APBD;Bahwa saksi menerangkan apabila terdapat perubahan anggaranyang ada di RKA harus diajukan kembali ke Banggar DPRD PemkotBalikpapan dan apabila tidak dilakukan pembahasan namun tetapdilakukan perubahan tanpa persetujuan dari Banggar maka itumerupakan tanggungjawab dari

Banggar teknisnya, setelahsetuju di Banggar lalu bawa ke paripurna. Pada saat pembahasantidak bisa bicara mark up disini, naik apapun tidak bisa karenamenyusun rencana. Kemudian walikota adalah kebijakan umumanggaran dan plafon prioritas anggaran sementara ini dibicarakandengan DPRD.

Uang tersebut oleh saksiANDI WALINONO PERMATA, ST Bin ANDI MUHAMMAD YUSUFPARAMATA (Alm) kemudian dibagibagi kepada Pak ABDULLOH (KetuaDPRD) Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah), Pak YAJID(Banggar/Ketua Komisi II DPRD tahun 2015) Rp300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah), Pak MUKHLIS (Banggar/Anggota Komisi Il DPRD tahun2015) Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), Pak DORIS EKO (AnggotaKomisi Il DPRD tahun 2015) Rp200.000.000, (dua rtus juta rupiah), PakFAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi

Pak YAJID (Banggar/Ketua Komisi II DPRD tahun 2015) Rp300.000.000,(tiga ratus juta rupiah);3. Pak MUKHLIS' (Banggar/Anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah);4. Pak DORIS EKO (Anggota Komisi II DPRD tahun 2015) Rp200.000.000,(dua rtus juta rupiah);5. Pak FAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah);6. Pak USMAN DAMING (anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah);7.