yangmembatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilgugatannya, karena jual beli atas obyek a quo antara Freddy SusantoHandjajano alias Freddy Susanto dengan Tergugat (Herwanto), telahmemenuhi syarat jual beli atas tanah dan dilakukan di hadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) serta uang hasil penjualan tanah tersebuttelah dibagikan kepada Para Penggugat Konvensi, maka dalam jual bellia

Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2019/PN Btm.Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2 Gugatannya, padapokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrecht maatigedaad) kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,ternyata bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht maatigedaad) kepadanyakarena hingga kini belum menyelesaikan proses balik nama atas objek jual bellia

Menguatkan bahwa telah terjadihubungan hukum yaitu dengan adanya Surat Perjanjian Jual Bell Tanah,pihak TERGUGAT , baik secara langsung ataupun tidak langsung telahmengakui bahwa antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ,terdapat sebuah perikatan;Bahwa dengan adanya perikatan yang terjadi antara TERGUGATdan TERGUGAT , terdapat kewajiban/prestasi yang harus dipenuhioleh TERGUGAT , yaitu kewajiban untuk memenuhi Perjanjian Jual Bellia quo tersebut;Bahwa sebagaimana maksud dalam Pasal 1233 KUHPerdatamerumuskan

Kupang, hanya satu alinea saja yaitudidalam putusannya halaman 10 alinea ke 2 seperti yang kami kutip diatas;Pada halaman 28 alinea terakhir surat keputusannya Majelis HakimTingkat pertama, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Kami kutip:betes Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan di atas, makauntuk membuktikan sebaliknya dan menyatakan bahwa suatu akta jualbeli atas tanah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalahdengan menunjuk bahwa apa yang diterangkan di dalam akta jual bellia

Tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp 10.000.000.00;Total Rp1.055.000.000,00;Bahwa harga yang disepakati berdasarkan Akta Ikatan Jual Bellia quo adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dantelah terjadi pembayaran sejumlah Rp1.055.000.000,00 (satumilyar lima puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya sebesarRp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)setelah ditandatanganinya Akta Jual Beli antara Pelawan denganTerlawan Il;Bahwa berdasarkan Surat Roya Nomor 513/HKMEks/11

., Notaris di Jakarta ;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 akta Pengikatan Jual Beli Nomor03 tanggal 5 Mei 2015 a quo disebutkan bahwa harga pembelian tersebut telahdibayar oleh Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat II sebelum ditandatanganinya akta dan untuk penerimaan uang tersebut, akta Pengikatan Jual Bellia quo dapat juga dipergunakan sebagai tanda penerimaan ( kwitansi ) nya yangsah ;Menimbang, bahwa mengenai telah dibayar sebelumnya hargapembelian atas objek jual beli sebelum ditanda tanganinya

Bahwa sesuai dengan penguasaan yang bersumber dari jual bellia quo oleh almarhum yang selanjutnya menurun kepada Penggugat dandikuatkan dengan SKPAT, maka Penggugat seharusnya layak untukdianggap sebagai bezitter atas tanah a quo;7.

Tan Gwat Go janda Han KianSien dengan Pelawan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah), dan disebutkan pula dalam akta a quo bahwa dari harga tersebutbaru dibayar oleh Pelawan 1/10 (Sepersepuluh)nya yaitu Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) saja, selebihnya harus dibayar Pelawan selambatlambatnya tanggal 5 Juni 1985, yang apabila tidak dilunasi maka jual bellia quo berikut kuasakuasanya demi hukum batal.

FirmanFadly), hal mana copy kwitansi tanda penerimaan uang harga tanah obyeksengketa tersebut yang selanjutnya di dalam perkara ini disebut sebagaialat bukti surat Penggugat yang bertanda P1, namun harga obyek jual bellia quo yang terdaftar dan tertuang pada akta jual beli Nomor 005/JB/I/2012tanggal 5 Januari 2012 tersebut adalah hanya berjumlah Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah), atau lebih jelasnya vide Akte Jual Beli a quo, yangmana foto copy akta jual beli tersebut selanjutnya di dalam

Apa yangdilakukan oleh Rina Christian dan Pengggugat menyangkut jual bellia quo tidak ada kaitannya dengan Tergugat I; Bahwa setelah proses jual beli obyek a quo, kemudian dalamSertifikat Hak Milik Nomor 144 berbalik nama menjadi Penggugat adalah hal yang sudah semestinya dan sah menurut hukum; Bahwa kermudian Sertifikat Hak Milik Nomor 144/Desa Tipar Kiduloleh Penggugat diagunkan pinjaman pada Tergugat tanggal 28Desember 2012 sebesar Rp200.000.000,00 adalah benar dan diakuisendiri oleh Penggugat

Tergugat sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), sehingga sisanyamenjadi hanya sebesar Rp. 922.000.000, (Sembilan ratus dua puluh dua jutarupiah) ;Bahwa pada sekitar awal bulan Desember 2015, Penggugat sangat terkejutsekali ketika menerima surat dari Tergugat III yang isinya berupa fotocopysurat dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 391.1/73273/XII/2015tanggal 02 Desember 2015, yang isinya berupa penolakan dari KantorPertanahan Cimahi dikarenakan di atas tanah yang menjadi objak jual bellia

alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, olehkarena novum yang digunakan tidak bersifat menentukan; Bahwa bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai novummenurut Undang Undang Mahkamah Agung karena bukti peninjauankembali itu tidak membuktikan alas hak kepemilikan; Bahwa bukti peninjauan kembali yang menerangkan terjadinya jual beliantara Rukidjo dan Suloso mengandung ketidaklaziman karena yang tertulissebagai pembeli Suloso tetapi pada kalimat terakhir dalam surat jual bellia

Bukti P4 s/d P6masingmasing pada halaman kedua bagian konsiderans);Bahwa Penggugat tidak mengambil keuntungqan apapun yang merugikanPara Tergugat, selain memperoleh haknya atas kepemilikan ketiga bidangtanah a quo yang mana dilakukan antara Penggugat dengan Para TurutTergugat selaku Kuasa Para Tergugat berdasarkan Akta Surat KuasaMenjual Nomor 53 tertanggal 31 Mei 1986 yang dibuat dihadapan ApitWidjaya, SH Notaris & PPAT di Kota Bandung;Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1986, berdasarkan aktaakta jual bellia

Oleh karena Perjanjian Kredit KPR Mandiri (Non PKS) dan Akta Jual Bellia quo adalah sah secara hukum, maka pengikatan Hak Tanggunganatas SHM No. 2504/Damai sesuai SHT adalah juga sah menuruthukum, sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telahdilakukan oleh Turut Tergugat V;Berdasarkan Eksepsi dan uraian Dalam Pokok Perkara di atas, Turut Tergugat Vdengan demikian mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim PengadilanNegeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agarmemutuskan

Choiron Syakur denganTermohon Kasasi tidak memenuhi syarat sah perjanjiansebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata serta tidak memenuhiprinsip terang dan tunai, dan oleh karenanya perjanjian jual bellia quo batal demi hukum. Dengan demikian, pertimbangan JudexFacti yang menyatakan sah jual beli hak atas tanah antara Satuha,Sanu dan Sunariyanto dengan H. Choiron Syakur serta jual beliantara H.

pencurian Akta Jual Beli aquo maka Sdri.SIANG melaporkannya kepada Kepolisian dansebagai pihak yang diduga kuat melakukan pencurian Akta18Jual Beli a quo adalah Penggugat sendiri dan juga turtdilaporkan adalah Lelaki MARSUDI alias SUDI (yang tidaklain adalah menantu~ Penggugat' sendiri/Suami anakPenggugat yang bernama SITTI) dan untuk menghindarikerugian maka Sdri.SIANG dan Tergugat VI menghadapkepada NOTARIS HAJI MUHAMVAD ARSYAD untuk meminta SuratKeterangan kepada NOTARIS yang membuat Akta Jual Bellia

., kepada Jeffry Wiseng Ng; Di dalam akta perikatan untuk jual beli (Perjanjian Pengikatan Jual Beli)tanggal 18 desember 2007 a quo Turut Tergugat Il Konvensi (Ahmad FathirRahman) telah menyetujui dan menyaksikan perjanjian pengikatan jual bellia QUO;Hanya Tergugat Konvensi yang tidak menyetujui perjanjian pengikatan jualbeli a quo walaupun awalnya menyetujui;Ketidak setujuan Tergugat Konvensi atas pengikatan jual beli a quohanyalah karena pembayaran harga tanah langsung dipergunakan untukmembayar

Nomor 3357 K/Pdt/2016Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita dan petitum yangmempermasalahkan tidak sahnya Akta Jual Beli Nomor 126/DT/1980tanggal 26 April 1980 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuatdihadapan PPAT (sementara) Camat Tarumajaya yang tidak ikut digugatdalam sebagai pihak terkait, permasalahan yang timbul apabila akta jual bellia quo diputus tidak sah apakah ada kewajiban Camat untuk tunduk danpatuh atas putusan a quo (qq lihat amar Nomor 8)?

No. 1558 K/Pdt/2009Angka 12 Halaman 6 tentang Pembatalan Kontrak Jual Bellia quo.

Mariyam,akan tetapi para penggugat tidak dimintakan persetujuannya atas jual bellia quo;Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan penggugat,tergugat mengakui bahwa tanah sengketa merupakan peninggalan Alm.Kromopaero Sirin dan Almh. Mariyam serta mengakui pula bahwa untukmelengkapi syarat mengajukan pendaftaran tanah dalam proyek prona,disarankan oleh Pemerintah Desa Sidorejoagar tergugat membuat pernyataan jual beli dari seluruh ahli waris Alm.Kromopaero Sirin dan Almh.