Ditemukan 2306 data
375 — 376 — Berkekuatan Hukum Tetap
Allowance Objek PPh 21 Objek PPh 21 prt4021014 FOHBonus Objek PPh 21 Objek PPh 21 Pemeriksa Salah Ambil4027001 FOHMedical Expenses Objek PPh 21 Bukan Objek TE aor Positif di PPhBadan6010001 S&A Salaries IObjek PPh 21 Objek PPh 216010002 S&A Overtime Allowance IObjek PPh 21 Objek PPh 216010003 S&A Transportation Allowance Objek PPh 21 Objek PPh 216010007 S&A THR Allowance Objek PPh 21 Objek PPh 21 Pemeriksa Salah AmbilAngka6010008 S&A Jamsostek Allowance Objek PPh 21 Objek PPh 216010012 S&A Provision of Benefit
Bahwa Peneliti Keberatan masih memasukkan 3 (tiga) akunakunberikut sebagai Objek PPh Pasal 21, sedangkan sebenarnya atasketiga akunakun berikut telah dikoreksi Fiskal Positif di SPT PPhBadan 2010 (tidak dibiayakan) : 4027001 FOHMedical Expenses Fasilitas kenikmatan perusahaan 6010012 S&A Provision of Benefit Income Cadangan kenikmatan karyawan 6060001 S&A Medical Expenses Fasilitas kenikmatan perusahaan 4.
12/17/2010 9.015 26.073 235.04888.0956010012 S&A Company Benefit 12/17/2010 9.015 13 117.1956010013 S&A Position 12/25/2010 9.027 1.576 14.226.5526010014 S&A Bonus 12/17/2010 9.015 5.000 45.075.000 Halaman 13 dari 30 halaman.
Putusan Nomor 696/B/PK/PJK/2017 6010007S&A THR Allowance Objek PPh 21 Objek PPh 21 Pemeriksa Salah AmbilAngka6010008S&A Jamsostek Allowance Objek PPh 21 Objek PPh 216010012 S&A Provision of Benefit Income Objek PPh 21 Bukan Objek Telah Dikoreksi PositifDi PPh Badan6010013/S&APosition Allowance Objek PPh 21 Objek PPh 216010014/S&ABonus Objek PPh 21 Objek PPh 21 /Pemeriksa Salah AmbilAngka6010099S&A Others Allowance Objek PPh 21 Objek PPh 216060001 S&A Medical Expenses Objek PPh 21 Bukan Objek /Telah
Cadangan kenikmatan karyawan6060001 S&A Medical Expenses Fasilitas kenikmatan perusahaan bahwa terhadap alasan banding Termohon Peninjauan Kembaliatas koreksi terkait fasilitas kenikmatan disampaikan pendapatsebagai berikut:vy bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan atas akunMedical Expenses, akun S&A Provision of Benefit Income sertaakun S&A Medical Expenses merupakan fasilitas kenikmatanbagi karyawan dimana terhadap biaya atas fasilitas dimaksudtelah dikoreksi fiskal positif pada SPT PPh
Zenal Mahfud Falah
Tergugat:
1.Abdul Majid,
2.Dr. Muhammad Syafii Antonio, MEc,,
3.Ir. Agus Haryadi,
4.H. Mahmud Ali zain,
5.Drs. Moch. Ikrom,
Turut Tergugat:
1.Notaris PPAT Arminawan, SH,
2.Eksekutif IKNB syariah Otoritas Jasa Keuangan RI,
189 — 201
Bahwa selanjutnya melalui surat perihal Status dan Benefit Penggugatsebagai Tenaga Ahli di perusahaan No.
Selanjutnya Tergugat pada tanggal 19 Februari 2018mengadakan rapat Dewan Komisaris yang agendanya antara lainmembahas permintaan Penggugat tersebut, dan kemudian rapatmenyetujui untuk memberikan benefit sebagaimana permintaanPenggugat kecuali benefit atas fungsi pemasaran, keputusan initertuang dan disampaikan kepada Penggugat melalui Surat DirekturKeuangan Nomor ASYKIMEHRD.DK/03.02.2018 tanggal 21 Februari2018;e.
Fotokopi Surat Perihal Status dan Benefit Tenaga Ahli Perusahaantertanggal 16 Januari 2018, selanjutnya diberi tandawenn nnn nnn nnn nnn n nnn nn nnn 222 bukti T6;7. Fotokopi Surat Perihal Pembayaran Benefit Tenaga Ahli Perusahaan &Overreading Penutupan Asuransi tertanggal 23 Januari 2018, selanjutnyaCiberi tanda 02 nena ene nw ene nnnnen nn nn enna nn nennnne bukti T7;Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Bgr halaman 1058.
142 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun maturity benefit adalah manfaatyang diberikan kepada pemegang polis pada akhir masa asuransi jika tidak terjadi klaimmeninggal selama masa asuransi. Biaya klaim asuransi bagi perusahaan asuransi jiwaadalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai denganUndangUndang PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (la).
Jika memangbiaya maturity benefit adalah manfaat yang diberikan kepadapemegang polis pada akhir masa asuransi jika tidak terjadi klaimmeninggal selama masa asuransi, maka seharusnya polis telahdikembalikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dari pemegang polis semula.
Putusan Nomor 306/B/PK/PJK/2011.3030meninggal selama masa asuransi tersebut itulah yang dijadikan dasarbagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untukmelakukan pembayaran maturity benefit.5.4.
Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyatanyata koreksi positifpenghasilan dari luar usaha yang berasal dari koreksi biaya maturity benefit/claims sebesar Rp.15.403.861.647,00 yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan Pasal 6 ayat(1) huruf a beserta penjelasannya dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang PPh..
Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyatanyatabahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakdapat membuktikan biaya Surrender Benefit sebesarRp.49.623.946.741,00 merupakan manfaat berupa nilai tunai, yangdikembalikan kepada pemegang polis pada saat terjadinya penjualan polissebelum masa asuransinya jatuh tempo, dengan tidak diberikannya polisyang telah dibeli sebelum jatuh tempo masa asuransinya maka biayaSurrender Benefit sebesar Rp.49.623.946.741,00 tidak dapat
AGUNG TRISA PUTRA F.B, S.H.
Terdakwa:
PRASETYO UTOMO SE MM Bin SUWARNO
873 — 200
2018;
- 1 (satu) lembar struktur Organisasi Divisi Finance BMC Mayapada Hospital Bogor;
- 2 (dua) lembar Surat Internal Audit Mayapada Healtcare Group nomor : 001/MHG/IA/AI/2020 perihal laporan hasil audit Investigasi di Departemen Finance Accounting MHBG-BMC tertanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) exemplar Compensation & Benefit
tiga) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antaraMARIAWATY (Group Director Of Human Resource) dengan PRASTYOUTOMO, yang dikeluarkan Mayapada Healthcare Group tertanggal 12April 2018; 1 (Satu) lembar struktur Organisasi Divisi Finance BMC MayapadaHospital Bogor; 2 (dua) lembar Surat Internal Audit Mayapada Healtcare Group nomor :001/MHG/IA/AI/2020 perihal laporan hasil audit Investigasi diDepartemen Finance Accounting MHBGBMC tertanggal 14 Oktober2020; 1 (Satu) exemplar Compensation & Benefit
Pada tanggal 10 Juli 2020 Mereinburse tol, bensin, service L 1838 NDdengan nilai Rp. 3.406.899,Bahwa berdasarkan Compensation & Benefit Standard yang mengatur CarRunning Expense Allowance diketahui terdakwa tidak berhak untukmengambil uang reimburse terkait dengan BBM, Tol, Parkir danMaintenance dari PT.
tiga) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antaraMARIAWATY (Group Director Of Human Resource) dengan PRASTYOUTOMO, yang dikeluarkan Mayapada Healthcare Group tertanggal 12 April2018;1 (Satu) lembar struktur Organisasi Divisi Finance BMC Mayapada HospitalBogor;2 (dua) lembar Surat Internal Audit Mayapada Healtcare Group nomor :001/MHG/IA/AI/2020 perihal laporan hasil audit Investigasi di DepartemenFinance Accounting MHBGBMC tertanggal 14 Oktober 2020;1 (satu) exemplar Compensation & Benefit
Maret tahun 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 untukmencairkan reimburse dengan perincian :e Pada tanggal 17 Maret 2020 Mereinburse Maintenance dengan nilaiRp. 34.000.000,e Pada tanggal 18 Mei 2020 Mereinburse Transport dengan nilaiRp. 3.957.610,e Pada tanggal 17 Juni 2020 Mereinburse tol, bensin, service L 1838 NDdengan nilai Rp. 3.000.000,e Pada tanggal 10 Juli 2020 Mereinburse tol, bensin, service L 1838 NDdengan nilai Rp. 3.406.899,Menimbang, bahwa berdasarkan Compensation & Benefit
344 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tunjangan bantuan kendaraan yang semula Rp1.120.000,00 (satu juta seratusdua puluh ribu rupiah) perbulan menjadi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga Penggugat I kehilangan benefit ini sebesarRp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);c.
Tunjangan pulsa yang seharusnya diterima sebesar Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah) berkurang menjadi Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)per bulan sehingga Penggugat I kehilangan benefit ini sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);d.
Tunjangan bantuan kendaraan yang semula Rp1.120.000,00 (satu juta seratusdua puluh ribu rupiah) perbulan menjadi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga Penggugat I kehilangan benefit ini sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);c.
Tunjangan pulsa yang seharusnya diterima sebesar Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah) berkurang menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulansehingga Penggugat II kehilangan benefit ini sebesar Rp300.000,00 (tiga ratusribu rupiah);d. Tunjangan bantuan kontrak rumah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas jutarupiah) per tahun diberikan Rp9.000.000,00 (karena staff);e.
226 — 80
Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar USD 57,092.00Menurut Terbanding : bahwa biaya Other, Bonus, Transport & Payment Adjustment merupakan natura dankenikmatan (benefit in kind) yang diberikan untuk keperluan karyawan sehingga tidakboleh dikurangkan dari penghasilan bruto (Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor36 Tahun 2008);Menurut Pemohon : bahwa biaya yang Pemohon Banding keluarkan adalah biaya dalam rangkamendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dimana berdasarkan Pasal 6Undang Undang Nomor
USD57,092.00 terdiri dari koreksi atas biaya direct labour workerwages sebesar USD31,793.00 dan koreksi atas biaya designation allowance sebesarUSD25,300.00 bahwa biaya direct labour worker wages a quo merupakan biaya atasgaji, upah, bonus, gratifikasi dan honorarium sedangkan biaya designation allowancedibukukan Pemohon Banding sebagai biaya lainnya;bahwa menurut Terbanding, biaya atas gaji, upah, bonus, gratifikasi dan honorarium sebesar USD31 ,793.00merupakan pemberian natura dan kenikmatan (benefit
penghasilan bruto sebagaimana didalilkan Terbanding berdasarkanPasal 9 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008;bahwa menurut Terbanding, biaya designation allowance sebesar USD25,300.00 dikoreksi Terbandingkarena tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai, bahwa biaya a quo juga merupakan pengeluaranuntuk kepentingan pribadi dan berkaitan dengan pemberian natura/kenikmatan (benefit
dikoreksi dikarenakanbiaya tersebut dikeluarkan terkait penggunaan kendaraan yang dipergunakanperusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya sehinggahanya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (Pasal 3 KEP220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian TeleponSeluler dan Kendaraan Perusahaan) koreksi atas business entertainment, workpermit/imigration, business travel visa dikarenakan beban tersebut berkaitan denganpemberian natura/kenikmatan (benefit
sebesar USD5,062.00 karena terkait penggunaankendaraan yang dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannyasehingga hanya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% berdasarkan Pasal 3 KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas BiayaPemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan;bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya lainnya sebesar USD67,165.00 karena terkait dengan pemberiannatura/kenikmatan (benefit
172 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 Objek PPh 214021014 FOHBonus Objek PPh 21 Objek PPh 21 Pemeriksa Salah Ambil Angka4027001 FOHMedical Expenses Objek PPh 21 Bukan Objek Telah dikoreksi Positif di PPh Badan6010001 S&A Salaries Objek PPh 21 Objek PPh 216010002 S&A Overtime Allowance Objek PPh 21 Objek PPh 216010003 S&A Transportation Allowance Objek PPh 21 Objek PPh 216010007 S&A THR Allowance Objek PPh 21 Objek PPh 21 Pemeriksa Salah Ambil Angka6010008 S&A Jamsostek Allowance Objek PPh 21 Objek PPh 216010012 S&A Provision of Benefit
memasukkan Accrued THR danBonus yang dicatat olen Pemohon Banding per bulan yangsebenarnya Accrued THR dan Bonus ini akan dilakukanadjustment/penyesuaian pada bulan saat dibayarkan THR danBonus ke Karyawan;Bahwa Peneliti Keberatan masih memasukkan 3 (tiga) akunakun berikut sebagai Objek PPh Pasal 21, sedangkansebenarnya atas ketiga akunakun berikut telah dikoreksiFiskal Positif di SPT PPh Badan 2010 (tidak dibiayakan): 4027001FOHMedical ExpensesFasilitas kenikmatan perusahaan 6010012S&A Provision of Benefit
Putusan Nomor 880/B/PK/PJK/2016 6010012 S&A Provision of Benefit Objek PPh 21 Bukan Objek Telah DikoreksiIncome Positif Di PPhBadan 6010013 S&APosition Allowance Objek PPh 21) Objek PPh 21 6010014 S&ABonus Objek PPh 21 Objek PPh 21 Pemeriksa Salahmbil Anaka 6010099 S&A Others Allowance Objek PPh 21) Objek PPh 21 6060001 S&A Medical Expenses Objek PPh 21 Bukan Objek /Telah DikoreksiPositif Di PPhBadan b.
Bahwa untuk akun Company Benefit Expense dan MedicalExpense, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tetap mempertahankan koreksi karena tidakadanya penjelasan dan dokumen pendukung dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) yangmenjelaskan bahwa kedua biaya tersebut tidak masukdalam objek PPh 21 bagi karyawan yang menerimanya.bahwa Biaya Pengobatan (Medical Expense) merupakankenikmatan dan bukan merupakan objek PPh 21 apabilalangsung diberikan kepada rumah sakit yang bekerja
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan atas akun Medical Expenses, akunS&A Provision of Benefit Income serta akun S&A MedicalExpenses merupakan fasilitas kenikmatan bagi karyawandimana terhadap biaya atas fasilitas dimaksud telahHalaman 22 dari 31 halaman.
42 — 4
Tanda tangan buti QT1 adalah identik terhadap tanda tangan pembanding KT1 ataudengan kata lain tanda tangan atas nnma MAULANA MARSAD, S.Ag, bukti yangdipersoalkan pada :1.2s1 (satu) lembar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & Benefit Lainnyadan Perjanjian Hutang Piutang atas nama ANIZAR BETI tertanggal 16 Juni 20061 (satu) lembar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & Benefit Lainnyadan Perjanjian Hutang Piutang atas nama EKA PUTRI NIZA tertanggal 16 Juni20061 (satu) eksemplar Permohonan
, Kuasa Potong Gaji/Upah & Benefit Lainnyadan Perjanjian Hutang Piutang atas nama HIKMAH tertanggal 090220094. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & Benefit Lainnyadan Perjanjian Hutang Piutang atas nama PONIJAH tertanggal 090220091 (satu) eksemplar Daftar Definitif Pinjaman Anggota Fasilitas PTK VII BatchKe1 Tujuan/Penggunaan Kredit Serba Guna Koperasi Pegawai Republik IndonesiaAlIkhlas (KPRI AlIkhlas) tertanggal 09 Febuari 20091 (satu) eksemplar Daftar Definitif Pinjaman
Tanda tangan buti QT3 adalah identik terhadap tanda tangan pembanding KT2 ataudengan kata lain tanda tangan atas nnna ROHAYAH, SAg bukti yang dipersoalkanpada :1. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & Benefit Lainnyadan Perjanjian Hutang Piutang atas nama ANIZAR BETI tertanggal 16 Juni 20062. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & Benefit Lainnyadan Perjanjian Hutang Piutang atas nama EKA PUTRI NIZA tertanggal 16 Juni20063. 1 (satu) eksemplar Permohonan
Tanda tangan buti QT1 adalah identik terhadap tanda tangan pembanding KT1 ataudengan kata lain tanda tangan atas nnma MAULANA MARSAD, S.Ag, bukti yangdipersoalkan pada :1.2.10.11.12.13.14.15.1 (satu) lembar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & Benefit Lainnyadan Perjanjian Hutang Piutang atas nama ANIZAR BETI tertanggal 16 Juni 20061 (satu) lembar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & Benefit Lainnyadan Perjanjian Hutang Piutang atas nama EKA PUTRI NIZA tertanggal 16 Juni20061 (satu)
Tanda tangan buti QT3 adalah identik terhadap tanda tangan pembanding KT2 ataudengan kata lain tanda tangan atas nama ROHAYAH, SAg bukti yang dipersoalkanpada :1. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & Benefit Lainnyadan Perjanjian Hutang Piutang atas nama ANIZAR BETI tertanggal 16 Juni 20062. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & Benefit Lainnyadan Perjanjian Hutang Piutang atas nama EKA PUTRI NIZA tertanggal 16 Juni20063. 1 (satu) eksemplar Permohonan
Diana Rosida Bernadina
Tergugat:
1.Iswan Ibrahim,
2.Priyadi Joko Priyono
Turut Tergugat:
Risbert, SH.,MH
131 — 83
Jkt.Sel.Adapun dalildalil Penggugat dalam gugatannya yang perlu Kami tanggapidalam pokok perkara adalah sebagai berikut:D.Tidak Terpenuhinya Syarat Adanya Perbuatan Melawan Hukum YangDilakukan Oleh Tergugat I.D.1 Adanya Benefit Sebesar 6% Per Bulan Dalam Akta Pengakuan Hutang18.19.20.No.05 Tanggal 5 September 2018 Merupakan Kesepakatan Para PihakYang Tidak Melanggar Peraturan PerundangUndangan.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil yangdisampaikan Penggugat dalam gugatannya, yang
Namun faktanyadalam Akta yang di sepakati oleh Tergugat dan Tergugat II, dalam AktaPengakuan Hutang tersebut adalah benefit. Benefit berbeda denganbunga, dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan adanya bungadalam Akta Pengakuan Hutang harus di tolak;Bahwa uraian yang dibangun oleh Penggugat tersebut adalahmenyesatkan dan tidak sesuai fakta.
tertuang dalam Pasal 3 Akta Pengakuan Hutangyang berisi:Pasal 3Cara Pembayaran Hutang: Atas pengakuan hutang ini Pihak Pertama dikenakan benefit sebesar6% (enam persen per buan, yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertamakepada Pihak Kedua setiap tanggal 05 (lima) perbulan dan untukpertama kalinya tanggal 05112018 (lima Nopember duaribudelapanbelas) sampal dengan dilunasinya pinjamanterSebUut...........008 dst;Halaman 14 dari 48 halaman, Nomor 186/Pdt.G/2020/PN.
Jkt.Sel.21.22.23.24.25.D.2Bahwa andaikata benar quod non benefit dipersamakan dengan bunga,maka hal itu tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalamPasal 1767 KUH Perdata yang menyatakan:...Bunga yang dipenanjikan dalam peranjian boleh melampaui bungamenurut undangundang dalam segala hal yang tidak dilarang olehundangundang.
yang disepakati oleh Tergugat danTergugat II dalam Akta Pengakuan Hutang, oleh karenanya kesepakatantersebut sah dan berlaku sebagai undangundang sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, yang menerangkan hubungan hukum hutang piutang uang,dimana pihak debitur dengan kreditur telah tercapai kesepakatanmengenai besarnya benefit maka jumlah benefit seperti itulah yang dapatdikabulkan;Bahwa selain itu, Penggugat baru menjadi Pihak dalam Akta PerubahanPengakuan Hutang No.14 tanggal 20 November 2019, dimana dalam
158 — 35
Rp 3.774.023.440,003110641Annual Leave/Maternity Leave/Sick Leave Rp341.994.685,003110840Provident FundExecutive Rp = 141.925.501,003110880Retirement Benefit/GratuityExec/.
Rp = 203.035.123,003110881Retirement Benefit/GratuityNon ExecCo Rp909.803.376,00 JumlahRp.50.142.160.630,00Objek PPh Pasal 21 yang dilaporkanJakarta (SPT Tahunan Ps. 21 2008) Rp. 6.975.626.800,00Rokan Hilir (Juli 2008 Juni 2009) Rp.39.213.788.202.00Rp.46.198.415.002,00Penyesuaian (karena tahun buku tahun takwim)ditambah objek Ps. 21 (Jan Jun 2008) Rp. 2.044.153.494,00dikurangi objek Ps. 21 (Jan Jun 2009) Rp. 1 272.2Koreksi Objek PPh Pasal 21 Rp. 4.336.626.884,00Generalbahwa dalam persidangan Pemohon
98 — 68
atas keterlambatan penangananmedis kepada PENGGUGAT, dimana yang menurut TERGUGAT sebagaimana telah dinyatakan dalam suatu PERMINTAAN MAAF(Letter of Admission) melalui SuraElektronik tanggal 15 November2012 (vide Bukti P4) bahwa keterlambatan tersebut terjadi karenatidak adanya staff representative dari local call center dari PARATERGUGAT serta kelalaian TERGUGAT untuk mengetahui adanyasuatu Perjanjian Khusus dalam Polis Sponsor PENGGUGAT yangmemberikan suatu Manfaat Khusus (Special / Catastophic Benefit
Bahwa sesuai dengan program IHCP sebagaimana ditentukan padaPolis asuransi, PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan pelayananasuransi berupa perlindungan khusus (special benefit) dimana padakeadaankritis/darurat PENGGUGAT selaku peserta asuransi danpemegang Kartu Anggota AETNA berhak langsung mendapatkantindakan medis (medical treatment) dari penyedia layanan kesehatan(dalam hal ini adalah TURUT TERGUGAT 1) tanpa harus menunggukonfirmasi terlebin dahulu) dari PARA TERGUGAT selakuDENANGYUNSA . ++ 22 2
Sebaliknya PARA TERGUGAT dilarang untuk memberikan produkasuransi yang ternyata tidak sesuai dengan yang telah dinyatakan didalam Polis asuransi. 22 0Bahwa faktanya PENGGUGAT tidak memperoleh haknya untukmendapatkan perlindungan khusus (special benefit) yaitu berhaklangsung mendapatkan tindakan medis (medical treatment) daripenyedia layanan kesehatan (dalam hal ini adalah TURUT TERGUGATl) secara langsung tanoa harus menunggu konfirmasi terlebih dahuludari PARA TERGUGAT selaku penanggung.
Bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGATterkait dengan pelaksanaan IHCP sebagaimana diuraikan padaGugatan ini telah mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGATyang timbul karena tidak sesuainya manfaat atau penangananperlindungan khusus (special benefit) yang didapatkan olehPENGGUGAT pada scat mengalami nyeri atau sakit padajantungnya, baik secara materiil maupun immaterial.
207 — 55
Hal ini tidak memenuhi criteria willing to pay test seperti yangdisyaratkan dalam OECD Transfe Pricing Guidenlines for MultinationalEnterprises and Tax Administration Chapter VI paragraph 614;: bahwa manfaat (benefit) atas royalty bagi Pemohon Banding dan besarnya biayapenelitian (research), yaitu:Pengqunaan teknologisiap pakai: Pemohon Banding memiliki akses terhadapproperti intelektual yang dimiliki oleh Fosroc International Ltd sehingga dapatmenghemat biaya penelitian dan pengembangan (research
) atas penggunaanIntellectual Property hanya diukur dari kinerja perusahaan yang selalu negatif (rugi)dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, atau dengan perkataan lain, penggunaanIntellectual Property tersebut tidak mendatangkan benefit bagi Pemohon Bandingkarena kinerja perusahaan yang selalu negatif;bahwa manfaat yang diperoleh Pemohon Banding dari penggunaan /ntellectualProperty tersebut tidak berhubungan langsung dengan kinerja perusahaan(kerugian) akan tetapi berkaitan langsung dengan penggunaan
/ntellectual Propertyberupa benefit yang diperolehnya;bahwa benefit yang diperoleh atas penggunaan Intellectual Property antara lainsebagai berikut :Penggunaanteknologi siappakai: Pemohon Banding memiliki akses terhadapproperti intelektual yang dimiliki olen FIL UK sehingga dapat menghemat biayapenelitian dan pengembangan (research and development) produk;Jaminan lisensi yang eksklusif Pemohon Banding memperoleh jaminan lisensi yangeksklusif yang tidak diberikan kepada pihak lain di Indonesia;Efisiensi
Apabila memang PurechemNigeria merupakanpihak independen seharusnya tidak ada pengaturan mengenai hubungan istimewa.Selain itu isi dari perjanjian tersebut hampir sama (similiar) dengan perjanjian antaraPemohon Banding dan Fosroc International Limited dimana terdapat hubunganistimewa di antara keduanya;bahwa sesuai paragraf 6.14 OECD TP Guidelines dinyatakan bahwa dari sisipengguna Intellectual Property, pihak tersebut bersedia menggunakan IP denganpertimbangan manfaat (benefit) yang diperoleh lebin
Hal ini juga menunjukkan benefit dari aktifitas tersebut untuk principal;bahwa untuk memperkuat pendapat Terbanding mengenai kewajaran pembayaranroyalti dan jasa manajemen, Terbanding menggunakan metode Transactional NetMargin Method (TNMM). Terbanding berpendapat bahwa metode ini sangat tepatdigunakan untuk transaksi Pemohon Banding karena mempertimbangkan datapembanding yang ada.
184 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
NoDasar Hak Perhitungan Hak % Bulan Wages/Gaji Jumlah Gaji/benefit Rp6.950.000,00/bperbulan ulanPesangon:2x9/: 2 x Rp6.950.000,00 Rp125.100.000,00bulan upah 9(Ps.156 ayat 2) Xx Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1383 K/Padt.SusPHI/2020 6 x Rp6.950.000,00 Rp41.700.000,00Penghargaanmasa kerja : 6 xupah/bulan = (Ps!
Perhitungan hak No Dasar hak% Bulan Wages/gaji JumlahGaji/benefit perbulan = Rp4.123.000,00/oulan1/Pesangon : 2 x 9 bulan upah 9x2 X Rp4.123.000,00 Rp74.214.000,00(Ps.156 ayat 2)5 Xx Rp4.123.000,00) Rp20.615.000,00Penghargaan masa kerja : 5 xNoUpah/bulan (Ps!
Perhitungan Aspendi Azis Penggugat , terhitung mulai bulanSeptember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, denganperhitungan: NoPerhitungan Hak Dasar hak % Bulan Wages/gaji Jumlah1 Gaji/Benefit perbulan = Fp6.950.000,/bulan7 X Rp6.950.000,00 Rp48.650.000,00pembayaran gaji sebelumputusan pengadilan yangbelum diterima 7 bulan (blnSeptember 2019 s/d Maret2020) Sub Total Rp48.650.000,00 Terbilang: (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);5.2.
Terbanding/Penggugat : PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk
167 — 64
Modul Loan & Benefit;e. Modul Travel Management;f. Modul Employee Self Service;berikut quota 79,5 mandays untuk 33 item Customization dan 12item Enhancement.Masa Garansi/Jaminan dari TERGUGAT ini berlaku selama 1 (Satu)tahun terhitung sejak tanggal berita acara serah terima (UserAcceptance Test) sampai dengan LinovHR System tersebut terbuktitelah terintegrasi dan berfungsi dengan baik (vide Pasal 6 ayat 1angka 1.4. dan angka 1.5.
UAT)pertama yang dilakukan oleh tim pengganti yang dipimpin olehProject Manager bernama ADHI PRAMANA HALIM diperoleh faktabahwa TERGUGAT tidak mampu menyediakan Aplikasi LinovHRsystem yang menjadi tujuan awal user PENGGUGAT membeli danmenggunakan sistem tersebut.Dalam implementasi UAT pertama pada tanggal 17 Januari 2017,TERGUGAT hanya melakukan pengujian (testing) terhadap 4(empat) modul saja, yaitu : (1) modul Personal Data, (2) modul TimeManagement, (3) modul Transaction Payroll, dan (4) modul Benefit
Sedangkan untuk modul Travel Management dan modulEmployee Self Service tidak pernah dilakukan pengujian (testing).Dari 4 (empat) modul yang akan diuji, hanya modul Personal Datadan modul Benefit & Loan saja yang benarbenar diuji dan hasilnyadiberi catatan accept with notes.Fakta TERRGUGAT gagal membangun dan menyediakan LinovHRsystem, yaitu :a) Implementasi Modul Organization Structure dan Personnel Kondisi modul Curicullum Vitae tidak bisa diklik.
Sub menu travel realization cash tombol edit tidak berfungsi.e) Implementasi Modul Loan and Benefit Konten dalam kolom proses travel schemas dan dan padakolom proses tiket claim tidak saling terhubung. Dilakukansecara manual pun tidak bisa sebab kolom sudah dilock.
Kebutuhan Hexindo mengenai loan and benefit belum adamenunya di dalam sistem, kebutuhan tersebut adalahHousing loan menjadi 3 action mutasi, yaitu mutasi single,mutasi family, mutasi tanoa family menggunakan modul loan.f) Implementasi Modul ESS Tidak pernah dilakukan User Accepting Testing atasEmployee Self Service, baik UAT untuk ESS admin maupununtuk ESS dari sisi karyawan.Catatan kegagalan system tersebut telah berkalikali dikeluhkan(Komplain/Teguran) dan disampaikan oleh user Penggugat kepadaTim
58 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
, adapun dasar tuntutan Penggugat DalamRekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah berdasarkan perjanjiankerja antara Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensidengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensiyang memperjanjikan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat DalamKonvensi memperoleh Pension Benefit sebagaimana dalamLampiran Surat tertanggal 28 Agustus 2014 angka 7 (tujuh) tentangmanfaat pensiun, Penggugat Dalam Rekonvensi berhak memperolehpesangonpension setara dengan 2,5 gaji
setahun, bahwa masa kerjaPenggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah 2tahun maka pension benefit yang berhak Penggugat DalamRekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi peroleh adalah:2 x 2,5 bulan = 5 bulan upah;5 x Rp90.000.000 = Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh jutarupiah)Total Pension Benefit yang berhak Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi peroleh adalah Rp450.000.000,00 (empatratus lima puluh juta rupiah);Cuti tahunan, bahwa untuk tahun 2013 cuti yang belum diambil
Pension benefit Rp450.000.000,00 Cuti tahun 2013 + tahun 2014 Rp 82.800.000,00 Tunjangan biaya pengobatan Rp188.500.000,00 Tunjangan Telepon Rp 7.000.000,00 Gaji yang belum dibayar selama 7 bulan Rp 630.000.000,00+Total Rp2.249.300.000,00(dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)Bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmemutus hubungan keja terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan Surat Nomor Ref: 0071014 PerihalPemberitahuan
Pension benefit sebagaimana dalam Lampiran Surat tertanggal 28Agustus 2014 angka 7 (tujuh) tentang manfaat pensiun, PenggugatDalam Rekonvensi berhak memperoleh pesangon pension setaradengan 2,5 gaji setahun, bahwa masa kerja Penggugat DalamRekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah 2 tahun maka pensionbenefit yang berhak Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat DalamKonvensi peroleh adalah:2 x 2,5 bulan = 5 bulan upah 5 x Rp90.000.000 = Rp450.000.000,003.4.
Bahwa Pemohon Kasasi Dalam Rekonvensi/Termohon Kasasi DalakKonvensi terbukti berhak atas pension benefit, berdasarkan perjanjian kerjaantara Pemohon Kasasi Dalam Rekonvensi/Termohon Kasasi DalamKonvensi dengan Termohon Kasasi Daralm Rekonvensi/Pemohon KasasiDalam Konvensi yang memperjanjikan Pemohon Kasasi Dalam Rekonvensi/Termohon Kasasi Dalam Konvensi memperoleh pension benefitsebagaimana dalam Addendum Perjanjian Kerja berikut lampiran Surattertanggal 3 September 2012 angka 7 (tujuh) tentang manfaat
183 — 33
Banding tidak dapat menunjukkan rabat terhadap invoice tertentu,Pemohon Banding menyatakan rabat ini diberikan kepada customer setelah customer mengajukanklaim dalam bentuk debit note;e bahwa Pemohon Banding menyatakan atas debit note tersebut Pemohon Banding melakukanpemotongan tagihan customer tersebut sehingga customer membayar lebih kecil sebesar debit notetersebut; bahwa Pemohon Banding memberikan rabat tersebut dengan tujuan untuk meningkatkanpenjualan, sehingga customer jelas sekali menerima benefit
tersebut dan benefit tersebut diterimasetelah mencapai penjualan customer terpenuhi menurut syarat dan aturan tertentu;bahwa Majelis melakukan penelitian atas buktibukti dan keterangan para pihak dalam persidangan;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti dan keterangan Para Pihak dalam persidangan diketahuiRabat sebesar Rp.14.495.272.210,00 juga merupakan rabat yang diberikan Pemohon Banding tidak melaluinvoice atauu faktur pajak sehingga dari seluruh koreksi DPP atas penyerahan yang harus
MICHAEL DARMAWAN S, SH
Terdakwa:
YUSNINAWATI
293 — 163
Setelah permohonan pembiayaan/ Kredit Multi Guna (KMG)Employee Benefit Program (EmBP) RS.
Sel.Kredit (SP3) menjadi tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaansebenarnya sehingga mengakibatkan permohonan atas 107 pembiayaan/ Kredit Multi Guna (KMG) Employee Benefit Program (EmBP) fiktif atasnama karyawan RS. MUHAMADDIYAH Taman Puring Jakarta Selatanyang tidak sesuai dengan keadaan dan kemampuan riil debitur menjadidisetujui dan pembayaran kewajiban terhadap 107 pembiayaan / KreditMulti Guna (KMG) Employee Benefit Program (EmBP) fiktif atas namakaryawan RS.
YANTO (DPO) dannasabah fiktif (figuran);Harta kekayaan berupa uang sejumlah total Rp. 195.150.000, (SeratusSembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang masuk kerekening Terdakwa tersebut merupakan uang Bank BRI Syariah KCPMayestik, hasil perolehan yang dilakukan secara melawan hukumdengan melakukan pengajuan permohonan pembiayaan/ Kredit MultiGuna (KMG) Employee Benefit Program (EmMBP) RS.
Terkait dengan KMG EMBP(employee benefit program) yaitu fasilitas pembiayaan KMGyang dijual/dipasarkan melalui kerjasama dengan perusahaan,dimana fasiltas tersebut akan digunakan oleh karyawan diperusahaan tersebut yang memenuhi ketentuan/persyaratanBank, dengan pola pembayaran potong gaji dilakukan olehperusahaan;Bahwa adapun SOP ketentuan mengenai kerjasama EMBP(employee benefit program), antara lain :1. Terdapat PKS (Pejanjian Kerja Sama) antara BRIS denganperusahaan.2.
Setelah permohonan pembiayaan/ Kredit Multi Guna(KMG) Employee Benefit Program (EmBP) RS.
1.Nyonya SHARDA NANIK MAHTANI
2.Tuan NANIK JAIKISHIN MAHTANI
Tergugat:
PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
159 — 94
dalam hal inikhusus untuk program asuransi jiwa perorangan dibagi menjadi4(empat) bagian program : Program Perlindungan Kesehatan,Program Perlindungan Pendidikan, Program Perlindungan Keluargadan Program Pelrindungan Hari Tua;.Bahwa Penggugat adalah tertanggung dan sekaligus pemegangpolis Nomor 4211901519 tanggal 22 September 1999 denganmengikuti program Perlindungan Hari Tua yaitu pertanggunganyang disebut Dharma Ganda dan Program Perlindungan Kesehatanyaitu pertanggungan yang disebut Hospital Benefit
Sebagaimana bukti Para Penggugat dalam(Bukti PP1) dengan kewajiban nilai premi yang dibayarkan olehPenggugat dengan nilai mata uang rupiah sebesar Rp. 3. 282.800,(tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)menggunakan cara pembayaran sistem kolektor dengan periodepembayaran 6 bulanan ;.Bahwa Penggugat Il adalah penerima manfaat pertanggunganDharma Ganda dalam pertanggungan dasar atas nama tertanggungdan pemegang polis Penggugat dan penerima tanggunganasuransi tambahan Hospital Benefit
dari karyawan dari Tergugatsebagai perwakilian dari Tergugat .Bahwa akibat hukum atas tindakantindakan kelalaian dan sengajadari pihak Tergugat dan karyawan dari Tergugat telahmengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat bersamaPenggugat Il karena Penggugat II yang telah sakit dan dirawatyang terjadi pada tahun 2011 tidak bisa menerima manfaatperawatan rumah sakit yang terbaik mulai dari Rumah Sakit danDokter Spesialis sesuai Manfaat yang tertuang dalam ketentuanKhusus Asuransi Tambahan Hospital Benefit
KERUGIAN IMMATERIIL:Kerugian moril yang diderita Penggugat Il sebagai kepalarumah tangga yang telah sakit dan mengakibatkanpekerjaannya dihentikan serta berimbas dalam melaksanakankewajibannya kepada keluarga (Penggugat dan anakanaknya)serta hilangnya potensi keuntungan yang seharusnyadidapatkan oleh Penggugat Il dari pekerjaannya tersebut yangseharusnya apabila klaim asuransi atas nama Penggugat selaku Tertangung dan Penggugat II selaku tangungan dalamasuransi tambahan Hospital Benefit 99 diberikan
Bahwa, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita Angka3, 4 dan 5 Gugatan aquo, hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat danTergugat didasarkan pada kesepakatan pertanggungan yang dituangkan dalamPolis Asuransi Program Dharma Ganda 20 dan Program Hospital Benefit 99Halaman 8 dari Hal 48 Putusan No.341/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.Plan BB4 Nomor 4211901519 tertanggal 22 September 1999 (selanjutnyadisebut Polis).Bahwa, oleh karena dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugatadalah
33 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
Realita Jayamandiri (PHK) tersebut yang PHK nya bedasarkan Pasal 158 (b) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum;Tergugat tidak membayar Upah, Tunjangan/Benefit Penggugat sebagai berikut:a Denda 5% per hari untuk upah Bulan Nopember 2013 (Sesuai PPNomor 18 Tahun 1981) (5% x Rp9.000.000,00 x 10 hari)Rp4.500.000,00;b Upah Desember 2013 + Januari 2014 (2 x Rp9.000.000,00)Rp18.000.000,00;c Airport Tax + Transportasi Cuti Roster PP, berangkatRp515.000,00 tanggal 29 Sept 2013 dan
empat jutaseratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);Hal. 3 dari 18 hal.Put.Nomor 682 K/Pdt.SusPHI/20145 Memerintahkan sita jaminan terhadap kontainer yang ada di Site Tungkal Jaya,Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan serta semua barang barang yangada di Pelabuhan Mangsang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatanmilik Tergugat apabila putusan sela tidak dilaksanakan segera oleh Tergugat;6 Tetap membayar upah/gaji selanjutnya sebesar @ Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) dan tunjangan/benefit
,dan adakah perubahanhak dan benefit dalam perubahan jabatan/posisi tersebut, tetapi tidak adajawaban dari Tergugat;Pada tanggal 13 November 2013 di keluarkan SP II kepada Penggugatdengan alasan tidak ada ijin resmi dan tertulis dari atasan;Tanggal 19 Nopember 2013 dikeluarkan SP II dan terakhir kepadaPenggugat dengan alasan pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 tidakmasuk kerja dan pada hari Jumat (tanggal tidak dijelaskan oleh Tergugat)hanya mengirimkan SMS untuk meminta cuti, dan pada hari
terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dankasasi dari Tergugat;Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supayamemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1 Menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan Tergugat memberikan hakhak Penggugat yang antara lain membayar upah/gaji Penggugat sejak Desember2013 dan Januari 2014 dan tunjangan lainnya dengan besaran sebagai berikut:*Gaji/Upah serta tunjangan, benefit
Tetap membayar upah/gaji selanjutnya sebesar @ Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) dan tunjangan/benefit lainnya selama dan sampai prosespenyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukumtetap;Dalam Pokok Perkara:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mem PHK Penggugat telah melanggarketentuan UndangUndang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ( 2 ),putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUUI/2003 dan Surat
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
;e Additonal Crisis Cover (kesehatan untuk penyakit berat)sebesar Rp.117.000.000, ;e Medical Benefit sebesar Rp.1.500.000, per hari ;Dengan premi per bulan sebesar Rp.3.660.000, dengan rincian :e Premi asuransi berkala sebesar Rp.1.910.000,e Premi top up berkala sebesar Rp.1.750.000,Sehingga premi setahun menjadi Rp.43.920.000, dan telah dibayar lunas ;Bahwa pembayaran premi Penggugat tersebut lancar, sehinggaTergugat Il lebih agresif lagi menawarkan untuk keluarga dan saudaraPenggugat yang lain,
Polis Nomor : 2009005081 diterbitkan tanggal 22 Juli 2009 atasnama Penggugat sebagai pemegang polis dan turut Tergugatsebagai Tertanggung, dengan rincian uang pertanggungansebagai berikut :e Panin New Multilinked sebesar Rp.125.000.000,e Additional Crisis Cover sebesar Rp.125.000.000.e Medical Benefit sebesar Rp. 1.000.000, per hariDengan premi tahunan sebesar Rp.16.000.000, dengan rincian :e Premi asuransi berkala sebesar Rp. 15.000.000,e Premi top up berkala sebesar Rp. 1.000.000,Dan premi telah
Polis Nomor : 2009005105 diterbitkan tanggal 23 Juli 2009 atasnama : Penggugat sebagai pemegang polis dan Penggugat IIsebagai Tertanggung dengan rincian pertanggungan sebagaiberikut :e Panin New Multilinked sebesar Rp.125.000.000,e Additional Crisis cover sebesar Rp.125.000.000,e Medical benefit sebesar Rp. 1.000.000, per hariDengan premi tahunan sebesar Rp.28.000.000, dengan rincian :e Premi asuransi berkala sebesar Rp. 25.000.000,e Premi top up berkala sebesar Rp. 3.000.000.Dan premi telah dibayar
Medical Benefit Penggugat yang sakit dan opname dirumah sakitselama 20 hari x Rp.1.500.000, Rp. 30.000.000,b. Medical Benefit Penggugat Il yang sakit dan opname di rumah sakitselama 10 hari x Rp.1.000.000, Rp. 10.000.000,. Hospital cash & Surgical Penggugat IV yang sakit dan opname di rumahsakit 21 hari x Rp.1.500.000, Rp. 33.000.000,. Panin New Multilinked Penggugatsebesar Rp.117.000.000,.