-----------------------------------------

,;--------------------------------------------------

YAYAN ZAELANI, S.Sos;----------------------------------------------------

Karawang (Jabatan Pengawas (Eselon IV.b) dan Petikan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 823/Kep.1078/BKPSDM/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Yayan Zaelani, S.Sos., terhitung mulai tanggal 01 April 2018 menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;------------------------------------------------------------------------

Yang bersifat konkret, individual, danfinal Yang bersifatKONKT Ct 222 nanan ene n nnn nen ene nner nnn enn nnn ene n nnn naeBahwa Keputusan Bupati Karawang Nomor800/Kep.2676/BKPSDM/2020, Tentang Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.YAYAN ZAELANI, S.Sos, tertanggal 2 Juni 2020, adalah secara konkretberisi tindakan hukum) 222222 n nnn nen ne nnn Yang bersifatindividual :Bahwa Keputusan Bupati Karawang Nomor : 800/Kep.2676/BKPSDM/2020, Tentang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Karawang Nomor :800/Kep.2676/BKPSDM/2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. YAYANZAELANI, S.Sos, tertanggal 2 Juni 2020 ;3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan BupatiKarawang Nomor : 800/Kep.2676/BKPSDM/2020, Tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri SipilKepada Sdr. YAYAN ZAELANI, S.SOS, tertanggal 2 Juni4.

Keputusan Bupati Karawang Nomor:800/Kep.2676/BKPSDM/2020 Tanggal 2 Juni 2020 tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada Sdr.

Bahwa atas bukti T25, telah dilaksanakan rapat pada hari Rabu, tanggal 26Agustus 2020 bertempat di ruang kerja Kepala Bidang Pengadaan danPemberhentian ASN BKPSDM Kabupaten Karawang dengan Peserta Rapatadalah Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang, Sekretaris BKPSDM KabupatenKarawang, Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN, Kepala BidangKesejahteraan, Disiplin dan Kepangkatan, Camat Pedes Kabupaten Karawang,Yayan Zaelani, S.Sos.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Karawang Nomor:800/Kep.2676/BKPSDM/2020 Tanggal 2 Juni 2020 tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada Sdr. YAYAN ZAELANI, S.SOS. ,; 222202 enone nen3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KarawangNomor: 800/Kep.2676/BKPSDM/2020 Tanggal 2 Juni 2020 tentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil kepada Sdr.

MENGADILI:

1. DALAM PENUNDAAN:
   • Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika atas nama Lusyana Margaretha Pondaag, NIP: 19750307200801 2013, Pangkat/Gol Ruang: Pengatur, II/c, Jabatan: Staf, Unit Kerja: SMP N 2 Petasia, Instansi: Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor:880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dimana Penggugatmasih menjalani hukuman penjara;11.

Atas keberatan tersebut, Kepala BKPSDM melalui Surat Nomor:800/422/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 menegaskan bahwatidak dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk mencabut ObjekSengketa. Adanya dalil Penggugat yang menunjuk angka 7 surat tersebutyang intinya memberikan pandangan kepada Penggugat untukmenggunakan haknya menggugat Keputusan pemberhentiannya tersebutin casu Objek Sengketa ke Pengadilan TUN, tidak dapat dipandangsebagai dasar untuk melakukan gugatan.

Norma atau aturan yang menjadirujukan adalah sebagaimana yang harus ditempuh terlebin dahulu olehHal 22 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PLPenggugat untuk mengajukan Banding Administratif sebagaimana yangdiuraikan pada bagian 2.1 dan 2.2 tersebut diatas, sebelum mengajukan kePTUN, bukan didasarkan atas surat Kepala BKPSDM Nomor: 800/422/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, pada angka 7;3. DALAM POKOK PERKARA;3.23.3.3.1.

BuktiP8 : Surat dari Lusyana Margaretha Pondaag kepada BupatiKabupaten Morowali Utara, tanggal 25 Juli 2019, Perihal:keberatan terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor:Hal 29 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.PL10.11.12.13.14.15.Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15880/252.1/BKPSDM/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 (fotokopisesuai asli);: Tanda Terima Surat tanggal 25 Juli 2019, Perihal: Suratkeberatan terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor:880/252.1/BKPSDM/VI/2019 tanggal

Atas keberatan tersebut kepala BKPSDM melaluiSurat Nomor: 800/422/BKPSDM/VII/2019, tanggal 12 Agustus 2019menegaskan bahwa tidak dapat memenuhi permintaan Penggugatuntuk mencabut Objek Sengketa.

Bahwa berdasarkan defenisi tersebut diatas, maka Surat Keputusan BupatiNomor 862/KEP.10/BKPSDM Tentang Pembebasan Jabatan Guru terhadapPegawai Negeri Sipil AN. Maman Suparman, S.Pd.

Bandung Nomor862/KEP.10/BKPSDM, Tentang Pembebasan Jabatan Guru TerhadapPegawai Negeri Sipil AN.

,MM., NIP. 9650912198903 1 010, tertanggal 14 Juni 2019 ; Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati BandungNomor 862/KEP.10/BKPSDM, Tentang Pembebasan Jabatan GuruTerhadap Pegawai Negeri Sipil AN. Maman Suparman, S.Pd.

P 6 (2)Fotocopy Keputusan Bupati Bandung Nomor 862/KEP.10/BKPSDM tertanggal 14 Juni 2019 TentangPembebasan Jabatan Guru Terhadap Pegawai NegeriSipil Atas Nama Maman Suparman, S.Pd.,MM.

(fotocopy sesuai dengan asli) ;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor862/KEP.10/BKPSDM tertanggal 14 Juni 2019 TentangPembebasan Jabatan Guru Terhadap Pegawai NegeriSipil Atas Nama Maman Suparman, S.Pd.

objeksengketa diterbitkan olehTergugat Pada Tanggal 29 April 2019 dan Penggugat mengetahuiKTUN Objek Sengketa a quo pada tanggal 09 Mei 2019 ketikaPenggugat menerima surat tersebut dari Tergugat melalui keluargaPenggugat berdasarkan Surat Penyampaian Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nomor: 800/413/BKPSDM/IV/2019 tertanggal 30 april 2019, yang selanjutnya perkaraa quo didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada tanggal 5 Agustus 2019.

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu UtaraNomor: 888/03/BKPSDM/IV/2018 tertanggal 29 April 2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai AparaturSipil Negara an. Wahyudi ST karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan adalah sah dan mengikat menuruthukum;3.

Bukti P1.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Luwu UtaraProvinsi Sulawesi Selatan Nomor: 888/01/BKPSDM/IV/2019,tanggal 29 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atasnama Ekawiraswati, SE;2. Bukti P1.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Penyampaian Nomor:800/413/BKPSDM/IV/2019, tanggal 30 April 2019, yangditujukan kepada Ekawiraswati, S.E.;3.

Luwu Utara yang terkait Kasus Pidana;: Fotokopi sesuai dengan asli, Telaahan Staf BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Nomor:800/192/BKPSDM/IV/2018, tanggal 25 April 2018, Perihal:Usulan Pemberian Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yangtelah Ditetapkan Menjadi Terpidana atas tindakan Penyalagunaan Kewenangan ;: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 800/197/BKPSDM/IV/2018, tanggal 27 April

Luwu Utarayang terkait Tindak Pidana Korupsi;: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 800/471/BKPSDM/X1/2018, tanggal 5 November 2018, Perihal:Penegakan Hukum terhadap ASN yang Melakukan TindakPidana Korupsi;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Telaahan Staf BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Nomor: 800/547/BKPSDM/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018, Perihal:Usulan Pemberian Sanksi Terhadap

Nomor3, Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/226.26/V/BKPSDM

/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Darna, S.Sos., Tanggal 2 Mei 2018; Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/226.26/V/BKPSDM/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Darna, S.Sos., Tanggal 2 Mei 2018, sampai perkaraa quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Halaman 1 dari 6 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos., Tanggal2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos.,Tanggal 2 Mei 2018:4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos., Tanggal2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna, S.Sos.,Tanggal 2 Mei 2018;4.

jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum; Bahwa Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian ManajemenKepegawaian oleh Tim Wasdalpek Badan Kepegawaian Negara, tanggal23 Februari 2018, Surat Direktur Pengawasan dan PengendalianKepegawaian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan PensiunNomor F.IV.2630/ Kel.1310, yang ditujukan kepada Bupati Buol, tanggal2 Maret 2018, Telaahan Staf yang diajukan oleh Sekretaris DaerahKabupaten Buol Nomor 800/167.20/BKPSDM

terhadap Surat Bupati Tolitoli Nomor:800/125.03/BKPSDM tanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepadaKepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, telah lampau waktu;3.

Artinya Surat Bupati Tolitoli Nomor: 800/125.03/BKPSDM tanggal30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Badan KepegawaianNegara tersebut, telah terlaksana/lampau waktu;4.

., dan kawankawan, dan mohon menyatakan sah Surat Bupati Tolitoli Nomor:800/125.03/BKPSDM tanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepadaKepala Badan Kepegawaian Negara tersebut;3. Menolak Permohonan Pencabutan Surat Bupati Tolitoli Nomor:800/125.03/BKPSDM tanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepadaKepala Badan Kepegawaian Negara tersebut;4. Menghukum Para Penggugat Rr.

., tanggal 6Juli 2017 (Sesuai cap basah);: Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor:887/1490.03/BKPSDM tentang Pemberhentian Sementaradari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Tolitol atas nama Ridwan A. HusainS.Pd.M.Si., tanggal 6 Juli 2017 (Sesuai cap basah);: Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor:887/1756.03/BKPSDM tentang Pemberhentian Sementaradari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Tolitoli atas nama Pramudi, S.T.

Bupati Tolitoli Nomor:800/1327.03/BKPSDM, tanggal 21 Juni 2017, Perihal:Permintaan Petikan/Salinan Putusan Pengadilan (Sesuaiasli);: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli a.n. BupatiTolitoli Nomor: 800/01.03/BKPSDM, tanggal 26 Juli 2018,Perihal: Undangan Rapat (Sesuai asli);: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli a.n.

Bahwa atas dikeluarkannya Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaArdiansyah, S.T. NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/GolonganRuang: Penata Tk.

Bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaArdiansyah, S.T. NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/GolonganRuang: Penata Tk.

Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama ARDIANSYAH, S.T. Nip.19720703 200604 1 006 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. /II d, TMTTertanggal 31 Agustus 2018; 23.

Bukti P1 : Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Ardiansyah, S.T. (sesuai dengan asli); 2. Bukti P2 : Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor717/KPTS/BKPSDM/MRU/2018 Tentang PemberhentianSementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah,S.T. (sesuai dengan asli); 3.

(Sesual dengan asll);=: Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas UtaraNomor 002/KPTS/BKPSDM/2017 Tentang PemberhentianDan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Il & Ill DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.(sesual dengan fotCkop!) sj ===

Nomor3, Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/225.26/V/BKPSDM

Lahama tanggal 2 Mei 2018: Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/225.26/V/BKPSDM/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil Atas Nama Syamsurijal M. Lahama Tanggal 2 Mei 2018, sampaiperkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Halaman 1 dari 6 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/225.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Syamsurijal M.Lahama Tanggal 2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/225.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SyamsurijalM. Lahama Tanggal 2 Mei 2018;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/225.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Syamsurijal M.Lahama Tanggal 2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/225.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Syamsurijal M.Lahama Tanggal 2 Mei 2018;4.

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Utaranomor : 888/11/BKPSDM/IV/2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaUSMAN UMAR,SE. Nip 19720421200701 1 033 tertanggal 29 April2019;3.

Bahwa secara faktuil Proses dikeluarkannya Surat Keputusan BupatiKabupaten Luwu Utara nomor : 888/11/BKPSDM/IV/2018 tertanggal29 April 2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiAparatur Sipil Negara an.

Kepala BKPSDM Kab.Luwu Utara, tanggal 16 Juli 2019 beserta lampirannya;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat yang dibuat oleh UsmanUmar., SE, Perihal : Pernyataan Banding Administratif atasSurat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor:888/11/BKPSDM/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas Nama USMANUMAR.,S.E, yang ditujukan Kepada Yth.

Luwu Utara, yang ditujukan kepada Bupati LuwuUtara Nomor: 800/192/BKPSDM/IV/2018, Perihal: UsulanPemberian Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang TelahDitetapbkan Menjadi Terpidana Atas Tindakan PenyalahgunaanKewenangan, tanggal 25 April 2018;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Luwu Utara, Nomor;800/197/BKPSDM/IV/2018, Perihal : Penegakan disiplin PNS,yang ditujukan Kepada Yth. 1. Asisten Adm. Umum, 2.Inspektur Kab. Lutra, 3.

Bukti T 14Fotokopi dari fotokopi, Surat Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Luwu Utara, Nomor: 800/481/ BKPSDM/X1/2018,Perihal: Permintaan Salinan Putusan Oknum PNS Kab. LuwuUtara Yang Terkait Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukanKepada Yth.

;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati MusiRawas Utara Nomor: 342/KPTS/BKPSDM Tanggal 29 Januari 2021Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas namaMASHURI, ST., M.Si.

);Dengan Lampiran: Keputusan Bupati Musi Rawas UtaraNomor: 006/KPTS/BKPSDM/2017 Tanggal 20 Februari 2017an.

Musi Rawas Utara KabidPengembangan Diklat Tertanggal 25 Maret 2019 Nomor:800/27/BKPSDM/2019 Perihal: Permohonan Salinan SuratPutusan Akhir (Vonis) an. Mashuri, ST., NIP. 19750910200604 1 005 (sesuai dengan fotokopinya);Putusan Nomor: 89/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl tertanggal 3April 2017 (sesuai dengan fotokopinya);Surat dari Bupati Musi Rawas Utara Sekretaris DaerahTertanggal 04 April 2019 Nomor: 800/150/BKPSDM/2019Perihal: Permohonan Penetapan Status Kepegawaian an.Sdr.

Mashuri, ST, M.Si(sesuai dengan fotokopi tanpa lampiran);Nota Dinas Kepada: Bupati Musi Rawas Utara Dari: KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Nomor: 880/016/BKPSDM Tanggal: 20 Januari 2021Hal: Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan(sesuai dengan fotokopi tanpa lampiran);Surat dari Sekretaris Daerah Tertanggal 29 Januari 2020Nomor: 800/058/BKPSDM Perihal: Rapat Baperjakat InstansiDaerah Kabupaten Musi Rawas Utara (sesuai denganfotokopinya);Dengan Lampiran: Absen Rapat BAPERJAKAT

Bukti T16 :Tertanggal 23 Maret 2020 Nomor: 800/137/BKPSDM Perihal:Undangan yang ditujukan kepada Inspektur (sesuai denganfotokopinya);Dengan Lampiran: (1). surat an. Bupati Musi Rawas UtaraSekretaris Daerah Tertanggal 23 Maret 2020 Nomor:800/137/BKPSDM Perihal: Undangan yang ditujukan kepadaAsisten Administrasi & Umum (2). surat an. Bupati MusiRawas Utara Sekretaris Daerah Tertanggal 23 Maret 2020Nomor: 800/137/BKPSDM Perihal: Undangan yang ditujukankepada Kabag Hukum dan (3).

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan SuratKeputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal03 Januari 2020, Tentang Pemberhentian dari JabatanAdministrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipila.n. LutfiHendra Kurniawan, ST, MT.

Tindakan Tergugat dengan menulis nomor surat, tanggal danbulan menggunakan tulisan tangan sehingga patut didugatidak dikerjakan dikantor BKPSDM Kota Dumai, terburuburu ,disetel / direkayasa dan diragukan keabsahannya;.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan WalikotaDumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020,Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator danPenempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan,ST, MT. NIP. 19761105 200312 1 002 di LingkunganPemerintah Kota Dumai;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabutSurat KeputusanWalikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari2020, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator danPenempatan Pegawai Negeri Sipil a.n.

BuktiP1 : Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020 TentangPemberhentian dari Jabatan Administrator danPenempatan Pegawai Negeri Sipil a.n.

Kepala BKPSDM Kota Dumai (fotocopysesuai dengan asli);Sanggah banding terhadap Surat Keputusan WalikotaDumai Nomor : 10/BKPSDM/2020 Tanggal 3 Januari2020 yang ditujukan kepada Ketua BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta(fotocopy sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Nomor : 893/BKPSDMP2KP/26tanggal 27 November 2019 (fotocopy sesuai denganasli);Surat Keterangan Nomor 800.08/INSPS.2/KET/XI/159tanggal 27 November 2019 (fotocopy sesuai denganasli);Persyaratan Mutasi Antar Instansi ke Provinsi

Menyatakan batal Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.22/21/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tanggal 31 Januari 2018 Nomor urut 3 (tiga) atas nama Jauhari, S.E.;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.22/21/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tanggal 31 Januari 2018 Nomor urut 3 (tiga) atas nama Jauhari, S.E.;4.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Bupati Tebo Nomor:821.22/21/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil DilingkunganPemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 31 Januari 2018, Nomor urut.3 (tiga)atas nama : JAUHARI, S.E.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor :821.22/21/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil DilingkunganPemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 31 Januari 2018, nomor urut 3 (Tiga)atas nama : JAUHARISE;4.

Kemudian Bupati Tebo, padaTanggal 12 Januari 2018 melalui Surat Nomor : 800/20/BKPSDM, danTanggal 19 Januari 2018 melalui Surat Nomor : 800/40/BKPSDM telahmenyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Uji Kesesuaian JPTPratama Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang ditujukan kepada KetuaKomisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.Bahwa berdasarkan Surat Bupati Tebo di atas, kemudian Komisi AparaturSipil Negara, melalui surat Nomor : B204/KASN/1/2018 Tanggal 26Januari 2018, memberikan Rekomendasi dan memberikan

Bukti P7 :870/17/BKPSDM atas nama Jauhari,S.E. Tanggal 05 Januari 2017(Fotokopi dari Fotokopi);Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor:821.22/21/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri SipilDilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo atas nama Jauhari,S.E. Tanggal 31 Januari 2018 (Fotokopi dari Fotokopi);Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas namaJauhari,S.E.

(Sesuai denganaslinya);Fotokopi Surat Bupati Tebo Nomor: 800/21/BKPSDM,tanggal 12 Januari 2018 yang ditujukan kepada Ketua KomisiAparatur Sipil Negara di Jakarta, perihal RencanaPelaksanaan Mutasi Antar JPT Pratama Lingkup PemerintahKabupaten Tebo.

(Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Bupati Tebo Nomor: 800/40/BKPSDM tanggal19 Januari 2018 yang ditujukan kepada Ketua KomisiAparatur Sipil Negara di Jakarta, perihal Laporan HasilEvaluasi Kinerja dan Uji Kesesuaian JPT Pratama KabupatenTebo Provinsi Jambi.

Adam Malik Gang PamangkihRT/RW 22/01, Kuala Pembuang Il, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor888/15/BID.II/BKPSDM

Putusan Nomor 69 K/TUN/2019Nomor 888/15/BID.II/;BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 NomorUrut 2 (Penggugat); Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSeruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/X1/2017 tanggal 6 November2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md., Lampiran Surat KeputusanBupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/IBKPSDM/XI/2017 tanggal 6November 2017 Nomor Urut 2 (Penggugat); Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi

Menyatakan Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 888/15/BID.1I/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah,A.Md., adalah sah dan sesuai menurut hukum;6.

Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayarseluruh biaya perkara;Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas maka pemberlakuan dasar hukumsebagaimana dalam Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah,A.Md., adalah tepat dan sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara danHalaman 3 dari 7 halaman.

Kemudian pada tahun2017 Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat kembali memberikan hukumanatas dasar perbuatan yang sama yaitu Pemberhentian dengan tidakhormat sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati SeruyanNomor: 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah,A.Md., tanggal 6 November 2017 (objek sengketa). bahwa dengan demikian seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman lebihdari satu kali untuk kesalahan yang sama, karena itu

Putusan Nomor 44 PK/TUN/2021Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M.Lahama, tanggal 2 Mei 2018;2.

Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkanpelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M.Lahama tanggal 2 Mei 2018, sampai perkara a quo memperolehkekuatan hukum tetap; Dalam pokok perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaSyamsurijal M. Lahama, tanggal 2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaSyamsurijal M. Lahama, tanggal 2 Mei 2018;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M.Lahama, tanggal 2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/225.26/V/BKPSDM/2018, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SyamsurijalM. Lahama, tanggal 2 Mei 2018;4.

Objek Sengketa:Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 888/04/BKPSDM/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Hamrin.

Bahwa secara faktuil proses dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 888/06/BKPSDM/IV/2018, tertanggal 29 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara an.

Bukti P1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 888/04/BKPSDM/IV/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan,tanggal 29 April 2019, atas nama Hamrin; 2.

Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara,Nomor: 800/192/BKPSDM/IV/2018, tanggal 25 April2018;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris DaerahAn. Bupati Luwu Utara, Nomor: 800/197/BKPSDM/IV/2018, tanggal 27 April 2018, Perihal: Penegakan Disiplin PNS;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Badan Kepega waian Negara Kantor Regional IV, Nomor: KR.IV.K.2625/P.24195/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Perihal:PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris DaerahAn.

Bupati Luwu Utara, Nomor: 800/471/BKPSDM/X/2018, tanggal 5 November 2018, Perihal: PenegakanHukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi;Fotokopi sesuai dengan asli, Telaahan Staf, dari KepalaBKPSDM Kab.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 888/05/BKPSDM/IV/2019, tertanggal29 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Zulkifli, S.E.

Bahwa secara faktuil proses dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor: 888/05/BKPSDM/IV/2018, tertanggal 29 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara an.

Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara,Nomor: 800/192/BKPSDM/IV/2018, tanggal 25 April2018; Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.o10.11.Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris DaerahAn.

Bupati Luwu Utara, Nomor: 800/197/BKPSDM/IV/2018, tanggal 27 April 2018, Perihal: Penegakan Disiplin PNS;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepega waian Negara Kantor Regional IV, Nomor: KR.IV.K.2625/P.24195/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Perihal:PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris DaerahAn.

Bupati Luwu Utara, Nomor: 800/481/BKPSDM/X/2018, tanggal 7 November 2018, Perihal: Permintaan Salinan Putusan Oknum PNS Kab. Luwu Utara Yang Terkait Tindak Pidana Korupsi;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris DaerahAn. Bupati Luwu Utara, Nomor: 800/471/BKPSDM/X/2018, tanggal 5 November 2018, Perihal: PenegakanHukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi;Fotokopi sesuai dengan asli, Telaahan Staf, dari KepalaBKPSDM Kab.

;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati MusiRawas Utara Nomor: 342/KPTS/BKPSDM Tanggal 29 Januari 2021Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas namaMASHURI, ST., M.Si.

);Dengan Lampiran: Keputusan Bupati Musi Rawas UtaraNomor: 006/KPTS/BKPSDM/2017 Tanggal 20 Februari 2017an.

Musi Rawas Utara KabidPengembangan Diklat Tertanggal 25 Maret 2019 Nomor:800/27/BKPSDM/2019 Perihal: Permohonan Salinan SuratPutusan Akhir (Vonis) an. Mashuri, ST., NIP. 19750910200604 1 005 (sesuai dengan fotokopinya);Putusan Nomor: 89/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl tertanggal 3April 2017 (sesuai dengan fotokopinya);Surat dari Bupati Musi Rawas Utara Sekretaris DaerahTertanggal 04 April 2019 Nomor: 800/150/BKPSDM/2019Perihal: Permohonan Penetapan Status Kepegawaian an.Sdr.

Mashuri, ST, M.Si(sesuai dengan fotokopi tanpa lampiran);Nota Dinas Kepada: Bupati Musi Rawas Utara Dari: KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Nomor: 880/016/BKPSDM Tanggal: 20 Januari 2021Hal: Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan(sesuai dengan fotokopi tanpa lampiran);Surat dari Sekretaris Daerah Tertanggal 29 Januari 2020Nomor: 800/058/BKPSDM Perihal: Rapat Baperjakat InstansiDaerah Kabupaten Musi Rawas Utara (sesuai denganfotokopinya);Dengan Lampiran: Absen Rapat BAPERJAKAT

Bukti T16 :Tertanggal 23 Maret 2020 Nomor: 800/137/BKPSDM Perihal:Undangan yang ditujukan kepada Inspektur (sesuai denganfotokopinya);Dengan Lampiran: (1). surat an. Bupati Musi Rawas UtaraSekretaris Daerah Tertanggal 23 Maret 2020 Nomor:800/137/BKPSDM Perihal: Undangan yang ditujukan kepadaAsisten Administrasi & Umum (2). surat an. Bupati MusiRawas Utara Sekretaris Daerah Tertanggal 23 Maret 2020Nomor: 800/137/BKPSDM Perihal: Undangan yang ditujukankepada Kabag Hukum dan (3).

:Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal 17 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal 17 Mei 2018, sampai perkaraa quo memperoleh kekuatan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/239.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama IMRAN, S.Sos tanggal17 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/239.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama IMRAN, S.Sostanggal 17 Mei 2018;4.

OBJEK SENGKETAKeputusan Bupati Luwu No. 888/1/BKPSDM/2019 tanggal 25 April2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu,Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan an. Sitti Rakhmah, SE.,NIP 196312021985032004;ll.

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/1/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sitti Raknhmah SE, NIP196312021985032004.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor :888/1/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sitti Rakhmah SE, NIP196312021985032004.4.

BuktiP1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Luwu, Nomor :888/1/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Sitti Rakhmah, SE.;2. BuktiP2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan KeberatanKepada Bupati Luwu Cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Luwutanggal 8 Mei 2019, atas nama Sitti Rakhmah, SE.;3.

BuktiP5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 800/287/BKPSDM/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019;halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 54/G/2019/PTUN.MKS6. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910.Bukti P10 :11.Bukti P1112.Bukti P12 :13.Bukti P13 :14. Bukti P14 :Fotokopi sesuai dengan asli surat Tanda Tamat dan Latihan,Nomor : 274/D.TKSP/BBPPKS/MKS/XII/2011, tanggalDesember 2011, atas nama ST. Rakhmah, SE.

;Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Bupati Luwu,Nomor : 821.20/02/BKPSDM/2017, tanggal 3 Januari 2017 atasnama, Siti Rakhma, SE.;Fotokopi sesuai dengan asli surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 821.24/648/BKPSDM/2017, tanggal 4 januari 2017 atas namaSitti Rakhma, SE.;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Badan Kepegawaian Daerah(BKD), Nomor : 822.3/172/BKD/2010, tanggal 18 10 2010,Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama Sitti Rakhmah, SE.

Keputusan BupatiLuwu Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, makaPenggugat telah kehilangan status hokum sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu yang kiranyadapat berpegaruh terhadap jenjang karier Penggugat ke depannya, sertaPenggugat telah pula kehilangan hak keuangan dikarenakan tidak lagimendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap bulannya.FAKTA DAN ALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYA GUGATAN1.

NIP. 196807272002121006.Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Bupati Luwu Nomor :888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019. Tentang Pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Luwuterakhir melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang PengadaanPemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu;4.

BuktiP1 : Fotokopi sesuai Fotokopi Keputusan Bupati Luwu tanggal 25April 2019 Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama AchmadHasanuddin, S.E.;2. BuktiP2 : Fotokopi sesuai asli surat keberatan Achmad Hasanuddin, S.Edan awan kawan kepada Bupati Luwu Cq Kepala BKPSDMKabupaten Luwu tanggal 8 Mei 2019;3.

BinMuhaddar;: Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penjabat SekertarisDaerah Kabupaten Luwu Nomor : 800/287/BKPSDM/VIII/2019tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Drs. H.