Penggugat kepadaTergugat Il(Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)Wilayah XXI di Palangka Raya) ; Bukti P.1720. Bahwa Tergugat Ill telah memberikan tanggapan kepadaTergugat atas Permohonan Konfirmasi Lokasi IndustriPenggergajian Kayu (Sawmill) IWIPHHK a.n Penggugat (KSULawang Mangalung) dengan nomor surat : S.530 /BPKH XXI2 /2014 tertanggal 12 September 2014 yang menyatakan dalampoin (6) dan poin (7) :a.

Hasil analisis fungsi ini hanya merupakan telaahan awal diatas peta dan data sekunder lainnya sesuai data yangtersedia di BPKH Wilayah XXl. Perlu kami sampaikan bahwaperbedaan garis batas diduga diakibatkan oleh adanyaperbedaan akurasi geografis Peta Dasar sampai denganakhir Agustus 2014, untuk itu perlu dilengkapi dengan datadari instansi Kehutanan Kabupaten maupun Provinsi. Letakdan kondisi lapangan yang pasti harus berdasar pengukurandan pemeriksaan lapangan.

jelas hal inibertentangan dan merugikan Penggugat sehingga surat dengannomor :S.530/BPKH XX2 / 2014 tertanggal 12 September 2014oleh Tergugat Ill dinyatakan cacat yuridis karena belummemenuhi syarat formil berupa rekomendasi dari DinasKehutanan Kabupaten Gunung Mas maupun Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah sehingga haruslah ditolak;22.Berdasarkan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.307/MENHUTIV 2010, tertanggal 17 Mei 2010 pada ketetapankeempat angka 1 (satu) uruf j tersebut kepada Tergugat

Menyatakan Surat dengan Nomor : S.530/ BPKH XxXI 2/2014adalah cacat yuridis;6. Menghukum Tergugat Ill untuk mencabut Surat dengan Nomor$.530/ BPKH XXI 2/2014 tertanggal 12 September 2014;7.

Berkoordinasi dengan BPKH Wilayah VI Manado untuk peninjauanlapangan, pengukuran garis HPT sepanjang 17 km oleh Team BPKHWilayah VI serta Penyusunan dan penyampaian Laporan BPKH Wilayah VIkepada Dirjen Kehutanan;c.

Maluku Utara dan di tingkat Kementerian Kehutanan(BPKH Wilayah VI Manado).Bahwa pelaksanaan kegiatan tata batas di areal hutan di Desa Kusubibi dan DesaJojame membutuhkan biaya talangan tambahan yang telah dikomunikasikankepada pihak PT.

Berkoordinasi dengan BPKH Wilayah VI Manado untuk peninjauanlapangan, pengukuran garis HPT sepanjang 17 km oleh Team BPKHWilayah VI serta Penyusunan dan penyampaian Laporan BPKH Wilayah VIkepada Dirjen Kehutanan;c. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi dan DinasKehutanan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai pihakpihak yangberkepentingan (Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi) dan terkait (DinasKehutanan) sehubungan dengan peninjauan lapangan dari Pihak BPKHWilayah VI Manado.

Maluku Utara dan di tingkat Kementerian Kehutanan(BPKH Wilayah VI Manado).Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor /05 /Pdt.G/2014..

Hasbi Pora telah mengajukanpermohonan telahan / pertimbangan teknis kepada Kepala BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI untuk kelengkapanproses pengurusan Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan di lokasiTransmigrasi di desa Kusubibi dan Jojame Kabupaten Halmahera Selatansebagaimana Surat Nomor: 63 / 475.1 / Nakertrans / 2008 tanggal 10 April2008 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat BPKH Wilayah VINomor S129 / BPKH VI2/ 2008 tanggal 25 April 2008 serta diikuti puladengan Laporan Hasil

) Wilayah II Palembang dan kawasan hutan yang masuk dalamwilayah kerja BPKH Palembang meliputi 3 (tiga) propinsi yaitu : 1.Propinsi Sumatera Selatan, 2.

Riwayat pekerjaan :Sejak Tahun 2007 s/d sekarang Tahun 2012 saya bekerja dan bertugaspada Staf dibidang pengukuran dan pemetaan kawasan hutan yangberada di wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)Wilayah II Palembang.Bahwa selaku ahli bidang pengukuran dan pemetaan kawasan hutan diBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembangdiperintahkan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan terhadapTKP perambahan hutan di Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61.1616berdasarkan Surat Perintah

Tugas Kepala Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH) Wilayah II Palembang Nomor : PT.51 / BPKH II.1 /2012 tanggal 16 April 2012;Bahwa sepengetahuan ahli ada 2 (dua) kawasan konservasi yangdikelola oleh Balai KSDA Bengkulu yang wilayahnya berada di KotaBengkulu yaitu: 1) kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61dan 2) Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai Reg.91;Bahwa berdasarkan Surat Dir Reskrimsus Polda Bengkulu Nomor : B /270 / VI / 2012 tanggal 29 Juni 2012, perihal Bantuan Ahli, Ahliditugaskan

oleh pimpinan yakni Kepala BPKH Wilayah II Palembangmenugaskan Ahli Suyetno, NIP.19750929 200710 1 002, pangkatPengatur Muda Golongan IJ/a, Jabatan Staf BPKH Wilayah IIPalembang berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang Nomor : PT.51 / BPKHIL.1 / 2012 tanggal 16 April 2012 untuk melakukan pengukuran danpemetaan di Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61;Bahwa setelah menerima tugas tersebut Ahli bersamasama penyidik /penyidik pembantu menuju lapangan

) Wilayah II Palembang yang diperintahkan untuk melakukanpengukuran dan pemetaan terhadap areal hutan kawasan Cagar Alam DanauDusun Besar Reg.61. berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang Nomor : PT.51 / BPKH II.1 /2012 tanggal 16 April 2012 telah melakukan pengukuran dan pemetaan denganhasil yakni pengukuran koordinat di TKP dengan menggunakan alat GPS Garmin76 CSX warna Hitam langsung di masingmasing TKP perambahan, setelah itudatadata koordinat

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (BPKH) WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG tersebut;

Reskrim Polda Sumut,sekaligus minta dikirim Ahli dari BPKH wilayah IMedan untuk mengecek areal tersebut dan menentukantitik Koordinat areal penebangan pohon Kayu.Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2010 sekirapukul 6.00.wib. Ahli dari BPKH tiba dilokasi dandidampingi AKP. B.K. Wijaya, dan AIPTU RAMLANBARUS, kemudian mengecek dan menentukan Koordinatdi lokasi pembukaan = jalan, Base camp danpenebangan Pohon kayu yang berada di di luar ArealIPK atas nama saksi Mhd.

Syahdin Berutu,saksi Junaidi Simamora tidak mengatakan apapunkarena pada saat itu tidak ada sesi untuk tanyajJawab; Bahwa yang mengukur titik Koordinat pada waktuitu adalah Petugas BPKH bersamasama dengan BP2P,pihak BPKH hanya di minta untuk mengetahui letakposisi penebangan kayu tersebut ;Bahwa pada saat pengukuran titik koordinat KepalaDinas Kehutanan yaitu saudara saksi Ir.

Syahdin Berutu jBahwa setelah ditemukan Titik Koordinatnyaternyata menurut tim ahli dari BPKH dan BP2P,bahwa kawasan hutan yang di tebang tersebut beradadi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan HutanSuaka Margasatwa, dimana dalam kawasan tersebuttidak dijinkan untuk diterbitkan IPK, dankalaupun ada harus mendapat ijin dari MenteriKehutanan ; Bahwa yang mengambil titik koordinat pada saat ituadalah bermarga Munthe dari BPKH dengan5210.. 02 37 18,4 LU. 02 37 18,1 LU. 02 37 21,0 LUmenggunakan Global Possition

sambil menunjukkan peta, maka setelah AhliMerry Carolina, S.Hut membandingkan titikkoordinat itu dengan Peta SK Menteri KehutananNomor 44 Tahun 2005 dari BPKH maka diketahuilokasi areal yang ditebang itu masuk dalam Kawasan156Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Suaka MargasatwaBahwa, benar sepengetahuan Ahli Merry Carolina,S.Hut bahwa di dalam kawasan tersebut tidak diperbolehkan diterbitkan IPK iBahwa, benar yang berhak mengeluarkan Peta Hutanadalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH);Bahwa, benar

Reskrim PoldaSumut, sekaligus minta dikirim Ahli dari BPKH wilayahI Medan untuk mengecek areal tersebut dan menentukantitik Koordinat areal penebangan pohon Kayu.Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul6.00.wib. Ahli M. Irfan Lubis, SH dari BPKH tibadilokasi dan didampingi saksi AKP. B.K. Wijaya, danAIPTU RAMLAN BARUS, kemudian mengecek dan menentukanKoordinat di lokasi pembukaan jalan, Base camp danpenebangan Pohon kayu yang berada di di luar Areal IPKatas nama Mhd.

Bondowoso yang dikemudian oleh NERI aliasP.RONI ; Bahwa pada waktu itu saksi melakukan introgasi terhadapterdakwa, P.LIS, P.SAIRI dan P.ISA ternyata mereka tidakdapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil MHutan(SKSHH) ; Bahwa daari keterangan mereka berempat kalau 5 gelondongkayu jati tersebut diperoleh dari menebang kayu jati milikperhutani yang berada di Petak 63 D Kawasan hutanKRPHBrebes BPKH Klabang, KPH Bondowoso dari 1 (satu) pohonjati yang masih berdiri dipotong dari pangkal tonggakmenjadi

D~ merupakan wilayahkekuasaan BPKH Klabang, saksi melaporkan kepada Asper BKPHKlabang yang bernama P.FARID kemudian P.FARIDmemerintahkan penanganan~ kasus ini diserahkan kepadapejabat KRPH Brebes yang bernama sdr.WAHYUDI dan beberapamenit kemudian datangsdr.WAHYUDI bersamasama anggotaPolmob yang bernamaHANDOKO,HIDAYANTO dan ALFAN ke TKPkemudian saksi dan sdr. SALLIM menyerahkan barang buktikepada WAHYUDI dan setelah itu saksi dan sdr.

D~ merupakan wilayahkekuasaan BPKH Klabang, saksi melaporkan kepada Asper BKPHKlabang yang bernama P.FARID kemudian P.FARIDmemerintahkan penanganan~ kasus ini diserahkan kepadapejabat KRPH Brebes yang bernama sdr.WAHYUDI dan beberapa menit kemudian datang sdr. WAHYUDIbersama sama anggota Polmob yang bernama HANDOKO,Js8HIDAYANTO dan ALFAN ke TKP kemudian saksi dan sdr. AGUSKARYAWAN menyerahkan barang bukti kepada WAHYUDI dansetelah itu saksi dan sdr.

Prajekan, Kab.Bondowoso dan dari keterangan ERFAN alias P.ISA yangmengemudikan truck tersebut bernama NERI alias P.RONI ; Bahwa 5 (lima) gelondong kayu jati tersebut berasal dariPetak 63 D Kawasan hutan KRPH Brebes BPKH Klabang,KPHBondowoso dari 1 (satu) pohon jati yang masih berdiridipotong dari pangkal tonggak menjadi 5 (lima) gelondong ; Bahwa sesuai dengan Tabel Perhutani isi (volume) dari 5(lima) gelondong kayu jati tersebut adalah sebagai berikut:A. Kelas A.3 : 1.

Prajekan, Kab.Bondowoso dan dari keterangan ERFAN alias P.ISA yangmengemudikan truck tersebut bernama NERI alias P.RONI ;Bahwa 5 (lima) gelondong kayu jati tersebut berasal dariPetak 63 D Kawasan hutan KRPH Brebes BPKH Klabang,KPHBondowoso dari 1 (satu) pohon jati yang masih berdiridipotong dari pangkal tonggak menjadi 5 (lima) gelondong ;Bahwa sesuai dengan Tabel Perhutani isi (volume) dari 5(lima) gelondong kayu jati tersebut adalah sebagai berikutA. Kelas A.3 : 1.

Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (satu) unit excavator merk Komatsu warna kuning;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwae Pasir dan Batu hasil penambangan di lokasi kawasan hutan milik Perhutanidi petak 157 RPH Jlegong BPKH Gajah Biru turut Desa Tulakan,Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;Dirampas untuk dimusnahkan;4.

Masaran, Kab.Sragen;" Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai KRPH Duren Tumpang BPKH GajahBiru KPH Pati, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengamankanhutan dan aset hutan serta hasil hutan milik Perhutani wilayah RPH DurenTumpang BPKH Gajah BiruKPH Pati; Bahwa pada saat penggerebegan tersebut di lokasi penambangan jugaterdapat 3 (tiga )unit alat berat excavator dan satu unit truk, tetapi karenapada saat itu petugas yang melakukan penggerebegan hanya enampersonil, maka alatalat berat dan truk tersebut

wilayah RPH DurenTumpang BPKH Gajah BiruKPH Pati;Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Jpa.Bahwa yang melakukan penambangan di kawasan hutan adalah Sutrisnodiarea kawasan hutan, serta yang melakukan penebangan di luar kawasanhutan saat kejadian adalah PRIYANTO;Bahwa pada saat Saksi bersama tim datang ketempat kejadian saudaraDYAN MARIYADI tersebut sedang berlangsung melakukan aktifitaspenambangan galian C berupa batu dan pasir dikawasan hutan tersebutakan tetapi Terdakwa dan SURYANTO

dipergunakan untuk me;akukanpenambangan adalah milik pak Agus;Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Sutrisno di lokasipenambangan;Bahwa Saksi menerima pembayaran gaji dari Miko;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan Saksi tersebut benar;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (satu) unit excavator merk Komatsu warna kuning;Pasir dan Batu hasil penambangan di lokasi kawasan hutan milik Perhutanidi petak 157 RPH Jlegong BPKH

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit excavator merk Komatsu warna kuning;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwae Pasir dan Batu hasil penambangan di lokasi kawasan hutan milik Perhutanidi petak 157 RPH Jlegong BPKH Gajah Biru turut Desa Tulakan,Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;Dirampas untuk dimusnahkan;6.

., M.H;AHMAD MUTHOHAR, S.H 322n2 one omen nnn nnnAHMAD RUDI FIRDAUS, S.H3 222 ANGGORO SUNUTOMO, S.H;GANDUNG SOEPRAPTO, S.H; SUHARYOSO, S.H32 92222 n nnn nnn nnn nae ne cen nee nnnSemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / KonsultanHukum yang berkantor pada Kantor Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, Jalan HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang,yang bertindak dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 053 / Suku/ BPKH /JT/ IV / 2017 19 April 2017 ; Untuk selanjutnya

Bahwa Tergugat dan Tergugat II telah diikat dengan Surat Perjanjian Kenya(Kontrak) Nomor : SPK.27/DIPA.XVII/VIII/2012, Tanggal 28 Agustus 2012 mengenaiPengadaan Tanah Kantor BPKH Wilayah XVII Manokwari.(Bukti TI.3);8. Bahwa Tergugat juga telah memperoleh Surat Ijin Peruntukan dan PenetapanLokasi Pembangunan Rumah Dinas Nomor: 012/146, tanggal 05 Maret 2013 dariPemerintah Daerah Kabupaten Manokwari yang ditanda tangani Sekretaris DaerahDrs.F.M.Lalenoh.(Bukti TI.4);9.

Alat Bukti Surat T.l 2 tentang Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari YakobusMandacan kepada Suyono (PPK BPKH XVII Manokwari) tanggal 10 Oktober 2012diketahui atau disaksikan oleh Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Turunan BarenzMandacan, Kepala Kelurahan Amban dan Kepala Distrik Manokwari Barat;3. Alat Bukti Surat Tk 3 tentang Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.27/DIPA.XVII/VIIV/2012 tanggal 28 Agustus 2012;4.

Alat Bukti Surat T.l 8 tentang DIPA Tahun 2012 BPKH Wilayah XVII Manokwari;9. Alat Bukti Surat T.l 9 tentang DIPA Tahun 2013 BPKH Wilayah XVII Manokwari;10. Alat Bukti Surat T.Ill 1 tentang Kwitansi pembayaran dari Iran Ridianto keBpk. Yakobus;Halaman 24 dari 38, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Mnk11. Alat Bukti Surat T.IV 1 tentang Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat daripihak Pertama yang menyerahkan Tuan Yakobus Mandacan kepada pihak Keduayang menerima Marhaeni Natalia Bubun;12.

dan PegawaiBPKH; Bahwa Bapak Yakobus yang menjual tanah tersebut kepada BPKH; Bahwa Sampai dengan sekarang BPKH belum mempunyai sertifikat;Halaman 25 dari 38, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Mnk Bahwa berdasarkan kebutunan Bapak Melianus Thesia, jadi pada waktu ituBapak Melianus Thesia menjual tanahnya separuh itu untuk biaya anaknya kuliah diJayapura; Bahwa Pada saat saudara saksi membeli tanah dari Bapak Melianus Thesia danmenjualnya kepada Bapak Yakobus saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sudahdibeli

Saksi Randi Fachrian memberikan keterangan dibawa sumpah yang padapokoknya menerangkan : Bahwa prosesnya BPKH setelah membeli tanah dari Bapak Yakobus MandacanProsesnya masih sampai pengukuran, pada saat sudah di ukur keliling ternyata padasaat didudukan pada peta pendaftaran di sistem dia overlap dengan Sertifikat,denganNomor SHM 06059 untuk pertama kali itu atas nama Melianus Thesia sudah tercatatsebagai SHM, setelah itu berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat pada tanggal 21Juni 1995 teryadi jual

Sujarwo mengetahuibahwa terdapat perbedaan antara lokasi penebangandengan ijin IPK yang di keluarkan atas nama Muh.Syahdin Berutu terdakwa tidak mengatakan apapunkarena pada saat itu tidak ada sesi untuk tanyajawab;e Bahwa yang mengukur titik Koordinat pada waktuitu adalah Petugas BPKH bersamasama dengan BP2P,pihak BPKH hanya di minta untuk mengetahui letakposisi penebangan kayu tersebut ;e Bahwa pada saat pengukuran titik koordinat KepalaDinas Kehutanan yaitu saudara Ir.

Syahdin Berutu, tetapimenurut tim BPKH Propinsi Sumatera Utara bahwaareal yang di tebang terdakwa dan para pekerjaberada di luar ijin IPK yang dikantongi oleh Mhd.Syahdin Berutu ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkannya ; +r rrr cre cere eee eeeSaksi AKP. BK.

yang mengambil titik koordinat pada saat ituadalah bermarga Munthe dari BPKH denganmenggunakan Global Possition System (GPS) ;Bahwa adapun titik koordinat yang diambil olehpihak BPKH adalah @2 38 12,6" LU Jalan masuk menuju lokasi. 06 58,8 BT. 02 37 20,5 LU Lokasi Penemuan 2. unitbeko dan 3 dump truk yang sedang membuat jalanmenuju camp. 07 03,6 BT. 02 37 18,4 LU Jalan dekat Base Camp I 07 23,7 BT. 02 37 18,1 LU Lokasi Base Camp I 07 56,4 BT. 02 37 19,0 LU Jalan Pembukaan menujulokasi penebangan

Simbolon kemudian kelokasi penebangan pada saat Rekonstruksi yangdilakukan oleh Polda Sumatera Utara pada tanggal 2Maret 2010, dan setelah di ukur denganmempergunakan GPS oleh lembaga BPKH dan setelahsaksi Abner Silaban, saksi Banjir Sagala, dansaksi Elia OO.

Reskrim PoldaSumut, sekaligus minta dikirim Ahli dari BPKH wilayahI Medan untuk mengecek areal tersebut dan menentukantitik Koordinat areal penebangan pohon Kayu.Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul6.00.wib. Ahli M. Irfan Lubis, SH dari BPKH tibadilokasi dan didampingi saksi AKP. B.K. Wijaya, danAIPTU RAMLAN BARUS, kemudian mengecek dan menentukanKoordinat di lokasi pembukaan jalan, Base camp danpenebangan Pohon kayu yang berada di di luar Areal IPKatas nama Mhd.

Saksi DUTA PRASETYO BIN TJIPTO GUNAWAN, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:7 Bahwa Saksi melaksanakan opersional Perlindungan danPengamanan Tahura Bukit Mangkol bersama Gakkum KLHK dan BPKH WilayahXIII Pangkal Pinang;7 Bahwa pada hari kamis 21 Maret 2019 sekira pukul 12.30 WIBdi dalam kawasan hutan TAHURA Bukit Mangkol, Tim mengamankan TerdakwaMASDAR Alias JOJON Bin ALIS (Alm).

Dan Sepengetahuan dia di Tahura Bukit Mangkol tidakada izin pertambangan timah;Bahwa berdasarkan surat tugas Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 094/102/DLH/2019 tanggal 19 Maret2019 bersama Gakkum KLHK dan BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang, untukmelaksanakan opersional Perlindungan dan Pengamanan Tahura Bukit Mangkoldi Kabupaten Bangka tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dan Sepengetahuan dia di Tahura Bukit Mangkol tidakada izin pertambangan timah;Bahwa berdasarkan surat tugas Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 094/102/DLH/2019 tanggal 19 Maret2019 bersama Gakkum KLHK dan BPKH Wilayah XIll Pangkal Pinang, untukmelaksanakan opersional Perlindungan dan Pengamanan Tahura Bukit Mangkoldi Kabupaten Bangka tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

NASIR, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:' Bahwa Saksi melaksanakan opersional Perlindungan danPengamanan Tahura Bukit Mangkol bersama Gakkum KLHK dan BPKH WilayahXIII Pangkal Pinang;7 Bahwa pada hari kamis 21 Maret 2019 sekira pukul 12.30 WIBdi dalam kawasan hutan TAHURA Bukit Mangkol, Tim mengamankan TerdakwaMASDAR Alias JOJON Bin ALIS (Alm).

Suharyoso, S.H, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Jateng, yang berkantor di Jl. HOS Cokroaminoto No.23 Semarang, semula Tergugat sekarang Pembanding;M E L A W A NTERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Jepara.

Suharyoso, S.H, semuanya Advokat danKonsultan Hukum dari Advokat Badan Pembelaan danKonsultasi Hukum (BPKH) MKGR Jateng, yang berkantor diJl. HOS Cokroaminoto No.23 Semarang, semula Tergugatsekarang Pembanding;MELAWANTERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Jepara.Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2017Hal. 1 dari5 Hal.

Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat olehWakil Panitera Pengadilan Agama Jepara yang menyatakan bahwa pada hariSenin tanggal 5 Februari 2018 Tergugat/Pembanding melalui KuasaHukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonanbanding yang semula diajukan, akta pencabutan permohonan bandingtersebut ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding, Kuasa HukumTerbanding dan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jepara denganmelampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya Nomor043/Sekr/BPKH

tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 huruf e , yaitu berupa 84 (delapan puluh empat) batang balokkayu rimba campuran dengan jumlah volume 9,2280 (Sembilan Koma Dua DuaDelapan Kosong) M3, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul01.00 Wita, saat Saksi Abdul Bari dan Saksi Sarif HidAyat bersama dengan TIMdari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai KesatuanPengelolaan Hutan (BPKH), ternyata muatan kayu yang diangkut dengan Truckmerk Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A, yang dikendarai oleh SaksiMuhlis tersebut adalah berupa kayu rimba campuran 84 (delapan puluh empat)batang berbentuk balok dengan jumlah volume 9,2280 M3, yang hanyadilengkapi dengan bukti dokumen Surat berupa Nota Angkutan Lanjutan HasilHutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 008/NALUD.CB/2020 yang

suratketerangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan Perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yaitu berupa 84 (delapanpuluh empat) batang balok kayu rimba campuran dengan jumlah volume 9,2280(Sembilan Koma Dua Dua Delapan Kosong) M3, yang dilakukan oleh Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul01.00 Wita, saat Saksi Abdul Bari dan Saksi Sarif HidAyat bersama dengan TIMdari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH

kegiatanpemeriksaan terhadap setiap kendaraan Truck yang memuat kayu di JalanLintas Sumbawa Bima KM 93, depan Kantor BKPH Ampang, di DesaPlampang, Kabupaten Sumbawa, melintas 1 (Satu) unit kendaraan Truck merkMitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A, yang dikendarai oleh Saksi Muhlis,yang sarat dengan muatan berupa kayu, yang selanjutnya diberhentikan untukdilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Suratsuratnya ; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai KesatuanPengelolaan Hutan (BPKH

Reskrim Polda Sumut,sekaligus minta dikirim Ahli dari BPKH wilayah IMedan untuk mengecek areal tersebut dan menentukantitik Koordinat areal penebangan pohon Kayu.Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2010 sekirapukul 6.00.wib. Ahli dari BPKH tiba dilokasi dandidampingi AKP. B.K. Wijaya, dan AIPTU RAMLANBARUS, kemudian mengecek dan menentukan Koordinatdi lokasi pembukaan jalan, Base camp danpenebangan Pohon kayu yang berada di di luar ArealIPK atas nama saksi Mhd.

Syahdin Berutu, saksi Junaidi Simamoratidak mengatakan apapun karena pada saat itutidak ada sesi untuk tanya jawab ;Bahwa yang mengukur titik Koordinat' padawaktu itu adalah Petugas BPKH bersamasamadengan BP2P, pihak BPKH hanya di minta untukmengetahui Jletak posisi penebangan kayuTRY SEDUEL sxccenesnnneneennnensenBahwa pada saat pengukuran titik koordinatKepala Dinas Kehutanan yaitu saudara saksiIr.

Syahdin Berutu ;Bahwa setelah ditemukan Titik Koordinatnyaternyata menurut tim ahli dari BPKH dan BP2P,bahwa kawasan hutan yang di tebang tersebut berada36di Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan HutanSuaka Margasatwa, dimana dalam kawasan tersebuttidak dijinkan untuk di terbitkan MIPK, dankalaupun ada harus mendapat ijin dari MenteriKehutanan ; Bahwa yang mengambil titik koordinat pada saat ituadalah bermarga Munthe dari BPKH denganmenggunakan Global Possition System (GPS) Bahwa adapun titik koordinat

Reskrim Polda Sumut, sekaligus mintadikirim Ahli dari BPKH wilayah I Medan untukmengecek areal tersebut dan menentukan titikKoordinat areal penebangan pohon Kayu.Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2010sekira pukul 6.00.wib. Ahli dari BPKH tibadilokasi dan didampingi saksi AKP. B.K.Wijaya, dan AIPTU RAMLAN' BARUS, kemudianmengecek dan menentukan Koordinat di lokasipembukaan jalan, Base camp dan penebanganPohon kayu yang diakui berada di dalam ArealIPK atas nama Mhd.

Reskrim PoldaSumut, sekaligus minta dikirim Ahli dari BPKH wilayahI Medan untuk mengecek areal tersebut dan menentukantitik Koordinat areal penebangan pohon Kayu.Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul6.00.wib. Ahli M. Irfan Lubis, SH dari BPKH tibadilokasi dan didampingi saksi AKP. B.K. Wijaya, danAIPTU RAMLAN BARUS, kemudian mengecek dan menentukanKoordinat di lokasi pembukaan jalan, Base camp danpenebangan Pohon kayu yang berada di di luar Areal IPKatas nama Mhd.

LP. 90/III/BPKH 1I2/2016 tanggal11 April 2016, tentang Perjalanan Dinas Dalam Rangka PengambilanTitik Koordinat Pada Areal Konsesi Hutan Tanaman Industri PT. SinarBelantara Indah di Desa Sei Meranto Kec. Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, yang dibuat danditanda tangani oleh M. IRPAN LUBIS dan PARUHUM pada pokoknyamenerangkan :1. Secara administratif lokasi pengecekan terletak di desa MerantiKec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan Propinsi SumateraUtara.2.

Sertifikat Pemetaan Digital, yaitu ilmu yang mempelajari bagianpemetaan secara digital Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan dansertifikat yang saksi miliki adalah Sertifikat Pemetaan Digital, yaitu ilmuyang mempelajari bagian pemetaan secara digitalBahwa saksi bersamasama dengan Sdra.

LP. 90/III/BPKH 12/2016 Tanggal 11 April 2016, tentangPerjalanan Dinas Dalam Rangkat Pengambilan Titik Koordinat Pada ArealKonsesi Hutan Tanaman Indrustri PT. Sinar Belantara Indah Di Desa SeiMeranti Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan Propinsi SumateraUtara.b. Keputusan Menteri Kehutan Republi Indonesia No. SK. 170/Menhutll/2010tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan TanamanIndustri Pola Transmigrasi (HPHTITrans) PT.

LP. 90/III/BPKH 2/2016 tanggal 11April 2016, tentang Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengambilan TitikKoordinat Pada Areal Konsesi Hutan Tanaman Industri PT. Sinar BelantaraIndah di Desa Sei Meranto Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu SelatanPropinsi Sumatera Utara, yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. IRPANLUBIS dan PARUHUM pada pokoknya menerangkan :1. Secara administratif lokasi pengecekan terletak di desa Meranti Kec.Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara.2.

LP. 90/III/BPKH 1!2/2016 tanggal11 April 2016, tentang Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengambilan TitikKoordinat Pada Areal Konsesi Hutan Tanaman Industri PT. Sinar BelantaraIndah di Desa Sei Meranto Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan PropinsiSumatera Utara, yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. IRPAN LUBIS danPARUHUM pada pokoknya menerangkan Secara administratif lokasipengecekan terletak di desa Meranti Kec. Torgamba Kab.

., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat BadanPembelaan dan Konsultan Hukum (BPKH) MKGR Jateng,beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 215/Suku/BPKH/JT/XII/2019, tanggal 20 Desember2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan

Bahwa sebelum penerbitan IUP dilakukanPenggugat terkeabapa . dahulu mengajukanpermintaan Telaahan Teknis dari BadanPemantapan Kawasan Hutan Wilayah XJayapura (BPKH) sebagaimana wajibdilakukan oleh Penggugat berdasarkanPeraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang PedomanPerijinan Usaha Perkebunan, sebelummelakukan realisasi pembangunan perkebunankelapa sawit.

Atas permohonan Penggugattersebut, Kepala BPKH menerbitkan SuratNomor: S.60/BPKH.X 3/2008 tanggal 19Januari 2008 yang antara lain menyebutkanbahwa berdasarkan peta kawasan hutan danperairan Propinsi lrian Jaya Skala1:250.000 (lampiran Surat KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:891/Kpts 11/1999 tanggal 14 Oktober 1999),areal kawasan hutan yang dimohon olehPenggugat untuk perkebunan kelapa sawitberada dalam Areal Penggunaan Lain seluas+ 31.691,72 Hektar, namun statuslokasi/areal yang dimohon

Merauke Sawit Jaya dengan KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:455/Kpts 11/1999 tanggal 17 = Juni 1999(Surat BPKH Jayapura). Untuk ituPenggugat harus mengadakan pengurusanpelepasan kawasan hutan tersebut kepadaDepartemen Kehutanan dengan terlebihdahulu berkoordinasi dengan DinasKehutanan Propinsi Papua;124.

Bahwa berdasarkan Surat BPKH Jayapuratersebut kemudfathas Penggugat melakukanpembicaraan dengan pihak BPKH dan DinasKehutanan Propinsi Papua mengenaipermasalahan tersebut dan pihak BPKH danDinas Kehutanan Propinsi Papuamenganjurkan Penggugat untuk menguruspencabutan Surat Keputusan MenteriKehutanan dan Perkebunan Nomor 455/kpts11/1999 tanggal 17 Juni 1999 atas nama PT.Merauke Sawit Jaya (SK Menhut MSuJ)terlebih dahulu sebelum Penggugatmelakukan kegiatan operasional di atasareal Ijin Lokasi tersebut

Bahwa kemudian, sebagaimana disarankanoleh BPKH pada tanggal 16 Juni 2008Penggugat mengajukan permohonanrekomendasi kepada Tergugat untukmenerbitkan rekomendasi kepada MenteriKehutanan Republik Indonesia agar MenteriKehutanan Republik Indonesia memberikanklarifikasi mengenai status areal kawasanhutan berdasarkan SK Menhut MSJ;.

Bahwa pada tanggal 28 September 2020 Rizaluddin Kurniawanpegawai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesiameminta konfirmasi kepada PENGGUGAT perihal ProposalPembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UIN syarif HidayatullahHalaman 9 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRGJakarta yang diajukan ke BPKH RI, hal ini karena menurutnya adakejanggalan pada 2 (dua) surat pengantar dan proposal yang dikirimkan;2.

Dr.Abudin Nata, M.A terkait dugaan adanya penyalahgunaan wewenangbermula dari adanya surat dari BPKH nomor: 034/BKPH.02/A6SEKBAN/10/2020, hal Permohonan Klarifikasi Proposal Kemaslahatan,mengenai adanya pengajuan surat nomor: 17/PanPemb/UIN/V1I/2020,tanggal 14 Juni 2020, perihal permohonan Bantuan (susulan) yangdiajukan oleh Panitia Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UINSyarif Hidayatullah Jakarta kepada BPKH. 126 Dosen memohon adanyapemeriksaan etik.

Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG Bahwa surat ke BPKH itu isinya permohonan dana dan adaproposalinya.

Dana yang diminta dana dari BPKH progres pertanggal 10Juni 2020 dengan total Rp843.760.000,00; Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengajuan diluar BPKH; Bahwa sudah ada pencairan dari BPKH dan saksi hanya tau darikonfirmasi BPKH; Bahwa lembaga yang mencairkan permohonan dana yang Saksitahu dari kKemenpora, totalnya Saksi tidak ingat; Bahwa total dana yang sudah diterima oleh panitia Saksi tidak ingaty; Bahwa dana ditranfer ke rekening di luar UIN dan Saksimenyampaikan itu ke KPK; Bahwa Saksi mengkonfirmasi

Yang menjadi masalah adalah BPKH menemukan kop suratpermohonan dari UIN, tetapi stempelnya sebuah organisasi luar.

Sumut, karena melihat situasi penebangankayu dilereng gunung dan kemiringan yang sangatCuram serta potensi kayu sangat lebat, maka Timmerasa curiga mengenai kebenaran yang diterangkandalam Dokumen itu, kemudian melaporkan keadaanlokasi tersebut kepada Kasat IV / Tipiter Dit.Reskrim Polda Sumut, sekaligus minta dikirim Ahlidari BPKH wilayah I Medan untuk mengecek arealtersebut dan menentukan titik Koordinat arealpenebangan pohon Kayu.

Syahdin Berututerdakwa tidak mengatakan apapun karena pada saatitu tidak ada sesi untuk tanya jawab;Bahwa yang mengukur titik Koordinat pada waktuitu adalah Petugas BPKH bersamasama dengan BP2P,pihak BPKH hanya di minta untuk mengetahui letakposisi penebangan kayu tersebut ;Bahwa pada saat pengukuran titik koordinat KepalaDinas Kehutanan yaitu saudara Ir.

Syahdin Berutu,tetapi menurut tim BPKH Propinsi Sumatera Utarabahwa areal yang ditebang saksi Junaidi Simamoradan para pekerja berada di luar ijin IPK yangdikantongi oleh terdakwa Mhd. Syahdin Berutu ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamenerangkan : ee reer eeee Bahwa keterangan saksi sebagian benar,sebahagian salah yaitu : dipinggir jalan masukmulai dari jalan Besar ke dalam camp tidak adatumpukan kayu ; e Bahwa pada hari pertama Polisi datang terdakwaMhd.

Syahdin Berutu ;Bahwa setelah ditemukan Titik Koordinatnyaternyata menurut tim ahli dari BPKH dan BP2P,bahwa kawasan hutan yang di tebang tersebut beradadi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan SuakaMargasatwa, dimana dalam kawasan tersebut tidakdijinkan untuk di terbitkan IPK, dan kalaupun adaharuS mendapat ijin dari Menteri Kehutanan ;Bahwa yang mengambil titik koordinat pada saat ituadalah bermarga Munthe dari BPKH denganmenggunakan Global Possition System (GPS) ;Bahwa adapun titik koordinat

yang diambil olehpihak BPKH adalah. 02 38 12,0 LU Jalan masuk menujulokasi. 06 58,8 BT. 02 37 20,5 LU Lokasi Penemuan 2. unitbeko dan 3 dump truk yang sedang membuat jalanmenuju camp. 07 03,6 BT. 02 37 18,4 LU Jalan dekat Base Camp I 07 23,7 BT. 02 37 18,1 LU Lokasi Base Camp I 07 56,4 BT. 02 37 19,0 LU Jalan Pembukaan menujulokasi penebangan pohon kayu. 08 02,7 BT. 02 37 21,0 LU Lokasi Tumpukan Kayu. 08 12,0 BT317, 2 37 18,6 LW Pembukaan Jalan/ LokasiPenebangan Pohon Kayu Sebelah Kiri Jalan. 08

Bahwa sebelum penerbitan IUP dilakukan Penggugat terlebin dahulumengajukan permintaan Telaahan Teknis dari Badan PemantapanKawasan Hutan Wilayah X Jayapura (BPKH) sebagaimana wajibdilakukan oleh Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri PertanianNo. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan UsahaPerkebunan, sebelum melakukan realisasi pembangunan perkebunanHalaman 6 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 189 K/TUN/2011kelapa sawit.

Merauke Sawit Jaya dengan Keputusan MenteriKehutanan dan Perkebunan Nomor : 455/KpisI/1999 tanggal 17 Juni1999 (Surat BPKH Jayapura).

Untuk itu Penggugat harus mengadakanpengurusan pelepasan kawasan hutan tersebut kepada DepartemenKehutanan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan DinasKehutanan Propinsi Papua;Bahwa berdasarkan Surat BPKH Jayapura tersebut kemudianPenggugat melakukan pembicaraan dengan pihak BPKH dan DinasKehutanan Propinsi Papua mengenai permasalahan tersebut dan pihakBPKH dan Dinas Kehutanan Propinsi Papua menganjurkan Penggugatuntuk mengurus pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan Nomor

Anjuran tersebut dituruti dan dilaksanakan oleh Penggugatdengan langsung melakukan koordinasi dan proses pengurusanpermohonan pencabutan SK Menhut MSJ tersebut agar dapatmelakukan kegiatan operasional;Bahwa kemudian, sebagaimana disarankan oleh BPKH pada tanggal16 Juni 2008 Penggugat mengajukan permohonan rekomendasi kepadaTergugat untuk menerbitkan rekomendasi kepada Menteri KehutananRepublik Indonesia agar Menteri Kehutanan Republik Indonesiamemberikan klarifikasi mengenai status areal kawasan

hutanberdasarkan SK Menhut MSJ;Bahwa secara paralel dengan proses BPKH tersebut, sebelummelakukan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebutPenggugat juga telah membuat dan menyusun Kerangka AcuanAnalisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL) sebagaimana yangHalaman 7 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 189 K/TUN/2011telah disetujui oleh Dinas Pengendalian Dampak LingkunganPertambangan dan Energi Kabupaten Merauke dengan telahditerbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian DampakLingkungan