IP Bin YAKUP, saksi SEPTIANSYAH, ST dan SYAMSIR, SE masing masing selaku Anggota Panitia Lelang;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 257/BPPKAD/2008 tanggal 10April 2008 telah pula diangkat saksi RIDHUAN, SE selaku Kepala Dinas Perkotaan, Pertamanandan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo yang ditetapkan selaku Pejabat Pengguna Anggarandan selaku Pejabat Pengguna Barang dan Jasa pada kegiatan Pembangunan Tugu Simpang LimaKabupaten Tebo tahun 2008;Bahwa para terdakwa I. A.

IP Bin YAKUP, saksi SEPTIANSYAH, ST danSYAMSIR, SE masing masing selaku Anggota Panitia Lelang;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 257/BPPKAD/2008 tanggal 10April 2008 telah pula diangkat saksi RIDHUAN, SE selaku Kepala Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo yang ditetapkan selaku Pejabat Pengguna Anggarandan selaku Pejabat Pengguna Barang dan Jasa pada kegiatan Pembangunan Tugu Simpang LimaKabupaten Tebo tahun 2008;Bahwa para terdakwa I. A.

IP Bin YAKUP, saksi SEPTIANSYAH,ST dan SYAMSIR, SE masing masing selaku Anggota Panitia Lelang; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 257/BPPKAD/2008 tanggal10 April 2008 telah pula diangkat saksi RIDHUAN, SE selaku Kepala Dinas Perkotaan,Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo yang ditetapkan selaku Pejabat PenggunaAnggaran dan selaku Pejabat Pengguna Barang dan Jasa pada kegiatan Pembangunan TuguSimpang Lima Kabupaten Tebo tahun 2008;Bahwa para terdakwa I. A.

IP Bin YAKUP, saksi SEPTIANSYAH, STdan SYAMSIR, SE masing masing selaku Anggota Panitia Lelang;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 257/BPPKAD/2008 tanggal 10April 2008 telah pula diangkat saksi RIDHUAN, SE selaku Kepala Dinas Perkotaan, Pertamanandan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo yang ditetapkan selaku Pejabat Pengguna Anggarandan selaku Pejabat Pengguna Barang dan Jasa pada kegiatan Pembangunan Tugu Simpang LimaKabupaten Tebo tahun 2008;Bahwa para terdakwa I. A.

bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai negeri sipil telahmendapatkan ijin dari pejabat atasannya dengan Surat Keputusan tentangPemberian Izin Perceraian Nomor: 188/149/116.1/2018 tanggal 26 Maret2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Provinsi Jawa Timur dan dan Termohon juga telah memperoleh SuratKeterangan Untuk Melakukan Perceraian nomor 027/329/403.201/208 tanggal7 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala BPPKAD

isteribersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai negeri sipil telahmendapatkan jjin dari pejabat atasannya dengan Surat Keputusan tentangPemberian Izin Perceraian Nomor: 188/149/116.1/2018 tanggal 26 Maret2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Provinsi Jawa Timur dan dan Termohon juga telah memperoleh SuratKeterangan Untuk Melakukan Perceraian nomor 027/329/403.201/208 tanggal7 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala BPPKAD

Abdul Wahab, umur 29 tahun, agamaIslam, pekerjaan PNS (BPPKAD Kab.

., NIK 5272055405860001, tempat tanggal lahir di Bima, 14051986 / umur 34 tahun, pendidikan terakhir D3,agama Islam, pekerjaan xxx di BPPKAD KAB.BIMA, beralamat di Rt. 003, Rw. 001 KelurahanXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXKX XXXX, XXXXX XXX,berdasarkan surat kuasa khusus nomor:087/SK.Khusus/ DSAASS/VIII/2020 tertanggal 03Agustus 2020 DEDY SADIKIN, S.H.,Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di LAWOFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATESberalamat di Jin.

Hotel Sasando Sejahtera Timor International) tidak mematuhidan/atau wanprestasi membayar kontribusi yang telah disepakati dalamPasal 6 Ayat (2) Perjanjian Kerja Sama sebesar Rp 753.537.502, (tujuhratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus duarupiah).Bahwa surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor: BU.030/13/BPPKAD/2019 tanggal 14 Pebruari 2019,Perihal : Surat Teguran (Somasi) tersebut, selanjutnya ditanggapi olehPenggugat melalui surat Nomor

Dengan demikian, tidak ada sedikit pun itikad tidak baikdari Penggugat untuk tidak melakukan adendum terhadap perjanjiankerjasama a quo karena bertujuan baik dan saling menguntungkan,bahkan Penggugat sangat mendukung seluruh program kerja dariTergugat untuk kemajuan pembangunan Nusa Tenggara Timur.Bahwa selanjutnya dalam Surat Sekretariat Daerah Pemerintah ProvinsiNusa Tenggara Timur Nomor: BU.030/13/BPPKAD/2019 tanggal 14Pebruari 2019, Perihal : Surat Teguran (Somasi), mengenai kontribusiyang oleh

serta merta melakukan Pemutusan Hubungan Kerja melaluiSurat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara TimurNomor: BU.030/54/BPAD/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan menyatakanbahwa Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: HK.11A Tahun 2015 danHalaman 6 dari 54 halaman Putusan Perkara No.61/PDT/2020/PT KPGNomor: 015/Dir/HSTI/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 BERAKHIR terhitungsejak tanggal 15 Mei Tahun 2019.Bahwa timbulnya surat Sekretariat Daerah Pemerintan Provinsi NusaTenggara Timur Nomor: BU.030/13/BPPKAD

Oleh karenasurat somasi disertai Surat pemutusan hubungan kerja dalampenerapannya telah melanggar asas proporsionalitas sehingga sangatmerugikan Penggugat maka surat Sekretariat Daerah PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.030/13/BPPKAD/2019 tanggal14 Pebruari 2019, Perihal : Surat Teguran (Somasi) dan surat SekretariatDaerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:BU.030/54/BPAD/2019 tanggal 14 Mei 2019 Perihal : PemutusanHubungan Kerja tersebut haruslah dianggap tidak sah serta

Hal tersebutberdasarkan Bukti P.22 = T.11 berupa Surat Sekretariat Daerah PemerintahProvinsi NTT Nomor BU.030/13/BPPKAD/2018 tanggal 14 Pebruari 2019Hal Surat Teguran (Somasi), yang ditujukan kepada Direktur PT. HotelHalaman 36 dari 54 halaman Putusan Perkara No.61/PDT/2020/PT KPGSasandoTimor International (point 4). Bukti P.22 = T.11 tersebut, diperkuatdan dipertegas oleh keterangan saksi YANTI RIKSA di bawah sumpahmengatakan bahwa PT.

Situbondo pada bulanSeptember 2017, hal ini jelas tidak masuk akal karena nota dinas tanggal03 Maret 2017 dan pencairan juga pada tanggal O03 Maret 2017,sedangkan proses pengajuan ke BPPKAD Kab.

Setelah permintaantersebut diproses oleh BPPKAD Kab.

dan setelah diproses oleh BPPKAD diterbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU Nihil.Berdasarkan permohonan Nota Dinas dari kabag Persidangan danperundang undangan, Nomor : 175/ /431.100.3.1/2017 tanggal Mel2017 saksi mengajukan SPP TU dan SPM Nomor :97/300301/SPP/TU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 kepada BPPKADuntuk permintaan Tambah Uang (TU) kegiatan pembahasan Raperdasebesar Rp. 323.152.000,00, oleh BPPKAD diterbitkan SP2DNomor : 1673/300301/SP2D/TU/V/2017 tanggal 16 Mei 2017sebesar Rp. 323.152.000,00

dan setelah diproses oleh BPPKAD diterbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU Nihil.Berdasarkan permohonan Nota Dinas dari kabag Persidangan danperundang undangan, saksi mengajukan SPP TU dan SPMNomor : 0155/300301/SPP/TU/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017kepada BPPKAD untuk permintaan Tambah Uang (TU) kegiatanworkshop (bimtek) pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.195.750.000,00, oleh BPPKAD diterbitkan SP2D Nomor3471/300301/SP2D/TU/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp.195.750.000,00 selanjutnya

dan setelah diproses oleh BPPKAD diterbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU Nihil.

namanama dari Terdakwa yangdisusun oleh AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO; Pada tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan(SK) Bupati Kudus Nomor 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukandalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus,lalu pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa melantik namaHalaman 5 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PT SMGnama yang ada dalam SK tersebut, diantaranya AKHMAD SHOFIAN yangdipromosikan sebagai Administrator Sekretaris BPPKAD

(setara Eselon Illa); Keputusan Terdakwa mempromosikan dan melantik AKHMAD SHOFIANsebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Kudus tersebut bertentangandengan ketentuan tentang administrasi kependudukan yang diantaranyamengatur tatacara mutasi pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,sehingga Kementerian Dalam Negeri memblokir aplikasi pelayananadministrasi kependudukan Kabupaten Kudus.

Atas hal itu, pada tanggal 22Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:821.2/101.2019 tentang pembatalan pengangkatan AKHMAD SHOFIANsebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Kudus dan dikembalikan dalamjabatan semula sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, namun demikianTerdakwa menunjuk AKHMAD SHOFIAN sebagai Pelaksana Tugas (PIt)Sekretaris BPPKAD; Pada akhir bulan Mei 2019, menjelang diumumkannya hasil seleksi olehPanitia

(setara Eselon Illa); Keputusan Terdakwa mempromosikan dan melantik AAHMAD SHOFIANsebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Kudus tersebut bertentangandengan ketentuan tentang administrasi kependudukan yang diantaranyamengatur tatacara mutasi pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,sehingga Kementerian Dalam Negeri memblokir aplikasi pelayananadministrasi kependudukan Kabupaten Kudus.

tersebut ke TERGUGAT Il,akan tetapi selalu ditolak oleh TERGUGAT II dikarenakan pada HGB No. 1 danHGB No. 2 tertulis Tanah Sengketa tersebut digunakan sebagai Fasilitas Umum.Namun meski demikian, TERGUGAT II menyampaikan/menyarankan kepadaPENGGUGAT Pagar HGB Nomor 1 dan HGB Nomor 2 atas Tanah Sengketadapat diperpanjang setelah dibayarkannya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berikutdenda keterlambatan perpanjangan HGB lainnya oleh PENGGUGAT di KantorBadan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD

Menghukum TERGUGAT Ill untuk membubuhkan tanda tangan dan stempelTERGUGAT Ill dalam form isian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)dalam daftar isian blanko dari BPPKAD Kabupaten Purworejo;10.

Kabupaten Purworejo/Tergugat II.Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Posita Gugatan PenggugatNomor :13 yang menyatakan Tergugat II melakukan tindakan perbuatan melawanhukum yang mengakibatkan kerugian kepada Pengguget:Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 87/Pdt/2021/PT SMGa Dalam Posita Gugatan Penggugat Nomor : 8 dan 9, Tergugat II tidakmenyarankan kepada Penggugat untuk membayar terlebih dulu PajakBumi dan Bangunan (PBB) kepada Kantor Badan PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD

Dan Penggugat menyodorkan formisian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam daftar isian blangkodari BPPKAD Kabupaten Purworejo untuk ditanda tangani dan distempel.Namun Tergugat Ill Tolak karena Tanah Tersebut merupakan tanah Negarayang pada saat ini dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sejakTahun 1984 yang peruntukannya dimanfaatkan untuk Terminal Tipe C.BahwatTergugat III menolak gugatan Penggugat pada dalil angka 13 halaman7, ...

Menyatakan Tergugat Ill Tidak berkewajiban dan tidak berwenangmembubuhkan tanda tangan dan Stempel Tergugat III dalam form isianpembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam daftar isian blangkodari BPPKAD Kabupaten Purworejo.4. Menolak pembayaran secara tanggung renteng atas biaya biaya yangmuncul dalam perkara a quo.5.

Bahwa berdasarkan hasil Koordinasi BPPKAD Kabupaten Wonosobodiperoleh halhal sebagaiberikutagar BPPKAD memberikan surat kepadaBPN terkait riwayat status tanah eks HGB Nomor 1 Desa Dieng,berdasarkan dokumen Setda Kabupaten Wonosobo dokumen tukarguling tahun 1977 dan prosesnya sudah sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku13.

17.Kiranya Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat padaNo. 13 karena telah dengan terang dan jelas semuanya tertulis dalamgugatan Penggugat : Bahwa berdasarkan hasil koordinasi Kabupaten Wonosoobo diperolehhal hal sebagai berikut BPPKAD...............++. danprosesnya sudahsesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.Lantas dimana yang menjadikan Pasal 1365 BW terpenuhi oleh Tergugatdan para Tergugat?

Bahwa penggugat pada gugatannya angka 13 halaman 4menyebutkan bahwa berdasarkan hasil koordinasi BPPKADKabupaten Wonosobo diperoleh halhal sebagai berikut agar BPPKAD Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Wsb Halaman 22 dari 74memberikan surat kepada BPN terkait riwayat status tanah eks HGBNomor 1 Desa Dieng, berdasarkan dokumen Setda KabupatenWonosobo dokumen tukar Guling tahun 1977 dan prosesnya sudahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Gugatan Kurang PihakBahwa yang mengeluarkan SPPT adalah Badan Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (BPPKAD Kabupaten Wonosobo), maka sudahselayaknya Kantor BPPKAD Kabupaten Wonosobo menjadi Turut Tergugat.Sehingga Gugatan yang diajukan mengandung cacat formil karenanya Gugatan diPengadilan Negeri Wonosobo tidak sah dan dengan demikian harus dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).Il. DALAM POKOK PERKARA1.

Foto copy Surat dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor:005/758/BPPKAD/2019perihal undangan yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 11September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TT16;7.

Putusan Nomor 2247 K/Pid.Sus/201761)62)63)64)65)BPPKAD Nomor 910/192/SPPLS/2013 tanggal 27 Agustus 2013yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan LaOde Hasiru, S.ST., dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;1 (satu) lembar legalisir Ringkasan Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa Nomor910/192/SPPLS/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La OdeHasiru, S.ST., dan Bendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;1

Yamin Imran, PejabatPelaksana Teknis Kegiatan La Ode Hasiru, S.ST., dan DirekturCV Tritunggal Konsulraya;1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) yangditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran SKPD BPPKAD Nomor 910/192/SPPLS/2013 tanggal27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan La Ode Hasiru, S.ST., dan BendaharaPengeluaran Wa Ode Hasnia;1 (satu) lembar legalisir Ringkasan Surat PermintaanPembayaran

Wahid RB, S.ST., danDirektur CV Tritunggal Konsulraya;1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) yangditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran SKPD BPPKAD Nomor 910/89/VII/SPPLS/2013tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh PejabatPelaksana Teknis Kegiatan La Ode Abd. Wahid RB, S.ST., danBendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;Hal. 40 dari 49 hal.

Fatahul Hayat;1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) yangditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran SKPD BPPKAD Nomor 910/88/VII/SPPLS/2013tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Sinar Awaludin, S.T., dan BendaharaPengeluaran Wa Ode Hasnia;Hal. 43 dari 49 hal.

Putusan Nomor 2247 K/Pid.Sus/2017108)109)110)111)112)1 (satu) lembar legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) yangditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran SKPD BPPKAD Nomor 910/90/VII/SPPLS/2013tanggal 25 Juli 2013 yang ditandatangani oleh PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Sinar La Tifu, S.P., S.T. danBendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia;1 (satu) lembar legalisir ringkasan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang danJasa

namanama dari Terdakwa yangdisusun oleh AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO; Pada tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan(SK) Bupati Kudus Nomor 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukandalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus,lalu pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa melantik namaHalaman 5 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PT SMGnama yang ada dalam SK tersebut, diantaranya AKHMAD SHOFIAN yangdipromosikan sebagai Administrator Sekretaris BPPKAD

(setara Eselon Illa); Keputusan Terdakwa mempromosikan dan melantik AKHMAD SHOFIANsebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Kudus tersebut bertentangandengan ketentuan tentang administrasi kependudukan yang diantaranyamengatur tatacara mutasi pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,sehingga Kementerian Dalam Negeri memblokir aplikasi pelayananadministrasi kependudukan Kabupaten Kudus.

Atas hal itu, pada tanggal 22Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:821.2/101.2019 tentang pembatalan pengangkatan AKHMAD SHOFIANsebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Kudus dan dikembalikan dalamjabatan semula sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, namun demikianTerdakwa menunjuk AKHMAD SHOFIAN sebagai Pelaksana Tugas (PIt)Sekretaris BPPKAD; Pada akhir bulan Mei 2019, menjelang diumumkannya hasil seleksi olehPanitia

(setara Eselon Illa); Keputusan Terdakwa mempromosikan dan melantik AAHMAD SHOFIANsebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Kudus tersebut bertentangandengan ketentuan tentang administrasi kependudukan yang diantaranyamengatur tatacara mutasi pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,sehingga Kementerian Dalam Negeri memblokir aplikasi pelayananadministrasi kependudukan Kabupaten Kudus.

PENETAPANNOMOR 0362/Pdt.G/2017/PA.TPIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalamperkara Hadhanah antara:Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanPNS (BPPKAD Kota Tanjungpinang) tempat tinggal di KotaTanjungpinang, sebagai Penggugat;Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS(Pemko Puskesmas Batu 10) tempat tinggal di

AHMAT SOLEH tanggal 2 Januari2020 yang dikeluarkan oleh BPPKAD Kab. Grobogan (diberi tanda P10);Foto copy Sertifikat Hak Milik No: 340 atas nama HAJ ACHMAD SALEHyang terletak di Desa Getasrejo Kec. Purwodadi Kab. Grobogan luastanah 339 m?

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudahmendapatkan surat jin dari atasan dengan nomor797/250/BPPKAD/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka Pemohon mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapatmenerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :PRIMAIR:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

bagi seorangPegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu harus melengkapipersyaratan administrasi sebagaimana dimaksudkan dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 yaitu berupa surat izin dari atasan yang bersangkutan, persyaratan manatelah dipenuhi oleh Pemohon yang dibuktikan dengan Surat KeputusanPemberian izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan,Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru denganNomor 797/250/BPPKAD

Indonesia, cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, cq Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau
Turut Tergugat:
2.Pemerintah Republik Indonesia, cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, cq Bupati Pulang Pisau
3.Pemerintah Republik Indonesia, cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, cq Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD

Badan Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) KabupatenPulang Pisau, yang beralamat di Jalan Wad Duha KomplekPerkantoran Kabupaten Pulang Pisau, Desa Mentaren ,Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi KalimantanTengah, yang diwakili oleh Priyambudi, S.H.,M.H. selakuKepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/57/Huk/III/2021 tanggal 30 Maret2021, dalam hal ini diwakili oleh Kiki Indrawan,S.T.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DANBANGUNAN (SPPTPBB) Nomor : 0193441, atas nama : MULYATI SULIYEMyang dikeluarkan oleh Kepala BPPKAD Kab. Grobogan ; (diberi tanda P4);5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4824 Pemohon yang terletak diDesa Depok Kec. Toroh Kab. Grobogan atas nama MULYATI SULIJEM yangdikeluarkan oleh BPN Kab.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2018, NOP. 52 06 130 003 0280163.0 tanggal 2 April 2018 yangdikeluarkan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Bima. Bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai. Selanjutnya olen Ketua Majelis diberi tanda P.3 dandiparaf;4.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2019, NOP. 52 06 130 011 0030037.0 tanggal 1 April 2019 yangdikeluarkan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Bima. Bukti surat tersebutHlm. 31 dari 60 Him. Pen. No. 879/Padt.G/2020/PA.Bmtelah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dandiparaf;5.

No. 879/Padt.G/2020/PA.BmFotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2020, NOP. 52 06 130 003 0100086.0 tanggal 1 April 2020 yangdikeluarkan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Bima. Bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai.

Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberitanda T.2 dan diparaf;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2020, NOP. 52 06 130 003 0280163.0 tanggal 1 April 2020 yangdikeluarkan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Bima. Bukti Surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai. Selanjutnya olen Ketua Majelis diberi tanda T.3 dandiparaf;Fotokopi Surat Kematian an.

Selanjutnya oleh KetuaMajelis diberi tanda T.5 dan diparaf;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2020, NOP. 52 06 130 003 0370015.0 tanggal 1 April 2020 yangdikeluarkan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Bima. Bukti Surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinyaHIm. 47 dari 60 Him. Pen. No. 879/Padt.G/2020/PA.Bmyang ternyata sesuai. Selanjutnya olen Ketua Majelis diberi tanda T.6 dandiparaf;7.

SalinanPUTUSANNomor 86/Pdt.G/2016/PA AbBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukanoleh:Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS pada KantorBadan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD),bertempat tinggal di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,selanjutnya disebut

Penggugat dalam mengajukan Gugatan Cerai telah mendapat persetujuandari BPPKAD Kota Kediri dengan dilampirkan surat Pemberian IzinPerceraian dengan Nomor : 800/1/419.203/2019.;Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakansudah tidak tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah denganTergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahtidak sesuali lagi dengan tujuan perkawinan.

Grobogan, diberi tanda P8 ;9 Fotocopy Buku Tanah No. 340 atas nama HAJI ACHMAD SALEH yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan,diberi tanda P9 ;10 Fotocopy SPPT NOP.33.15.120.001.0080095.0 340 atas nama HAJIACHMAD SALEH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPPKAD KabupatenGrobogan, diberi tanda P10 ;Bahwa buktibukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P1 sampai dengan P10sehingga buktibukti tersebut