Ditemukan 104 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2014 Tanggal 20 Nopember 2014 — Dra. TETI GEMINIAWATI, DKK vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Nomor : 42/KEP3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013,disampaikan kepada Para Penggugat melalui panggilan telepon olehKepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Bali, Kemudian Para Penggugat disuruh menandatangani SuratPengantar Nomor : 0310/P2.51/II/2013, Nomor : 0311/P2.51/II/2013 danNomor : 0309/P2.51/II/2013, tanggal 26 Februari 2013, tidakmenggunakan format Anak Lampiran Ir sebagaimana diatur dalam butirV
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MIDI UTAMA INDONESIA
28 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 419/B/PK/PJK/2016Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:oe I.3. 2.Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi DasarPengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2010 sebesar Rp.206.751.542,, menurutPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) DasarPengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa2010 Rp.206.751.542,sedangkan Menurut Termohon Peninjauan Kembali (SemulaMasa
Putus : 26-10-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1302/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS JONY KAMITONO
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
persidangan tidak pernahdibuktikan mengenai adanya keadaan di luarkekuasaan Termohon Peninjauan Kembali yangmengakibatkan jangka waktu tersebut tidak dapatdipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali;> Sebagai tambahan informasi, terhadap SKPKB PPNBarang dan Jasa terkait dengan tahun pajak 2002 s.d.2007, Termohon Peninjauan Kembali telahmengajukan banding dan terhadap banding tersebuttelah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan amarputusan menolak;Berdasarkan semua penjelasan sebagaimana diuraikan pada ButirV
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1766/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.69136/PP/M.IA/16/2016tanggal 14 Maret 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1818/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
41 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1818/B/PK/PJK/2017Banding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkap padapersidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV.1. di atas dengan alasan sebagai berikut :1. Koreksi Positif Biaya Sport & Games Rp57.430.142,00;1.1.
Putus : 01-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1396 B/PK/PJK/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANK MEGA TBK
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1396/B/PK/PJK/2016di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.63161/PP/M.VIB/13/2015tanggal 13 Agustus 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV.1. di atas dengan alasan sebagai berikut3.1.
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1904 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SANKEIKID MANUTEC INDONESIA;
56 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.71574/PP/M.XIA/13/2016tanggal 13 Juni 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatHalaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 1904 B/PK/PJK/2017Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV
Putus : 11-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698/B/PK/PJK/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KAO INDONESIA
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.76296/PP/M.VA/16/2016tanggal 31 Oktober 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV
Putus : 11-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697/B/PK/PJK/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KAO INDONESIA
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76295/PP/M.VA/16/2016tanggal 31 Oktober 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV
Putus : 26-10-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1304/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS JONY KAMITONO
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatanHalaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 1304 B/PK/PJK/2016di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53314/PP/M.XVIIIB/99/2014tanggal 19 Juni 2014 serta berdasarkan faktafakta yang nyatanyataterungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV
Putus : 20-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT UNELEC INDONESIA (UNINDO)
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64209/PP/M.VIB/16/2015tanggal 28 September 2015 serta berdasarkan penelitian atasdokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkappada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2064 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
193 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa Bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.73088/PP/M.IIIB/16/2016tanggal 09 Agustus 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV
Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
158 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.56105/PP/M.XIIIA/16/2014tanggal 14 Oktober 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkap padapersidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2051 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTISARANA AVINDO
180 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
180 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.73108/PP/M.IIIB/16/2016tanggal 9 Agustus 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkap padapersidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali (semulaTerbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV
Putus : 26-10-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1301/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS JONY KAMITONO
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
persidangan tidak pernahdibuktikan mengenai adanya keadaan di luarkekuasaan Termohon Peninjauan Kembali yangmengakibatkan jangka waktu tersebut tidak dapatdipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali;> Sebagai tambahan informasi, terhadap SKPKB PPNBarang dan Jasa terkait dengan tahun pajak 2002 s.d.2007, Termohon Peninjauan Kembali telahmengajukan banding dan terhadap banding tersebuttelah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan amarputusan menolak;Berdasarkan semua penjelasan sebagaimana diuraikan pada ButirV
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1907 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SANKEIKID MANUTEC INDONESIA;
72 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.71576/PP/M.XIA/13/2016tanggal 13 Juni 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatHalaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 1907 B/PK/PJK/2017Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV
Register : 21-10-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 780/Pid.Sus/2020/PN Ptk Tanggal 11 Januari 2021 — Penuntut Umum:
Erik Eko Bagus Mudigho, SH
Terdakwa:
ENI PRIYANTI Binti SUPRIANTO
44 — 4
Erik Eko Bagus Mudigho, SH
Terdakwa:
ENI PRIYANTI Binti SUPRIANTO
44 — 4
dan/atau hak terkaitbarang tersebut, sedangkan terdakwa bukanlah seorang pelayankesehatan dan/atau pengembang ilmu pengetahuan, hanya seorangibu rumah tangga;Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan petugasberupa 1 (satu) plastik klip Transparan yang didalamnya terdapatKristal putin diduga narkotika jenis Sabu. 1 (satu) bungkus plastik klip Transparan yang didalamnyaberisi ekstasi berbentuk superman warna merah muda denganjumlah keseluruhan 3367 ( tiga ribu tiga ratus enam puluhtujuh) butirv
Putus : 12-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1701/B/PK/PJK/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.67211/PP/M.XB/16/2015tanggal 16 Desember 2015 serta berdasarkan penelitian atasdokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yang nyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV
pengeluaran/pembelian yang berhubungan dengankebun, seperti pembelian pupuk, bahan kimia, dan biayalangsung kebun lainnya yang nyatanyata merupakankegiatan yang berhubungan' langsung' dalammemproduksi/menghasilkan Barang Kena Pajak berupaMinyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit (PK).Bahwa oleh karena itu) sudah sewajarnya danseharusnya Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkanBahwa dalam putusannya Majelis Hakim PengadilanPajak menyampaikan dasar pertimbangan dankesimpulan sebagaimana telah diuraikan pada ButirV
Putus : 26-10-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1303/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS JONY KAMITONO
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalampersidangan tidak pernah dibuktikan mengenai adanyakeadaan di luar kekuasaan Termohon PeninjauanKembali yang mengakibatkan jangka waktu tersebuttidak dapat dipenuhi oleh Termohon PeninjauanKembali;> Sebagai tambahan informasi, terhadap SKPKB PPNBarang dan Jasa terkait dengan tahun pajak 2002 s.d.2007, Termohon Peninjauan Kembali telahmengajukan banding dan terhadap banding tersebuttelah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan amarputusan menolak;Berdasarkan semua penjelasan sebagaimana diuraikan pada ButirV
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS FREDY GONI;
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 175/B/PK/PJK/2017Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52427/PP/M.XIA/16/2014tanggal 12 Mei 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkap padapersidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:3.1.Bahwa Termohon Peninjauan