Pandan, Kecamatan Manna, Kabupaten BengkuluSelatan tahun 2013 bukanlah disebabkan oleh Surat Pernyataan yangdibuat oleh Terdakwa, akan tetapi kewenangan mutlak Panitia PemilihanKepala Desa yang diketuai oleh saksi SAMSIRO, fakta hukum yangsebenarnya sebahagian besar warga masyarakat Desa Padang Pandantidak setuju apabila RIHUNUDDIN jadi CALON KADES PADANGPANDAN, bersamaan dengan Nota MEMORI KASASI ini kamilampirkan surat keberatan warga Desa Padang Pandan yang tidak setujudengan RIHUNUDDIN jadi CAKADES

Bahwa Penggugat mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 21 April 2021pada pukul 13.00 wib dengan mendatangi panitia pendaftaran calon kepaladesa (CAKADES) dan terhadapnya sudah dilakukan Upaya Administratif yaitumengajukan surat keberatan kepada TERGUGAT sejak tanggal 24 April 2021Halaman 2 dar 33 Putusan Nomor : 148/G/2021/PTUN.SBYC.dengan tembusan Camat Lenteng, BPD Lembung Timur, Bupati Sumenep,Ketua DPRD Kabupaten Sumenep dan Dinas BPMD Kabupaten Sumenep..

Timur, Desa Lembung TimurKecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep mengenai BERITA ACARAPEMERIKSAAN BERKAS PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESANomor: 144/003/PANPILKADES/435.308.110/2021 tanggal 21 April 2021,e@roaogHalaman 7 dar 33 Putusan Nomor : 148/G/2021/PTUN.SBY10.11.12.13.yang bertentangan dengan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Bupati Sumenep No. 15Tahun 2021.Bahwa Penggugat mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 21 April 2021 padapukul 13.00 wib dengan mendatangi panitia pendaftaran calon kepala desa(CAKADES

saksi tahu sengketa tentang hasil pemungutan suara.Bahwa tidak ada sebaran suara per masingmasing RT dan juga di tingkatkecamatan.Bahwa saksi tidak tahu alasan panitia tidak menanggapi sengketa tersebut.Bahwa tanggapan dari BPD menilai sengketa tersebut berdasarkanpengaduan pemohon.Bahwa BPD tidak menindaklanjuti laporan sengketa hasil pemungutansuara dan diserahkan ke pihak yang bersangkutan.Bahwa alasan saksi selaku ketua BPD tidak menindaklanjuti sengketaterhadap hasil pemungutan suara karena cakades

untukmenindaklanjuti keberatan tersebut.Bahwa Panitia pemilihan menyampaikan akan menindaklanjuti danberkoordinasi dengan panitia kecamatan.Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan panitia pemilihan Desa kepadaBPD karena hanya laporan secara lisan.Bahwa saksi belum pernah membuat laporan kepada Bupati melalui camatterkait dengan Pilkades.Bahwa yang membuat keberatan hanya 1 (satu) orang cakades.bahwa yang saksi tahu cakdes nomor urut1 memperoleh 163 suara, cakdesnomor urut 2 memperoleh 4 suara dan cakades

nomor urut 3 memperoleh164 suara.Bahwa benar cakades nomor urut 1 keberatan kepada panitia.Putusan Perkara No. 05/G/2019/PTUN.ABN.

Bahwa surat suara sah yaitu ditanda tangani oleh Ketua panitia Pilkades,dicoblos didalam kotak persegi empat pada salah satu calon atau pada fotosalah satu cakades, dicoblos hanya satu kali. Bahwa surat suara tidak sah yaitu surat sura yang tidak dikeluarkan olehpanitia pemilihan, ada tanda robekan baik sengaja maupun tidak sengaja,terdapat tulisan atau coretan dan dicoblos pada kotak persegi atau foto 2calon, menggunakan alatselain alat yang disediakan panitia.

dengan Calon KepalaDesa Terpilin hanya 5 (Lima) suara sehingga Penggugat seharusnyadinyatakan sebagai Pemenang/Calon kepala Desa Terpilin karenaapabila dikurangkan dengan jumlah pemilih yang melakukan kecuranganjumlah suara Penggugat lebih banyak dari Calon kepala Desa yangditetapkan Tergugat sebagai Pemenang;Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan Pada Tanggal 12November 2019 perihal Gugatan Keberatan atas Proses/Tahapantahapan Pemilihan Kepala Desa HILISIMAETANO BALAEKHA dimanaPenggugat dan Cakades

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telahbertentangan dengan Asas ketidakberpihakan dimana Tergugat telahmemenangkan Herni Ndruru dalam proses pemilihnam kepala desameskipun berdasarkan fakta dipersidangan telah ditemukan faktabahwa proses/tahapan pemungutan suara telah ditemukanpelanggaranpelanggaran sebagaiamana yang telah Penggugatsampaikan diatas;Bahwa dalam proses pemilihan khususnya proses Pemungutan suaradapat diduga Tergugat telah berpihak kepada salah satu PesertaCalon Kepala Desa (Cakades

Andam Dewi telah menyalahiaturan karena melegalisir fotocopy ijajah/STTB tanpa membawa aslinya ;Atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah di dengarkan saksi A de Charge yangdihadirkan terdakwa, yang sebelum memberi keterangan telah bersumpah / berjanji terlebihdahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1 Saksi JONNI MARBUN;e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan April/Mei tahun 2012;e Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah cakades

di desa LobutuaKecamatan Andam Dewi ;e Bahwa pada waktu itu yang mencalonkan diri sebagai cakades ada banyakkarena ada 75 desa yang mengajukan pemilihan bakal calon kepala desa ;e Bahwa saksi adalah tim perekrutan kepala desa baik administrasi maupuntes tertulis;e Bahwa syaratsyarat administrasi adalah berupa surat permohonan balonkades ditujukan kepada Bupati Tapteng d/a panitia pemilihan kades, suratpernyataan, dll;e Bahwa P2KD adalah panitia pemilihan kepala desa, mulamula balon kadesmendaftar

Bahwa atas tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang barudibentuk Oleh BPD dimana calon kepala desa atas nama SalihukuNdruru, dulunya ketua panitia pemilihan kepala desa namunsetelah mengundurkan diri sebagai ketua panitia makamencalonkan diri sebagai cakades, sangatlah merugikanPenggugat, keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua,Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan, adalah cacathukum karena bertentangan dengan peraturan Bupati NiasSelatan Nomor 04.1216 Tahun 2019 Pasal 8, ayat

Bahwa Penggugat yang menyatakan sebagai Bakal Calon Kepala Desa(Bacakades) sudah melengkapi persyaratan administratif dan kemudianditetapkan sebagai Calon Kepala Desa (Cakades) Tlonto Ares KecamatanWaru bersamasama 3 (tiga) orang lainnya, yakni: MASKUB, ABD.WASID, dan MOH.

RIFAI sebagaimana yang dikemukakan PenggugatHalaman 15 dari 57 halaman Nomon 136/G/2019/PTUN.SBYdalam Gugatannya point (3) adalah tidak beralasan secara hukum danPenggugat telah mengingkari fakta hukum yang ada, dimana sebelumpenetapan Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) menjadi Calon KepalaDesa (Cakades) Tlonto Ares Kecamatan Waru, 3 (tiga) orang tersebut,yakni: MASKUB, ABD. WASID, dan MOH.

Tajungwidoro, Kecamatan Bungah,Kabupaten Gresik, tanggal 24 Juni BuktiP 8Foto copy sesuai copy, Berita Acara Perhitungan Suara KepalaDesa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik,tanggal 24 Juni 2013 ; Bukti P 9Foto copy sesuai copy, Berita Acara Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Desa TajungwidoroNomor 07/BABPD.Tjw/VI/2013, tanggal 26 Juni 10.Bukti P 10Foto copy sesuai copy, Surat dari Penggugat kepada PanitiaPemilihan Kepala Desa Tajungwidoro dan BadanPermusyawaratan Desa Tajungwidoro, Nomor 03/Cakades

H.Nasikhuddin kepada Panitia Pilkades dan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Tajungwidoro, Nomor : 03/Cakades No. 2TW/VI/2013, Perihal : Penolakan ProsesPilkades, tanggal 25 Juni 26.Bukti T.I &T.I 26 Foto copy sesuai asli, Surat Camat Bungah kepada BupatiGresik, Nomor : 140/505/437.113/2013, Perihal : PermohonanPengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal9 Juli 2013 ; 2 (dua) orangberikut :Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukanyang memberikan keterangan

Bahwa sebelum sampai pada tahap pelaksanaan pemungutan suara didesa Sarahililaza telah ditetapkan Daftar Pemilin Tetap ( DPT )sejumlah 707 ( tujuh rastus tujuh orang ) orang, yang telah diketahuidan dibenarkan oleh peserta para calon kepala desa ( cakades ). Datatersebut disandarkan pada Daftar Pemilih Sementara ( DPS ) danDaftar Pemilinan Tambahan ( DPTB ).

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnakKabupaten Bantaeng, Nomor 410.1/412/DPMDPPPA/X/2017, 25 Oktober 2017, perihal : Undangan, ditujukankepada BPD Desa Pattallassang ;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pertemuantanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat oleh Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat Dan Desa, PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng;Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Agenda KlarifikasiBPD Pattallassang (Laporan Gugatan Cakades

Bukti T.Il.Int1910.11.12.13.Bukti T.Il.Int21 :Bukti T.Il.Int22 :Bukti T.Il.Int23 :Bukti T.Il.Int24 :: Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir Agenda KlarifikasiBPD Pattallassang (Laporan Gugatan Cakades) DesaPattallassang Kecamatan Tompobulu tanggal 26 Oktober2017.: Fotokopi sesuai dengan asli surat Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat Dan Desa, PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten BantaengNomor 410.1/417/DPMDPPPA/XI/2017 perihal HasilKlarifikasi Pilkades Desa Pattallassang kepada

:Melihat dari sudah terpilih dan sudah dilantiknya Calon Kepala Desa(Cakades) yang Anda katakan, maka kami simpulkan bahwa yangbersangkutan telah dinyatakan sah menjadi Kepala Desa (Kades);Kepala Desa adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa yangdibantu. perangkat desa (1), Terkait penggunaan ijazah palsu, perludiketahul bahwa ini merupakan tindak pidana pemalsuan surat,Penggunaan Ijazah palsu merupakan bentuk tindak pidana pemalsuan suratsebagaimana diatus dalam pasal 263 Kitab UndangUndang

SUHARDI(Sekretatis Panitia PilKades Desa Semuntai) menyampaikan kepadaTerdakwa "Bo, ada pesan dari ketua Pemdes Kabupaten, sebaiknyaabo mundur dari CaKades" Terdakwa jawab " Oke, " tapi tunggu duluTerdakwa berembuk dengan temen temen Team dan keluargakemudian sekira jam 15.00 Wib saya menemui Sdr. SUHARDI danTerdakwa bilang "ok Terdakwa mundur" dan dari pihak Panita membuatsurat Diskualifikasi terhadap saya dari Calon Kades Semuntai, Kec.Mukok Kab.

Halaman 23 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG10.T 911.T10A12.T 10BSurat Pengantar dari Ketua Badan PermusyawaratanDesa pada Desa Pandan Agung Kecamatan Madang SukuIl Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada BupatiOKU Timur, Nomor : = 140/12/2007/2021 tanggal 8Pebruari 2021 (sesuai dengan asili);Berita Acara Pemuktahiran DPTS (Daftar PemilihTambahan Sementara) tanggal 25 Februari 2021, (sesuaidengan aslinya);Berita Acara Pemuktahiran DPT, tanggal 3 Maret 2021(Sesuai dengan aslinya);Arsip / Dokumentasi Cakades

Keputusan BupatiBlitar Nomor 188/240/409.06/KPTS/2019 tentangPenetapan Tahapan Pemilihan Kepala DesaSerentak Di Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2019,tanggal 16 April 2019; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir BeritaPanggilan dari Bupati Blitar Nomor : 141/1267/409.05/2019, tanggal 8 Oktober 2019, yang ditujukankepada Camat SeKabupaten Blitar ; Foto sesuai printout, Dokumentasi Bimtek PantarlihPilkades Desa Bakung Kecamatan Udanawu TahunFoto sesuai printout, Dokumentasi KegiatanPenyampaian Visi Misi Cakades

Emi istri Pak ZenMahmuri, Pak Mahmud, Pak Hambali, Pak Hadi Purwanto (Cakades No.2),Panitia dan Kepolisian e = Bahwa pada waktu menukarkan undangan saksi tidak ditanya langsung tukarkartu suara dan kartu suara ada tanda tangan Ketua Panitia ; 45e Bahwa waktu pencoblosan selama 1 jam 10 menit tidak ada orang masukkedalam bilik suara tapi saksi melihat ada yang nyoblos dengan kayu otakdisamping dan itu didiamkan oleh panitia dan banyak yang melakukanpencoblosan seperti itu ;e Bahwa pencoblosan ditutup

Nomor 02/KEP/BPD/I/2021 tanggal 30Januari 2021 Tentang pembentukan Panitia PemilinhanKepala Desa Tawangrejo Kecamatan WinongKabupaten Pati beserta lampirannya (Fotokopi sesuaidengan aslinya);Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan KepalaDesa Terpilin (Fotokopi sesuai dengan fotokopi, capbasah);Artikel Patinews.com upload tanggal 21 Mei 2021dengan judul Live Streaming, Pelantikan Calon KadesDibagi 4 Sesi (Fotokopi dari hasil printout);Artikel infojateng.id upload 22 Mei 2021 dengan judulPelantikan Cakades

tanggal 28Mei 2021 dengan judul Pasca Pelantikan, Bupati ImbauKades Rangkul Seluruh Masyarakat Desa (Fotokopidari hasil printout);Artikel Patinews.com upload tanggal 24 Mei 2021dengan judul Pelantikan Usai, Bupati Imbau KadesRangkul Selurun Masyarakat Desa (Fotokopi dari hasilprintout);Artikel Samin News upload Senin,24 Mei 2021, 16:05dengan judul Kembali Lantik Kades Terpilin, Bupati :Jangan Ada Pesta (Fotokopi dari hasil printout);Artikel Media Pati News upload Juni,0O1,2021, denganjudul Daftar Cakades

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Republik Undonesia No. 6 Tahun 2018 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, Penggugat telahmenempuh upaya sanggah dengan menyampaikan langsung padaPanitia Pilkades Wanaherang saat rekapitulasi tanggal 20 desember2020 sekitar jam 21:00 oleh saudara Dede Ibnu Aripin sebagaiperwakilan/saksi dari cakades nomor urut 4 kepada Ketua PanitiaPilkades Wanaherang saudara Hamdani Kamajaya namun ditolakoleh Ketua Panitia dengan

BuktiP13 : Fotokopi sesual denganfotokopi, tangkapan layar percakapan dalam grupwhatsapp Cakades Menggugat, tanggal 9 September2021;14. BuktiP14 : Fotokopi sesual denganfotokopi, tangkapan layar pemberitaan media onlineSiasat, tanggal 2 Mei 2021;15. BuktiP15 : Fotokopi sesual denganfotokopi, Surat Penggugat kepada Kapolres Kerinci,Perihal: Pengaduan Masyarakat, tanggal 26 April 2021;Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor: 23/G/2021/PTUN.JBI16.