Ditemukan 26 data
34 — 14
Barang barang1). 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan;2). 1 (satu) butir Munisi aktif;3). 2 (dua) butir selongsongan munisi;Dirampas untuk dimusnahkan.4). 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah);5). 1 (satu) lembar uang kertas pecahan kertas ringgitMalaysia pecahan 1 ringgit;Dikembalikan kepada yang berhak in casso Saksi 3 Sdr.AliangSamuel Ambarita, Saksi 4 Sdr.Hariadi, dan Saksi 5Sdr.Muhammad Aspy Hasibuan.Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Februari
34 — 17
Barang barang1). 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan;2). 1 (satu) butir Munisi aktif;3). 2 (dua) butir selongsongan munisi;Dirampas untuk dimusnahkan.4). 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah);5). 1 (satu) lembar uang kertas pecahan kertas ringgitMalaysia pecahan 1 ringgit;60Dikembalikan kepada yang berhak in casso Saksi 3 Sdr.AliangSamuel Ambarita, Saksi 4 Sdr.Hariadi, dan Saksi 5Sdr.Muhammad Aspy Hasibuan.Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Pebruari
316 — 106
PenyelesaianSengketa Konsumen, bahwa Penyelesaian sengketa konsumenoleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrasesebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atasdasar pilihan dan persetujuan para pihak yangbersangkutan;Bahwa, dengan demikian, Mejelis BPSK Kabupaten Bandungtelah melakukan tindakan yang melebihi kKewenangannya, danmenjalankan penyelesaian sengketa dengan bertentangandengan hukum acara sendiri, yaitu tanpa adanya pilihan danpersetujuan para pihak yang bersangkutan in casso
65 — 26
sebagai Badan Pimpinan Daerah Gapensi Provinsi DKIJakarta melalui surat Keputusan Tergugat tanggal 22 Mei 2017 (SuratKeputusan Badan Pimpinan Pusat Gapensi Nomor 119/KEP/BPP/2017tentang Pengesahan Bentuk dan Susunan Personalia Penasehat, KetuaKehormatan, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan DaerahGapensi Provinsi DKI Jakarta masa bakti Tahun 20162021 tertanggal22 Mei 2017) adalah Perobuatan Melawan Hukum karena didasarkanpada mekanisme dan prosedur yang tidak sah dan bertentangandengan hukum in casso
64 — 12
bahwa dalil gugatan yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatanmelanggar hukum, dengan alasan karena Tergugat IV melakukan pembiaran atas lahirnya AktaNo.70, No.71 dan No.72 serta karena Tergugat IV sengaja mempersulit dan / atau sengaja tidaksegera memberikan salinan terlegalisir akta No.30 dan akta No.47 masingmasing tanggal 28Pebruari 2012, menurut Majelis tidak beralasan hukum karena yang wajib memberikan salinanatau turunan dari suatu akta notaris adalah notaris yang bersangkutan in casso
180 — 77
Ketentuan Pasal 379 HIR tersebut sebagaimana didukung olehYurisprudensi MARI No. 983 K/Sip/1973 tertanggal 11 September 1975 danYurisprudensi MARI No 143 K/Sip/1956 tertanggal 14 Agustus 1957, yangmenyatakan sebagai berikut:Yurisprudensi MARI No. 983 K/Sip/1973 tertanggal 11 September1975HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada advokat (azasProcureur Stelling), tuntutan upah pengacara, ditambah 10% komisi,ditambah pajak penjualan in casso komisi, tidak dikabulkan.5.