Umum;

Jkt.Pst.Jo Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwapada tanggal 04 Januari 2017 kepada kuasa hukum Tergugat , Il, dan Ill,telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Tergugat IV tersebut;Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 132/Srt.Pdt.Bdg/2015.Jo Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwapada tanggal

Jo Nomor 1911/PDT/DEL/2016/PN.Bdg. yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 kepada kuasa hukumTergugat IV, telah diberitahukan adanya permohonan banding dari TergugatI, ll, dan III tersebut;Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 195/Srt.Pdt.Bdg/2015.Jo Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwaHalaman 15 Putusan No.

Jo Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 kepada kuasa hukumTerbanding semula Penggugat, telan diserahkan memori banding dariPembanding / Tergugat IV tersebut;Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor128/Srt.Pdt.Bdg/2015.

Jo Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 kepada kuasa hukumTergugat I, Il, dan Ill, telah diserahkan memori banding dari Pembanding /Penggugat tersebut;Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.

Jo Nomor 1908/PDT/DEL/2016/PN.Bdg. yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 kepada Pembandingsemula Tergugat IV melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untukmempelajari berkas perkara tersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor128/Srt.Pdt.Bdg/2015.

Bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding VIImelalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal 20Desember 2019, No.W14.U30/ 420.HK.02/12/2019/ PN.Lmg Perihal BantuanPemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lmg;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi,Surabaya kepada Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV telahdiberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasperkara,sebagaimana Risalah

Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding V melalui delegasi ke PengadilanNegeri Tangerang dengan surat tanggal O02 Januari 2020, No.W14.U30/.HK.02/1/2020, Perihal Bantuan Pemberitahuan Meneriksa Berkas (Inzage)Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lmg;3.

Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding VI melalui delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal 02 Januari 2020, No.W14.U30/.HK.02/1/2020, Perihal Bantuan Pemberitahuan Meneriksa Berkas (Inzage)Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lmg;4.

Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding VII melalui delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal 02 Januari 2020, No.W14.U30/.HK.02/1/2020, Perihal Bantuan Pemberitahuan Meneriksa Berkas (Inzage)Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lmg;Halaman 3 dari 5 Penetapan No.113/PDT/2020/PT SBY5.

Surat tertanggal 23 Januari 2020 Nomor W14.U30/29.HK.02/1/2020, PerihalBantuan Pemberitahuan Pencabutan Perkara Banding Nomor11/Pdt.G/2019/PN.Lmg, yang berisi permintaan bantuan (delegasi) melalui1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kuasa Terbanding, Terbanding VI,Terbanding VII;2.

Agus untuk menemui orang tua Tergugat Il, namun setelah tiba diRaha ke 2 orang utusan tersebut di suruh oleh ibu Tergugat II ke Pureuntuk menemui La Ode Riana dan pada tanggal 9 Juli 2016 ke 2 orangutusan tersebut bertemu dengan La Ode Riana dan menyampaikankabar silariang Tergugat dan Tergugat II yang merupakan bagian adatyang berlaku di Kabupaten Muna dan selanjutnya pihak keluargaTergugat telah mengutus orang tua kampung sebanyak tiga kali namunpihak keluarga yang diberi wewenang untuk menerima delegasi

Nomor 0304/Pdt.G/2016/PA RhBahwa sepengetahuan saksi pernikahan Tergugat dan Tergugat IIdilangsungkan tanpa memberitahukan kepada orang tua Tergugat II dantanpa wali yang sah;Bahwa ada dua orang delegasi yang datang kerumah Tergugat I namunibu kandung Tergugat Il menyarankan dua orang tersebut datang kePure untuk menemui saksi karena ayah kandung Tergugat II masih diJayapura;Bahwa dua orang delegasi dari Tergugat yang datang kepada saksiuntuk memberitahukan berita kehilangan, bahwa Tergugat II saat

ituberada di rumah Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Wakorumba Utarabersama dengan Tergugat ;Bahwa saksi hanya diberi mandat untuk menerima dua orang delegasiberita kehilangan selanjutnya saksi sampaikan pesan Penggugatkepada delegasi Tergugat untuk pembicaraan selanjutnya agarmenunggu Penggugat yang sedang dalam perjalanan dari Jayapura;Bahwa sepengetahuan saksi empat kali delegasi datang tapi saksi tetapmenyarankan agar menunggu Penggugat;Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat dan Tergugat

Nomor 0304/Pdt.G/2016/PA RhBahwa pernikahan Tergugat dan Tergugat II dilaksanakan tanpapemberitahuan kepada orang tua Tergugat II;Bahwa sebelumnya Tergugat sering datang berkunjung ke rumah saksinamun saksi tidak mengetahui kalau Tergugat dan Tergugat II memilikihubungan (pacaran);Bahwa tidak ada proses lamaran dari pihak keluarga Tergugat ;Bahwa pernah ada dua orang delegasi Tergugat datang menemui saksiUntuk menyampaikan berita kehilangan karena pada saat itu Tergugat IIsudah berada di rumah Pegawai

;Bahwa sebagai delegasi saksi empat kali melakukan pertemuan denganLa Ode Riana selaku perwakilan keluarga Tergugat II;Bahwa pertemuan pertama saksi sebagai delegasi hanyamenyampaikan berita kehilangan, dimana Tergugat II saat itu sudahberada di rumah Pegawai Pembantu pencatat Nikah (PPN) bersamadengan Tergugat ;Bahwa pada pertemuan kedua, ketiga dan keempat kalinya saksi selakudelegasi disuruh menunggu kedatangan Penggugat yang saat itu dalamperjalanan dari Kota Jayapura;Bahwa pihak keluarga Tergugat

suaminya tersebutsehingga pejabat berwenang dalam hal ini KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Watopute menolakmenikahkan Pemohon dan calon suaminya;Bahwa calon suami Pemohon tidak pernah berprilakuburuk bahkan ia pekerja keras meskipun ia sebagaiburuh;Bahwa calon suami Pemohon statusnya masih jejaka,demikian pula dengan Pemohon statusnya masihperawan dan tidak terikat dengan lamaran lakilaki lain ;Bahwa alasan orang tua Pemohon tidak maumenikahkan Pemohon dengan kemanakan saksi, ketikasaksi bersama delegasi

keluarga calon suami Pemohonsaat melamar Pemohon di Bau Bau sekitar empat bulanlalu, wali Pemohon menolak menerima uang lamaransejumlah Rp 4.100.000, karena wali Pemohon memintauang lamaran sejumlah Rp 9.000.000,sedangkan calon suami Pemohon tidak sanggupdengan alasan ia hanya bekerja sebagai buruh yangpenghasilannya sekitar Rp 1.500.000, setiap bulan;Bahwa pada lamaran pertama delegasi calon suamiditolak oleh wali Pemohon, namun satu bulan kemudiansaksi kembali melamar Pemohon degan membawauang

lamaran sejumah Rp 6.100.000, tetapi lagilagiwali Pemohon tidak mau terima bahkan ia mengatakanTidak akan pernah Pemohon menikah dengan calonsuami Pemohon Bahwa sekitar satu minggu setelah delegasi pertamaditolak oleh wali Pemohon, Pemohon langsungmeninggalkan rumah tanpa sepengetahuan waliPemohobn, lalu tinggal di rumah orang tua calon suamiPemohon di Desa Labaha, dan setelah delegasi keduakembali gagal melamar Pemohon satu minggukemudian wali Pemohon menjamput paksa Pemohon diLabaha lalu dibawa

statusnya masih jejaka,sedangkan Pemohon sendiri masih perawan dan tidasedang terikat oleh lamaran lakilaki lain ;Bahwa alas an wali Pemohon, ketika saksi bersamadelegasi keluarga calon suami Pemohon pernahbertemu melamar Pemohon melalui wali Pemohon diBau Bau sekitar empat bulan lalu, yang mana pada saatitu wali Pemohon meminta uang lamaran sejumlah Rp9.000.000, namun calon suami Pemohon tidaksanggup dan hanya siap uang lamaran sejumlahRp 4.100.000, sehingga pertemuan tersebut gagal;Bahwa, setelah delegasi

pertama gagal satu bulankemudian saksi kembali melamar Pemohon deganmembawa uang lamaran sejumah Rp 6.100.000, tetapilagilagi wali Pemohon tidak mau terima sambilmengatakan Tidak akan pernah Pemohon manikahdengan calon suami Pemohon Bahwa sekitar satu minggu setelah delegasi pertamagagal melamar Pemohon, satu minggu kemudianPemohon lari dari rumah tanpa sepengetahuan waliPemohon dan langsung tinggal di rumah orang tuacalon suami Pemohon bersama calon suaminya diLabaha;Bahwa sekitar satu minggu setelah

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hariini ditetapkan sejumlah Rp. 2.693.000, (dua juta enam ratussembilan puluh tiga ribu rupiah);Membaca berturutturut:Halaman 6 Putusan Nomor 57/PDT/2021/PT SBYRisalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto guna memenuhipermintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Surabayamenerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 kepada TurutTergugat telah diberitahukan tentang isi putusan

tersebut;Risalan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika guna memenuhipermintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Surabayamenerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 kepada TurutTergugat Il dan Turut Tergugat Ill telah diberitahukan tentang isiputusan tersebut;Risalan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwapada tanggal 1 Desember 2020 kepada Turut

Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika gunamemenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan NegeriSurabaya menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2020kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III telah diberitahukanadanya permohonan banding tersebut;Halaman 7 Putusan Nomor 57/PDT/2021/PT SBY7.

Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto gunamemenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan NegeriSurabaya menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2020kepada Turut Terbanding telah diberitahukan adanya permohonanbanding tersebut;8.

Risalan pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat olehJurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto guna memenuhipermintaan delegasi Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menerangkanbahwa pada tanggal 30 November 2020 kepada Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;9.

Relaas Delegasi Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Februari 2016untuk sidang tanggal 08 Maret 2016 ;2. Relaas Delegasi Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Maret 2016untuk sidang tanggal 29 Maret 2016 ;3. Relaas Delegasi Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 April 2016untuk sidang tanggal 19 April 2016 ;Untuk Tergugat II1. Relaas Delegasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Januari 2016 untuksidang tanggal 26 Januari 2016 ;2.

Relaas Delegasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Februari 2016 untuksidang tanggal 08 Maret 2016 ;3.

Relaas Delegasi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 07 Maret 2016 untuksidang tanggal 08 Maret 2016 ;oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat dan Tergugat Il tidakmempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini danpemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat II ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II sejak awalpersidangan tidak pernah hadir, maka Prosedure Mediasi dalam perkara aquosebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR juncto PERMA

TasikMalaya, No. 19, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : TURUTTERGUGAT I.PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH CAMAT KECAMATAN CIPUTAT,selanjutnya disebut sebagai : TXRUT TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dan berkas perkara Perdata yangbersangkutan;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, padatanggal 19 Juni 2019 Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat,Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tidak hadir , dimana Relaas delegasi dariJakarta Pusat belum

juga Kuasa Penggugatmemberikan perbaikan alamat dalam gugatannya.Hakim memerintahkanPanggilan untuk Tergugat memakai media koran karena alamat Tergugat sudahtidak diketahui lagi, dan Kuasa Penggugat untuk hadir pada tanggal 17 Juli2019;Hal 1 Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2019/PN.TngMenimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Juli 2019 Penggugathadir kuasanya tersebut, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa Tergugatdipanggil memakai media koran, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tidakhadir dimana Relaas delegasi

memberitahukan kepadaJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang supaya Tergugat dipanggilmelalui media koran, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk hadir padatanggal 14 Agustus 2019;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Agustus 2019Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat hadir kuasanya dan menyerahkanSurat Kuasa Khusus dan Berita Acara Pengambilan Sumpah tetapi belumselesai pendaftaran Surat Kuasanya di bagian PTSP, Turut Tergugat dan TurutTergugat Il tidak hadir dimana Relaas delegasi

Bahwa penyelesaian ganti rugi atas tanaman milik peroranganyang terdapat pada areal tanah 600 Ha yang diserahkan oleh pemilikpemilik tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengahyang difasilitasi oleh TIM yang disebut DELEGASI.

Tim atau Delegasi inibertugas menyelesaikan ganti rugi tanaman perorangan denganPemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, melalui tim atau delegasipemerintah daerah menyerahkan uang ganti rugi tanaman peroranganatau hakhak keperdataan perorangan yang disaksikan oleh pemerintahnegeri Amahai untuk selanjutnya diselesaikan olen mereka sendiri tanpaCampur tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.Pembentukan atau delegasi inisiatif dari pemilik tanaman perorangan.Dengan demikian jika gugatan

S.IP selaku Bupati Maluku Tengah kepadaTim/Delegasi ke 2:1) Elissa Wattimena, Pensiunan ABRI bertempat tinggal di DesaAmahai, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;2) Drs. Zefnat Sahalessy, PNS, bertempat tinggal di Desa Amahai,Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;3) Ny.

Bahwapenyelesaian ganti rugi atas tanaman milik perorangan yang terdapat padaareal tanah 600 Ha yang diserahkan oleh pemilikpemilik tanah kepadaPemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang difasilitasi oleh TIM yangHalaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Mshdisebut DELEGASI. Tim atau Delegasi ini bertugas menyelesaikan ganti rugitanaman perorangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah,melalui tim atau delegasi pemerintah daerah menyerahkan uang ganti rug!

tanaman perorangan atau hakhak keperdataan perorangan yang disaksikanoleh pemerintah negeri Amahai untuk selanjutnya diselesaikan oleh merekasendiri tanpa campur tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.Pembentukan atau delegasi inisiatif dari pemilik tanaman perorangan.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain PENGGUGAT mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihakPenggugat hadir kuasanya dipersidangan sedang Tergugat tidak datang menghadapwalaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas PanggilanNomor : 93/Pdt.G/2020/PN.SIt, tanggal : 26 November 2020 dengan delegasi ke Pengadilan Negeri Ungaran ; 11 Desember 2020 dengan

delegasi ke Pengadilan Negeri Ungaran ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat setelah dipanggil beberapakali melalui relaas panggilan delegasi melalui Pengadilan Negeri Ungaran, makasesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan joUndangUndang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo UndangUndang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 tentangPerkawinan, Tergugat

mempersingkat putusan ini, hal yang tercantumdalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap sebagai bagian takterpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor93/Pdt.G/2020/PN.SIt, tanggal : 26 November 2020 dengan delegasi

ke PengadilanNegeri Ungaran dan 11 Desember 2020 dengan delegasi ke Pengadilan NegenUngaran, yang semuanya didelegasikan dan dilakukan oleh Jurusita PengadilanNegeri Ungaran, Tergugat sendiri menandatangani relaas panggilan tersebut, namunTergugat tidak pernah hadir di persidangan;Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PN.SIt Halaman 7 dari 11Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil menuruthukum, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut (videpasal 130 ayat (1) HIR

Ungaran Timur, KabupatenSemarang demikian pula berdasarkan relaas panggilan terhadap Tergugat yangantara lain Relas Panggilan Nomor : 93/Pdt.G/2020/PN.SIt, tanggal : 26 November2020 dengan delegasi ke Pengadilan Negeri Ungaran dan 11 Desember 2020 yangkesemua panggilan tersebut senyatanya Tergugat bertempat tinggal Paren Rt. 002 /Rw. 001 Kel / Desa Sidomulyo, Kec.

empat) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat,perihal pemberitahuan Kongres Papua Ill tahun 2011 dan Partisipasiseluruh Rakyat Papua.16) 1 (satu) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Baratnomor : 43 / TKRNRPB / X / 2011, perihal Pemberitahuan KongresRakyat Papua III kepada seluruh orang Papua yang ditujukan kepadaRRI Jayapura.17) 3 (tiga) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Baratnomor : 20 ss / TKRNRPB / IX / 2011, perihal pemberitahuanrecruitmen delegasi

Rakyat Papua.40) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua STFT Jayapura perihal mohonijin penggunaan fasilitas lapangan sepak bola STFT untuk KongresRakyat Papua Ill, lampiran panduan kegiatan Kongres Ill Rakyat PapuaBarat.41) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Gerakan Perempuan Papua,lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 100 orang)perihal Recruitmen Delegasi

pandangan politik.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua F PEPERA, lampiran formulirpeserta Kongres Rakyat Papua III (quota 50 orang) perihal recruitmendelegasi.1 (satu) amplop berwarna coklat yang berisi 1 (Satu) buah undangandari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB)kepada Ketua Solidaritas dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP),lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua Ill (quota 50 orang)perihal recruitmen delegasi

.58) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Dewan Papua (Niuw GuineaRaad) 1961, perihal recruitmen delegasi.59) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Partai Nasional (PARNA)Papua 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua Ill (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.60) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) keapada

Tokoh Komite Nasional Papua(KNP) 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua Ill (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.61) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) perihal recruitmen delegasi.62) 6 (enam) lembar surat lampiran penegasan Deklrasi Bangsa Papua diNegeri Papua Barat.63) 6 (enam) lembar surat lampiran dalam Bahas Inggris (coherentEnclosure Declaration of the Nation of Papua in the

Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Menggala tanggal 18 Juni 2020 Nomor : 24/Pdt.G/2019/PNMol;Membaca relas pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor24/Pdt.G/2019/PN Mgl, yang menerangkan bahwa permohonan bandingPembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Juli 2020 oleh Juru Sita Pengganti padaPengadilan Negeri Tanjung Karang, kepada Terbanding II semula Tergugat IImelalui pemberitahuan delegasi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 1Juli 2020, Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melaluipemberitahuan delegasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 1 Juli2020, Kepada Turut Terbanding II semula Penggugat II melalui pemberitahuandelegasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan berdasarkan Relaspemberitahuan telah diberitahnukan pada tanggal 6 Juli 2020, dan kepada TurutTerbanding III Semula Penggugat III melalui pemberitahuan delegasi PengadilanNegeri Gunung Sugih tertanggal

6 Juli 2020;Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.MgItanggal 15 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Memori Banding tertanggal 15Juli 2020 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala;Membaca permohonan delegasi pemberitahuan Memori Banding dariPengadilan Negeri Menggala tertanggal 15 Juli 2020 telah dikirimkan kepadaTerbanding semula Tergugat melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang,kepada Terbanding II semula Tergugat

Nomor 54/PDT/2020/PT TJKPusat, kepada Turut Terbanding semula turut Tergugat melalui PengadilanNegeri Jakarta Selatan, kepada turut Terbanding Il semula Penggugat II danTurut Terbanding III Ssemula Penggugat III melalui Pengadilan Negeri GunungSugih ;Membaca Tanda Terima Kontra) Memori Banding Nomor24/Pdt.G/2019/PN Mgl tanggal 23 Juli 2020, yang diajukan oleh kuasaTerbanding semula Tergugat telah di terima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Menggala;Membaca permohonan delegasi pemberitahuan Kontra

Penggugat III melalui PengadilanNegeri Gunung Sugih;Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas ( inzage ) Nomor :24/Pdt.G/2019/PN.Mgl, yang menerangkan bahwa untuk mempelajari berkasperkara perdata Nomor : 24/Pdt,G/2019/PN.Mgl telah diberitahukan kepadaPembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juli 2020, kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan pada tanggal 6 Juli 2020 oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri TanjungKarang, kepada Terbanding II semulaTergugat Il melalui permohonan delegasi

Diberitahukan dandiserahkan kepada Terbanding III semula Tergugat Ill, kepada Terbanding Vsemula Tergugat V, dan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII, masingmasing dengan delegasi pada tanggal 28 April 2021. Diberitahukan dandiserahkan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan kepadaTerbanding VI semula Tergugat VI, masingmasing pada tanggal 26 April2021.

Relas pemberitahuan danpenyerahan kontra memori banding kepada Terbanding V semula Tergugat Vpada tanggal 21 Mei 2021 (delegasi). Relas pemberitahuan dan penyerahankontra memori banding kepada Terbanding VII semula Tergugat VII padatanggal 19 Mei 2021 (delegasi).

Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memoribanding kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Mei 2021(delegasi).

Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori bandingkepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 21 Mei 2021(delegasi), terlampir dalam berkas;Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo(delegasi) telah menyampaikan relas pemberitahuan memeriksa berkasperkara banding (inzage) secara sah dan patut kepada Kuasa HukumPembanding semula Penggugat dan II pada tanggal 26 April 2021.Pemberitahuan inzage oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klatenkepada Terbanding semula

Pemberitahuan inzage oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta(delegasi) kepada Terbanding Ill semula Tergugat III, kepada Terbanding Vsemula Tergugat V, dan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII,masingmasing pada tanggal 27 April 2021. Pemberitahuan inzage olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (delegasi) kepada TurutTerbanding semula Penggugat III pada tanggal 05 Mei 2021.

.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Dewan Papua (Niuw GuineaRaad) 1961, perihal recruitmen delegasi.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Partai Nasional (PARNA)Papua 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) keapada Tokoh Komite

Nasional Papua(KNP) 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) perihal recruitmen delegasi.6 (enam) lembar surat lampiran penegasan Deklrasi Bangsa Papua diNegeri Papua Barat.6 (enam) lembar surat lampiran dalam Bahas Inggris (coherent EnclosureDeclaration of the Nation of Papua in the Country of West Papua).

.58 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Dewan Papua (Niuw GuineaRaad) 1961, perihal recruitmen delegasi.59 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Partai Nasional (PARNA)Papua 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.60 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) keapada

Tokoh Komite Nasional Papua(KNP) 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.61 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) perihal recruitmen delegasi.62 6 (enam) lembar surat lampiran penegasan Deklrasi Bangsa Papua diNegeri Papua Barat.63 6 (enam) lembar surat lampiran dalam Bahas Inggris (coherent EnclosureDeclaration of the Nation of Papua in the Country

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanyaatau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang ataubadan hukum perdata; Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP)menentukanmandat ;: Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari Atribusi, Delegasi danMandat dapat dijumpai pada ketentuan Pasal

Pejabat Pemerintahan yang memberikanDelegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telahdiberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalamketentuan peraturan perundangundangan.Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasimenimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan,Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikanHal 17 dari 24 hal. Put. No. 192 /B / 2019 / PT.TUN.JKT(7)pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenangyang telah didelegasikan.Badan dan/atau.

Pejabat Pemerintahan yang memperolehWewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenanganberada pada penerima Delegasi.Pasal 14 UUAP berbunyi :(1)(2)(3)(4)(5)Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperolehMandat apabila:a. ditugaskan oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan di atasnya; danb. merupakan pelaksanaan tugas rutin.Pejabat yang melaksanakan tugas rutinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin daripejabat definitif yang berhalangan

TUN.JKTMenimbang, bahwa meskipun nomenklatur dari Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tersebut mengenaipendelegasian wewenang, namun substasi/materinya memenuhi cCiriciripemberian kewenangan melalui mandat yaitu dengan menyebutkan atasnama (a.n) dan keharusan melapor kepada pemberi mandat , oleh karenapemberian wewenang melalui Delegasi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2)huruf b UUAP haruslah ditetapbkan dalam Peraturan Pemerintah, PeraturanPresiden, dan/atau Peraturan

Daerah, bukan ditetapkan dalam PeraturanMenteri in casu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa inlitis yang diterbitkan atas dasar Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 25 Tahun 2015 adalah merupakan pemberian Mandat dariMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal, bukan delegasi, sehingga yang bertanggung gugat

28 September 2021;Turut Terbanding semula Tergugat I/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2021;Turut Terbanding Il semula Tergugat III secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Oktober 2021;Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 7 Oktober 2021;permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 2Nopember 2021 dan telah diberitahukan

kepada:Terbanding semula Penggugat/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Nopember 2021;Terbanding III Semula Tergugat II pada tanggal 2 Nopember 2021;Turut Terbanding semula Tergugat I/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Nopember 2021;Turut Terbanding Il semula Tergugat IIl secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Desember 2021;Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 10

permohonanbanding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan BandingNomor 41/Akta.Bdg/IX/2021/PN Dpk jo Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpktanggal 28 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriDepok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:e Terbanding semula Penggugat/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2021;e Terbanding Il semula Tergugat V secara delegasi melalui PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada tanggal 7

kepada:e Terbanding semula Penggugat/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Nopember 2021;e Terbanding Il semula Tergugat V secara delegasi melalui PengadilanNegeri Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2021;e Turut Terbanding semula Tergugat I/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Nopember 2021;e Turut Terbanding Il semula Tergugat Ill secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Desember 2021;

kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara (inzage) masingmasing kepada:e Pembanding semula Tergugat V/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2021;e Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Oktober 2021;Halaman 30 dari 39 halaman putusan Nomor 23/PDT/2022/PT BDGe Terbanding semula Penggugat/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2021;e Turut Terbanding semula Tergugat I/kuasanya secara delegasi

SPP/MA/I/07 tanggal 29 Januari 2007 tanpa tanda tangan PengurusKoperasi Margo Agung sebesar Rp.1.500.000.000, tertulis dengan angkasatu milyar lima ratus rupiah serta dalam Sertifikat Jaminan FidusiaNo.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 01 Maret 2007 tidak tercatatspesifikasi nomor masingmasing barang obyek jaminan Fidusia, makaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 46/PENPDT/EKS/2017/PN.Skt tanggal 9112017 yang diterbitkan oleh PengadilanNegeri Surakarta yang dimohonkan sita eksekusi delegasi

kepadaPengadilan Negeri Karanganyar cacat hukum dan oleh karenanya sitaeksekusi terhadap obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalamSertifikat Jaminan Fidusia No.W9.01707.HT.04.06.TH.2007 tanggal 1 Maret2007 tidak dapat dilaksanakan.Bahwa disamping Penetapan Nomor : 46/PEN PDT/EKS/2017/PN.Skttanggal 9112017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta yangdimohonkan sita eksekusi delegasi kepada Pengadilan Negeri Karanganyarcacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan, Pelawan juga memilikiSimpanan

selaku pelaksana delegasi. makamenuruthukum bantahan /perlawanan yang diajukan oleh pelawan terhadapHalaman 4.

(lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 April 1981No.1281 K/Sip/1979)K arenapelawan mengajukan perlawanan pada tanggal 11 Mei 2018 atau setelah sita eksekusi dilaksanakan oleh penerima delegasi dari Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga oleh karenanya perlawanan pelawan haruslahdinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.Bahwa terhadap penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri Surakarta kemudian dilaksanakan oleh Pengadilan NegeriKaranganyar selaku penerima delegasiad alah tidak

Bahwa Perlawanan pelawan salah alamat, menurut hukum gugatanperlawanan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta danbukan ke Pengadilan Negeri Karanganyar, apabila melawan/membantahpelaksanaan sita eksekusi karena sumber hukum/penetapan adalahpenetapan Pengadilan Negeri Surakarta, sebab Juru sita/ PengadilanNegeri Karanganyar hanya sebagai penerima delegasi, atas permintaanPengadilan Negeri Surakarta atas permohonan terlawan Il, Ilberdasarkan Akte jaminan Fidusia No.13 tanggal 30 Januari

Arifin mendapatkan delegasi atau tidaknyadari keluarga ayah Penggugat untuk menjadi wali saksi tidak tahu; Bahwasaksi lupa mas kawinnya berupa apa namun ada mas kawinya waktuakad nikah diucapkan;Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2020/PAJU2.

Arifin (walihakim/penghulu setempat) yang tidak mendapatkan delegasi dari keluargaayah Penggugat atau yang berhak untuk menjadi wali dan di disaksikan jugaoleh saksisaksi yang bernama sdr. Uyung dan sdr.

Arifin (wali hakim/penghulu setempat) yang tidakmendapatkan delegasi dari keluarga ayah Penggugat yang berhak untukmenjadi wali kepada sdr. H. Arifin) dengan disaksikan oleh saksisaksi yangbernama sdr. Uyung dan sdr. Endro dengan mahar cincin emas seberat 3(tiga) gram tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yangberwenang;Menimbang, bahwa wali dari pernikahan Penggugat dengan Tergugatadalah wali hakim yang bernama H.

Arifin (wali hakim/penghulu setempat) yangtidak mendapatkan delegasi dari keluarga ayah Penggugat yang berhak untukmenjadi wali kepada sdr. H.

Arifin (wali hakim/penghulu setempat) yang tidakmendapatkan delegasi dari keluarga ayah Penggugat yang berhak untukmenjadi wali kepada sdr. H.

Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwapada tanggal 13 September 2017, kepada pihak Terbanding semulaTergugat melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan adanya permohonanbanding tersebut;Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat (delegasi), yang menerangkanbahwa pada tanggal 05 September 2017, kepada pihak Terbanding IIsemula Tergugat II telah

diberitahukan adanya permohonan bandingtersebut;Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, kepada pihakTerbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonanbanding tersebut;Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), yang menerangkanbahwa pada tanggal 15 September 2017, kepada

pihak Terbanding IVsemula Tergugat IV telah diberitahukan adanya permohonan bandingtersebut;Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, kepada pihakTerbanding V semula Tergugat V telah diberitahukan adanya permohonanbanding tersebut;3.

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor399/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Bekasi (delegasi) kepada Para Pembanding semula Para Tergugat,yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara namun tidak bertemu yangbersangkutan sehingga diteruskan ke Kelurahan setempat;Halaman 13 Putusan No. 207/PDT/2018/PT.

II semula Tergugat II pada tanggal 05 September 2017 telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara namun tidak bertemu yangbersangkutan sehingga diteruskan ke Kelurahan setempat;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor399/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Selatan (delegasi) yang menerangkan bahwa kepadaTerbanding Ill semula Tergugat Ill pada tanggal 18 Agustus 2017 telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara namun

Oktober 2018 Penggugat hadir , Tergugat tidak hadir walaupun telahdipanggil sesuai dengan Relas Panggilan yang dijalankan oleh Jurusita Penggantitertanggal 28 September 2018;Menimbang, bahwa pada Berita Acara Panggilan Sidang yang dijalankanoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis tertanggal 28 September2018 nomor : 27/Pdt.G/2018/PN Sak atas perintah Ketua Pengadilan NegeriBengkalis yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri tersebut tersebut, guna untukmemenuhi permintaaan bantuan secara delegasi

yaitutanggal 18 Oktober 2018 Penggugat hadir , Tergugat tidak hadir walaupun telahdipanggil sesuai dengan Relas Panggilan yang dijalankan oleh Jurusita Penggantitertanggal 12 Oktober 2018;Menimbang, bahwa pada Berita Acara Panggilan Sidang yang dijalankanoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis tertanggal 12 Oktober 2018nomor : 27/Pdt.G/2018/PN Sak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bengkalisyang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri tersebut tersebut, guna untuk memenuhipermintaaan bantuan secara delegasi

resmi dan sah untuk Penggugat diberitahukan pada saatPersidangan dan untuk tergugat sesuai dengan Relas Panggilan yang dijalankanoleh Jurusita Pengganti tertanggal 26 Oktober 2018;Menimbang, bahwa pada Berita Acara Panggilan Sidang yang dijalankanoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis tertanggal 26 Oktober 2018nomor : 27/Pdt.G/2018/PN Sak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bengkalisyang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri tersebut tersebut, guna untuk memenuhipermintaaan bantuan secara delegasi