Saksi PURWANTO, di bawah sumpah telah memberikanketerangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindakpidana pemalsuan tanda tangan guna pengaajuan pinjaman keKSU Maha = Kanya= Arta Mandiri yang dilakukan olehterdakwa ; bahwa saksi selaku PNS pada kantor Dikda Kab Blitardengan jabatan sebagai Pembantu Bendahara di Dikda KabBlitar ; bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mendata gajiPN atau guru SD sewilayah Kab Blitar ; bahwa PNS / guru

pada wilayah UPTD Pendidikan KecPanggungrejo tidak ada menjadi pengurus KSU Maha KaryaArta Mandiri Kademangan Blitar namun kalau menjadi26nasabah ada dan banyak orang ;bahwa saksi Bonjadi yang bekerja PNS pada Dikda KabBlitar adalah orang yang dipertanggungjawabkan pada KSUMaha Karya Arta Mandiri Kademangan Blitar =;bahwa persyaratan pengajuan pinjaman ke KSU Maha KaryaArta.

gaji )sebanyak 144bendel setelah diteliti benar bahwa tanda tangan = anPurwanto di dalam berkasnya tersebut yang menandatanganipada mengetahui saksi Purwanto yang diajukan olehterdalcwa sebanyak 144 bendel dari pempohon UPTDPendidikan Kec Panggungrejo Kab Blitar;bahwa terdakwa selaku PNS selaku bendahara di UPIDPedidikan Kec Panggungrejo Kab Blitar dan pengajuantersebut dilakukan oleh terdakwa secara bertahap dan yangmembuat saksi tidak tahu karena tinggal menandatanganipada mengetahui bendahara Dikda

namun akhirnya terdakwameminjam uang lagi dengan menggunakan nama fiktif dansemua surat permohonan pinjaman beserta persyaratannyatelah dipalsukan ;29bahwa persyaratan yang dipalsukan tersebut antara lainsurat permhonanan pinjaman dan tanda tangan para peserta,tanda tangan kepala UPTD Panggungrejo, surat keterangangaji para pemohon dan tanda tangan Kepala UPID KecPanggungrejo, surat keterangan gaji para pemohon dantanda tangan kepala UPTD Pendidikan Kec Panggungrejosedangkan untuk Bendahara Gaji Dikda

namun akhirnyaterdakwa meminjam uang lagi dengan menggunakan namafiktif dan semua surat permohonan ~ pinjaman besertapersyaratannya telah dipalsukan ; bahwa persyratan yang dipalsukan tersebut antara lainsurat permhonanan pinjaman dan tanda tangan para peserta,tanda tangan kepala UPTD Panggungrejo, surat keterangangaji para pemohon dan tanda tangan Kepala UPTID KecPanggungrejo, surat keterangan gaji para pemohon dantanda tangan kepala UPID Pendidikan Kec Panggungrejosedangkan untuk Bendahara Gaji Dikda

sehingga jumlah Anggaran TunjanganKesehatan Tahun 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp1.280.000.000, (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRDKabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran2004 sebesar Rp 1.280.000.000, (satu milyar dua ratus delapan puluhjuta rupiah) tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten KatinganNomor : 914 / 13 / Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang PengesahanDaftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA

) Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914 / 44 / KEUtanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA PerubahanAnggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan BupatiKatingan Nomor : 06 Tahun 2004 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004, di dalamPasal 1007.a tentang Tunjangan Kesehatan, maka PeruntukanTunjangan Kesehatan tersebut adalah untuk asuransi

No.27/PID.SUS/2012/PT.PR.dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SK BupatiKabupaten Katingan Nomor : 914 / 13 / Keu tanggal 5 Pebruari 2003tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) AnggaranBelanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor :914 / 44/ KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDAPerubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 sertaKeputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 TentangPenjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal

Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :1 Dikda Tahun 2004 (lengkap)2 Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)3 SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)4 Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004(Maret s/d Agustus 2004)5 SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).6.Pasal : 2.2.1 1007.aUraian : Tunjangan KesehatanRincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan3.

Sekretaris DPRD Kota Bontang,tanggal 02 Juli 2007 ;1 (satu) lembar surat tanda terima Pinjaman Sementara barang buktidari Drs.H.M Edison A.MM sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 02juli 2007 ;1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001:1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun

H.M Edison A.MM sekretaris DPRD Kota Bontang, tanggal 2 Juli2007 ;1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001:1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;1 (satu) Jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos Sekretariat DPRDKota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;1 (satu)

Jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRDKota Bontang Tahun Anggaran 2001;1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) Jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRDKota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos DPRD Kota Bontang TahunAnggaran 2004 ;1 (satu) Jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk PosSekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkan Pasal/Digit2.2.3.1090 Biaya

Nomor 739 K/PID.SUS/201715)16)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;1 (satu) Jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;1 (satu) Jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) Jilid foto copy Daftar Isian

Nomor 739 K/PID.SUS/201714.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25,26.271 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah(DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) Jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah(DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;1 (satu) Jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos Sekretariat DPRDKota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;1 (satu) Jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRDKota Bontang Tahun Anggaran 2001;1 (satu) Jilid Daftar

II pada saat ituadalah wali nasab yaitu) kakek Pemohon III karenaayah kandung Pemohon II yang bernama Akup bin Puasatelah meninggal dunia;Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah lajangdan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon Idengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atauhubungan sesusuan yang dapat menghalangi' pernikahandan tidak ada = masyarakat merasa keberatan ataspernikahan tersebut sampai dengan saat ini;Bahwa yang menjadi saksi Pemohon I dengan Pemohon IIadalah Musa dan Dikda

dirumah ayah Pemohon II di Desa Bukit Mas, KecamatanBesitang;Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat ituadalah wali nasab yaitu) kakek Pemohon II karena ayahkandung Pemohon II telah meninggal dunia;Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah lajangdan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon Idengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atauhubungan sesusuan yang dapat menghalangi' pernikahanPemohon I dan Pemohon II;Bahwa yang menjadi saksi Pemohon I dengan Pemohon IIadalah Musa dan Dikda

PemohonII (Pemohon II) pada tanggal bulan Juli 1977 di DesaBukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejakasedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan);Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalahwali nasab yaitu kakek kandung Pemohon II karena ayahkandung Pemohon II bernama Akup' bin Puasa telahmeninggal dunia;Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan PemohonII adalah dua orang laki laki, dewasa dan beragamaIslam bernama Musa dan Dikda

Pada tahun 2003 sesuai DIKDA No. 003/DIKDA/ KUBAR/2003 tanggal13 Februari 2003 sebesar Rp. 72.751.009.200 (tujuh puluh dua milyartujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah);2. Pada tahun 2004 Sesuai SK Bupati Kutai Barat Tgl 15 Januari 2004 No.903/0104/Peny.ProgBapp/DASK/V/2004 adalah sebesar Rp.152.792.018.721,00, (Seratus lima puluh dua milyar tujuh ratus sembilanpuluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);3.

SPP diproses dibagian keuangan apakah SPP sudah sesuai denganDIKDA yang ada, apabila sudah sesuai dengan DIKDA maka BagianKeuangan akan menerbitkan SPMU untuk diuangkan pada BPD KaltimCabang Melak ;Apabila SPMU PK (Pengisian Kas) uang akan masuk pada rekening rutinsetkab Kubar selanjutnya penarikan uang pada rekening rutin SetkabKubar tersebut menggunakan cek BPD Kaltim Cab.

Pada tahun 2003 sesuai DIKDA No. 003/DIKDA/ KUBAR/2003 tanggal13 Februari 2003 sebesar Rp. 72.751.009.200 (tujuh puluh dua milyartujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah)2. Pada tahun 2004 Sesuai SK Bupati Kutai Barat Tgl 15 Januari 2004 No.903/0104/Peny.ProgBapp/DASK/V/2004152.792.018.721,00, (Seratus lima puluh dua milyar tujuh ratus sembilanSurat Keputusan Bupatiadalah sebesar Rp.puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)3.

Apabila sudah sesuai dengan anggaran kas yang tersedia dalam DIKDA,maka pemegang kas mengajukan SPPtersebut kepada BagianKeuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ;b. SPP diproses dibagian kKeuangan apakah SPP sudah sesuai denganDIKDA yang ada, apabila sudah sesuai dengan DIKDA maka BagianHal. 24 dari 50 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2013Keuangan akan menerbitkan SPMU untuk diuangkan pada BPD KaltimCabang Melak ;c.

Memo itu ditujukan langsungkepada Terdakwa tanpa ada usulan dari Bagian pada Sekretariat KabupatenKutai Barat dan mencairkan tanopa SPP dengan demikian tidak sesuaiperuntukannya dalam Dikda/Dask tersebut ;Sehingga tagihan yang dklaim oleh unit organisasi Sekretariat KabupatenKutai Barat adalah Rp. 1.111.803.194.

BersamaBUMIPUTERA1912disitadariBASLAN,S.E.mantanBendaharawanRutinSekretarisDaerahKotaBontangTahun2002;----------------

)PosSekretariatDPRDKotaBontangTahunAnggaran2001;-----------------------------------------------

BontangTahunAnggaran2003;-----------------------------------------------

NURDIANSYAH,dandiketahuiolehPlh.SekretarisDPRDKotaBontangDrs.BAHRUDDIN,didalamnyateradpaturaiantanggal01Maret2002nomorBukuKas242BayarBantuanUangPerumahanAnggotaDPRDKotaBontangTahunAnggaran2002sebesarRp.1.550.000.000;------------------------------------------------

)SekretariatDaerahKotaBontangNomor:54DIKDA/Kota-B/2003tanggal14Pebruari2003;

ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S kemudianmenandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor2661 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Asuransi BagiAnggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Pebruari 2002,dimana dalam surat keputusan tersebut memperhatikanSurat Keputusan Walikota Bontang Nomor 29 Tahun 2002Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) TahunAnggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontangtanggal 06 Pebruari 2002.Selanjutnya saksi H.M.

ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S kemudianmenandatangani Surat Keputusan Walikota BontangNomor 61 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang AsuransiBagi Anggota DPRD Kota Bontang tanggal 12 Pebruari2002, dimana dalam surat keputusan tersebutmemperhatikan Surat Keputusan Walikota BontangNomor 29 Tahun 2002 Tentang Daftar Isian KegiatanDaerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos SekretariatDaerah Kota Bontang tanggal O6 Pebruari 2002. Selanjutnya saksi H.M.

)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2001 ; 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2002 ; 58) 1 (Satu)1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2003 ; 222 noone nnn nnn nnn1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2004 ; 1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan KerjaPos Sekretariat

)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2001 ; 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2002 ; 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2003 ; 222 enone nnnnnnnnnnennnnnnaee1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2004 ; 1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan KerjaPos Sekretariat DPRD

)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2001 ; 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2002 ; 1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2003 ; 222 2nnn nnn1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran2004 ; 1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan KerjaPos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun

sehingga jumlah AnggaranTunjangan Kesehatan Tahun 2003 dan Tahun Anggaran 2004adalah sebesar Rp 1.280.000.000, (Satu milyar dua ratusdelapan puluh juta rupiah);= Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggotaDPRD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 danTahun Anggaran 2004 sebesar Rp 1.280.000.000, (satu milyardua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SKBupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian KegiatanDaerah (DIKDA

) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA PerubahanAnggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 sertaKeputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan ProyekAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenKatingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.atentang Tunjangan Kesehatan, maka Peruntukan TunajanganKesehatan tersebut adalah untuk asuransi Pimpinan danAnggota

ratus lima belasribu lima ratus rupiah) melalui SPMU Nomor: 00029/RS/2004 tanggal 19 Pebruari 2004;= Bahwa mereka Terdakwa bersamasama dengan saksi H.Berkat Setiawan selaku Pimpinan DPRD Katingan dan anggotaDPRD Katingan lainnya, telah melakukan penyimpangandalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untukAsuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telahbertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor :914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang PengesahanDaftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA

sehingga jumlah Anggaran Tunjangan Kesehatan Tahun2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp 1.280.000.000,(satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRDKabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan TahunAnggaran 2004 sebesar Rp 1.280.000.000, (satu milyar dua ratusdelapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SK BupatiKabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA

)Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK BupatiKatingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentangPengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal danProyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenHal. 5 dari 65 halaman Put.

Berkat Setiawan yang telah melakukanpenyimpangan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatanuntuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telahbertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor :914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan DaftarIsian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEUtanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA PerubahanAnggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta KeputusanBupati

Dikda Tahun 2004 (lengkap)2. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun2004 (Maret s/d Agustus 2004)5 SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).6. Pasal : 2.2.1 1007.aUraian : Tunjangan KesehatanHal. 37 dari 65 halaman Put. No.23/PID.SUS/2012/PT.PR.38Rincian7. PasalUraianRincian8. PasalUraianRincian9. PasalUraianRincian381. Satu buku Pengeluaran Per Pasal2.

Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagaiberikut :Dikda Tahun 2004 (lengkap)Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 bukulengkap)SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004(lengkap)Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus2004SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).Pasal : 2.2.1 1007.aHal. 49 dari 65 halaman Put. No.23/PID.SUS/2012/PT.PR.5050UraianRincianPasalUraianRincianPasalUraianRincianPasalUraianRincianTunjangan Kesehatan1.

) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun ANggaran 2004

)85Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman bagi saksi dalam melaksanakan tugasselaku Bendaharawan Rutin pada Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang padatahun anggaran 2002 dan tahun anggran 2003 adalah Daftar Isian KegiatanDaerah (DIKDA), untuk tahun anggaran 2002 adalah DIKDA No::26/DIKDA/KOTAB/2002 tanggal 06 Februari 2002, dan untuk tahun anggaran2003 adalah DIKDA No.: 50/DIKDA/KOTAB/2003 tanggal 14 Februari 2003 ;Bahwa Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) tahun 2002 dan Daftar IsianKegiatan Daerah (

DIKDA) tahun 2003 disusun oleh Panitia Anggaran Eksekutif(PANEK) dan Panitia Anggaran Legislatif (PANEL) dan ditetapkan olehWalikota Bontang atas persetujuan Anggota DPRD Kota Bontang melalui rapatParipurna Kota Bontang ;Bahwa saksi selaku Bendaharawan di dalam penyusunan Daftar Isian KegiatanDaerah (DIKDA) anggaran tahun 2002 dan anggaran tahun 2003 tidak terlibatdidalamnya, karena ditunjuk selaku Bendaharawan setelah DIKDA sudahditetapkan ;Bahwa pada saat saksi sebagai Bendaharawan pada Pos Sekwan

Kota Bontangtahun anggaran 2002 jumlah dana sesuai Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)yang saksi kelola sebesar Rp.12.451.747.256.

) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun ANggaran 2004

)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun ANggaran 2004

ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S di mana SKtersebut memperhatikan DIKDA Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2002,sementara subjek yang menjadi tujuan SK tersebut adalah Anggota DPRD KotaBontang yang jelasjelas sudah memiliki DIKDA tersendiri yang disahkan denganSK oleh saksi dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S;Menimbang, bahwa pada tahun 2003 saksi dr. H.

)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;157ao.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.ol.52.1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;1 (Satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja PosSekretariat

Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/13/418.12/2001 tanggal09 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja RutinTahun 2001;15.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/12/R/418.12/ 2001tanggal 14 Februari 2001 tentang Lampiran Daftar TentangOtorisasi Anggaran Belanja Tahun 2001.Hal. 70 dari 114 hal. Put.

Pacitan Nomor : 24 tahun 2000 tanggal 13November 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota PanitiaAnggaran DPRD Kabupaten Pacitan.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/13/418.12/2001 tanggal09 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja RutinTahun 2001;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/12/R/ 418.12/ 2001tanggal 14 Februari 2001 tentang Lampiran Daftar Tentang OtorisasiAnggaran Belanja Tahun 2001.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/ R/418.12/ 2001tanggal 05 April

Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/13/418.12/2001 tanggal09 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja RutinTahun 2001;15.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor :14 Februaritanggal921/12/R/418.12/20012001 tentang Lampiran Daftar TentangOtorisasi Anggaran Belanja Tahun 2001.16.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor :921/39/R/ 418.12/2001tanggal 05 April 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi AnggaranBelanja Rutin Tahun 2001 ;17.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor :921/62/R/ 418.12

Pacitan Nomor : 24 tahun 2000 tanggal 13November 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota PanitiaAnggaran DPRD Kabupaten Pacitan;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/13/418.12/2001 tanggal09 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja RutinTahun 2001;Hal. 90 dari 114 hal. Put.

/2001 tanggal04 Juli 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja RutinTahun 2001 ;18.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/ R/418.12/2001 tanggal05 April 2001 tentang Pengesahan revisi DIKDA Anggaran Belanja RutinTahun 2001;19.

) Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal08 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan AnggaranBelanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati KatinganNomor : O06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan,Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.atentang Tunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunjangan Kesehatantersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan

Berkat Setiawan yang telah melakukanpenyimpangan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatanuntuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telahbertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor914/13/Keu tanggal 05 Februari 2003 tentang Pengesahan Daftar IsianKegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 08 Oktober2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja RutinTahun Anggaran 2003 serta Keputusan

Berkat Setiawanmenyalahgunakan kewenangannya selaku anggota DPRD KabupatenKatingan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untukAsuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangandengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 05Februari 2003 tentang Pengesahan Daftar lsian Kegiatan Daerah(DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK BupatiKatingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 08 Oktober 2003 tentangPengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin

Agustus 2004 dengan daftar perinciansebagai berikut :Dikda Tahun 2004 (lengkap);Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun2004 (Maret s/d Agustus 2004)SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).eo NN >Pasal : 2.2.1 1007.aUraian : Tunjangan KesehatanRincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal2. Kwitansi Premi Asuransi KumpulanHal. 22 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid.

Dikda Tahun 2004 (lengkap);2. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)Hal. 30 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid. Sus/2013Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun2004 (Maret s/d Agustus 2004)SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).PasalUraianRincianPasalUraianRincianPasalUraianRincianPasalUraianRincian2.2.1 1007.aTunjangan Kesehatan1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan3.

Erhamsyah, S Sos bin Ishak sebagai Bendaharawan Rutin SetkabKutai telah mengetahui dimana uang yang diambil dari Kas Bendahara Rutintersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya di luar Daftar IsianKegiatan Daerah (DIKDA) yang mana dipergunakan untuk: disetorkan ketabungan, membayar tagihan kredit card dan membayar tagihan rekeningtelepon genggam dan rekening listrik atas nama terdakwa Drs. H.

No. 1704 K/Pid.Sus/2008peruntukkannya (diluar DIKDA) dapat berlangsung secara terus menerus dalamtahun 2000 sampai dengan tahun 2002.Bahwa karena perbuatan terdakwa Drs. H. Eddy Subandi, MM bin Sardidan H. Erhamsyah, S.Sos serta H. Suryanto Anwar, SE,MM bin Anwar, NegaraCq.

Eddy Subandi, MM bin Sardi pada Bank BCA, BankDanamon, Bank BNI serta Bank Lippo yang dipertanggungjawabkan pada BiayaOperasional Sekretaris dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah diLingkungan Sekretariat Pemkab Kutai yang tidak termasuk dalam uraiankegiatan atau sub mata anggaran pengeluaran DIKDA Tahun 2000, 2001,2002, sehingga pengeluaran dana dari Kas Bendahara Rutin Setkab yang tidaksesuai peruntukkannya (diluar DIKDA) dapat berlangsung secara terus menerusdalam tahun 2000 sampai dengan

) ;Dinas/Kecamatan/Kantor ;APBD 2000 ;Pemerintah Kabupaten Kutai ;Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) ;Dinas/Kecamatan/Kantor ;APBD 2002 ;Pemerintah Kabupaten Kutai ;Surat keputusan Bupati Kutai Nomor: 180.188/HK10/2001 tahun 2001tentang penandatanganan Surat Keputusan Otoritasi (SKO) KeuanganKabupaten Kutai tahun 2001 ;Hal. 21 dari 58 hal.

) Dinas/Kecamatan/Kantor APBD 2000 Pemerintah Kabupaten Kutai ;Fotocopy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Dinas/Kecamatan/Kantor APBD 2002 Pemerintah Kabupaten Kutai ;Hal. 41 dari 58 hal.

;DIKDA belanja Dewan dan Setwan tahun 2003 ;SKO tahun 2003 ;7 (tujuh) berkas SPJR penggunaan Anggaran Belanja Dewan danSetwan tahun 2003.Buku Kas Umum Bendaharawan Rultin ;Foto Copy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat PURT DPRD NTBtanggal 30 Januari 20038 (delapan) bendel SPUR Penggunaan Anggaran Lainlain KegiatanDewan ;Buku Kas Umum Sekwan tahun 2003. ;Hal. 64 dari 84 hal. Put.

Majelis Hakim telah salah dalam menilai materi dakwaan, karenaMajelis terlalu larut pada alibi terdakwa dan memfokuskan pembahasperaturan perundangundangan dalam ranah hukum administrasi(Administratif Penal Law), yaitu :1.2.Perda No.1 tahun 2003 tentang APBD NTB ;SK Gubernur NTB No.34 tahun 2003 tentang penjabaran PerdaNo.1/2003 (DIKDA) jo SK Gubernur No.914/01/R/KEU tentangpengesahan DIKDA ;PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawabankeuangan daerah ;PP No.109/2000 tentang Kedudukan

Anggaran Asuransi :Dalam DIKDA/APBD DPRD NTB 2003 tidak dirinci dan tidakdijelaskan untuk Asuransi Jiwa dan berapa besarnya. Pembagian,penggunaan dan penerimaannya = ditentukan berdasarkankesepakatan unsur Pimpinan Dewan (Pimpinan terdiri dari seorangKetua dan 3 Wakil Ketua termasuk terdakwa Drs. H.

(keduanya Bendaharawan Sekwan).a.Bahwa Anggaran/dana Biaya Lainlain Kegiatan Dewan, memangdalam DIKDA maupun APBD tidak ada perincian penggunaannyasecara jelas. Maka kemudian sebagai dasar dan payung hukumpenggunaannya adalah Berita Acara rapat PURT tanggal 30Januari 2003..

Bahwa penggunaan Biaya Lainlain Kegiatan Dewan sebesar Rp.7.500.190.720, yang tidak dirinci dan tidak dijelaskanpenggunaannya baik dalam DIKDA maupun APBD, diyakinisebagai sebuah siasat kesengajaan oleh Pimpinan dan anggotaDewan agar dana tersebut dapat dipergunakan sesuaikeinginannya.

ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S kemudianmenandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2002tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD Kota Bontangtanggal 12 Februari 2002, di mana dalam surat keputusan tersebut terdapatkonsiderans memperhatikan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor29 Tahun 2002 tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) TahunAnggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang tanggal 06 Februari2002 ;Bahwa selanjutnya H.M RUSDIN ABDAU menandatangani NaskahPerjanjian

ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S pada tahun))2003 telah menandatangani Surat Keputusan Walikota No. 243 Tahun 2003Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, Wakil WalikotaBontang dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontangtertanggal 01 April 2003, di mana dalam Surat Keputusan tersebut terdapatkonsiderans memperhatikan Keputusan Walikota Bontang Nomor 54Tahun 2003 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) TahunAnggaran 2003 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang ;Bahwa selanjutnya saksi

ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S padatahun 2003 telah menandatangani Surat Keputusan Walikota No. 243Tahun 2003 Tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Walikota, WakilWalikota Bontang dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBontang tertanggal 01 April 2003, di mana dalam Surat Keputusantersebut terdapat konsiderans memperhatikan Keputusan WalikotaBontang Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Daftar Isian Kegiatan Daerah(DIKDA) Tahun Anggaran 2003 Pos Sekretariat Daerah Kota Bontang ;431) Bahwa selanjutnya saksi

) Pos Sekretariat DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2002.1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2003.1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos Sekretariat DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2004.1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2002.1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2003.1 (satu) jilid Dokumen Anggaran

) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2002;1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;1 (Satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2003;1 (Satu) Jilid Fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;1 (Satu) Jilid

) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;Hal. 61 dari 96 hal.

Putusan Nomor 106 K/PID.SUS/20143NI38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.. 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;1 (satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun ANggaran 2004;1 (satu) Jilid Fotokopi Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untukPos Sekretariat Daerah

BAHRUDDIN, didalamnya teradpat uraian tanggal 01Maret 2002 nomor Buku Kas 242 Bayar Bantuan Uang PerumahanAnggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesarRp1.550.000.000;1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor: 54 DIKDA/KotaB/2003 tanggal14 Februari 2003;Hal. 70 dari 96 hal.

) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;1 (satu) Jilid Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun ANggaran 2004

BAHRUDDIN, didalamnya terdapat uraian tanggal 01Maret 2002 nomor Buku Kas 242 Bayar Bantuan Uang PerumahanAnggota DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 sebesarRp1.550.000.000;1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor: 54 DIKDA/KotaB/2003 tanggal14 Februari 2003;1 (satu) lembar foto copy bukti kas No. 215, tanggal 24 Maret 2003 untukbiaya uang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD TahunAnggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 (enam

Berdasarkan DaftarIsian Kegiatan Daerah (DIKDA) tahun anggaran 2002, POS ORGANISASI SOSIALNON DIK tersebut biaya untuk Organisasi Sosial, Yayasan, Panti Asuhan dan PalangMerah ;Bahwa pemberian dana dari BUPATI Kabupaten Jayawijaya DRS. DAVID A. HUBIyang diterima oleh para Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Jayawijayaperiode 19992004 adalah untuk memenuhi janji Bupati Kabupaten Jayawijaya DRS.DAVID A.

uang sejumlah Rp.7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah) untuk pemberiandana kesejahteraan bagi para Anggota Dewan Kabupaten Jayawijaya pada non dikSetda Kabupaten Jayawijaya sesuai SPP nomor 931/223 tanggal 23 Mei 2002,beserta lampiranlampirannya ;1 (satu) bendel print out transaksi rekening koran giro bendahara NON DIK periode1 Januari 2002 sampai dengan 30 Desember 2002 dengan nomor rekening :70021.10.05.000412 ;1 (satu) bendel Buku Kas Daerah Bulan Mei yang ditandatangani olehBendaharawan Non Dikda

sejumlah Rp.7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah) untuk pemberiandana kesejahteraan bagi para Anggota Dewan Kabupaten Jayawijaya pada non dikSetda Kabupaten Jayawijaya sesuai SPP nomor: 931/223 tanggal 23 Mei 2002,beserta lampiranlampirannya ;e 1 (satu) bendel print out transaksi rekening koran giro bendahara NON DIK periode1 Januari 2002 sampai dengan 30 Desember 2002 dengan nomor rekening :70021.10.05.000412 ;e 1 (satu) bendel Buku Kas Daerah Bulan Mei yang ditandatangani olehBendaharawan Non Dikda

uang sejumlahRp.7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah) untuk pemberian dana kesejahteraanbagi para Anggota Dewan Kabupaten Jayawijaya pada non dik SetdaKabupaten Jayawijaya sesuai SPP nomor 931/223 tanggal 23 Mei 2002,beserta lampiranlampirannya ;e 1 (satu) bendel print out transaksi rekening koran giro bendahara NONDIKperiode 1 Januari 2002 sampai dengan 30 Desember 2002 dengan nomorrekening : 70021.10.05.000412 ;1 (satu) bendel Buku Kas Daerah Bulan Mei yang ditandatangani olehBendaharawan Non Dikda

ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. kemudianmenandatangani Surat Keputusan Walikota Bontang No. 61 Tahun2002 tentang Pemberian Uang Asuransi kepada Anggota DPRD KotaBontang tanggal 12 Februari 2002, di mana dalam surat keputusantersebut terdapat konsiderans memperhatikan Surat KeputusanWalikota Bontang No. 29 Tahun 2002 tentang Daftar Isian KegiatanDaerah (DIKDA) Tahun Anggaran 2002 Pos Sekretariat Daerah KotaBontang tanggal 6 Februari 2002;Selanjutnya H. M.

)Sekretariat Daerah Kota Bontang No. 54 DIKDA/KotaB/2003 tanggal14 Februari 2003;37)1 (satu) lembar bukti kas No. 215 tanggal 24 Maret 2003 untuk biayauang asuransi Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD TahunAnggaran 2003 sebesar Rp675.000.000,00 yang dibayarkan olehMUHTAR;38)1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Asuransi JabatanAnggota Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Bontang No. 120/Hal. 60 dari 106 hal.

Putusan No. 1312 K/PID.SUS/201477)1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;78)1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;79)1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004;80)1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRDKota Bontang Tahun Anggaran 2002;81)1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan

) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRDKota Bontang Tahun Anggaran 2002;1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRDKota Bontang Tahun Anggaran 2003;1 (satu) Jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003;1 (satu) Jilid

Putusan No. 1312 K/PID.SUS/201438)39)40)41)42)43)44)45)46)47)48)49)50)51)52)53)1 (satu) Jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001;1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRDKota Bontang Tahun Anggaran 2002;1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRDKota Bontang Tahun Anggaran

., MM Sekretaris DPRD KotaBontang, tanggal 2 Juli 2007 ;1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ;1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;1 (satu) jilid foto

copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ;1 (satu) jilid Daftar lsian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos DPRD Kota Bontang TahunAnggaran 2004 ;1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk PosSekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkanPasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya Kesejahteraan

Edison A., MM Sekretaris DPRD KotaBontang, tanggal 2 Juli 2007 ;1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ;1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;1 (satu) jilid

Edison A., MM Sekretaris DPRD KotaBontang, tanggal 2 Juli 2007 ;1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosSekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ;1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) jilid Daftar Ilsian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;1 (satu) jilid Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos SekretariatDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2004 ;1 (satu)

jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 ;1 (satu) jilid Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos DPRD KotaBontang Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) jilid foto copy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) PosDPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2003 ;Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pos DPRD Kota Bontang TahunAnggaran 2004 ;1 (satu) jilid Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 untuk PosSekretariat Daerah Kota Bontang yang menggambarkanPasal/Digit 2.2.3.1090 Biaya

No. 649 K/Pid.Sus/2013Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggotaDPRD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 danTahun Anggaran 2004 sebesar Rp 1.280.000.000, (satu milyardua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SKBupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian KegiatanDaerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA PerubahanAnggaran

lima belasribu lima ratus rupiah) melalui SPMU Nomor: 00029/RS/2004 tanggal 19 Pebruari 2004.Bahwa mereka Terdakwa bersamasama dengan saksi H.Berkat Setiawan selaku Pimpinan DPRD Katingan dan anggotaDPRD Katingan lainnya yang telah melakukan penyimpangandalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untukAsuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telahbertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor :914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang PengesahanDaftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA

) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA PerubahanAnggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 sertaKeputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan ProyekAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenKatingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.aHal. 16 dari 61 hal.

No. 649 K/Pid.Sus/2013Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) AnggaranBelanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati KatinganNomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentangPengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 dan Surat MenteriDalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember

Dikda Tahun 2004 (lengkap)2. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a)Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)5. SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).6. Pasal :2.2.1 1007.aUraian : Tunjangan KesehatanRincian :1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan3. Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesarRp.627.500.000.7.