Ditemukan 510813 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Bahan dilarang
Menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang
Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan pangan
Dilarang melakukan tipu muslihat
Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.
"sebagai perseorangan
Organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi tanpa
hak dilarang memberikan ijasah"
Memproduksi pangan
untuk diedarkan dengan menggunakan bahan yang dilarang untuk
tambahan bahan pangan
Setiap orang secara bersama-sama dilarang untuk mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
âsetiap orang dilarang turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anakâ
Register : 23-04-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.PST Tanggal 11 Mei 2015 — Pemohon
23 — 12
23 — 12
Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karenakeduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun O bulan bulan yanglalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohonsangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuanHukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak adalarangan untuk melakukan pernikahan;Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudahsiap untuk
Putus : 16-11-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/Ag/JN/2020 Tanggal 16 Nopember 2020 —
1084 — 301 — Berkekuatan Hukum Tetap
1084 — 301 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 24-03-2015 — Putus : 17-04-2015 — Upload : 01-11-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA.PST Tanggal 17 April 2015 — Pemohon.
32 — 33
32 — 33
Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanyatelah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan merekatelah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatanyang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada laranganuntuk melakukan pernikahan;.
Register : 11-04-2018 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 12-06-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 32/Pid.C/2018/PN SKB Tanggal 13 April 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ENDANG SLAMET
Terdakwa:
KATMA
13 — 7
ENDANG SLAMET
Terdakwa:
KATMA
13 — 7
Terbukti seccara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang dilarang melakukan transaksi
perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau Lokasi PKL "
Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.20.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 3 hari membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2000
Register : 11-04-2018 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 12-06-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 30/Pid.C/2018/PN SKB Tanggal 13 April 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ENDANG SLAMET
Terdakwa:
SINGAT
7 — 3
ENDANG SLAMET
Terdakwa:
SINGAT
7 — 3
Terbukti seccara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang dilarang melakukan transaksi
perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau Lokasi PKL "
Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.20.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 3 hari membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2000
Register : 11-04-2018 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 12-06-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 35/Pid.C/2018/PN SKB Tanggal 13 April 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ENDANG SLAMET
Terdakwa:
SANDI
6 — 7
ENDANG SLAMET
Terdakwa:
SANDI
6 — 7
Terbukti seccara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang dilarang melakukan transaksi
perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau Lokasi PKL "
Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.25.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 3 hari membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2000
Register : 11-04-2018 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 12-06-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 33/Pid.C/2018/PN SKB Tanggal 13 April 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ENDANG SLAMET
Terdakwa:
ADEN
7 — 6
ENDANG SLAMET
Terdakwa:
ADEN
7 — 6
Terbukti seccara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang dilarang melakukan transaksi
perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau Lokasi PKL "
Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.20.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 3 hari membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2000
Register : 11-04-2018 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 12-06-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 31/Pid.C/2018/PN SKB Tanggal 13 April 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ENDANG SLAMET
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN
16 — 18
ENDANG SLAMET
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN
16 — 18
Terbukti seccara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang dilarang melakukan transaksi
perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau Lokasi PKL "
Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.30.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 3 hari membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2000
Register : 11-04-2018 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 12-06-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 34/Pid.C/2018/PN SKB Tanggal 13 April 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ENDANG SLAMET
Terdakwa:
MUCHTAR KAMIL
8 — 6
ENDANG SLAMET
Terdakwa:
MUCHTAR KAMIL
8 — 6
Terbukti seccara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang dilarang melakukan transaksi
perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau Lokasi PKL "
Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.30.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 3 hari membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2000
Register : 24-11-2011 — Putus : 21-04-2011 — Upload : 24-11-2011
Putusan PN PONTIANAK Nomor 124/Pid.B/2010/PN.PTK Tanggal 21 April 2011 — THEN HAK KOK
130 — 14
130 — 14
dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan
Menyatakan terdakwa THEN HAK KOK telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahantambahan pangan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 55 huruf b jo Pasal 10 ayat (1) UU RI Nomor7 Tahun 1996 tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan kami2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THEN HAK KOK denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnyaselama terdakwa berada dalam tahanan s; 3.
SuiSahang No. 1 Pontianak Utara, atau setidak tidaknya padasuatu. tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja menggunakan bahanyang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan ataumenggunakan bahan tambahan pangan yaitu formalin secaramelampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas,petugas Balai POM Pontianbak yakni saksi Bagus
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:722/MEN.KES/PER/IX/1998 Tentang Bahan Tambahan Makanan, formalintermasuk jenis bahan tambahan yang dilarang digunakan dalammakanan ; Perbuatan ia terdakwa THEN HAK KOK sebagaimana diaturdan diancam pidana melanggar Pasal 55 huruf b jo Pasal 10ayat (1) UU RI Nomor : 7 Tahun 1996 TentangPangan.
Sui Sahang No.1Pontianak ; Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kami dari BalaiPom menemukan jerigen yang berisi formalin di ruangtidur terdakwa dan atas penemuan tersebut' kami jugamengambil sample tahu putih yang terendam dengan air10yang akan dijual kepasar yang mana tahu sebagai sampletersebut kami uji kelaboratorium ; Bahwa hasil pengujian yang ditemukan yaitu jerigen dantahu tersebut adalah mengandungformalin 5 eee e e eee Bahwa kandungan formalin ini dilarang untuk digunakansebagai bahan
Menyatakan terdakwa THEN HAK KOK dengan identitassebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagaibahan tambahanpangan 3 +2 eee nn ee ee ee ee ee ee ee eee eee2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 6(enam ) Bulan ;;3.
Register : 01-03-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 24-10-2013
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor Reg/39-K/PM.III-18/AD/III/2013 Tanggal 26 Maret 2013 — Oditur Vs Kopka Roberth K.
44 — 22
44 — 22
- Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dlama lingkup rumah tangganya.- Pidana penjara 8 bulan- BB dilekatkan dalam berkas perkara.- B. Perkara : Rp. 10.000,-
Register : 18-03-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 24-10-2013
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor Reg/49-K/PM.III-18/AD/III/2013 Tanggal 11 April 2013 — Oditur Vs Kopda Akris J.Matkusa
65 — 16
65 — 16
- Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.- Pidana penjara 7 bulan- BB dilekatkan dalam berkas perkara- B, Perkara Rp. 10.000,-
Register : 23-11-2011 — Putus : 09-11-2009 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN PONTIANAK Nomor No. 820/ Pid.B/ 2009/ PN.Ptk Tanggal 9 Nopember 2009 — AMELIA ALS. JULIANI BINTI DATSIUS
107 — 30
107 — 30
Membawa Warga Negara Indonesia untuk dieksploitasi di Luar Negeri dan Orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri
alasan penasihat hukum dalampembelaannya tersebut adalah tidak beralasan hokum,oleh karenanya patut untukdikesampingkan ; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsuredari Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No.39 tahun2004 tentang Penempatan dan perlindungan TenagaKerja Indonesia, sebagaimana pada Dakwaan Ke duatersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum,maka Majelis Hakim berpendapat bahwaterdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Orangperseorangan dilarang
menempatkan Warga NegaraIndonesia untuk bekerja di Luar Negeri =; Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbanganhukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana, Membawa WargaNegara Indonesia untuk dieksploitasi di Luar Negeri danOrang perseorangan dilarang menempatkan Warga NegaraIndonesia untuk bekerja di Luar Negeri , sebagaimana padadakwaan ke satu dan dakwaan ke duatersebut ;Menimbang, bahwa dari kenyataan
JULIANI BINTIDATSIUS tersebut, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, MembawaWarga Negara Indonesia untuk dieksploitasi di Luar Negeridan Orang perseorangan dilarang menempatkan Warga NegaraIndonesia untuk bekerja di LuarMenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut olehkarena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahundan pidana denda, sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyarrupiah) dengan ketentuan apabila sejumlah denda tersebuttidak dibayar maka diganti
Register : 22-05-2015 — Putus : 29-05-2015 — Upload : 10-01-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 6-K/PMT-I/AD/V/2016 Tanggal 29 Mei 2015 — Mayor Czi Kusmanto
380 — 188
380 — 188
Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kusmanto Mayor Czi Nrp. 31713, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak idana : "Dilarang memiliki Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati"
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : Setiap orang dilarang untuk memiliki,Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 21 ayat(2) huruf b jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.b.
Blok K08 H 1 Rt. 029 Rw. 009 Kotamadya Palembang atau setidaktidaknyadalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 di tempattempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi Medantelah melakukan tindak pidana : Setiap ....3Setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara,mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan mati .a.
Bahwa kerugian negara atau hukum yang dilanggar dalam haltindakan Terdakwa yaitu semakin punah Satwa liar yang dilindungi olehundangundang di alam, dan secara ekosistem akan merusak jaringanrantai makanan di alam, sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf b yo pasal 40ayat (2) UURI No.5 tahun 1990 yaitu dilarang menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungidalam keadaan mati dan Pasal 40 ayat (2) UURI No.5 tahun 1990berbunyi : Pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda
dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.= Bahwa yang dimaksud dengan "Dilarang" adalah suatutindakan/perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam halini.
Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kusmanto Mayor Czi Nrp.31713, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakidana : "Dilarang memiliki Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati"2.
Register : 03-04-2013 — Putus : 17-09-2009 — Upload : 03-04-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 513/Pid.B/2009/PN.BLT Tanggal 17 September 2009 — SUGIYONO Bin SUNGEB
47 — 6
47 — 6
Menyatakan terdakwa SUGIYONO Bin SUNGEB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Orang perseorangan dilarang Menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri
;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa;Telah melihat dan meneliti barang bukti;Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penun tut Umum yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :1.1.MENUNTUTMenyatakan terdakwa SUGIYONO bin SUNGEB terbukti secara sah melakukantindak pidana Orang perseorang dilarang
Orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja diLuar Negeri ;Ad. 1 Unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam rumusan delik ini adalahorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa SUGIYONO BinSUNGEB telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan PenuntutUmum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur Orang perseorangan dilarang menempatkan
Register : 29-06-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 933/Pid.B/2015/PN Plg Tanggal 10 Agustus 2015 — ERNA Als AMOI
23 — 3
23 — 3
Menyatakan Terdakwa ERNA Als AMOI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan 3.
Juni2015 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman dari 11 Putusan Nomor 933/Pid.B/2015/PN PlgSetelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa ERNA Als AMOI secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak Pidana memproduksi pangan untukdiedarkan dilarang
menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagaibahan tambahan pangan Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan ;2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :e + 3.860 (tiga ribu delapan ratus enam puluh) buah tahu berformalin,e 2 (dua) jerigen berisi @ + 20 (dua puluh) liter formalin cair,Dirampas untuk dimusnahkan ;4.
diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa ERNA Als AMOI pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari2015 sekira Pukul 11.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanPebruari 2015 bertempat di Jalan Putri Rambut Selako No.1518 Rt.16 Rw.07Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat.I Kota Palembang atau setidaktidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPalembang, memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang
menggunakan bahanyang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.
atau positif mengandung formalin, sehinggadilakukan pengamanan terhadap tahu dan formalin milik Terdakwa dan dilakukanpenyisihan untuk dilakukan tes secara kimiawi dan biologis di Laboratorium BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan Sumatera Selatan di Palembang, dengan LaporanHasil Pengujian Nomor : 28/PB/UM.II/2015 tanggal 3 Maret 2015 perihal hasilpengujian makanan jenis tahu milik ERNA Als AMOI yaitu (+) positif mengandungformalin yang merupakan bahan tambahan makanan yang tidak diperbolehkan/dilarang
Register : 15-03-2013 — Putus : 19-04-2010 — Upload : 15-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 171/Pid.B/2010/PN.BLT Tanggal 19 April 2010 — ROMELI Bin AHMAD SOPINGI
75 — 31
75 — 31
Menyatakan terdakwa ROMELI Bin AHMAD SOPINGI bersalah melakukan tindak pidana ekonomi sebagai pihak lain selain Distributor dan pengecer resmi dilarang menjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun
suratsurat dalam berkasperkara;Telah memdengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 April 2010 yangpada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu menuntut supayaMajelis Hakim memutuskan sebagai berikut :e Menyatakan terdakwa ROMELI Bin AHMAD SOPINGIbersalah melakukan tindak pidana ekonomi sebagai pihak lainselain Distributor dan pengecer resmi dilarang
Ataui setidak tidaknya pada waktutertentru dalam tahun 2009 bertempat di Desa Bendo Kec Ponggok Kab Blitar atausetidak tidaknya pada suatru tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBlitar, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana ekonomi sebagai pihak lainselain Distributor dan pengecer resmi dilarang menjual belikan pupuk bersubsididengan maksud dan tujuan apapun .
tahu ;e Bahwa pupuk urea bersubsidi tersebut diangkut dengan Truk No Pol AG8305 UY namun ditengah di Daerah Udanawu ditangkap polisi karenatidak bisa menunjukan surat surat yang ada hubungannya dengan pupuktersebut ;e Bahwa Pupuk tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membelidari kios kios sekitar rumah terdakwa dan kumpulkan sedikit sedikit,setiap sak nya terdakwa beli dengan harga Rp. 67.000, dan terdakwajual lagi ke Suparno tiap sak Rp. 68.000,e Bahwa Bagi pengecer yang bukan kios resmi dilarang
Tindak Pidana ekonomi sebagai pihak lain selain Distributor dan pengecerresmi dilarang menjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuanapapunAd.1 Mengenai Unsur Barang siapa :Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menurut hukum pidana adalahsetiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangansehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukanseorang terdakwa yang setelah diperiksa mengaku bernama
Menyatakan terdakwa ROMELI Bin AHMAD SOPINGI bersalah melakukantindak pidana ekonomi sebagai pihak lain selain Distributor dan pengecerresmi dilarang menjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuanapapun142. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu denganpidana penjara selama (satu) tahun ;3.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1790/Pid.Sus/2016/PN Plg Tanggal 23 Nopember 2016 — TJIK KOTJIK ALS KAUCIN BIN TJIK KOHAR
76 — 12
76 — 12
Menyatakan Terdakwa TJIK KOTJIK ALS KAUCIN BIN TJIK KOHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: 2 (dua) bulan;3.
PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa TJIK KOTJIK Als KAUCIN Bin TJIK KOHAR (Alm)pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 21.20 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Lampu MerahJalan Agung R.Suprapto Kelurahan 30 llir Kecamatan llir Barat Il Palembangatau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palembang, memproduksi pangan untuk diedarkan dilarangmenggunakan bahan yang dilarang
Keuntungan yangdidapat oleh terdakwa per harinya sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah),yang berdasarkan surat dari Kepala Bidang Pengujian Pangan dan BahanBerbahaya Balai Besar POM di Palembang Nomor : 73/Peng/PB/UM/VIV/2016tanggal 21 Juli 2016 bahwa mie kuning basah milik terdakwa TJIK KOTJIK AlsKAUCIN Bin TJIK KOHAR positif mengandung formalin yang merupakan bahantambahan makanan yang tidak diperbolehkan/dilarang ditambahkan di dalammakanan;Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1790/Pid.Sus/2016/
Memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yangdilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Barang siapa;Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa adalah siapa sajayang merupakan subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yangmana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmupidana dan tujuan dimuatnya unsur Barang Siapa dalam pasal ini tidak lainuntuk
Memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakanbahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dibenarkan olehTerdakwa bermula saksi Bambang dan tim dari Ditreskrimsus Polda SumateraSelatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa disepeturan bukit telahberedar Mie kuning basah yang diduga mengandung Formalin yang diangkutdengan menggunakan mobil pikup, kKemudian atas informasi tersebut lalu padahari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira
Menyatakan Terdakwa TJIK KOTJIK ALS KAUCIN BIN TJIK KOHAR telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak PidanaMemproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yangdilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum ;2. Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan PidanaPenjara selama: 2 (dua) bulan;3.
Register : 10-05-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Ktg Tanggal 15 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
MARYANTI LESAR, SH
Terdakwa:
RIO JAMARI
39 — 14
MARYANTI LESAR, SH
Terdakwa:
RIO JAMARI
39 — 14
Menyatakan Terdakwa Rio JAmari tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " YAng melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan /atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar pasal 136 huruf bJo Pasal 75 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan ;
Register : 07-01-2014 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 05/B/2014/PT.TUN.MKS Tanggal 27 Maret 2014 — - LILY MANUHUTU, PENGGUGAT/PEMBANDING ; -------------
M E L A W A N
- WALIKOTA AMBON, TERGUGAT/TERBANDING; -----------
68 — 16
68 — 16
G A D I L I- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut;--- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 07/G/2013/PTUN.ABN yang dimohonkan banding tersebut;-MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding; --------------------------------------DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding ;---------------------------- Menyatakan Batal Surat Keputusan Objek Sengketa yaitu Papan Larangan yang bertuliskan DILARANG
MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DISEKITAR LOKASI INI TANPA IZIN PEMERINTAH KOTA ; ----- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut papan larangan yang bertuliskan DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DISEKITAR LOKASI INI TANPA IZIN PEMERINTAH KOTA tersebut ; ------- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --------------
Kalimat larangan ituberbunyi : Dilarang mengadakan kegiatan apapun disekitar lokasiini tanpa izin pemerintah kota. Bahwa papan larangan yangditempatkan oleh Tergugat dari katakatanya masih merupakanpengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara ;2 Surat izin Daluarsa/Batal dengan sendirinya.Hal. 7 dari 15 hal. Put.
. ; Menimbang, bahwa mempelajari objek sengketa berupa papanlarangan bertulisan dilarang melakukan kegiatan apapun disekitar lokasiini tanpa izin pemerintah kota, apabila dikaitkan dengan unsurunsursuatu Keputusan Tata Usaha Negara, secara faktual Majelis Hakim tidakmelihat secara tersurat dalam keputusan in litis adanya pihak individuyang dituju atau disebut secara langsung oleh surat keputusan in litis,baik seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa papan larangan
umum dalamarti yang seluasluasnya tetapi dapat diindividualisir dan sesuai dengannalar sehat, bahwa papan objek sengketa tersebut adalah ditujukankepada Penggugat/Pembanding dengan anggota tukangnya, sehinggakarena sedemikian dapat ditentukan maka pelarangan itu bersifatindividual, hal ini bersesuaian dengan Keterangan saksi YOASAPDIAS, JOSIAS EDWIN ANGKOTTA, HANDRI SALOMOTAMAELASAPAL dibawah sumpah mengatakan bahwa petugas yangmemasang papan pelarangan (objek sengketa) menyampaikan kepadamereka dilarang
bekerja dan Saksisaksi juga menerangkan bahwalarangan itu ditujukan kepada mereka selaku tukang yang sedangmelakukan kegiatan pembangunan di tanah Penggugat/Pembanding ;Menimbang, bahwa karena Objek sengketa bersifat individualmaka larangan Melakukan kegiatan apapun dalam objek sengketaadalah seluruh kegiatan dalam lingkup pembangunan fisik dilokasi tanahPenggugat/Pembanding, tidak termasuk kegiatan lain karena kegiatanpembangunan fisik sedang berjalan atau sedang dikerjakan dilarang olehTergugat
MELAKUKANKEGIATAN APAPUN DISEKITAR LOKASI INI TANPA IZINPEMERINTAH KOTA ; Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut papan laranganyang bertuliskan DILARANG MELAKUKAN KEGIATANAPAPUN DISEKITAR LOKASI INI TANPA IZIN PEMERINTAHKOTA tersebut ; Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkansebesar Rp. 250.000, ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi