Ditemukan 31880 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : disersi diversi deksi
Penelusuran terkait : Surat keputusan direksi bri Perselisihan antar direksi (rups) Direksi bank Ketaatan bank Keputusan direksi pt. (persero) biro klasifikasi indonesia Surat direksi pt. kereta api (persero) perihal pembatalan perjanjian Pertanggungjawaban pidana Tindak pidana korupsi Korporasi Pt nke Pt dgi Kepailitan Harta kekayaan direksi Piercing corporate veil Menembus tabir perusahaan M. manshur shah. Dk vs direksi pt. bank rakyat indonesia (persero) Tbk; Mahyati direksi pt. bank mandiri tbk pusat di jakarta cq. bank mandiri tbk cabang bener meriah 33/pdt/2018/pt kpg Eka r. abdurachman Sp Direksi pt. bank muamalat indonesia Tbk Cq. direktur utama pt. bank muamalat indonesia Cq pimpinan pt. bank muamalat indonesia Tbk kantor cabang kupang 103/pdt.g/2017/pn kpg
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-04-2005 — Upload : 11-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16K/PDT/2004
Tanggal 28 April 2005 —
55 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mangatas Panggabean ; Direksi PT Bank Sumut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-04-2005 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18K/Pdt/2004
Tanggal 28 April 2005 —
54 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mangatas Panggabean ; Direksi PT. Bank Sumut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-09-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2034 K/Pdt/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKSI PTPN II, DK VS SUNYOTO
160 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKSI PTPN II, DK VS SUNYOTO
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-07-2010 — Putus : 21-09-2010 — Upload : 24-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 101/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 21 September 2010 — Desrinof;Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
175 — 80
  • Desrinof;Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-05-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 2 Mei 2012 — DIREKSI PT. DELTA NUSANTARA vs ASTIAH, dkk.
31 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat : DIREKSI PT. DELTA NUSANTARA dan Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat :
    DIREKSI PT. DELTA NUSANTARA vs ASTIAH, dkk.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 19-08-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2011/PN.Yyk
Tanggal 14 Nopember 2011 — AHMADI, dkk Melawan: DIREKSI PT. DELTA NUSANTARA
127 — 27
  • AHMADI, dkkMelawan:DIREKSI PT. DELTA NUSANTARA
    Pasal angka (7) UU No. 2 tahun 2004.b Bahwa menurut pasal 92 UU No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, Direksi menjalankan pengurusan perseroanuntuk kepentingan perusahaan sesuai Anggaran Dasar danUndangundang PT.Dengan demikian, Direksi hanya pelaksana dari suatuperusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh pemegangsaham dalam RUPS.
    DeltaNusantara dari Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum KementrianHukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal23 Februari 2010 dan diberi tanda48 Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT.Delta Nusantara No. 05/SK.DN/Dir/II/2009tanggal 26 Februari 2009 = yangmenerangkan Setiap KHL akan diberikanupah sebesar Rp 27.000, per hari dantunjangan sebesar Rp 7.000, per hari danHal.2 dari hal.97 Pts.No.9/PHI.YK49 Foto Copy Perjanjian Kontrak Kerja SubContract (Makloon) antara Eddy Tjandra(Pihak Pertama) dengan
    Organ Perseroan(Direksi), sehingga dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan, bahwa seharusnya Para Penggugat harusmenggugat Perseroan Terbatas PT.Delta Nusantara selakusubyek hukumnya yang berbentuk Badan Hukum, hal tersebutsesuai dengan Pasal 1 angka (5) UU No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, yang menyebutkan : Direksi adalahorgan perseroan yang =berwenang dan danbertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan, baik
    di dalam dan di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan anggaran dasar.~ Menimbang, bahwa dengan demikian, maka MajelisHakim berpendapat:e Bahwa meskipun Tergugat, selaku Direksi dapatmewakili PT.Delta Nusantara di depan persidangan,akan tetapi Tergugat bukanlah subyek gugatan selakuHal.2 dari hal.97 Pts.No.9/PHI.YKpribadi/orangperorangan ataupun selaku organperseroan, sehingga subyek gugatan di dalam gugatanPara Penggugat seharusnya adalah Perseroan TerbatasPT.Delta Nusantara selaku Badan Hukum:;
    e Bahwa dalam perkara ini, yang dapat disebut sebagaiBadan Hukum bukanlah Tergugat, oleh karenaTergugat, selaku Direksi perusahaan bukanlah BadanHukum,melainkan organ perseroan yang diberikewenangan oleh RUPS untuk mengelola/menjalankanperusahaan PT.Delta Nusantara, Badan Hukumnyaadalah Perseroan Terbatas PT.Delta Nusantara itusendiri ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akanmempertimbangkan: Apakah benar selain keliru menentukan parapihak/subyek gugatan di dalam gugatannya, ternyata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 30-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267 K/Pdt/2013
Tanggal 30 Juni 2013 — MARNI ; Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
60 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARNI ; Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
    Suami dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat meninggaldunia akan tetapi Direksi PT.
    Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok selaku salahsatu dari organ perseroan dimana hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 ayat 5Undang Undang 40 Tahun 2007 yang berbunyi Direksi adalah organperseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanperseroan, baik didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan dasar,tetapi Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tidak ada rasakemanusiaanya sama sekali, tidak ada
    kebijakan, sehingga tidak sesuai dengansila ke2 Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab makasudah sepantasnyalah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengajukangugatan perbuatan melawan hukum kepada Direksi PT.
    Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, jadi sudah sepantasnyalah gugatan untuk diterima, terlebih lagi jika dilihatdari pihak yang mewakili Direksi PT.
    Dengan tidak ditariknya KPKNL sebagai pihak makagugatan menjadi cacat formal (p/urium lities cousertie).Bahwa selain dari itu, penempatan para pihak dalam perkara a quokeliru, dalam surat gugatan subjek yang digugat adalah direksi PT. BRI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-01-2010 — Upload : 01-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 862 K/PDT.SUS/2009
Tanggal 12 Januari 2010 — SAMUEL TAKLAL, ; DIREKSI PT SEMEN KUPANG (PERSERO),
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAMUEL TAKLAL, ; DIREKSI PT SEMEN KUPANG (PERSERO),
    PUTUSANNo. 862 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perselisihnan hubungan Industrial dalam dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :SAMUEL TAKLAL, bertempat tinggal di Jalan Fetor Foenay,BTN Kolhua Blok B, No. 58, RT 02, RW 01, KelurahanKolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan :DIREKSI PT SEMEN KUPANG (PERSERO), berkedudukandi Jalan Yos Soedarso, Osmok Kelurahan Alak, KecamatanAlak
    G/2009/PHI/PN.KPG tanggal 29 Juni 2009, dalamperkaranya melawan Termohon Kasasi dahulu Tergugat, dengan positagugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat adalah pekerja PT Semen Kupang (Persero),sejak Oktober 1982 dengan masa kerja 26 tahun 7 bulan;Bahwa Penggugat menerima total upah per bulan sebesarRp 2.731.978, (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuhpuluh delapan rupiah);Bahwa pada tanggal 25 April 2008 Penggugat mengajukanpermohonan pensiun dipercepat;Bahwa menghadapi SK Direksi
    Surat Keputusan Direksi PT Semen Kupang (Persero);b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Semen Kupang denganSerikat Pekerja PT Semen Kupang, tentang PHK;c. Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. NTT;d.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 10-07-2012 — Upload : 06-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 170./Pdt.G./2011./PN.Sda.
Tanggal 10 Juli 2012 — SUNARDHI melawan Direksi PT. BANK ICBC Dkk
67 — 24
  • SUNARDHI melawan Direksi PT. BANK ICBC Dkk
    Diponegoro Komplek Pertokoan DiponegoroMegah Blok B 12 Denpasar , berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 16 Nopember 2011, yang untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ; Melawan:e Direksi PT. BANK ICBC, yang beralamat ICBC Tower 32 nd.
    Bank ICBC Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo sebagai badanhukum mandiri, sehingga adalah tidak tepat dan keliru apabila Penggugatmemposisikan Direksi PT. Bank ICBC sebagai Tergugat I atau terlebihlebihmemposisikan Sdr. Haris Hakim sebagai Tergugat II.
    Bahwa lebih lanjut dalam gugatannya pada point 12, Penggugat mendalilkanTergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melanggar Hukum dikarenakantelah mengenyampingkan peraturan pemerintah, yang dalam hal ini adalahSurat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Kredit No. :31/150/KEP/DIR tertanggal 12 Nopember 1998 dikarenakan Tergugatmenolak untuk memberikan restrukturisasi atas kredit Penggugat, namunPenggugat tidak mendalilkan Pasal mana dari Surat Keputusan Direksi BankIndonesia tentang
    nasehat kepada direksi ; Jadi dari ketentuan diatas dapat disimpulkanbahwa yang berhak dan berwenang mewakili suatu perseroan terbatas ( yangmerupakan badan hukum) baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah direksi /direkturnya, bukan dewan komisaris / komisarisnya ; Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan UndangUndang No. 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitandengan tanah, pada pokoknya menyebutkan bahwa hak tanggungan menurut sifatnyamerupakan ikutan
    SUNARDHI sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN.; Direksi PT. Bank ICBC, dkk. sebagai PARA TERGUGAT ;Diputus hari /tanggal : SELASA, 10 JULI 2012;Ketua Majelis Hakim : TEGUH RAHARDJO, SH.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 17-03-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 21/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 7 Agustus 2014 — SIAGIAN : DIREKSI PT. BANK SUMUT
75 — 46
  • SIAGIAN : DIREKSI PT. BANK SUMUT
    Nomor 028/Dir/DSDMTK/SK/2014 tertanggal 28 Februari 2014 tentang Mutasi Pegawai PT.BANK SUMUT bukan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarakarena Direksi PT.
    BANK SUMUT dalam mengeluarkan SuratKeputusan Direksi Nomor 028/Ditr/DSDMTK/SK/2014 tentang Mutasi Pegawai PT.BANK SUMUT tertanggal 28 Februari 2014 adalah bukan merupakan KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka tindakan Direksi PT. BANK SUMUTtersebut juga bukan merupakan tindakan hukum tata usahanegara ;Bahwa dengan tidak terpenuhinya 2 (Dua) persyaratan saja bagi suatu suratkeputusan, maka Surat Keputusan Direksi Nomor 028/Dir/DSDMTK/SK/2014tentang Mutasi Pegawai PT.
    1 (satu) menyatakan sebagaiberikut :Bahwa Penggugat sangat keberatan dan merasa dirugikan atas diterbitkannya SuratKeputusan Direksi PT.
    TERGUGAT) berwenang untukmengeluarkan Surat Keputusan Direksi dimaksud ;Bahwa mengenai huruf a. bagian Menimbang Surat Keputusan Direksi PT. BANKSUMUT No. 028/Dir/DSDMTK/SK/2014 tentang Mutasi Pegawai PT.
    BANK SUMUT dan Bank Indonesia, akantetapi permintaan persetujuan prinsip tersebut belum didapat oleh PENGGUGATsebagai Pemimpin Divisi Sumber DayaManusia ;Bahwa oleh sebab itu, pertimbangan Direksi PT. BANK SUMUT (ic. TERGUGAT)pada huruf b. Surat Keputusan Direksi PT. BANK SUMUT No. 028/Dir/DSDMTK/SK/2014 tentang Mutasi Pegawai PT. BANK SUMUT tertanggal 28 Februari 2014adalah sudah benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku pada PT. BANKBahwa wewenang Direksi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 04-10-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/TUN/2012
Tanggal 4 Oktober 2012 — DIREKSI PT. PLN (PERSERO) PUSAT vs. MUSRI MUSTAFA
63 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Direksi PT. PLN (Persero) Pusat tersebut ;
    DIREKSI PT. PLN (PERSERO) PUSAT vs. MUSRI MUSTAFA
    PLN Pusat)bertentangan pula dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum ListrikNegara No. 076/DIR/83 tentang Perauran Disiplin Pegawai PerusahaanPemerintahan Yang Baik Khususnya Azas Kecermatan, Azas Kesewenangwenangan dan Azas Kepastian Hukum;Bahwa tindakan Tergugat sangatlah merugikan kepentingan Penggugat karenanyaPenggugat telah kehilangan Pekerjaan sebagai Pegawai PT.
    GUGATAN PENGGUGAT SUDAH KADALUWARSA (LAMPAU WAKTU);Dengan alasan hukum sebagai berikut :a Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Direksi PT.PLN(Persero) No. P.0409/PST/1997 tanggal 7 April 1997 tentang PenguatanKeputusan Pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah III No. 17.
    PLN (Persero) Wilayah III, kepada Direksi PT. PLM (Persero)No.
    PLN (Persero) Wilayah IIISumbar Riau No. 217/K/7711/PW.III/1996 tanggal 28 Agustus 1996 danKeputusan Direksi PT.PLN (Persero) No. P.0409/PST/1997 tanggal 7April 1997;e Memerintahkan kepada Pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah III SumbarRiau dan Direksi PT.PLN (Persero) masingmasing sebagai Tergugat I danII untuk mencabut kedua Keputusan yang dinyatakan batal tersebut danmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa pengaktifankembali Sdr. Musri Mustafa (Penggugat) sebagai pegawai PT.
    PLN(Persero) Wilayah Sumatera Barat ( dahulu Pemimpin PT PLN (Persero) WilayahII).Mana mungkin dalam suatu gugatan baru dengan register perkara yang baru Tahun2009, pihak yang digugat hanya Direksi PT PLN (Persero) saja, sedangkanpertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perkara Tahun 2009 masih berkaitandengan perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT pada Tahun 1997 lagi pulaperkara Tahun 1997 tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 07-05-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 33/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 11 September 2014 — HERRY TOGI MANALU VS DIREKSI PT. BANK SUMUT
81 — 42
  • HERRY TOGI MANALU VS DIREKSI PT. BANK SUMUT
    Bank Sumut berdasarkan Surat KeputusanTgl. 26 Juni 2006 Nomor : 160/DIR/DSDMTK/SK/2006 TentangPengangkatan Pegawai Direksi PT.
    Sebab Tergugatmenebitkan objek gugatan bertentangan dengan :1 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Tgl. 7 Mei 2007 Nomor 0104/DIR/DSDLTc/SK/2007 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT.
    Bank Sumut;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direksi PT. Bank SumutTgl. 28 Maret 2014 No. 050/Dir/DSDMTK/SK/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank SumutAtas Nama Herry Togi Manalu (Penggugat) yang diterbitkan oleh Tergugat:3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Direksi PT.
    Tingkat I Daerah Sumatera UtaraNo. 2 Tahun 1999 tanggal 8 April 1999;3030Bahwa Direksi PT.
    Bank Sumut, yaitu: Surat Keputusan Direksi PT.BANK SUMUT Tanggal 28Maret 2014 No.050/Ditr/DSDMTK/SK/2014 Tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat Pegawai PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 08-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — HERRY TOGI MANALU vs DIREKSI PT. BANK SUMUT
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HERRY TOGI MANALU vs DIREKSI PT. BANK SUMUT
    Objek Gugatan;Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, yaitu:Penerbitan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut tanggal 28 Maret 2014Nomor 050/Dir/DSDMTK/SK/2014 tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat Pegawai PT. Bank Sumut atas nama Herry Togi Manalu(Penggugat) yang diterbitkan oleh Tergu gat;Halaman 1 dari 45 halaman. Putusan Nomor 218 K/TUN/2015B. Kepentingan Penggugat;Bahwa dengan adanya penerbitan Surat Keputusan Direksi PT.
    Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabatnegara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas danHalaman 28 dari 45 halaman.
    Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yangdinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroandinyatakan pailit; atauc.
    Pemeriksaan bank;Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang UjiKemampuan dan Kepatutan (FitAnd Proper Test), menyatakan:Pasal 16:(1) Calon anggota dewan komisaris dan calon anggota direksi wajibmemperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelummenjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya;(2) Calon anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi bankyang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarangmelakukan tugas sebagai anggota dewan komisaris dan/atauanggota direksi walaupun telah
    Bank Sumut sejaktanggal 26 Juni 2006 dengan Surat Keputusan Direksi Nomor160/Dir/DSDMTK/SK/2006 tentang Pengangkatan Pegawai PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-04-2022 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pdt/2022
Tanggal 13 April 2022 — DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA II VS ASYIA DKK
119 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA II VS ASYIA DKK
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-04-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 69/B/2017/PT.TUN.SBY
Tanggal 30 Mei 2017 — POERWANTO JOHAN RIYADI vs DIREKSI PT.JOGJA TUGU TRANS
58 — 13
  • POERWANTO JOHAN RIYADI vs DIREKSI PT.JOGJA TUGU TRANS
    ., & Rekan, Wonocatur, RT.04 /RW.24 No.301, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta ; PekerjaanAdVOkat ; 2 222222 enone nnn nn nen nn een enn nn nn ene enn een eneneesUntuk selanjutnya disebut sebagai ; PENGGUGAT/PEMBANDING ; MELAWAN :DIREKSI PT.JOGJA TUGU TRANS;Tempat Kedudukan Jalan Jogja Wonosari KM 4,5 No. 24 B, Yogyakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2017memberikan kuasa kepada : 0222001.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-02-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3508 K/Pdt/2017
Tanggal 13 Februari 2018 — KASDI VS DIREKSI PT. TRIHAMAS FINANCE, DK
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KASDI VS DIREKSI PT. TRIHAMAS FINANCE, DK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-07-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/PDT.SUS/ 2008
Tanggal 8 Juli 2008 — PERUM DAMRI, DIREKSI PERUM DAMRI, dkk. vs. POEDJIONO,
193 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUM DAMRI, DIREKSI PERUM DAMRI, dkk. vs. POEDJIONO,
    DIREKSI PERUM DAMRI,3. Ir. AGUS S.
    Kepegawaian,keperluan untuk mengambil SK Direksi Perum Damri NomorHal. 13 dari 13 hal. Put.
    Oktober 2006, bilamana dalam batas waktu yang telahditentukan tidak mengajukan permohonan perpanjangan PDP, maka Penggugattidak diperbolehkan dinas operasi dan apabila memaksakan diri untuk dinasoperasi tidak diberi honor (gajl) ;Bahwa karena Perum Damri unit Bis Kota Surabaya, melaluiKasubag.PPKDA (Arifin Subandi), telah melakukan ancaman maka Penggugat,melalui kuasa hukumnya, mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian secarakekeluargaan Nomor : 9/DEA/SPK/X/Sda/2006 tertanggal 9 Oktober 2006,kepada Direksi
    02/Men/ 1995, karenanya SK Pensiun, yaitu SKDireksi Perum Damri Nomor : SK.702/KP.706/DAMRI2006, tanggal 6September 2006 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa jika para Tergugat tetap berkeinginan mempensiun Penggugat diusia 50 tahun, Penggugat bersedia menerima dengan syarat para Tergugatmembayar kompensasi upah Penggugat dan hakhak lainnya untuk sisa usia 5tahun dan para Tergugat membayar hakhak Penggugat sesuai ketentuanUndangundang Nomor 13 Tahun 2003 ;Bahwa akibat adanya SK Direksi
    PERUM DAMRI, 2.DIREKSI PERUM DAMRYI, 3. Ir. AGUS S. SUBRATA, MBA.,(Direktur Keuangan SDM dan ADM Umum pada Perum Damri) tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya No.81/G/2007/PHI.SBY. tanggal 27 Juni 2007 ;MENGADILI SENDIRI :DALAM PROVISIHal. 13 dari 13 hal. Put. No. 260 K /Pdt.Sus/ 2008 Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;DALAM EKSEPSI1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2752 K/Pdt/2019
Tanggal 15 Oktober 2019 — DIREKSI PT PULOMAS JAYA VS RAHARJA MUKTI, dkk
72 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKSI PT PULOMAS JAYA VS RAHARJA MUKTI, dkk
    Bahwa oleh karena terhadap obyek a quo diperoleh PenggugatIntervensi berdasarkan jual beli, dan Perjanjian Pengikatan Jual Bellidimana Penggugat Intervensi telah melunasi pembayaran ataspembelian bidang tanah tersebut, maka obyek sengketa a quo adalahmilik Penggugat Intervensi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi DIREKSI PT PULOMAS
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKSI PTPULOMAS JAYA, tersebut;Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2752 K/Pdt/20192. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 02-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3143 K/Pdt/2012
Tanggal 2 Juli 2013 —
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUSMAN, Dkk vs DIREKSI PT ALAM SEJAHTERA, Dkk
    DIREKSI PT ALAM SEJAHTERA, berkedudukan di JalanDurian Ill, Komplek Berau Indah, Tanjung Redeb, dalam halini memberi kuasa kepada Mariel Simanjorang, SH, dankawan, para Advokat, berkantor di JI. Imam Bonjol RT 27 No.2022 Kota Samarinda, berdasarkan surat khusus tanggal 27November 2010;2. DIREKSI PT PASIFIC PRIMA COAL, berkedudukan di BasoCamp Lamin Desa Labanan, Kecamatan Teluk Bayur,Tanjung Redeb, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27November 2010;3.
Pengadilan PN KUPANG Perdata Khusus PHI
Register : 16-08-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Kpg
Tanggal 17 Nopember 2016 — OTNIAL NISSI Melawan DIREKSI PT. SEMEN KUPANG (PERSERO)
115 — 49
  • OTNIAL NISSI Melawan DIREKSI PT. SEMEN KUPANG (PERSERO)
    (MPP) makaPenggugat menemui Tergugat (Direksi PT Semen Kupang Persero) untukmenanyakan pesangon namun Tergugat (Direksi PT Semen KupangPersero) mengatakan tidak memiliki dasar aturan untuk melakukanpembayaran pesangon akibat Pensiun dan hasil dari pertemuan tersebutmaka Penggugat diberikan Penghargaan berupa Uang Tali Kasih sebesarRp. 9.750.000, (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Bahwa Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang diberikan berdasarkan SuratKeputusan Direksi Nomor. 04/KPTS.DIR
    Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Semen Kupang (Persero) Nomor028/KPTS.DIR/09.09 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sdr. OtnialNissi Sebagai Karyawan PT semen Kupang (Persero), diberi tanda bukti P1.2. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Semen Kupang (Persero) Nomor.003/KPTS.DIR/05.11 tentang Pengangkatan Menjadi Karyawan Tetap PTSemen Kupang (Persero), diberi tanda bukti P2.3.
    Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Semen Kupang (Persero) Nomor.004/KPTS.DIR/05.11 tentang Pengangkatan Menjadi Karyawan Tetap PTSemen Kupang (Persero) tanggal 2 Mei 2011, diberi tanda bukti T2.3. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Semen Kupang (Persero) Nomor.01/KPTS.DIR/04.14 tentang Gajin dan Tunjangan Karyawan Semen Kupang(Persero) tanggal 10 April 2014, diberi tanda bukti T3.4.
    Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Semen Kupang (Persero) Nomor.01/KPTS.DIR/01.15 tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP) Karyawan PTSemen Kupang (Persero) tanggal 5 Januari 2015, diberi tanda bukti T4.5. Fotocopy Surat Tanggapan dari Direksi PT Semen Kupang atas Surat NoTKT.567/92/PHIWAS/V1I/2016, hal Anjuran tanggal 24 Juni 2016, diberi tandabukti T5.6.
    Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Semen Kupang (Persero) Nomor028/KPTS.DIR/09.09 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sdr. OtnialNissi Sebagai Karyawan PT semen Kupang (Persero) selanjutnya diberitanda P1.2. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Semen Kupang (Persero) Nomor.003/KPTS.DIR/05.11 tentang Pengangkatan Menjadi Karyawan Tetap PTSemen Kupang (Persero) selanjutnya diberi tanda P2;3.