Ditemukan 28 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-05-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 81/B/2017/PT.TUN.MKS Tanggal 24 Juli 2017 — -PT. DAYA INTI MINERAL vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH 2. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA
183 — 107
183 — 107
Palu Nomor 19/G/2016/PTUN.PL tanggal 21 Desember 2016 tidakdapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ditingkat banding dan Majelishakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengadili sendiri ;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum diuraikan diatashakim Anggota memberikan pertimbangan hukum yang berbeda (DiscentingOpinion) selengkapnya sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimanadiuraikan diatas Hakim Anggota memberikan pertimbangan hukum yangberbeda (Discenting
Register : 11-07-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PTA SEMARANG Nomor 182/Pdt.G/2016/PTA Smg. Tanggal 7 Desember 2016 — PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2016 diwakili oleh kuasa hukumnya : H. Agus Widodo, S.H., M.Hum., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum âÃÂÃÂAGUS WIDODO dan REKANâÃÂàyang berkantor di Jalan Badak IV No. 55 Semarang, semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding/Terbanding;
m e l a w a n:
TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2016 diwakili oleh kuasa hukumnya : Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H., dan Herry Utami, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Padi Raya No. 103 A Genuk Indah Kelurahan Gabangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang, semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding/Pembanding;
108 — 30
108 — 30
Berdasarkan uraian pemikiran tersebut diatas, maka pada saatmusyawarah HTB, HTB Anggota memilih jalan discenting opinion, danmemberikan pendapat : sebaiknya perkara ini diputus sela dulu, untukmengadakan pemeriksaan tambahan, terutama pada tahapan pembuktian.Sesuai ketentuan pasal 15 (1) UU. 20/1947, PTA Semarang berwenangmelakukan sendiri pemeriksaan tambahan, dan cara yang demikian lebihefektif, Karena PTA Semarang lebih tahu halhal apa saja yang hendak diperiksa (vide Putusan MARI No.3136 K/Sip
Putus : 11-10-2011 — Upload : 08-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 06/PID.SUS/2011/PN.KPG Tanggal 11 Oktober 2011 — KAROLUS YOMAN WAIN, SP
78 — 25
78 — 25
Jult Mandapot Lumban Gaol, Ak. berbedapendapat (discenting opinion) mengenai penerapan Pasal 12(Dakwaan Pertama) atau Pasal 8 (Dakwaan Kedua) denganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 12 hurufi sebagaimana Dakwaan Pertama berhubungan dengankeikutsertaan pegawai negeri atau penyelenggara negara dalampemborongan atau dalam pengadaan atau dalam persewaandimana pegawai negeri atau penyelenggara negara pada saatmelakukan perbuatannya ditugaskan mengurus ataumengawasinya
Putus : 06-06-0201 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 6 Juni 0201 — Ir. H. M. YUSUF AS, MM. Bin H. M. ASMUNI ;
117 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 593 K/Pid.Sus/2012tindak pidana, sebagaimana pertimbangan dan putusan yang diambiloleh Hakim discenting opinion ;Berdasar pada uraian di atas, kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapatbahwa, Majelis Hakim dalam putusannya Nomor : 29/Pid.B/2011/PN.Tgr tanggal22 November 2011 terhadap perkara atas nama Terdakwa Ir. H.M. YUSUF A.S,MM Bin H.M.
Register : 13-05-2011 — Putus : 01-11-2010 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 15/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA Tanggal 1 Nopember 2010 — H. ABDUL SANI AMNBO POKEK BIN AMBO POKEK
109 — 26
109 — 26
dicapai mufakat bulat,pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;Menimbang, bahwa perbedaan pendapat tersebut adalahsebagai berikut:1. hakim dicenting opinion tidak sependapat denganformat/susunan putusan yang tidak mempertimbangkanunsur unsur delik dari pasal pasal yang didakwakandengan alasan bahwa untuk menentukan terbukti atautidaknya perbuatan pidana yang memenuhi unsurdelik haruslah dipertimangkan seluruh unsur unsurdelik dari keseluruhan dakwaan penuntut umum2. bahwa menurut hakim discenting
Register : 11-04-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 25/PID.TK/2013/PN.TK Tanggal 25 Juli 2013 — R. DODDY ANUGERAH PUTRA Bin ABDURACHMAN SARBINI
222 — 64
222 — 64
dalam dakwaan primair dan subsidair tersebut,dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan terserbut;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan, makaTerdakwa harus direhabilitasi;Menimbang, bahwa karena dakwaan tidak terbukti, maka biaya perkaradibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa ditahan, makaterdakwa haruslah segera dikeluarkan dari tahanan;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota Iberpendapat beda (discenting
Putus : 14-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2451 K/Pdt/2013 Tanggal 14 Februari 2014 — TAN MALANO VS PARA AHLI WARIS ALM. MUNAWAR BIN SALBINI (NY. HJ. ALIMUDDIN) DKK.
175 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2451K/Pdt/2013Kasasi, maka adalah sangat heran dan mencurigakan mengapa di antarapara Judex Facti di dalam Majelis dan atau di dalam forum sidang danrapatrapat permusyawaratan, tidak ada satupun "discenting opinion" diantara para Judex Facti hal mana dimungkinkan dalam Pasal 19 ayat (4)dan Ayat (5) UndangUndang Nomor 4/2004;Padahal kalau tentang hukum dan perundangundangan bukankah setiaporang dianggap mengetahui hukum alias een /eder wordt geacht de wette kennen";Walhasil, di dalam forum Judex
Register : 14-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk Tanggal 2 Oktober 2014 — - SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM ;
- SURONO Bin RONO WIYOSO ;
87 — 180
87 — 180
dengan memperhatikan halhal tersebut sertamengingat tujuan dari pemidanaan bukan untuk memberikan nestapa bagipelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, makatuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sedangkanputusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusandipandang lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim Anggota 2telah memberikanpendapatnya yang berbeda atau discenting