2018Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetapberlaku;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai denganketentuan Pasal 30 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung, perbedaan pendapat (dissenting

Ada Dissenting Opinion

., tidaklah diambil secarabulatnamun terjadi pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota II, FebbyFajrurrahman, S.H.

Untuk itu selanjutnya akan diuraikan pendapat berbeda(Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota II yang selengkapnya adalah sebagaiberikut; n anne ane nee nee nee eee nee eee ne ne nen nenaPENDAPAT HAKIM ANGGOTA 1; =20220enesensenanncenennsnnnnenneMenimbang, bahwa kewenangan Gubernur untuk menerbitkan obyek sengketasebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

XXXXXXXXXXXXXXXXXx dan XXXXXXXXXXxxxxx kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 200.000,(lima ratus ribu rupiah), hinggakedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;Menimbang, bahwa hakim anggota : ARWIN INDRA KUSUMA, SHI. dalam halhak asuh dan pemeliharaan, dan nafkah anak serta bukti T.1 dan T.2 berpendapat lain(dissenting Opinion) sebagai berikut :Bahwa bukti T.1 dan T.2 memang sudah memenuhi syarat formil dan meteriilsebuah akta otentik sebagaimana dimaksud pada

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karena bukan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang dimaksud dalam bukti T.1 dan T.2;Bahwa, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut Hakim Anggota :ARWIN INDRA KUSUMA, SHI berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensisebatas tentang hak asuh dan pemeliharaan serta nafkah kedua anak tersebut tidakberalasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkara ini ada dua pendapat berbeda(Dissenting Opinion) tentang hak asuh dan pemeliharaan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang membatalkan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiMakassar Nomor 33/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS. tanggal 30 Juli 2012 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/7/Pid.B/2011/PN.Mks tanggal 5 Januari 2012 tersebut dan Mahkamah Agungakan mengadili Kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akandisebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Dr.

., tanggal 7 Mei 2018, untuk kemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimanayang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung (Ketua Majelis)Dr.

Sehingga dalam hal terjadi adanya masalahmasalah tersebut, maka Mahkamah Agung tidak berwenang memerintahkanuntuk melakukan pemungutan suara ulang, tetapi cukup hanyamemerintahkan kepada KPUD selaku Termohon Keberatan untukmelakukan penghitungan ulang hasil suara di empat daerah Kabupatenyang bermasalah tersebut di atas;Menimbang bahwa sekalipun adanya dua pendapat yang berbedatersebut (dissenting opinion) tentang perihal akibat hukumnya. namun demiterciptanya rasa keadilan dan ketentraman dikalangan

TUALIS AA (P3) = DISSENTING OPPINION

,LL.M) mempunyai pendapat yang berbeda(dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex factitidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan halhal yangrelevan secara yuridis dengan benar, yaitu barangbarang bukti di persidangantidak semuanya berasal dari saksi Pelapor (HJ.

Dissenting Opinion Hakim Anggota II : Menyatakan penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa HASAN BASRI S.Sos BIN MUH. SULTAN, gugur demi hukum karena nebis in idem

melakukanpenuntutan hak secara keperdataan terhadap harta benda para saksi korban tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulanbahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh terdakwa tidak terbukti dan tidak memenuhiketentuan hukum yang berlaku, karena itu materi eksepsi terdakwa tersebut patut ditolak untukseluruhnya ;Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas,dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TRENGGALEK tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1105/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 16 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Trk. tanggal 14 Juli 2020 mengenai redaksi amar putusan dengan menghilangkan amar putusan Dissenting Opinion (DO) dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi;1.

Adapun tanggal efektif untuk menandatangani Form E bagiLi Qingsong adalah tanggal 01 Juli 2012, tetapi Li Qingsong tidak membacanya, sehinggamenandatangani sertifikat sebelum tanggal efektif tersebut;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Li Qingsong tidak berhakmenandatangani Form E Nomor: E125103000150287 tanggal 27 Juni 2012, dengan demikian PIBNomor: 302073 tanggal 23 Juli 2012 tidak mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ACFTA;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION

spesimen tanda tangan maka dikenakan tarif bea masuk MEN atau tidakmendapat preferensial tarif ACFTA, kalaupun pihak Terbanding meragukan keabsahan SKA (Form E)tidak seharusnya pihak Terbanding mengkoreksi kurang bayar, tetapi terlebih dulu ditunggu jawabanklarifikasi atau konsultasi kepada Negara penerbit SKA (Form E) otoritas Negara China untukmenyelesaikan sengketa dimaksud, apakah SKA (Form E) sah atau tidak dikeluarkan atau tidakditandatangani oleh pejabat berwenang China;bahwa menurut Hakim Dissenting

berpendapat SKA (Form E) yang telahmenjelaskan identitas barangnya dan telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China dan telahdikeluarkan dari Negara China dan Terbanding tidak dapat membuktikan dari pejabat berwenang Chinayang menyatakan bahwa SKAForm E yang diakui oleh Pejabat China salah membaca effective dateadalah tidak sah, oleh karenanya Hakim Dissenting berpendapat Form E Nomor: E125103000150287tanggal 27 Juni 2012 adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensial Tarif Bea Masuk

Olehkarenanya Hakim Dissenting berpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atauPejabat Pemerintahlah yang berkewajiban membuktikan sah atau tidaknya Form E berdasarkan hasilKonfirmasi yang tegas dari pejabat berwenang China;bahwa Form E Nomor: E125103000150287 tanggal 27 Juni 2012 telah dinyatakan benar diterbitkan olehSichuan EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China sesuai dengansurat jawaban konfirmasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

berpendapat Form E Nomor:E125103000150287 tanggal 27 Juni 2012 adalah sah dan mendapat preferensi Tarif ACFTA denganpembebanan Bea Masuk 0%, oleh karenanya Hakim Dissenting berkesimpulan mengabulkan seluruhnyapermohonan Banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP5276/KPU.01/2012tanggal 21 September 2012 sehingga tagihannya menjadi Nihil;MbhgiagatUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan

Rusydi, SH., telah mengajukan dissenting opinion.

, sehingga tidakmempertimbangkan dissenting opinion yang diajukan oleh Hakim Ad HocAnggota II dalam putusan tingkat pertama, dimana dissenting opiniontersebut terjadi atas dasar fakta yang terungkap dipersidangan yangmembuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yangmemeriksa perkara a quo telah tidak mencapai mufakat dalam memberikanputusan, terbukti dengan adanya dissenting opinion yang dibuat oleh HakimAd Hoc Anggota Il, artinya ada perbedaan pendapat diantara Majelis Hakimyang mengadili

Dissenting opiniontersebut adalah dasar dan alasan utama dalam memori banding Terdakwa,sekiranya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menyatakan sependapatdengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, makaseharusnya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempertimbangkanmemori banding Terdakwa dan dissenting opinion dari Hakim Ad HocAnggota Il, tetapi karena Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidakmempertimbangkan hal itu, maka putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh yang memeriksa

Rusydi, SH, mengajukan dissenting opinion, karena itu pertimbanganPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh khusus tentang penjatuhan pidanadenda adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru, karena faktanyadiantara Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalammengadili dan memutuskan perkara a quo telah terjadi perbedaan pendapat,hal ini terbukti dengan adanya Dissenting Opinion yang diajukan oleh HakimAd Hoc Anggota Il,

banding;Bahwa selain pertimbangan hukum dalam dissenting opinion yang diajukanoleh Hakim Ad Hoc Anggota II dan Hakim Ad Hoc Drs.

yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 187013 tanggal 14 Mei 2013 denganpos tarif 3906.90.99.00 dan 3902.90.90.90 tidak mendapatkan preferensi tarif dalamrangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatukemitraan ekonomi, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksiTerbanding terhadap tarif bea masuk dapat dipertahankan dan menolak permohonanbanding Pemohon Banding, sehingga atas impor tersebut dikenakan tarif bea masukyang berlaku umum sebesar 5%;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

Surat Keterangan Asal (SKA)Form JIEPA dan Invoice yang dikeluarkan oleh Haw Yang (Hong Kong) TradingCompany, Hong Kong turut dilampirkan pada saat diserahkan PIB kepadaTerbanding, sehingga menurut Hakim dissenting (SKA) Form JIEPA telah memenuhipersyaratan;bahwa IJEPA (Form JIEPA) merupakan perjanjian Internasional antara Pemerintahdengan Pemerintah, sehingga tidak mungkin pihak Pemohon Banding (swasta)melakukan konfirmasi kepada pemerintah Jepang untuk mencari bukti sah atautidaknya Form JIEPA yang

Oleh karenanyaHakim Dissenting berpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata UsahaNegara atau Pejabat Pemerintah yang berkewajiban membuktikan sah atau tidaknyaForm JIEPA berdasarkan hasil klarifikasi atau konsultasi atau konfirmasi yang tegasdari pejabat berwenang Jepang;bahwa Terbanding melakukan konfirmasi atas Form JIEPA Nomor:130086241177701405 tanggal 22 April 2013 dengan mengirimkan surat konfirmasi(retroactive check) kepada Embassy of Japan for Indonesia dengan Surat Nomor:$2362/KPU.01

/2013 tanggal 10 Juni 2013;bahwa Embassy of Japan for Indonesia dengan surat tanpa nomor tertanggal 20Februari 2014 mengirimkan hasil konfirmasi kepada Terbanding atas Surat Nomor:$2362/KPU.01/2013 tanggal 10 Juni 2013, dan menyatakan bahwa Form JIEPANomor: 130086241 177701405 tanggal 22 April 2013 diterbitkan oleh Japan Chamberof Commerce and Industry (JCCl);bahwa menurut Hakim dissenting karena barang impor telah dilengkapi persyaratanpreferensi tarif IEPA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form

berpendapat FormMengingatJIEPA Nomor: 130086241177701405 tanggal 22 April 2013 adalah sah danmendapat preferensi Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara RepublikIndonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (IJEPA) denganpembebanan Bea Masuk 0%, oleh karenanya Hakim Dissenting berkesimpulanmengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor: KEP4839/KPU.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 sehinggatagihannya menjadi Nihil;: UndangUndang Nomor 14 Tahun

TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telahmemutus perkara ini pada tingkat pertama dengan mekanisme pengambilanPutusan secara dissenting opinion, dimana Ketua Majelis (Hakim Dissenting)telah berbeda pendapat dengan dua Hakim Anggota.

(Ketua Majelis),Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihakpihak yangbersengketa, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakansependapat dengan pertimbangan dan Putusan Hakim Dissenting (KetuaMajelis) yang menyatakan gugatan ditolak.

Adapun alasan dan pertimbanganhukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah sebagai berikut; Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Memori BandingTergugat/Pembanding serta pertimbangan hukum Hakim dissenting (KetuaMajelis), dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan Pembanding/Tergugatpada Memori Bandingnya telah dipertimbangkan oleh Hakim dissenting (KetuaMajelis).

Menurut penilaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,pertimbangan hukum dan Putusan Hakim dissenting tersebut sudah tepat dansesuai dengan hukum yang berlaku, baik menyangkut penerapan keadilansubstantif maupun menyangkut prosedur penerbitan obyek sengketa. Dari sisiHalaman 9 Putusan No.180/B/2019/PT.

Oleh karena itu Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum danPutusan Hakim Dissenting (Ketua Majelis) tersebut dan oleh karenanya harusdiambil alin sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan ini.

Bahwa putusan dan pertimbangan hukum Judex Facti pada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara a quo yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 28/G/2014/PN.TUN.Abn tanggal 21 Januari 2015 dengan suara terbanyak(dissenting opinion oleh Ketua Majelis), sudah tidak dapat dipertahankanlagi dan harus dibatalkan oleh karena telah salah dalam menerapkan hukumatau melanggar hukum yang berlakukhususnya dalam proses pengujian danpembuktian terhadap suatu sengketa Keputusan

Bahwa putusan dan pertimbangan hukum Judex Facti pada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara a@ quo yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.28/G/2014/PN.TUN.Abn, tanggal 21 Januari 2015 dengan suara terbanyak(dissenting opinion oleh Ketua Majelis), sesungguhnya telah salah dalammenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimanadiuraikan dibawah ini.4.1.4.2.4.3.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim di halaman 8 (delapan)alinea kedua putusan yang

Bahwa putusan dan pertimbangan hukum Judex Facti pada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara a@ quo yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 28/G/2014/PN.TUN.Abn, tanggal 21 Januari 2015 dengan suara terbanyak(dissenting opinion oleh Ketua Majelis) sesungguhnya telah keliru yaknidengan hanya sekedar mempedomani yurisprudensi Mahakamah Agung RINo. 088K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 sebagaimana yang temuatdalam putusan pada halaman 9 (Sembilan) dalam alinea

Dan seterusnya (badan Penelitian Pengembangan &Pendidikan dan Pelatinan Hukum dan Peradilan Mahakamah Agung 2010).Bahwa berdasarkan segala rangkaian uraian Hukum diatas, maka sangatlahjelas 2 (dua) orang hakim Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dalam perkara a quo yang membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 28/G/2014/PN.TUN.Abn,tanggal 21 Januari 2015 dengan suara terbanyak (dissenting opinion olehKetua Majelis) telah mengkhianati dan lari dari tanggung

pertimbangan hukum Ketua Majelis yang memilikipendapat berbeda (dissenting opinion) dengan kedua Majelis Hakim lainnyatersebut haruslah dibenarkan.12.Bahwa oleh karena telah terbukti adanya kesalahan dalam menerapkanhukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh Judex Facti PengadilanTinggi Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, maka sudah selayaknyaapabila alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Memori Kasasi ini untuk dinyatakan diterima dansekaligus membatalkan

berkesimpulan untuk mempertahankan koreksiTerbanding, sehingga nilai pabean atas impor barang Fireworks (20 jenis barang sesuailembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 196703 tanggal 16 Mei 2012 ditetapkan sebesarCIF USD 220,714.50;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan denganperkara ini;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan hargapasar dengan perhitungan faktor multiplikator, tetapi Terbanding tidak dapat membuktikandata pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupa kwitansi ataufaktur pembelian barang sebagai pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 danketentuan angka 4 Lampiran VIII: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan BeaMasuk, oleh karenanya Hakim dissenting

Terbanding Nomor: KEP3770/KPU.01/2012 tanggal 18 Juli 2012, pada Diktum Menimbang huruf h antara laindisebutkan bahwa dari Laporan Hasil Audit (LHA) nomor LHA119/KPU.01/BH/2012tanggal 15 Juni 2012 disimpulkan bahwa tim audit tidak dapat meyakini kebenaran nilaipabean yang diberitahukan dalam PIB nomor 155968 tanggal 20 April 2012 dengan nilaiMenimbangMengingatMemutuskanCIF USD 56,300.00, sedangkan yang menjadi sengketa adalah PIB Nomor: 196703tanggal 16 Mei 2012 dengan nilai CIF USD 103,244.50, Hakim dissenting

berpendapat,karena yang dipertimbangkan oleh Terbanding bukan PIB yang disengketakan, makaKeputusan Terbanding batal demi hukum;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena Terbanding tidak dapatmembuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupakwitansi atau faktur pembelian barang sebagai pembanding dan Terbanding tidakmempertimbangkan PIB yang disengketakan, Hakim dissenting berpendapat membatalkanKeputusan Terbanding Nomor: KEP3770/KPU.01/2012 tanggal

18 Juli 2012 danmenetapkan nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor:196703 tanggal 16 Mei 2012 sebesar CIF USD 103,244.50 adalah nilai transaksi yangsebenarmya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Hakim dissenting berkesimpulanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan Tagihan sebesar Rp140.649.000,00 menjadi Nihil;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah