Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa demikianlah pendapat atau pertimbangan hukum (disentting opinion) Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-Mengingat, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 (R.Bg.) /

,M.H.menyatakan perbedaan pendapat (disentting opinion) terhadap putusanMajelis Hakim Banding Perkara Nomor:22/Pdt./2016/PT TJK yang menyatakan:Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding / Tergugat danTergugat Il;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08Desember 2015 Nomor:81/Pdt.G/2015/PN.Tjk yang dimohonkan bandingtesebut;Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Tergugat Il untukmembayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam keduatingkatpengadilan, yang dalam tingkat

Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkosperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingadalah sebesar Rp. 150,000, (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa demikianlah pendapat atau pertimbangan hukum(disentting opinion) Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;Mengingat, UndangUndang Nomor: 20 Tahun 1947, ketentuanketentuan Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De GewestenBuiten Java en Madura Stb 1947/227 (R.Bg.) / Hukum Acara Perdata

dokter yang menandatangani surat istirahat doktertersebut, dan secara administrasi tidak ada pasien yang berobat atasHal. 12 dari 15 hal.Put.Nomor 130 K/Padt.Susnama Termohon Kasasi, dan semua ini telah dibuktikan dalamketerangan saksi dan bukti surat pernyataan dari dokter yangbersangkutan, oleh karena itu maka sesuai Pasal 168 ayat (1) TermohonKasasi dapat di kualifikasikan mengundurkan diri;Menimbang, bahwa salah satu Hakim yang memeriksa dan mengadilidalam perkara ini telah berbeda pendapat (disentting

Terdakwa tidak terjamin keasliannyakarena tidak dapat dibuktikan kebenarannya bahwa VCD diperoleh dariwartawan (hanya berdasarkan keterangan Terdakwa) dan bahkan dalamVCD yang kedua tercampur dengan hasil rekaman pada waktu danperistiwa yang berbeda ;Bahwa dalam pertimbangan halaman 31 alinea ke2, Majelis Hakim tidakmempertimbangkan secara lengkap mengapa Majelis Hakim menjadi raguragu dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf bKUHAP, halmana menunjukkan dalam perkara ini terjadi disentting

Sebagaimana diketahui salah satu Anggota Majelis Hakim Terdakwa Drs.Hasnil AK, MM yang juga merupakan Hakim Anggota pada Perkara TERPIDANAtelah menolak Disentting Opinion Ketua Majelis Hakim pada perkara TERPIDANA,padahal yang menjadi Disentting Opinion Ketua Majelis Hakim padaperkaraTERPIDANA tersebut adalah sama dengan pertimbangan Majelis Hakim TerdakwaDrs.

Hasnil AK, MM dan Disentting Opinion Ketua MajelisHakim TERPIDANA jyaitu perbuatan tindak pidana yang ditujukan kepadaTERPIDANA dilandasi dengan perbuatan TERPIDANA yang menandatangani SuratPenawaran dan Surat Perjanjian Kerja, di mana ketentuan tentang surat perjanjian inidiatur dalam Hukum Perdata bukan dalam Hukum Pidana.

dokter yang menandatangani surat istirahat doktertersebut, dan secara administrasi tidak ada pasien yang berobat atasHal. 12 dari 15 hal.Put.Nomor 130 K/Pdt.Sus/2013nama Termohon Kasasi, dan semua ini telah dibuktikan dalamketerangan saksi dan bukti surat pernyataan dari dokter yangbersangkutan, oleh karena itu maka sesuai Pasal 168 ayat (1) TermohonKasasi dapat di kualifikasikan mengundurkan diri;Menimbang, bahwa salah satu Hakim yang memeriksa dan mengadilidalam perkara ini telah berbeda pendapat (disentting

bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : SU HENRY THJIN MEBEL tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara aquo dibawahRp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan Pasal 58UndangUndang No. 2 Tahun 2004 para Pihak dibebaskan dari biaya perkaradan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada Negara ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim telahberpendapat lain (Disentting

Put.No. 255 K/Pdt.Sus/2012Menimbang bahwa didalam musyawarah Majelis Hakim, salah seorangHakim Agung telah berbeda pendapat (Disentting Opinion) denganpertimbangan sebagai berikut :Alasan Kasasi dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksamamemori kasasi tanggal 25 Januari 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 9Februari 2012, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata telahsalah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan

No. 493 K/Pdt/2010Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti hanya menilai danmempertimbangkan buktibukti yang hanya diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tanopa mempertimbangkan dengan seksamaalat bukti yang diajukan oleh pihak kami selaku pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, hal ini sangatlah terlihat jelas dengan adanyaperbedaan pendapat (Disentting Opinion) dalam musyawarah Majelis Hakimtingkat pertama dimana Hakim Anggota Il Ratih Widayanti, SH., berpendapatlain tentang

Putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :24/Pid/2005/PTR telah diputus bersalah dan dihukum dalamdakwaan pasal yang sama dalam perkara ini.Bahwa Adanya perbedaan pendapat (Disentting Opinion)Hakim Anggota 2 Sobandi,SH.MH seharusnya terdakwa 1ROBERTO SILALAHI ALS RO SILALAHI dan terdakwa 2.RUSTAM EFFENDY BANGUN BIN NEGUH dibebaskan dariseluruh Dakwaan Penuntut Umum,oleh karena tidakterpenuhinya salah satu unsur perbuatan baik yang didakwakandalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 385 ayat (1) KUHPJo.Pasal

55 ayat (1) KUHP ataupun Dakwaan Alternatif KeduaPasal 335 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPkarena menurut Hakim Anggota 2 telah dipertimbangkan dalamperkara yang lalu.Dengan adanya Disentting Opinion tersebut, maka pembanding mohon agarPengadilan Tinggi memperhatikan secara sungguhsungguh perbedaanpendapat tersebut, dan mengisyaratkan adanya ketidakyakinan dari MajelisHakim berpegang pada azaz IN DUBIO PRO REO yang artinya dalamkeadaan yang meragukan, hakim harus mengambil keputusan yangmenguntungkan

Bahwa terhadap perbedaan pendapat (disentting opnion) oleh yang muliaAnita R. Gigir kami sependapat terhadap pertimbangan yang menurut beliaukami dapat membuktikan dalildalil terhadap objek sengketa sebagaimanadalam SHM No.51 dan tanah sisa.

dari 66 halaman Putusan Perdata Nomor 108/PDT/2019/PT MNDHal tersebut adalah tidak benar karena dalam keterangan saksi StevenRoy Tumundo (hal 77 hal 85) tidak terdapat keterangan dari saksi yangmenyatakan :*bpahwa Tergugat mengatakan apabila dalam pengukuran tanah adatanah sisa maka tanah sisa tersebut adalah yang masih tanah warisanKeis Tuwo yang belum dibagi waris dan setelah terjadi pengukuran yangdilakukan Tergugat dan Tergugat IV dan PARA PENGGUGATmendapatkan hasil 31 Ha Bahwa dengan demikian Disentting

untuk shm no 86, ajb no 135 untuk shm no 85tidaklah berdiri sendiri akan tetapi merupakan satu kesatuan yangtidak terpisahkan dengan surat keterangan jualbeli bulan oktober1998.4. bahwa terhadap persetujuan para ahliwaris lainya untuk perbuatanhukum yang dilakukan oleh min leleng diatas ajb 140 ternyata telah disetujul pada bulan oktober 1998 (pada surat keterangan jualbell)karena ajb 140, 186, 135, 136 adalah penyempurnaan atas jualbeliyang terjadi pada oktober 1998.5. sehingga sudah selayaknya disentting

Bukti P 3) menyatakanPerjanjian ini mengikat penerima dan/atau Pengganti hak masingmasing;Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap berwenangmengadili perkara a quo walaupun para pihak telah membuat klausula arbitrase,hal ini sesuai dengan Pasal 303 UU No.37 tahun 2004 Pengadilan tetapberwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit daripara pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase...... dst;Menimbang, bahwa Pembaca II telah berbeda pendapat (disentting

dikuatkan;Menimbang, bahwa menurut pasal 192 R.Bg. ayat (1)/181 HIR ayat(1), barang siapa yang dikalahkan dalam putusan Hakim dihukum pulamembayar ongkos perkara, maka ongkos perkara yang timbul dalam keduaPage 58 of 66 Nomor: 13/Pdt/2016/PTTJK.59tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat danPembanding Il semula Turut Tergugat secara tanggung renteng;Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan Majelis Hakim, KetuaMajelis Hakim Dortianna Pardede, SH, MH menyatakan perbedaanpendapat (disentting

Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi untukselebihnya;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenghukum Pembanding semula Penggugat Rekonvensi danTerbanding semula Penggugat Konvensi untuk membayar ongkosperkara maingmasing seperdua bagian dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150,000, (seratus lima puluhribu rupiah);Menimbang, bahwa demikianlah pendapat atau pertimbangan hukum(disentting opinion) Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ;Mengingat

SuwartonoSiswodarsono, S.H. mengambil sikap disentting opinion dan menerimapermohonan gugatan Pemohon Banding dengan pendapat sebagaiberikut:Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Ketetapan KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00046/207/07/322/10tanggal 15 Desember 2010, karena penerbitannya tidak sesuai denganprosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yaitu:e Lewatnya jangka waktu maksimal pelaksanaan pemeriksaan;e Tidak

Bahwa Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Samarindatelah salah dan keliru dalam putusannya sertaHal. 36 dari 39 hal.Put.Nomor 663 K/Pdt.Sus/2012pertimbangan dan penerapan hukumnya,karena itu permohonan kasasi dari PemohonKasasi menjadi pertimbangan untukdikabulkan;Menimbang, bahwa PIlIl dalam perkara ini telah berbeda pendapat(Disentting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengansaksama Memori Kasasi

Tinggi DKI Jakarta No.73/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 7 April 2011 yang menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo. 381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 3 Juni 2010 serta Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yangkalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah satu Hakim Agung telahberbeda pendapat (disentting

Terdakwa berprilaku sopan selama pemeriksaan dipersidangan ;Menimbang, bahwa didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim terdapat perbedaanpendapat yaitu Hakim Anggota IIT membuat disentting opinion terhadap putusan ini ;Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat sebagai berikut bahwa dakwaanyang lebih tepat diterapkan adalah dakwaan Kedua Subsidair yakni : pasal 9 Jo pasal 18 UU No31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UU No 20 Tahun 2001

Dengan kata lain, tidak ada hubungan kausallangsung antara Keputusan Tata Usaha Negara (in casu obyek sengketa) denganPenggugat itu. sendiri (dalam aspek kepentingannya dan/atau kerugiannya);Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam perkara ini meskipundiambil dalam musyawarah akan tetapi terdapat perbedaan pendapat yang dalam hal inidilakukan oleh Hakim Ketua Majelis dengan pendapat hukum (DISENTTING OPINION)sebagai berikutI.

Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarindatanggal 8 Januari 2018 Nomor: 46/Pid.SusTPK/2017/PN.Smr tidak dapatdipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan mengadili sendiri perkara iniyang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa salah satu Hakim Anggota Hakim Ad Hoc TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur MOCHAMADILYAS, SH.MH. tidak sependapat dengan Ketua dan Anggota Majelis lainnya(disentting

juga sebagai pertimbangan hukum dari segi substansimateri; 9Menimbang, bahwa sesuai dengan seluruh uraian faktafakta hukum tersebut diatas, makaberalasan hukum penerbitan obyek sengketa a quo dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugatdalam petitum gugatannya dapat dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam perkara ini meskipun diambildalam musyawarah akan tetapi terdapat perbedaan pendapat yang dalam hal ini dilakukan olehHakim Ketua Majelis dengan pendapat hukum (DISENTTING

Putusan Nomor 08 /Pid.SusTPK/2018/PN Pdg.diajukan oleh Terdakwa dan melalui Penasehat Hukmnya tersebut diatas tidakberalasan secara hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;Menimbang bahwa dalam permusyawahan Majelis Hakim, terhadappertimbangan hukum tersebut di atas Hakim Anggota (Agus Komaruddin, S.H,berbeda pendapat (Disentting Opinion), yang mana pertimbangan tersebut sebagaiberikut:Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secarasubsideritas dengan dakwaan primair Pasal 12