Oleh karena itu pula Pengguat/Pembandingdihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan musyawarah majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini yang diambil secara aklamasi tanpa discenting opinion;Mengingat UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah direvisi terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Bahwa oleh karena Akte Hibah yang dipersoalkan Para Penggugat/Terbanding dalam sengketa ini ternyata bukan Keputusan Tata UsahaNegara dan juga bukan Keputusan yang diterbitkan Tergugat/TurutTerbanding serta tidak termasuk kompetensi Badan Peradilan TataUsaha Negara untuk mengadilinya, maka apa yang didalilkan Tergugat/Turut Terbanding dalam eksepsinya dan apa yang dipertimbangkan olehHAKIM DISCENTING dalam pertimbangan discentingnya telah sesuaidengan hukum yang berlaku.

Agama Kuala Tungkal agar mengirim salinan putusan ini yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Baratuntuk dicatat telah terjadi perceraian;Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan pendapat dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim dan telah diusahakan sungguhsungguh,tetapi tidak tercapai permufakatan (Discenting

Opinion) di mana seorang anggotaMajelis Hakim atas nama Muhammad Hidayatullah, S.H.I. lebih cenderung kalaugugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan yang akan diuraikan dibawah ini, maka sesuai dengan Pasal 19 ayat (4 dan 5) UndangUndang Nomor 4Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pendapat hakim yang berbeda(Discenting Opinion) tersebut wajib dimuat dalam putusan;Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan dantelah diperiksa dan diputus dengan menolak gugatan

,maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa Hakim Anggota FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.menyampaikan pendapat berbeda (discenting opinion), sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi suratkuasa insidentil tertanggal 12 September 2011 dan suratsurat lain yang berkaitan denganperkara ini, maka majelis hakim berpendapat, perlu mempertimbangkan sendiri sebagaiberikut: Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (2)

., bahwa jika pada tingkat pertama tidakdibicarakan masalah nafkah anak, maka demikian juga pada tingkat banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakartadalam hal ini tidak satu pendapat melainkan terdiri dari dua pendapat yaituHakim Anggota II, menyatakan tidak sependapat dengan putusan ini, karena itutelah mengajukan discenting opinion terhadap putusan ini;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa gugatan dalam rekonvensi bekaitan erat dengangugatan dalam konvensi.

(putusan hal 7);Bahwa oleh karena Akta Hibah yang dipersoalkan para Penggugat/ Terbandingdalam sengketa ini ternyata bukan keputusan Tata Usaha Negara dan juga bukankeputusan yang diterbitkan Tergugat/Turut Terbanding serta tidak termasukkompetensi Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka apayang didalilkan Tergugat/Turut Terbanding dalam eksepsinya dan apa yangdipertimbangkan oleh Hakim Discenting dalam pertimbangan discentingnya telahsesuai dengan hukum yang berlaku.

unsurunsur yang terdapatdalam dakwaan subsidair kesatu melanggar pasal 112 ayat 92) UU RINo.385 tahun 2009 tentang narkotika dan dalam dakwaan subsidair keduamelanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotikatelah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa telah terbuktimelanggar pasalpasal dalam dakwaan subsidair kesatu dan kedua tersebutMenimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapatberbeda ( Discenting

Muhammad Syarif Pane;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat denganpertimbangan discenting opinion Hakim Anggota tersebut dan tidak sependapatdengan Majelis Hakim Tingkat dalam hasil musyawarah Majelis tersebut danoleh karenanya putusan tingkat pertama tersebut nomor124/Pdt.G/2017/PA.Tba. tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengantanggal 21 Muharram 1439 Hijnah harus dibatalkan dan dengan pertimbangantersebut

Putusangugatanpengosongan Nomor: 19/Pdt.G/2013/PN.CJR Jo Nomor :446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/PDT/2014 dengan PutusanNomor22/Pdt.G/2002/PN.Cjrtanggal 22 November 2002 Jo Nomor141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2Agustus 2006 Jo Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007terdapat kesamaan baik pihakpihak yang berperkara, objek perkaraserta alasan gugatannya;Bahwa, keadaan yang sedemikian rupa tersebut, menjadi semakin terangbenderang dengan adanya pendapat yang berbeda/discenting

opinionMajelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 245PK/PDT/2011 tanggal 20 Februari 2012 yang tidak memutusnya secarabulat/utuh;Halaman 26 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDGBahwa, adanya discenting opinion terhadap putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI Nomor 245 PK/PDT/2011 tanggal 20 Februari 2012yang pada pokoknya berpendapat terpenuhinya azas nebis inidemperkara putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Nomor311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/PDT/2009 Jo Nomor

gugatanPengosongan Nomor : 19/Pdt/2013/PN.CJ Jo Nomor446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/PDT/2014 dengan Putusan Nomor22/Pat.G/2002/PN.CJ tanggal 22 November 2002 Jo Nomor 141/Padt/2003tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 JoNomor 160 PK/Padt/2007 tanggal 28 September 2007 terdapat kesamaanbaik pithakpihak yang berperkara, objek perkara serta alasangugatannya.; Bahwa, keadaan yang sedemikian rupa tersebut, menjadisemakin terang benderang dengan adanya pendapat yangberbeda/discenting

Pasal 19huruf (f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugatpatut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat(HERIYANTO binti SENEN) terhadap Penggugat (FULANAH binti FULAN);Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan pendapat(Discenting Opinion) dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan telahdiusahakan sungguhsungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan di mana seoranganggota Majelis Hakim atas nama Muhammad Hidayatullah, S.H.I. lebihcenderung

dan mengenal pula anakanaknya;Saksi tahu Kakek saksi jual obyek sengketa ke Latuo;Saksi Pernah lihat obyek sengketa dan biasa mainmain di sana;Saksi tahu batasbatasnya, terakhir linat pada tahun 2019;Obyek sengketa dijual oleh Kakek saksi karena saksi yang butuhbiaya kuliah;Bahwa dulu Latuo tinggal sekitar 100 meter dari rumah Kakek saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebutMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat danpertimbangan Ketua Majelis Hakim dalam discenting

ini;Memperhatikan musyawarah Majelis hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini pada tingkat banding, dimana seorang dari anggota majelismenyatakan dissenting dalam pengambilan putusan ini sehingga berdasarkanPasal 17 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman pendapat terbanyak yakni dua hakim selebinnya menjadi putusandalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana yangtelah diuraikan diatas hakim Anggota memberikan pertimbangan hukum yangberbeda ( Discenting

digunakan orang lain), Pasal 127(setiap penyalah guna), Pasal 128 ayat (1) (orang tua atau wali pecandu yang belumcukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidakmelapor) dan Pasal 129 (Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telahdilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat(1) tidak dituntut pidana) telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota Idalam perkara a quo mengambil pendapat berbeda (Discenting

., sebagai Hakim Ketua , Asep Permana,S.H..M.H. sebagaihakim anggota . dengan discenting opinion dari Taufik Rahman, S.H. Hakim Anggotall, putusan tersebut pada hari Kamis , tanggal 4 Agustus 2016 diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para HakimAnggota tersebut , MV. Nanik Setiasih, SH Panitera Pengganti dihadiri juga olehkuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Asep Permana,S.H..M.H.

dapatmenerima pertimbangan hukum (judex factie / ratio decidendi) dan amar putusanMajelis Hakim sepanjang mengenai amar putusan menyangkut ahli waris,sebagaimana telah diuraikan diatas (vide tentang hukumnya halaman 31 alinea 5, 6bersambung ke halaman 32 baris 1, 2) dan Para Pembanding tidak menanggapinya.o Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan amar putusannya, ternyatapertimbangan hukum (judex factie) tidak sempurna, dikarenakan Hakim Anggota 1telah memberikan pertimbangan hukum yang berbeda (discenting

,M.H mengajukan pendapat yang berbeda(discenting opinion) sebagaiberikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yakni ayat (1)Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yaknidalam hal sidang permusyawaratan tidak

., M.Hum. ternyata berpendapat lain denganmengajukan :DISCENTING OPINIONDALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPenggugat ternyata pada pokoknya bersesuaian dengan buktibukti paraTergugat utamanya saksi rekanan ACC dan saksi dari media yang padapokoknya terungkap faktafakta bahwa terkait dengan pinjaman uang sejumlahRp.250.000.000, ( dua ratus lima puluh juta rupiah) antara Penggugat selakudebitur dengan Tergugat 1 selaku kreditur, dengan jaminan fiducia berupa

hal itu adalah wajar dan sah sah saja, dan juga bahwabilamana terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim itupunadalah juga wajar dan sah sah saja, karena menurut hukum dalam halHakim Majelis akan bermusyawarah mengambil keputusan diambillahdengan cara mufakat bulat, akan tetapi bilamana mufakat bulat tidaktercapai maka diambillah dengan suara terbanyak (voting), sehinggasecara hukum keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak(voting) yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat(discenting

oleh karena semua unsur dari Pasal 115 Ayat (1)jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktiHalaman 40 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bglsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalampembuktian dakwaan alternatif ketiga ini, telah terjadi perbedaan pendapat(discenting