Ditemukan 31 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-10-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN SIGLI Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sgi
Tanggal 27 Oktober 2015 —
4511
  • Gadai menggadai djarang terdjadi dahulu kala di AtjehDarussalam, karena rakyatnja selalu berusaha untuk tidak berhutang/meminjamwang orang lain, sebab atau pindjaman itu dianggab mereka sebagai suatubentjana didunia jang dinamainja neuraka donja Seseorang jang akanmenggadaikan/mendjual harta tetapnja seperti sawah, kebun, dll diharuskanmenawarkan terlebih dahulu kepada familinja, djika ini tidak bersedia, makaditawarkan kepada orangorang jang hartanja jang terletak di sekitar harta jangakan didjual
Putus : 27-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 702 /B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — VALE TECHNOLOGY DEVELOPMENT (CANADA) LIMITED (SEBELUMNYA VALE INCO TECHNICAL SERVICES LTD) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4929 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Bandung, 1963, halaman 17 (Bukti PK11),menyatakan (ejaan belum disesuaikan dengan Ejaan yangDisempurnakan):Hubungan antara Hukum Padjak dan Hukum Perdatamerupakan hubungan jang timbal balik.Disatu fihak Hukum Padjak banjak sekali menggunakanistilan jang lazim dipakai dalam Hukum Perdata, danpula memberi arti seperti dianut dalam Hukum Perdata.Tetapi walaupun demikian tidak djarang terdjadi bahwaHukum Padjak menggunakan istilah jang mempunjai artiberlainan dari pada dalam Hukum Perdata, umpamasadja
Putus : 09-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 588/B/PK/PJK/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — PT. D&D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2769 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi walaupun demikian tidak djarang terdjadi bahwa Hukum Padjakmenggunakan istilah jang mempunjai arti berlainan dari pada dalam HukumPerdata, umpama sadja tentang pengertian domisili jang dalam Hukum Padjakditentukan 'menurut keadaan. Hal ini dimungkinkan karena Hukum Padjak itumerupakan bagian dari hukum jang otonom.Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa? (ump. Kematian, kelahiran),keadaan (kekajaan, bangsa asing), kedjadian (ump.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
167318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 174/B/PK/PJK/2015(ii)(iii)djarang terdjadi bahwa Hukum Padjak menggunakan istilah jangmempunjai arti berlainan dari pada dalam Hukum Perdata, umpamasadja tentang pengertian domisili jang dalam Hukum Padjakditentukan 'menurut keadaan. Hal ini dimungkinkan karena HukumPadjak itu merupakan bagian dari hukum jang otonom;Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa' (ump. Kematian,kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing), kedjadian (ump.
Putus : 25-03-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — PT. COTRANS ASIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
222509 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi walaupun demikian tidak djarang terdjadi bahwaHukum Padjak menggunakan istilah jang mempunjai arti berlainan daripada dalam Hukum Perdata, umpama sadja tentang pengertian domisilijang dalam Hukum Padjak ditentukan menurut keadaan.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
140239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi walaupun demikian tidak djarang terdjadi bahwa HukumPadjak menggunakan istilah jang mempunjai arti berlainan dari pada dalamHukum Perdata, umpama sadja tentang pengertian domisili jang dalam HukumPadjak ditentukan menurut keadaan. Hal ini dimungkinkan karena HukumPadjak itu merupakan bagian dari hukum jang otonom.Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa? (ump. Kematian, kelahiran),keadaan (kekajaan, bangsa asing), kedjadian (ump.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1588 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19061 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi walaupundemikian tidak djarang terdjadi bahwa Hukum Padjakmenggunakan istilah jang mempunjai arti berlainan dari padadalam Hukum Perdata, umpama sadja tentang pengertiandomisili jang dalam Hukum Padjak ditentukan menurutkeadaan. Hal ini dimungkinkan karena Hukum Padjak itumerupakan bagian dari hukum jang otonom;Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump.
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
18761 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi walaupun demikiantidak djarang terdjadi bahwa Hukum Padjak menggunakan istilahjang mempunjai arti berlainan dari pada dalam Hukum Perdata,umpama sadja tentang pengertian domisili jang dalam HukumPadjak ditentukan menurut keadaan. Hal ini dimungkinkan karenaHukum Padjak itu merupakan bagian dari hukum jang otonom.Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump.
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1512 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
18959 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi walaupun demikiantidak djarang terdjadi bahwa Hukum Padjak menggunakan istilahjang mempunjai arti berlainan dari pada dalam Hukum Perdata,umpama sadja tentang pengertian domisili jang dalam HukumPadjak ditentukan menurut keadaan. Hal ini dimungkinkan karenaHukum Padjak itu merupakan bagian dari hukum jang otonom.Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump.
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 —
151120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi walaupundemikian tidak djarang terdjadi bahwa Hukum Padjakmenggunakan istilah jang mempunyai arti berlainan dari padadalam Hukum Perdata, umpama sadja tentang pengertiandomisili jang dalam Hukum Padjak ditentukan menurutkeadaan. Hal ini dimungkinkan karena Hukum Padjak itumerupakan bagian dan hukum jang otonom.Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa? (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump.
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
12845 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi walaupundemikian tidak djarang terdjadi bahwa HukumPadjak menggunakan istilah jang mempunjai artiHalaman 158 dari 233 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2015berlainan dari pada dalam Hukum Perdata,umpama sadja tentang pengertian domisili jangdalam Hukum Padjak ditentukan menurutkeadaan. Hal ini dimungkinkan karena HukumPadjak itu merupakan bagian dari hukum jangotonom;Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikanperistiwa? (ump.