Ditemukan 203 data
Terbanding/Penggugat : AGUS PURWANTO
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
73 — 35
Saleh Djindang, PengantarHukum Administrasi Negara Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, cet. IX,1990,halaman 76). Menurut hukum Perancis dipakai pengertianinexistence .... Suatu pengertian hukum dapat dimasukan kedalampengertian batal mutlak (ibidem, halaman 128).
AGUNG TRI RADITYO, SH.
Terdakwa:
Ir. H. SUBEKTI, M.MA Bin H. MOH. MASTOER.
67 — 14
Saleh Djindang, Pengantar Administrasi Negara Indonesia, Cetakan IX,Jakarta Ichtiar Baru, 1990, halaman 144) adalah suatu lingkungan tetap yangdiadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yangdihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalampersidangan diperoleh faktafakta hukum sbb : Bahwa terdakwa Ir. H.
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 427 K/PID.SUS/2010Menurut E.UtrechtMoh.Saleh Djindang yang dimaksud dengan Jabatanadalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden)yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/ kepentingan Umumatau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi namaNegara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetapadalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyakbanyaknya dapatdinyatakan dengan tepat teliti (zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven) danyang
102 — 20
)perusahaan yang kuasa direkturnya Hamdani dan Fadhil M.Aminsedangkan yang dimaksud dengan Sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelakuatindak pidana korupsi sehingga menurut Majelis Hakim karena saranaada pada diri terdakwa untuk untuk mencairkan DP tersebut sebesar Rp1.101.286.662 , (satu milyar seratus satu juta dua ratus delapan puluhenam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) untuk ketujuh perusahaantersebut ;Menurut E.Utrecht Moh Saleh Djindang
Utrecht MohSaleh Djindang maka jabatan tersebut selalu berhubungan denganlingkungan negara dengan kata lain hanya dapat disandang oleh orangyang bekerja untuk negara( baca pegawai negeri) ;Menimbang bahwa khusus untuk pegawai Negeri Sipil yangtermasuk pengertian Pegawai Negeri menurut pasal 1 angka 2, didalampenjelasan pasal 17 ayat (1) UU No. 43 tahun 1999 antara lain disebutkanyang dimaksud dengan Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkantugas, tanggung jawab,wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri
80 — 28
Saleh Djindang *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,1990, hal. 144 yang dimaksud "jabatan dalam Pasal 3 tersebut hanyadipergunakan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaku tindak pidana5253korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun jabatanfungsional. Sedangkan *kedudukan dalam Pasal 3 tersebut dipergunakanuntuk pelaku tindak pidana korupsi :1.
114 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saleh Djindang, S.H., dalambuku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, hal 99, CetakanKesembilan, penerbit PT Ichtiar Baru, Jakarta, 1999)..
100 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saleh Djindang yang dimaksud dengan "jabatan"adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yangdiadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yangdihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara, sedangyang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatulingkungan pekerjaan yang sebanyakbanyaknya dapat dinyatakan dengan tepatdan teliti (zoveelmogelijk nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat "duurzaam" atau tidak
104 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saleh Djindang mengenaipengertian jabatan dikaitkan dengan peranan Terdakwa yang didakwakan olehPenuntut Umum selaku Bendahara Kelompok Tani Ternak Garmunia dimanakelompok tersebut memperoleh dana bantuan dari sumber keuangan Negarayakni APBN yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan HewanKementerian Pertanian dengan Nomor 0327/01806.1.01/00/2011 tanggal 20Desember 2010 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;Dalam
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2768 — 3613
Saleh Djindang, S.H., Cetakan Kesembilan(fotokopi Sesuai dengan fotokop)i);Halaman 94 Buku Pengantar Hukum AdministrasiNegara Indonesia, E. Utrecht, Disadur dan direvisioleh Moh. Saleh Djindang, S.H., Cetakan Kesembilan(fotokopi Sesuai dengan fotokop)i);Halaman 9495 Buku Pengantar Hukum AdministrasiNegara Indonesia, E. Utrecht, Disadur dan direvisioleh Moh.
Saleh Djindang, S.H., Cetakan Kesembilan(fotokopi Sesuai dengan fotokop)i);Halaman 56 Buku //mu Perundangundangan (2)(Proses dan Teknik Penyusunan), Maria FaridaIndrati S, dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A.Hamid S. Attamimi, S.H.
Saleh Djindang, S.H., Cetakan Kesembilan(fotokopi Sesuai dengan fotokopi);Halaman 6065 Buku AsasAsas UmumPemerintahan yang Layak, Dr. S.F. Marbun,S.H.,M.Hum, FH UIl Press (fotokopi sesuai denganfotokopi);Tanda Terima Bagian Persuratan dan PenyimpananSekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl,No. Agenda: 014111, tanggal 6 April 2020, Dari:Presiden RI, No.
162 — 62
Saleh Djindang yang dimaksuddengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vastewerkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingannegara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasisosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksuddengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaanyang sebanyakbanyaknya dapat dinyatakan dengan tetap (zoveel mogelijknauwkeurig omschreven) dan yang bersifat "duurzaam atau tidak dapatdiubah begitu
Saleh Djindang, Pengantar HukumAdministrasi Negara Indonesia, Cet. IX, Jakarta Ichtiar Baru, 1990, Hal.144).
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
ZIKRI, S.Pd Bin RUZALI
88 — 20
Saleh Djindang dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Negara Indonesia, cetakan keIX, Jakarta, Ichtiar Baru, hal 144).Menimbang, sudah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11, meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraseBahwanya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apayang diharapkan dari orang yang menerima hadiah atau janji tetapi PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orangyang memberi hadiah atau janji beranggapan
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
EKO IRIANTO bin Hi. HADIMUN
90 — 26
Adapunyang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkunganpekerjaan yang sebanyakbanyaknya dapat dinyatakan dengan tetap (zoveelmogelijk nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat duurzaam (Utrecht dan Moh.Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2018/PN.Tjk.Saleh Djindang dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,cetakan keIX, Jakarta, Ichtiar Baru, hal 144).Menimbang, sudah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11, meskipun Pegawai Negeri
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Hj. INTAN LASMI SUSANTO, SE.,SH., MH.
456 — 172
Berkaitan dengan hal ini, menurut E.Utrecht Moh.Saleh Djindang dalam buku Pengantar Hukum Administrasi negara Indonesiamenyatakan bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkunganpekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggiyang diberi nama negara, sehingga dengan demikian jabatan dalam pasal 3tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku TindakPidana korupsi yang memangku suatu
118 — 10
Saleh Djindang,Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, cet. IX, 1990,halaman 76).
I MADE EDDY SETIAWAN, SH.
Terdakwa:
I NYOMAN JAYA
132 — 59
Saleh Djindang : adalah suatu lingkungan pekerjaantetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/ kepentinganumum atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Halaman 88 dari 109 halaman putusan Nomor: 6/Pid.SusTPK/2019/PN DpsNegara. (Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar HukumAdministrasi Negara Indonesi, Cet.
170 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
UtrechtMon.Saleh Djindang, "yang dimaksud dengan jabatan adalah suatulingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werzaamheden) yangdiadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umumatau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberiHal. 64 dari 121 hal. Put.
Saleh Djindang, PengantarHukum Administrasi Negara Indonesia, C9t. IX, Jakarta: Ichtiar Baru,1990, hal.144). Dari pendapat pakar dan penjelasan peraturanperundangundangan tersebut jelaslah apa yang dimaksud dengan"Jabatan" dalam Pasal 3, sehingga dengan demikian kata "jabatan"tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelakutindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatanstruktural maupun jabatan fungsional".
49 — 15
Saleh Djindang yangdimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap(kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan gunakepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkandengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara,sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetapadalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyakbanyaknya dapatdinyatakan dengan tetap (zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven)dan yang bersifat duurzaam atau tidak dapat diubah begitu
Saleh Djindang, Pengantar Hukum AdministrasiNegara Indonesia, Cet.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LANGGENG PRABOWO, S.H.
203 — 194
Saleh Djindang dalam buku PengantarHukum Administrasi negara Indonesia menyebutkan bahwa yangdimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetapyang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/ kepentinganumum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yangdiberi nama negara, sehingga dengan demikian jabatan dalam pasal3 tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai negeri sebagai pelakuTindak Pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatanstruktural maupun jabatan
Saleh Djindang dalam buku PengantarHukum Administrasi negara Indonesia menyebutkan bahwa yangdimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetapyang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/ kepentinganumum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yangdiberi nama negara, sehingga dengan demikian jabatan dalam Pasal3 tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelakuTindak Pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatanstruktural maupun jabatan
51 — 51
Saleh Djindang S.H. menyebutkan bahwa :Yang dimaksud dengan Dokirin adalah Anggapan Ahli Hukum atau lebihtepat; tafsiran yang dibuat oleh ahli hukum itu mengenai peraturanhukum yang digunakan maupun peristiwa yang hendak diselesaikan, Putusan Nomor:100/PDT/2016/PT.MDN Halaman 44 dari 61menjadi dasar keputusan hakim. Sebagai contoh: kutipan yang kamiambil dari ketetapan (beschikking) Pengadilan Negeri (gaya lama)Indramayu tertanggal 2 Maret 1933 (Hakimnya adalah Mr.
ANAK AGUNG GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA
Terdakwa:
Samsudin Als. Samsudin Opa Als. Udin Bin La Opa
95 — 45
Saleh Djindang,dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia Cet.