Bojonegoro atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Setiap orang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmas; dan/atau alat kesehatan yang tidak memilik izin edar.

Kesehatan diatur tentang praktek kefarmasian ; Bahwa untuk obat yang tidak ada label Keamanan, manfaat dan tidak dalamkemasan tidak bisa dijamin obat tersebut aman digunakan dan yangberwenang mengawasi peredaran obat adalah BPOM ; Bahwa penggunaan obat keras diatur di Peraturan BPOM No. 7/2016menyatakan 5 (lima) jenis obat keras yang dilindung ; Bahwa ada kemungkinan obat keras seperti barang bukti dibuat diluar pabrik,tetapi dibuat dirumahan sedangkan di Kabupaten Kediri tidak ada pabrikproduk farmas

berupa : satu paket ganja kering berat 2,63 gramdan 6 butir pil Xanax dimusnahkan ;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,(dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 60 / Pid.B.A / 2009/ PN.Kdr tanggal 01 april 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Achmad Andi Pranata bin Siswoyo terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAKMEMILIKI / MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN DAN TANPA HAKMENGEDARKAN SEDIAAN FARMAS

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN GprBahwa untuk obat yang tidak ada label keamanan, manfaat dan tidak dalamkemasan tidak bisa dijamin obat tersebut aman digunakan dan yangberwenang mengawasi peredaran obat adalah BPOM ;Bahwa penggunaan obat keras diatur di Peraturan BPOM No. 7/2016menyatakan 5 (lima) jenis obat keras yang dilindung ;Bahwa ada kemungkinan obat keras seperti barang bukti dibuat diluar pabrik,tetapi dibuat dirumahan sedangkan di Kabupaten Kediri tidak ada pabrikproduk farmas

Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatunkan Putusanseperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:Xxx, umur 28 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA,pekerjaan Karyawan Swasta (Apotik), bertempat tinggaldi Jalan Xxx Kecamatan Medan Deli, Kota Medan,selanjutnya disebut sebagai Penggugat.MelawanXxx, umur 38 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA,pekerjaan Karyawan Swasta (Farmas

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/AtauAlat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut bersifat alternatif maka sesuai dipersidangan akan memilih berdasarkan fakta hukum dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbang MengedarkanSediaan Farmas?

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROBY GUNAWAN Alias ROBY Bin MOCH SIRAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBY GUNAWAN Alias ROBY Bin MOCH SIRAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Bahwa yang memiliki kewenanganmengedarkan sediaan farmas berupa obat daftar G atau Trihexyphenidyladalah Apotekr, yakni mempunyai Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) sesuaidengan Pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PPHalaman 19 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN BtgNomor 51 Tahun 2011. Bahwa menurut SRI MARTINI, S.Farm, MH.

Bahwa yang memiliki kewenanganmengedarkan sediaan farmas berupa obat daftar G atau Trihexyphenidyladalah Apotekr, yakni mempunyai Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) sesuaidengan Pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PPNomor 51 Tahun 2011. Bahwa menurut SRI MARTINI, S.Farm, MH.

10.000, (sepuluh riburupiah) dan bila habvis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 150.000, (seratuslima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terdakwa memesan Pil Dobel L tersebut bukan untukdikonsumsi tapi untuk dijual kepada temanteman terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas terdakwa bukanmerupakan orang farmasi yang seharusnya mengedarkan kesediaan obat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas dapatdisimpulkan unsur **Mengedarkan, Kesediaan Farmas

untuk obat yang tidak ada label kKeamanan, manfaat dan tidak dalamkemasan tidak bisa dijamin obat tersebut aman digunakan dan yangberwenang mengawasi peredaran obat adalah BPOM ; Bahwa penggunaan obat keras diatur di Peraturan BPOM No. 7/2016menyatakan 5 (lima) jenis obat keras yang dilindung ;Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN GprBahwa ada kemungkinan obat keras seperti barang bukti dibuat diluar pabrik,tetapi dibuat dirumahan sedangkan di Kabupaten Kediri tidak ada pabrikproduk farmas

untuk obat yang tidak ada label kKeamanan, manfaat dan tidak dalamkemasan tidak bisa dijamin obat tersebut aman digunakan dan yangberwenang mengawasi peredaran obat adalah BPOM ; Bahwa penggunaan obat keras diatur di Peraturan BPOM No. 7/2016menyatakan 5 (lima) jenis obat keras yang dilindung ;Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2019/PN GprBahwa ada kemungkinan obat keras seperti barang bukti dibuat diluar pabrik,tetapi dibuat dirumahan sedangkan di Kabupaten Kediri tidak ada pabrikproduk farmas

Amas Farmas,MM bin alm. RS Nata Ami Praja yang pindah tugas sebagai Guru SMANegeri 9 Depok;Bahwa mulai hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 terdakwa mulaimelaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depokdan menerima pencairan dana FP2SMAK dari Dinas Pendidikan KotaDepok melalui saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku BendaharaFP2SMAK, dengan perincian sebagai berikut:1.

Sukmajaya Kota Depok menggantikan Drs.Amas Farmas, MM bin alm. RS Nata Ami Praja yang pindah tugassebagai Guru SMA Negeri 9 Depok;Bahwa mulai hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 terdakwa mulaimelaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depokdan menerima pencairan dana FP2SMAK dari Dinas PendidikanKota Depok melalui saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selakuBendahara FP2SMAK, dengan perincian sebagai berikut:1.

atau. keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosispencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi untuk manusia ;e Bahwa apoteker dan tenaga teknis kefarmasian memiliki keahlian dankewenangan dalam hal pembuatan, penyediaan, penyimpanan,pendistribusian atau penyaluran, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat dan pengamanan sediaan farmas!

tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.Bahwa dari unsur tersebut diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi, barang bukti, surat, petunjuk dan keteranganterdakwa sendiri serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :Bahwa awalnya pada bulan Februari 2016 terdakwa membeli pil LL kepada sdr.MBUS sebanyak 870 butir dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)Bahwa ketika sediaan farmas

Bahwa obat tersebut dalam peredarannya harus dilakukan oleh tenagafarmasi atau toko obat yang memiliki izin atau diedarkan oleh sarana yangmemiliki wewenang, sedangkan terdakwa bukan merupakan tenaga farmas! . Bahwa dalam menjual / mengedarkan terdakwa menjual dengan harga Rp.1.250.000, (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butirdan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus limapuluh ribu rupiah).

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, KhasiatAtau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat(3);Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut bersifat alternatif maka sesuai dipersidangan akan memilih berdasarkan fakta hukum dipersidangan;Menmbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbang MengedarkanSediaan Farmas?

Kesehatan diatur tentang praktek kefarmasian ; Bahwa untuk obat yang tidak ada label kKeamanan, manfaat dan tidak dalamkemasan tidak bisa dijamin obat tersebut aman digunakan dan yangberwenang mengawasi peredaran obat adalah BPOM ; Bahwa penggunaan obat keras diatur di Peraturan BPOM No. 7/2016menyatakan 5 (lima) jenis obat keras yang dilindung ; Bahwa ada kemungkinan obat keras seperti barang bukti dibuat diluar pabrik,tetapi dibuat dirumahan sedangkan di Kabupaten Kediri tidak ada pabrikproduk farmas

sebagai berikutMenyatakan terdakwa RAYYAN Bin SALIM terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANHalaman 19 dari 22 halamanPutusan Nomor : 62/Pid.Sus/2011/PT.BJM20SENGAJA TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MENGEDARKANSEDIAAN FARMAS!

Kesehatan diatur tentang praktek kefarmasian ; Bahwa untuk obat yang tidak ada label kKeamanan, manfaat dan tidak dalamkemasan tidak bisa dijamin obat tersebut aman digunakan dan yangberwenang mengawasi peredaran obat adalah BPOM ; Bahwa penggunaan obat keras diatur di Peraturan BPOM No. 7/2016menyatakan 5 (lima) jenis obat keras yang dilindung ; Bahwa ada kemungkinan obat keras seperti barang bukti dibuat diluar pabrik,tetapi dibuat dirumahan sedangkan di Kabupaten Kediri tidak ada pabrikproduk farmas