Dalim FidetaKornesia Cianjur terjadi perdebatan mengenai pendirian SerikatPekerja di tempat Tergugat, dan dalam perbedaan tersebut Tergugatmenyatakan akan mem PHK bagi siapa saja yang mendirikandan menjalankan Serikat Pekeria di tempat Tergugat ;16.Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Para Penggugat (PengurusSerikat FTP FPBI PT. Dalim Fideta Kornesia) mengirimkan suratsosialisasi kepada Tergugat mengenai adanya Serikat Pekerja/Buruhdi PT.

Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 7 butir angka 16 yangmenyatakan Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Para Penggugat( Pengurus Serikat Pekerja PTP FPBI .PT. Dalim Fideta Kornesia)mengirim surat sosialisasi kepada Tergugat mengenai adanya SerikatPTP FPBI PT.

Fotocopi tanda terima surat sosialisasi pemberitahuan serikat pekerjaPTP FPBI PT.

Para penggugat PengurusSerikat Pekerja PTP FPBI di PHK oleh Tergugat dikarenakan memintaagar seluruh karyawan PT.

Serikat Pekerja PTP FPBI PT. Dalim Fideta Kornesia belummendapat nomor pencatatan artinya belum sah. Tergugat belum meresponkeinginan para Penggugat yang bertindak secara pribadi karena ketika itubelum memiliki legalitas/mendapat nomor pencatatan.

,GAN GAN SOLEHUDIN, ARDIANSAH, Para Kuasa Hukum, yangkesemuanya berkebangsaan Indonesia pada Sekretariat FederasiPerjuangan Buruh Indonesia (FPBI) yang beralamat di JI. Raya Fatahillah Rt/Rw. 002/04, No. 24, Kp. Pengkolan, Desa Kali Jaya, Cikarang Barat, Kab.Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2015,selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;LAWAN:PT. MULTI LESTARI, alamat Kawasan Industri Jababeka Il Jl.

Buruh Jabodetabek/Indonesia (FPBJ/FPBI) PT MULTILESTARI belum pernah menyerahkan secara resmi data daftar anggota,laporan data hasil verifikasi resmi dari Dinas Tenaga Kerja Kab.

Bekasi,pada hal, hal tersebut sangat penting dan sangat prinsip agar dapatdiwakilkan kepentingannya di pengadilan lalu bagaimana mungkin DPPFPBJ/ FPBI. dapat bertindak sebagai pihak di dalam perkara ini, bukankahkartuanggotatersebutFiktif karenadibuatbelakangansemnetarahubungan pekerja sudah putus sesuai putusan Mahkamah Agung ? Oleh karenanya adalah adil menurut hukum gugatan Penggugat di tolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.10.

Karena itu gugatan Penggugatsudah sepatutnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.3912.Bahwa apabila pemberi kuasa atau Penggugat ingin mengajukangugatanya maka seharusnya dilakukan sendiri atau melalui kuasa hukumyang sah menurut undangundang akan tetapi tidak boleh menggunakannama pengurus organisasi tertentudalam hal ini Pengurus DPP FPBJ /FPBI Serikat Pekerja FPBJ/FPBI PT Multi Lestari juga belum pernahmenyerahkan secara resmi data daftar anggota, laporan data hasil verifikasiresmi dari Dinas Tenaga

Struktur Organisasi PTP FPBI PT.

., Pengurus Pusat Federasi Perjuangan BuruhIndonesia (FPBI), berkantor di Jalan Raya Fatahillah, RT. 02/04Nomor 24, Kampung Pengkolan, Desa Kali Jaya, CikarangBarat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 Desember 2016;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukangugatan terhadap Pemohon Kasasi

Umbul Rejeki yang disingkat menjadi PTP FPBI PT. UmbulRejeki yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesiayang beralamat di Jalan Raya Fatahillah Nomor 24, KampungPengkolan, RT. 02/04, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat,Kabupaten Bekasi;Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Para Penggugat yang diwakilioleh Serikat Pekerja PTP FPBI PT. Umbul Rejeki melakukanperundingan bipartit dengan Tergugat untuk membahas statusHalaman 10 dari 24 hal.Put.

Nomor 222 K/Pdt.SusPHI/201715.16.17.18.19.20.21.22.23.hubungan kerja di tempat Tergugat, namun di dalam perundingantersebut intinya tidak menemui kesepakatan (deadlock);Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Para Penggugat yang diwakilioleh Serikat Pekerja PTP FPBI PT.

Umbul Rejeki melakukanperundingan bripartit yang ke Il dengan Tergugat untuk membahasstatus hubungan kerja di tempat Tergugat, namun di dalamperundingan tersebut yang intinya tidak menemui kesepakatan(deadlock);Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014, Para Penggugat yang diwakilioleh Serikat Pekerja PTP FPBI PT.

Umbul Rejeki;Bahwa pada tanggal 24 November 2014, pihak Para Penggugatmelalui Serikat pekerja PTP FPBI PT.

) PT.BAMA PRIMA TEXTILEyang berafiliasi dengan Federasi Perjuangan BuruhIndonesia (FPBI), dengan nomor pencatatan SP/SB oleh Dinas SosialTenaga DanNo.02/SP/PHI&SYAKER/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016Kerja Transmigrasi Kab Pekalongandengan nomor13.Bahwa Para Penggugatadalah pengurus dan anggota serikat pekerja /ouruhIndonesiaPTP.FPBIPimpinan Tingkat Perusahaan FederasiPT.BAMA PRIMA TEXTILEyang diPerjuangan Buruhsingkat menjadiHalaman 17 dari 58 Putusan No. 26/Pdt.Sus PHI/2017/PN.Smg.

BAMATEX telah mengirimkan surat undangan bibartit yangpertama kepada Tergugat mengenai permasalahan hak status kerja denganNomor surat 02/B/ PTP FPBI PT. BAMATEX /Il/ 2016, dan tergugatmenolak melakukan perundingan.15.Bahwa pada tanggal 31 Mei2016Para Penggugat melalui SP/SB PTP FPBIPT. BAMATEXtelah mengirimkan surat undangan bipartit kepada Tergugatmengenai permasalahan hak status kerja dengan Nomor surat 01/B/ PTPFPBI PT.

BAMATEXtelah kembali mengirimkan surat permintaan bipartit kepadaTergugat mengenai permasalahan hak status kerja dengan Nomor surat:(03/B/ PTP FPBI PT.

BAMATEXtelah mengirimkan surat permohonan perundingan bipartitkepada Tergugat mengenai permasalahan hak status kerja dengan Nomorsurat :03/B/ PTP FPBI PT. BAMATEX /VII/ 2016 untuk tanggal 1 Agustus201629.Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 terjadi perundingan antara Parapengggugat Tergugat. Dari perundingan tersebut tidak terjadi kesepakatandan pihak Tergugat tidak mau mengisi risalah dan daftar hadir perundingan.30.Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan Nomor Surat : 04/B/ PTPFPBI PT.

Kerja Kab Pekalongan melalui surat dengan Nomorsurat :04/B/PTP FPBI PT.

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 para Penggugat melalui serikatpekerja PTP FPBI PT Suzuki Engineering Center Indonesia telah terjadiperundingan bipartite yang pertama dengan pihak perusahaan PT SuzukiEngineering Center Indonesia tekait status kerja yang intinya tidak adakesepakan DEAD LOCK;10. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 para Penggugat melalui serikatpekerja PTP FPBI.

Nomor 28 K/Padt.SusPHI/2016 11.12.13.14.15.16.17.Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 para Penggugat melalui serikatpekerja PTP FPBI PT Suzuki Engineering Indonesia kembali melakukanperundingan bipartite ke 3 dengan pihak management PT Sec Indonesiauntuk hari senin tanggal 19 Januari 2015 perihal status kerja dan kembalitidak mendapatkan kesepakatan dead lock;Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 para Penggugat melalui serikatpekerja PTP FPBI PT Sec Indonesia mengirimkan surat pelaporan keDisnaker Kab

Bekasi terkait status PKWT di tempat Tergugat;Bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Tergugat mengirimkan suratperundingan kepada para Penggugat melalui serikat pekerja PTP FPBIPTSec Indonesia dan kembali terjadi perundingan namun tidak mendapatkankesepakatan Dead Lock;Bahwa pada tanggal 4 Februari 2015 para Penggugat melalui serikatpekerja PTP FPBI Pt Sec Indonesia terjadi perundingan bipartite ke 4dengan Tergugat dan kembali tidak mendapatkan kesepakatan dead lock;Bahwa pada tanggal 5 Februari 2015

para Penggugat melalui serikatpekerja PTP FPBI PT Sec Indonesia terjadi perundingan bipartite ke 5dengan Tergugat dan kembali tidak mendapatkan kesepakatan dead lock;Bahwa akibat dari gagalnya perandingan yang telah dilakukan beralangulang pada tanggal 5 Februari 2015 Para Penggugat melakukan mogokkerja selama 5 jam akibat kekecewaan Para Penggugat kepada Tergugatyang tidak mau merabah status Para Penggugat menjadi PKWTT;Bahwa yang melakukan mogok kerja adalah Para Penggugat yang padasaat itu bekerja

Agar pengusaha PT Sec Indonesia memperkerjakan kembali saudaraMerdies rachmad,Fauzi,Anton Sujana, DKK 39 orang);Bahwa pada tanggal 19 April 2015 Para Penggugat melalui serikat pekerja/buruh FTP FPBI PT Sec Indonesia menjawab anjuran mediator DinasHalaman 14 dari 35 hal. Put.

merupakan anggota dan pengurus SP/SB PTP FPBI PT IBD;Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016, Tergugat mengundang Pengurus SP/SBPTP FPBI PT IBD termasuk Para Penggugat untuk melaksanakanperundingan bipartit;Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, terjadi perundingan bipartit antara ParaPenggugat yang didampingi pengurus SP/SB PTP FPBI PT IBD denganTergugat yang menyampaikan tentang rencana Pemutusan HubunganKerja (PHK) dengan alasan efisiensi, dan Para Penggugat menolak dengantegas rencana tersebut.Bahwa pada tanggal

24 Mei 2016, Tergugat kembali mengundang pengurusSP/SB PTP FPBI PT IBD termasuk Para Penggugat untuk melaksanakanperundingan bipartit;Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016, terjadi perundingan bipartit antara ParaPenggugat yang didampingi pengurus SP/SB PTP FPBI PT IBD denganTergugat, yang kembali menyampaikan tentang rencana pemutusanhubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi, dan Para Penggugat tetapmenolak dengan tegas rencana tersebut;Bahwa dalam perundingan bipartit tanggal 25 Mei 2016, Tergugat

Bahwa tanggal 2 Juni 2016, sekitar jam 09.30 WIB Termohon Kasasi/semula Para Penggugat dan pengurus Serikat Pekerja PTP FPBI PTIndo Baja Dayatama kembali melakukan aksi menutup akses pintumasuk perusahaan;. Bahwa sekitar jam 10.30 WIB aksi demo bertambah besar dengandatangnya pihak aliansi serikat buruh KPBI yang juga ikut serta untukmenutup akses jalan masuk ke perusahaan;.

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016, jam 15.00 WIB Termohon Kasasi/ semulaPara Penggugat dan pengurus Serikat Pekerja PTP FPBI PT. Indo BajaDayatama, melakukan sweeping ke bagian produksi agar para pekerjayang saat itu bekerja ikut serta dalam aksi mogok kerja tidak sah di depanHalaman 28 dari 44 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt.SusPHI/2017j.pintu gerbang dan lingkungan perusahaan Pemohon Kasasi SemulaTergugat (PT Indo Baja Dayatama).

Nomor 69 K/Pdt.SusPHI/2017Para Penggugat dan pengurus Serikat Pekerja PTP FPBI PT Indo BajaDayatama serta Aliansi Serikat Pekerja lain juga telan membuat prosesproduksi menjadi lumpuh, karena bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/semula Tergugat dapat melakukan produksi yang hasilnya adalah untukmembayar gaji para pekerja/buruh, sementara orangorang yang hendakbekerja malah disweeping, dihadang dan dilarang untuk bekerja olehTermohon Kasasi/semula Para Penggugat dan Pengurus Serikat PekerjaPTP FPBI PT

EU) yang berafiliasi dengan Federasi PerjuanganBuruh Indonesia (FPBI), dalam hal ini memberi kuasa kepada:GANTO ALMANSYAH, S.H,;YUNDI DARMAWAN;HESTI WIDYANINGRUM, SH.

;ANIES SUTAN KOERNIADY;TAUFAN RAHUTOMO;Kesemuanya Pengurus Departemen Advokasi Pimpinan Pusatao; oy =Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), beralamat diJalan Raya Fatahilah RT 02 RW 04 Nomor 24, KampungPengkolan, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 1 September 2015;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon

) PT.Edico Utama yang berafiliasi dengan Federasi Perjuangan BuruhIndonesia (FPBI), dengan Nomor Pencatatan SP/SB oleh SudinakertransJakarta Timur. 823/IV/P/VIII/2014 tertanggal 19 Agustus 2014;Bahwa Para Penggugat merupakan Anggota dan Pengurus SerikatPekerja/Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan BuruhIndonesia PT.

Edico Utama telah mengirimkan surat undangan bibartit yangpertama kepada Tergugat mengenai permasalahan hak status kerjadengan Nomor Surat 10/B/FTP FPBI PT.EU/X/2014;Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 Para Penggugat danTergugat melaksanakan perundingan bipartit mengenaipermasalahan hak status kerja, tetapi dalam perundingan tersebut tidakterjadi kesepakatan (deadlock);Bahwa pada tanggal 3 November 2014 Para Penggugat melalui SP/SBFPBI PT.

(dua) kepada Tergugat mengenai permasalahan hak status kerja denganNomor Surat 11/B/PTP FPBI PT.EU/X/2014;Bahwa pada tanggal 5 November 2014 Para Fenggugat danTergugat melaksanakan perundingan bipartit mengenai permasalahan hakstatus kerja, tetapi dalam perundingan tersebut tidak juga terjadikesepakatan (deadlock);Bahwa pada tanggal 7 November 2014 Tergugat memanggil ParaPenggugat (Agus Herly Rahmat) dan melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara lisan dengan alasan habis kontrak kerja, tetapi

PILOT PEN INDONESIA mengajukan permohonanbipartit terkait penolakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA nomor01/B/PTP.FPBVPPVXI/2016 namun surat tersebut DITOLAK pihakTERGUGAT ;Bahwa pada tanggal 20 November 2016 penggugat yang diwakili olehserikat pekeria PTP FPBI PT.

PILOT PEN INDONESIA mengajukanpermohonan bipartit yang ke 2 (dua) terkait penolakan PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA nomor 02/B/PTP.FPBVPPI/XV2016 = namunTERGUGAT menolak surat tersebut ;Bahwa setelah dua kali permohonan perundingan bipartit ditolak olehTERGUGAT maka pada tanggal 28 November 2016 pengugat yang di wakilioleh serikat pekerja PTP FPBI PT.

FPBI PT. PILOT PEN INDONESIA memberikanJAWABAN ANJURAN ke Dinas Tenaga Kerja kab.bekasi yang pada intinyamenerima isi anjuran ;Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 PENGGUGAT menitipbkan uangsebesar Rp. 1.717.000, ( Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas RibuRupiah ) yang diwakili oleh serikat pekerja PTP.FPBI PT. PILOT PENINDONESIA ke Sdr.

FPBI PT. Pilot Pen indonesia Ke sdrMudakir untuk mengembalikan uang yang sudah di transfer oleh Tergugatakan tetapi Tergugat menolak pengembalian uang tersebut.

Bahwa Penggugat telah terjadi perselisihan Hubungan industrial mengenaijam Kerja antara Tergugat dengan peKerja yang diwakili oleh PTP FPBI PT.PILOT PEN INDONESIA dan sudah dilakukan perundingan secara bipartitenamun tidak ada kesepakatan yang selanjutnya dilakukan proses mediasi ;3.

Eugoss Indonesia Pratama diwakili oleh Rony Tamstil
Tergugat:
Gubernur Kepulauan Riau
Intervensi:
1.DPC F SP LEM SPSI Batuampar dan sekitarnya diwakili oleh Tengku Afkanasri
2.Pengurus Pimpinan Tingkat FPBI PT Jovan Technologies diwakili oleh Hesti Br Sinaga RA Rahman Dini
3.Pengurus Pimpinan Cabang FPBI Kota Batam diwakili oleh Masmur Siahaan-Ahmad Kurniawan-Antoni Hernawati
4.DPC FSB KAMIPARHO KSBSI Kota Batam Dalam hal ini diwakili oleh Surya Dharma Sitompul
5.Konsulat

Jovan Technologies yangdiwakili oleh Para Pengurus Pimpinan Tingkat Perusahaan FPBI PT.Jovan Technologies atas nama HESTI BR SINAGA selaku Ketua,R.A RAHMAN selaku Wakil Ketua dan DINI selaku DepartemenAdvokasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 94/A/SK/PPFPBI/III/2018 Tentang Penetapan Pengurus Pimpinan TingkatPerusahaan 5 22222 nnn nnn nn nnn nnn nen nn neeSelanjutnya disebut sebagal.............. TERGUGAT INTERVENSI Il;4.

Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Perjuangan BuruhIndonesia (FPBI) Kota Batam yang diwakili oleh Para PengurusPimpinan Cabang Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI)Kota Batam yaitu MASMUR SIAHAAN, SH selaku Ketua Cabang,AHMAD KURNIAWAN ANTONI selaku Wakil Ketua Cabang danHalaman 6 Putusan No.11/G/2018/PTUNTPIHERNAWATI, SH selaku Departemen Advokasi berdasarkan SuratKeputusan Nomor: 114/A/SK/PPFPBI/VIII/2018 Tentang PenetapanPengurus Pimpinan Cabang Kota Batam Federasi PerjuanganBuruh Indonesia

MASMUR SIAHAAN, SH Ketua Cabang Federasi PerjuanganBuruh Indonesia (FPBI) Kota Batam berdasarkan Surat KeputusanNomor: 114/A/SK/PPFPBI/VIII/2018 Tentang Penetapan PengurusPimpinan Cabang Kota Batam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia,yang Surat Permohonannya untuk masuk sebagai pihak dalamperkara ini diterima Pengadilan dalam persidangan tanggal 20Agustus 2018;Masingmasing dalam Surat Permohonan yang pada pokoknya mohonikut masuk sebagai pihak dalam sengketa yang sedangdiperiksa;Menimbang, bahwa

Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon Intervensi yaitu DewanPimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan MesinSerikat Pekerja Seluruh Indonesia Batuampar dan Sekitarnya, PengurusPimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT.Jovan Technologies dan Pengurus Pimpinan Cabang FederasiPerjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Kota Batam;2. Menyatakan Para Pemohon Intervensi2.1.

Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Perjuangan BuruhIndonesia (FPBI) Kota Batam sebagai pihak TERGUGATINTERVENSI Ill ;dalam Perkara Nomor : 11/G/2018/PTUNTPI;Halaman 37 Putusan No.11/G/2018/PTUNTPI3.

Cianjur, yang dalam hal ini telahmemilih domisili Hukum pada Kuasanya GANTOALMANSYAH.SH, GANGAN SOLEHUDUIN, SH danARDIANSAH .SH Para Kuasa Hukum, = yangkesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, padaSekretariat Fedcrasi Perjuangan Buruh Indonesia(FPBI) yang beralamat di Jl. Raya ;atahillah RT/RW002/ 04 No. 24 Kp.Pengkolan Desa Kali JayaCikarang Barat Kab, Bekasi. berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 30 September 2015 , yamgumtuk selanjutnya disebut sebagai pihakPENGGUGAT ;PT.

DalimFideta Kornesia yang disingkat menjadi FTP FPBI P'F. DFK18.Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Penggugat bergabungdengan serikat pekerja FTP FPBI PT. DFK dan menjabat sebagaiKoord. Dept. Perempuan19.Bahwa pada tanggal 8 Desember dikarenakan masa cuti hamil20.Zl.22.23.dan melahirkan Penggugat telah selesai, Penggugat datangkepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaipekerja dengan di damping! oleh Ketua Serikat Pekerja PTP FPBIPT.

DFK, akan tetapi Tergugat melalui bagian HRDmemcrintahkan Penggugat secara lisan untuk tetap istirahat dirumah dan akan di hubungi kembali oleh bagian HRD mengenaikapan harus mulai bekerja.Bahwa terhadap perintah tersebut Penggugat dan ketua serikatpekerja PTP FPBI PT. DFK mempertanyakan mengenai upahselama cuti hamil dan melakirkan serla upah selamainenunggu.

Dan 'Fergugat akan membayar upah selama cutihamil dan melakirkan serta upah selama menunggu pada saatPenggugat mulai bekerja lagi,Bahwa dikarenakan tidak ada kejelasan mengenai statusPenggugat pada tanggal 6 januari 2015 Penggugat melaluiserikat pekerja PTP FPBI PT.

Dalim Fideta Kornesia dan Ketua PTP FPBI PT.Dalim Fideta Kornesia ;Foto copy Surat pelimpahan Laporan Polisi LP.B/443/II/2015/DitReskrimsus Polda Jabar yang ditujukan pada Polres Cianjurtertanggal 24 Februari 2015 ;Foto copy SP2HP dari Kepolisian Polres Cianjur Nomor .

., 3.ARDIANSAH dan 4.DEDE ANWAR MUTTAQIN,Kesemuanya adalah Pengurus Sekretariat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia(FPBI) yang beralamat di Jalan Raya Fatahillan RT 002 RW 004 No. 24 Kp.Pengkolan,Desa Kali Jaya Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa tanggal09 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;LAWAN:PT.

PMP dan serikat pekerja lain di perusahaanTERGUGAT dalam satu surat panggilan.18.Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 para PENGGUGGAT yang diwakili olehserikat pekerja PTP FPBI PT. PMP melayangkan surat kepada Dinas Tenagakerja kabupaten Bekasi perihal Klarifikasi surat panggilan Mediasi dikarenakandalam surat panggilan mediasi tersebut Dinas tenaga Kerja kabupaten bekasimengundang dua Serikat Pekerja dalam perusahaan TERGUGATdan paraPENGGUGAT yang diwakili oleh serikat pekerja PTP FPBI PT.

PMP menghadirisidang mediasi 1 yang intinya tidak sepakat atas mediasi yang dilakukan dantidak bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan dalam proses mediasi,para PENGGUGAT yang diwakili oleh serikat pekerja PTP FPBI PT. PMPbersedia melakukan sidang mediasi apabila 3 pihak (Para penggugat yangdiwakili oleh serikat pekerja PTP FPBI PT. PMP, TERGUGAT dan mediatorDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi).19.

FPBI PT.PMP melayangkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kab.Bekasi perihal klarifikasi surat panggilan Mediasi dikarenakan dalam suratpanggilan mediasi tersebut Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi mengundang 2 (dua)Serikat Pekerja dalam perusahaan Tergugatdan para Penggugat yang diwakilioleh serikat pekerja PTP.

FPBI PT.PMP menghadiri sidang mediasi 1 (pertama)yang intinya tidak sepakat atas mediasi yang dilakukan dan tidak bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan dalam proses mediasi, para Penggugat yangdiwakili oleh serikat pekerja PTP. FPBI PT.PMP bersedia melakukan sidangmediasi apabila 3 (tiga) pihak (para Penggugat yang diwakili oleh serikat pekerjaPTP. FPBI PT.PMP, Tergugat dan mediator Dinas Tenaga Kerja Kab.

dan YOHANESKRISTIAWAN, kesemuanya adalah Para Kuasa Hukum pada SekretariatFederasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), beralamat di JI. RayaFatahillah RT. 02/04 No. 24 Kp. Pengkolan Desa Kali Jaya Cikarang Barat,Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;LAWANPT. UMBUL REJEKI, beralamat di Jalan Raya Serang Cibarusah KM 0Kp.

3 (tiga) bulan yang disyaratkan olehTERGUGAT.Bahwa setelah menjalani masa percobaan kerja selama 3 (tiga) bulan,PARA PENGGUGAT menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) yang diberikan oleh TERGUGATBahwa dalam pembaharuan Perjanjian Kerja antara Para Penggugatdengan Tergugattidak pernah ada masa tenggang 30 (tiga puluh) hari.Bahwa Para Penggugat adalah anggota serikat pekerja/ouruh PimpinanTingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT.UMBULREJEKI yang disingkat menjadi PTP FPBI

Bekasi.Bahwa pada tanggal 16 OKTOBER2014 Para Penggugat yang di wakilioleh serikat pekera PIP FPBI PT.UMBUL REJEKImelakukanperundingan bipartit dengan Tergugat untuk membahas statushubungan kerja di tempat Tergugat, namun di dalam perundingantersebut intinya tidak menemui kesepakatan (DEADLOCk)Bahwa pada tanggal 21 OKTOBER 2014, Para Penggugat yang diwakili oleh serikat pekerja PTP FPBI PT.UMBUL REJEKI melakukanperundingan bripartit yang ke Il dengan Tergugat untuk membahasstatus hubungan kerja di

tempat tergugat,namun di dalam perundingantersebut yang intinya tidak menemui kesepakatan (DEADLOCK)Bahwa pada tanggal 22 OKTOBER2014, Para penggugat yang di wakilioleh serikat pekerja PTP FPBI PT.

UMBUL REJEKI melayangkan suratmelaporkan pelanggaran pelanggaran terhadap UndangUndang No. 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke bagian pengawasan DinasTenag Kerja Kabupaten BekasiHalaman 12 dari 42 Putusan Nomor : 73/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg17:18.19.20.21.22.23.24.25.Bahwa Pada tanggal B6NOPEMBER 2014 Pengawasaan dinas tenagakerja kabupaten bekasi berkunjung ke PT.UMBUL REJEKIBahwa pada tanggal 24 NOPEMBER 2014 pihak Para Penggugatmelalui Serikat pekerja PTP FPBI PT.

Arnotts Indonesia disingkat PTP FPBI PT. Al ditempat Halaman 9 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 211.SusPHI /2018/PN.Bdg10.Tergugat, dengan tanda bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Bekasi Nomor : 560/Reg.43/PTP FPBI PT.AIDISNAKER.4 tertanggal 3 Maret 2015;Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/ buruh dengan status PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap di perusahaanTergugat, sekaligus merupakan anggota dan pengurus SP/SB PTPFPBI PT.

Surapati No. 47 Kota Bandung.Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Para Penggugat mengirimkansurat Jawaban atas Anjuran nomor 048/B/PP FPBI/VIII/2018 kepadaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi dan nomor 049/B/PP Halaman 12 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 211.SusPHI /2018/PN.Bdg24.25.26.2/.28.29.FPBI/VIII/2018 kepada Tergugat, yang mana pada intinya ParaPenggugat menerima isi Anjuran tersebut;Bahwa selama proses penyelesaian perselisihan a quo berlangsung, ParaPenggugat berusaha untuk tetap

Arnotts Indonesia mengerti danmemahami situasi serta kondisi yang dialami oleh perusahaan, sedangkanpihak PTP FPBI PT.

PTP FPBI PT. Arnotts Indonesia / PARA PENGGUGAT tetap menolakPHK dan memohon tetap bekerja;d. PUK SP RTMM SPSI PT. Arnotts Indonesia sudah mengecek kondisi riildilapangan berdasarkan paparan yang telah disampaikan olehmanajemen tanggal 7 Mei 2018 terkait kondisi barangbarang finishedgoods yang berada di gudang telah berusia lebih dari 100 hari dan belumterjual ternyata benar adanya dan mengerti kondisi yang dialami olehperusahaan;e.

(Foto Copy dari Asli);Surat Permohonan Perundingan Bipartit No. 022/B/PTP FPBI PT.AI/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018. (Foto Copy dari Asli);Surat Permohonan Perundingan Bipartit No. 024/B/PTP FPBI PT.AI/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018. (Foto Copy dari Asli);Surat Jawaban terharap Surat Bipartit No. 3016/HRAl/V/2018 tertanggal30 Mei 2018. (Foto Copy dari Asli);Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 6 Juni 2018.

Bahwa PENGGUGAT adalah anggota Serikat Pekerja/Buruh PimpinanTingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (PTP FPBI) PT.NARACITA OTOWARNA4. Bahwa PENGGUGAT adalah pekerja/ouruh yang bekerja ditempatTERGUGAT sejak 8 april 2014 dengan jabatan operator poles body5. Bahwa PENGGUGAT menerima upah terakhir dari TERGUGAT pada bulanapril 2015 sebesar Rp. 2.840.000, (dua juta delapan ratus empat puluh riburupiah).6.

undang ketenagakerjaan namuntergugat menyuruh penggugat di paksa keluar dan membuka paksa seragampenggugat dari perusahaan dengan di kawal oleh security tergugat10.Bahwa pada tanggal 11 mei 2015 TERGUGAT melakukantindakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT11.Bahwa dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, TERGUGATberalasan bahwa PENGGUGAT tidak mencapai target perusahaan danmelakukan perampingan12.Bahwa pada tanggal 12 MEI 2015, PENGGUGAT melalui Serikat Pekerja/Buruh PTP FPBI

NARACITA OTOWARNA mengirimkan surat penolakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena tindakan Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak prosedural.13.Bahwa pada tanggal 15 MEI 2015, PENGGUGAT melalui Serikat Pekerja/Buruh PTP FPBI PT.

Tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 20153. agar kedua belah pihaqk menjawab surat anjuran ini secara tertulisselambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah di terima20.Bahwa pada tanggal 10 november 2015 PENGGUGAT melalui SerikatPekerja/Buruh PTP FPBI PT. NARACITA OTOWARNA mengirimkan suratjawaban atas Anjuran kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasikabupaten bekasi yang pada intinya menerima isi Anjuran.

NARA CITRA OTOWARNA mengirimkan surat penolakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena tindakan Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak prosedural dan padatanggal 15 Mei 2015, Penggugat melalui Serikat Pekerja/ Buruh PTP FPBI PT.NARA CITRA OTOWARNA melakukan perundingan bipartit denganTergugat, dan dalam perundingan tersebut tidak juga terjadi kesepakatan(deadlock); Halaman 34 dari 49 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.SusPHI /2016/PN.BdgBahwa karena perundingan bipartit

Dusun 05 RT.01/10Desa Sutawani Kecamatan Jatiwangi Majalengka,dalam halini menguasakan kepada GANTO ALMANSYAH, SH danGAN GAN SOLEHUDIN, SH , Para kuasa Hukum, yangkesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, padaSekretariat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia ( FPBI )yang beralamat di Jl.

Tirta MakmurPerkasa disingkat PTP FPBI PT. Tirta Makmur Perkasa, mendaftarkannyake DinsosnakerTrans Kab. Cianjur pada tanggal 04 Februari 201617.Bahwa penggugat merupakan pengurus Serikat Pekerja PTP FPBI PT. TirtaMakmur Perkasa dan menjabat sebagai ketua serikat.18.Bahwa pada tanggal 05 Februari 2016 DinsosnakerTrans Kab. Cianjurmengeluarkan Nomor Pencatatan serikat pekerja PTP FPBI PT.

besaran upah pada bulan Januari dan Februari2016 sebesar 1.670.050, sedangkan UMK Kabupaten Cianjur pada tahun2016 sebesar Rp 1.837.520.Bahwa jenis pekerjaan yang ada di tempat Tergugat merupakan jenispekerjaan yang bersifat tetap dan dikerjakan secara terusmenerus tidakterputus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses intikegiatan dalam satu perusahaan dan bukanlah pekerjaan yang bersifatmusiman yang tergantung terhadap cuaca.Bahwa Penggugat merupakan pengurus Serikat Pekerja PTP FPBI

GAN GANSOLEHUDIN, SH, ARDIANSAH, dan DEDE ANWAR MUTAQIN, dari SekretariatFederasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), yang beralamat di Jalan Raya FatahillahRT/RW 002/04 No. 24 Kp. Pengkolan Desa Kalijaya Cikarang Barat, Kab. Bekasi, JawaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2015, selanjutnya disebutsebagal PARA PENGGUGAT;LAWANPT.

FPBI. PT. Mitratama RasaSejati meminta perundingan Bipartit dengan Tergugat yang intinya agartidak mempekerjakan PKWT pada produksi inti (core business) diperusahaan TergugatBahwa Para Penggugat melalui serikat PTP. FPBI. PT. Mitratama RasaSejati mengajukan bagianbagian yang merupakan produksi inti (corebusiness) di perusahaan TERGUGAT adalah sebagai berikut:a. GUDANG RAW MATERIAL/PACKAGING MATERIALb. SUPIR FORKLIF (SOPIR TRANSFER)Cc. PREPARATON (PENIMBANGAN, SUPLAY)d.

Mitratama Rasa Sejati melakukan perundingan bipartit ke2(kedua) untuk membahas Peijanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yangintinya dalam perundingan tersebut tidak ada kesepakatan.Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014 Para Penggugat melalui serikat serikatPTP FPBI PT.

FPBI PT.

Mitratama RasaSejati saling berkaitan.Saksi menerangkan bahwa apabila salah satu bagian tidak ada maka akanmenghambat proses produksi.Saksi menerangkan bahwa saksi sebelumnya PKWT kemudian diangakatmenjadi PKWTT.Saksi menerangkan perubahan PKWT menjadi PKWTT tidak melalui penilaianataupun tes.Saksi menerangkan diangkat menjadi PKWTT karena ada perundingan serikatpekerja PTP FPBI PT. Mitratama dengan management PT.

Bahwa gugatan oleh Para Penggugat melalui kuasanyadiajukan pada tanggal 4 Maret 2015. dengan demikian jelaslahbahwa /egal standing atau kedudukan hukum Penggugatadalah cacat (T27);Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat, FederasiPerjuangan Buruh Jabodetabek/Indonesia (FPBJ/FPBI) PT MultiLestari belum pernah menyerahkan secara resmi data daftaranggota, laporan data hasil verifikasi resmi dari Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi, pada hal, hal tersebut sangat penting dan sangatprinsip agar dapat

diwakilkan kepentingannya di pengadilan lalubagaimana mungkin DPP FPBJ/FPBI. dapat bertindak sebagai pihakdi dalam perkara ini, bukankah kartu anggota tersebut Fiktif karenadibuat belakangan semnetara hubungan pekerja sudah putus sesuaiputusan Mahkamah Agung?

Karena itugugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa apabila pemberi kuasa atau Penggugat ingin mengajukangugatanya maka seharusnya dilakukan sendiri atau melalui kuasahukum yang sah menurut undangundang akan tetapi tidak bolehmenggunakan nama pengurus organisasi tertentu dalam hal iniPengurus DPP FPBJ/FPBI Serikat Pekerja FPBJ/FPBI PT MultiLestari juga belum pernah menyerahkan secara resmi data daftarHalaman 24 dari 59 hal. Put.

Nomor 249 K/Pdt.SusPHI/201617.18.19.20.21.22.23.24.membentuk serikat;Bahwafilosofi pembuat undangundang dengan menetapkankewajiban untuk menyerahkan kepada Pengusaha adalah suatukeniscayaan karena untuk menentukan posisi hukum (/egal standing)ketika terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha;Dengan demikian jelaslah bahwa, penerima kuasa tidak berhakbertindak untuk dan atas nama, Penggugat sepanjang dalamkapasitasnya sebagai Pengurus DPP FPBJ/FPBI maka telah terjadikesalahan/kecacatan di

Keputusan Menteri Nomor 6 Tahun 2005 tentangPedoman Verifikasi Serikat maka sah tidaknya kartu anggota adalahdi dasarkan pada: Pernyataan tertulis dari Pekerja tersebut, (mengingat dalamperkara ini Para Penggugat diklaim sebagai Anggota SerikatPekerja FPBI pada PT MultiLestari sementara disisi lain dikalim jugasebagai anggota oleh Pengurus Pusat FPBI); Berita acara yang dibuat oleh Pejabat Disnaker Trans.

., (Satu juta dua ratus riburupiah) pertanggal 15 sampai dengan tanggal 1 perbulan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus,, atas nama Budi AzriNasution, No : 011/DPP FPBI/Pdt.Sus/PHI/SU/IV/2021,tanggal 5 April 2021, selanjutnya disebut Penggugat ;PT.Mandiri Mega Sukses, berkedudukan di jalan Kol.Yos Sudarso No.4 C,Glugur By Pas Medan Darat, selanjutnya disebut Tergugat;PT.Arenda Nuansa Berlian, berkedudukan di jalan Sunggal Komplek SBCNo.18 B di Medan Sunggal, selanjutnya disebut Tergugat IIPT.Karya Mandiri

Bahwa Para Penggugat adalah pengurus dan anggota serikatpekerja PTP FPBI PT.Binder Indonesia4. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Serikat Pekerja PTP FPBIPT. Binder Indonesia dengan tergugat melakukan perundinganbipartite untuk nmembahas kenaikan upah tahun 2014 untukpekerja yang maSa kerjanya di atas satu tahun5. Bahwa dalam perundimgan tersebut serikat pekerja PTP. FPBI.

Bahwa dalam Surat gugatan ditandatangani oleh para kuasahukum pada "SEKERTARIAT" Federasi Perjuangan Buruh Indonesia( FPBI ).

FPBI PT. BINDER INDONESIA menjadi pihak yangberperkara, sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakanbahwa penerima kuasa BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PTB,FPBI PT. BINDER INDONESIA ... dst ...... SELANJUTNYA DISEBUTPARA PENGGUGAT".2. OBSCOUR LIBELBahwa dalil gugatan Penggugat dalam halaman satu (1) menyatakanpenerima kuasa " BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PTB.

FPBI PT.BINDER INDONESIA .... dst ...SELANJUTNYA DISEBUT PARAPENGGUGAT".Bahwa kedudukan para Penggugat menjadi kabur, tidak jelas dankontradiksi antara penerima kuasa dan para pemberi kuasa, dimanasatu sisi, dalam surat kuasa pihak pemberi kuasa adalah Sdr. AchirulAndriansyah dkk ( 15 orang) sedangan dalam dalil gugatanPenggugat menerangkan bahwa kedudukan para Penggugat adalahPTB. FPBI PT.

BINDER INDONESIA yang jumlah anggotanya kuranglebih 300 orang artinya bahwa pemberi kuasa adalah seluruhanggota FPBI PT.

Bahwa Serikat Pekerja/Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan FederasiPerjuangan Buruh Jabodetabek (PTP FPBJ) PT.INDONESIA GSHANKPRECISIONtelah berganti nama menjadi Pimpinan Tingkat PerusahaanFederasi Perjuangan Buruh Indonesia (PTP FPBI) PT.INDONESIA GSHANK PRECISIONdan telah mendapatkan Bukti Perubahan Nama SP/SBdari ...... tertanggal.....,Halaman 5 dari 37 Putusan No. 64/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg4.

perusahaan tergugat,penggugat kembali bekerja seperti biasa kemudian melalui ketua produksitergugat kembali memanggil penggugat namun penggugat tidak maumenemui karena tindakan PHK tergugat tidak sesuai dengan undangundang tenaga kerjaHalaman 6 dari 37 Putusan No. 64/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg12.Bahwa saat penggugat melakukan pekerjaan nya melalui security tergugatmemaksa penggugat untuk keluar dari area perusahaan13.Bahwa pada tanggal 04 september 2014, PENGGUGAT melalui SerikatPekerja/ Buruh PTP FPBI

PT.INDONESIA GSHANK PRECISIONmengirimkan surat penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karenatindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTERGUGAT adalah tidak prosedural.14.Bahwa pada tanggal 17 desember 2014 PENGGUGAT melalui SerikatPekerja/ Buruh PTP FPBI PT.INDONESIA GSHANK PRECISIONmengajukan undangan' perundingan bipartit (pertama) denganTERGUGAT perihal perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tersebut, namun TERGUGAT menolak untuk melaksanakan perundingan,yang mana hal tersebut

dikategorikan deadlock.15.Bahwa pada tanggal 29 desember 2014 PENGGUGAT melalui SerikatPekerja/ Buruh PTP FPBI PT.INDONESIA GSHANK PRECISIONmengajukan undangan perundingan' bipartit ke2 (dua) denganTERGUGAT, dan dalam perundingan tersebut tidak juga terjadikesepakatan (deadlock), karena TERGUGAT kembali menolak untukmelaksanakan perundingan.16.Bahwa pada tanggal 02 april 2015, Penggugat dan tergugat melakukansidang mediasi di Dinas tenaga kerja kabupaten Bekasi yang inti nya sidangmediasi akan di

Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4undang undang nomor 13 tahun 20033. agar kedua belah pihaqk menjawab surat anjuran inisecara tertulis selambatlambatnya 10 (sepuluh) harisetelah di terima20.Bahwa pada tanggal 29 september 2015 PENGGUGAT melalui SerikatPekerja/Buruh PTP FPBI PT.INDONESIA GSHANKPRECISIONmengirimkan surat jawaban atas Anjuran kepada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi kab.bekasi yang pada intinya menolak isi Anjuran.21.Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK