Ditemukan 1421 data
54 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GARDA MAS TUNGGAL PRIMA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 29 Juni 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
PT GARDA MAS TUNGGAL PRIMA VS ZAINUDIN
83 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
DELTA GARDA PERSADA
DELTA GARDA PERSADA, Perseroan, berkedudukan diPluit Selatan Nomor 83 RT 021, RW 006, Pluit, Jakarta Utara,diwakili oleh Helen Jachja, selaku Direktur, dalam hal inimemberi kuasa kepada Riesky Indrawan, S.H., M.H., dankawankawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Bumame &Associate Law Firm, berkantor di Gedung Perbakin Lantai 2,Jalan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 November 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang
denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Facti dengan benarPemohon Kasasi bersama dengan rekanrekan yang lain melakukanpengeroyokan kepada Andy Indra Saputra sehingga mengalamai lukaluka dan memerlukan perawatan medis; Bahwa perbuatan melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf e dan fPeraturan Perusahaan PT Delta Garda
Persada yaitu pelanggaran berat,lagipula Pemohon sebagai Manager HAD ; Bahwa terhadap perselisihan tidak perlu terlebin dahulu melalui prosespidana sesuai SEMA 03 Tahun 2015 karena terjadi dalam hubungankerja dan melanggar Peraturan Perusahaan PT Delta Garda Persada; Bahwa tepat pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa uang penggantianhak, namun berhak atas uang pisah sesuai Pasal 45 ayat (3) PeraturanPerusahaan PT Delta Garda Persada sebesar 2 (dua) bulan upah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
174 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GARDA TRIMITRA UTAMA tersebut;
PT GARDA TRIMITRA UTAMA VS CANDRA K
PUTUSANNomor 987 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT GARDA TRIMITRA UTAMA, yang diwakili oleh DirekturSimon Lian, berkedudukan di Jalan Len Listrik, KecamatanGabek, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung,dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Yani, karyawanpada PT Garda Trimitra Utama, beralamat di Jalan SoekarnoHatta
163 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GARDA TRIMITRA UTAMA tersebut;
PT GARDA TRIMITRA UTAMA VS KHOIRUL FAJRI
PUTUSANNomor 985 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT GARDA TRIMITRA UTAMA, yang diwakili oleh DirekturSimon Lian, berkedudukan di Jalan Len Listrik, KecamatanGabek, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung,dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Yani, Karyawanbagian Personalia pada PT Garda Trimitra Utama, beralamatdi
150 — 23
Garda Trimitra Utama
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GARDA TRIMITRA UTAMA, tersebut;
PT GARDA TRIMITRA UTAMA, VS KHOIRUL ANAM
73 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PT GARDA CIPTA SENTOSA (GCS) tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada negara;
PIMPINAN PT GARDA CIPTA SENTOSA (GCS) lawan DARIONO
36 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT GARDA TUJUH BUANA, TBKtersebut
PT GARDA TUJUH BUANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 1798/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT GARDA TUJUH BUANA, TBK,beralamat Jalan PangkalanRT. 002 Tanah Merah, Tana Lia, Tana Tidung/Sei Tapa PulauBunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (alamatkorespondensi kantor Jakarta Gedung Menara Hijau lantai 5R.501 A, Jalan MT Haryono Kavling 33, Jakarta Selatan 12770),dalam hal ini diwakili oleh Octavianus
mengabulkanpermohonan Penggugat ini;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomor Put61456/PP/M.XIIIB/99/2015, tanggal 21 Mei 2015,yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP727.NK/WPJ.14/2014 tanggal 29 September 2014,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama: PT Garda
Garda TujuhBuana Tbk, Gedung Menara Hijau Lantai 5, R 501, JI. MT Haryono Kav 33,Jakarta Selatan 12770. Namun Pemohon Peninjauan Kembali tidakmengetahui kenapa untuk kasus sengketa ini KPP Tanjung Redeb tidakmenggunakan alamat surat yang biasa digunakan tersebut. (Lampiran 1,halaman 22 sampai dengan hal 26).
Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 40 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali:PT GARDA
Putusan Nomor1798/B/PK/PJK/2016Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan lainnya yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT GARDA TUJUH BUANA, TBKtersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu,tanggal
70 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
SENTINEL GARDA SEMESTA
SENTINEL GARDA SEMESTA bersamasama Hermawanmendirikan perusahaan baru dengan nama PT. SENTINEL PERKASASECURINDO, dengan Akta Pendirian Nomor : 2 di hadapan Notaris MeissiePholuan, S.H. dan telah mendapat pengesahan Kementerian Kehakiman danHak Asasi Manusia, dimana Pendiri Perseroan tersebut memiliki besar Sahamyang sama termasuk Hermawan.
SENTINEL GARDA SEMESTAmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam bentuk AktaPerubahan Nomor : 27 di hadapan Notaris Ny. Masneri, S.H. dan memutuskanHermawan sebagai Direktur pada PT.
SENTINEL GARDA SEMESTA telah mengetahuibahwa Merek "SENTINEL" telah di daftar pada tanggal 01 Agustus 2008 olehPT. SENTINEL PERKASA SECURINDO pada Direktur Merek, dan telah diumumkan dalam berita resmi Merek No. 90/VVA/2010 tanggal 09 Juni 2010 ;Bahwa pada tanggal 22 April 2009 PT. SENTINEL GARDA SEMESTAtelah menduga permohonan Mereknya ditolak maka dengan itikad tidak baikdan didasari rangkaian kebohongan PT.
SENTINEL GARDA SEMESTAmelakukan Pendaftaran Ciptaan dengan Surat Pendaftaran Ciptaan NomorC00200901292, tanggal permohonan 22 April 2009, Nomor pendaftaran043528, jenis Ciptaan Seni Logo dengan judul Ciptaan "SENTINEL", dengandalil bahwa Logo tersebut telah digunakan sejak tanggal 26 April 1999 diJakarta.
Hermawan baru masuk dan tercatat sebagai karyawan PT.Sentinel Garda Semesta pada tanggal 16 Januari 2003 ;b. Bahwa Seni Logo "SENTINEL" dan/atau penamaan SENTINEL(Group SENTINEL) telah ada dan telah dipergunakan sebelum Sadr.Hermawan menjadi karyawan PT. Sentinel Garda Semesta ;3. Bahwa oleh karena Seni Logo "SENTINEL" telah ada sebelum Sdr.Hermawan diterima sebagai karyawan PT. Sentinel Garda Semesta i.cTergugat dan sebelum didirikannya PT.
Terbanding/Tergugat : RUDY HARTONO
68 — 29
Pembanding/Penggugat : PT.BERTUAH GARDA NUSANTARA
Terbanding/Tergugat : RUDY HARTONO
86 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GARDABHAKTI NUSANTARA tersebut;
PT GARDA BHAKTI NUSANTARAlawanHIBNU HARTONO, dk
PUTUSANNomor 1655 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PT GARDA BHAKTI NUSANTARA, berkedudukan di KawasanPusat Niaga Terpadu Blok F 8A, Jalan Daan Mogot, Km 19,6Tangerang, diwakili Thomas Torana selaku Direktur, dalam halini memberi kuasa kepada Decky Christian Ohee selaku Ka.Operasional PT Garda Bhakti Nusantara, beralamat di JalanDaan Mogot KM 19,6 Tangerang, Kawasan Pusat
Dalil Penggugat tersebut adalah sama sekali tidak benar, karenaTergugat hanyalah sebagai penyedia jasa petugas keamanan bagi TurutTergugat (PT Carrefour Lebak Bulus), hal tersebut didasarkan padaPerjanjian Penyedia Jasa Petugas Keamanan Nomor 003/P.EXPSECURITY/I/2012 antara Turut Tergugat (PT Carrefour Lebak Bulus)dengan Tergugat (PT Garda Bhakti Nusantara) dimana di dalam poin 1.3.4Perjanjian Penyedia Jasa Petugas Keamanan tersebut, ditentukan:Seluruh petugas keamanan berada di bawah manajemen dan
tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factitidak salah dan telah benar menerapkan hukum;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat harus bertanggung jawab ataspenitipan barang/kendaraan yang terparkir secara sah pada areal yang dikelolaoleh Pemohon Kasasi/Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi PT GARDA
47 — 29
Citra Inti Garda Artha, , Dk
Citra Inti Garda Artha, bertempat tinggal di berkedudukan di Jalan LebakBulus Ill nomor 27 A, Jakarta Selatan :Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.
159 — 40
Garda Trimitra Utama
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT GARDA TUJUH BUANA, TBKtersebut;
PT GARDA TUJUH BUANA, TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 1799/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT GARDA TUJUH BUANA, TBK,beralamat Jalan PangkalanRT. 002, Tanah Merah, Tana Lia, Tana Tidung/Sei Tapa PulauBunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (alamatkorespondensi kantor Jakarta: Gedung Menara Hijau Lantai 5,R.501 A, Jalan M.T.
XIIIB/99/2015, tanggal 21 Mei 2015,yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP729.NK/WPJ.14/2014 tanggal 29 September 2014,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama: PT Garda Tujuh Buana, NPWP01.667.888.0727.001, beralamat JalanPangkalan RT. 002 Tanah Merah, Tana Lia,
Garda TujuhBuana Tbk, Gedung Menara Hijau Lantai 5, R 501, Jalan MT HaryonoKavling 33, Jakarta Selatan 12770. Namun Pemohon Peninjauan Kembalitidak mengetahui kenapa untuk kasus sengketa ini KPP Tanjung Redebtidak menggunakan alamat surat yang biasa digunakan tersebut. (Lampiran1KPP Tanjung Redeb atas surat Permohonan Pemohon atas PPh Pasal 36(ayat (1) huruf b yang pertama nomor 126/GTBJKT/XII/2013 dikirimkan kealamat korespondensi Pemohon.
Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali:PT GARDA TUJUH BUANA, TBK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
perkara dalam peninjauankembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak,serta peraturan perundangundangan lainnya yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT GARDA
85 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SENTINEL GARDA SEMESTA, tersebut;
PT SENTINEL GARDA SEMESTA VS 1. FADHIL, S.E.,, DKK
PUTUSANNomor 1286 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SENTINEL GARDA SEMESTA, berkedudukan diRukan Exclusive Raden Inten, Jalan Raden Inten Il,Kavling 24, Duren Sawit, Jakarta Timur, diwakili oleh KabulRiswanto selaku Direktur PT Senitinel Garda Semesta,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.
Penggugatberhak atas kompensasi sebagaimana diatur dalam ketentuan (videPasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan); Putusan judex facti tidak terbukti merupakan putusan yang ultra petita;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT SENTINEL GARDA
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
CITRA INTI GARDA ARTHA vs AGUS SALIM, dkk.
CITRA INTI GARDA ARTHA, berkedudukan di Jalan LebakBulus Ill Nomor 27 A, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili olehIndria Juliansah selaku Direktur Utama PT. Citra Inti Garda Arthayang bertempat tinggal di Jalan Puloraya 7 Nomor 1RT.003/RW.001, Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;Melawan:1. AGUS SALIM, bertempat tinggal di Cipinang Muara III Nomor 6,Jalan E, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara,Jakarta Timur ;2.
Luth Garda
Tergugat:
Abdul Aziz Pakaya
19 — 7
Azizi Pakaya) terhadap Penggugat (Luth Garda);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
Penggugat:
Luth Garda
Tergugat:
Abdul Aziz PakayaSALINAN PUTUSANNomor 0153/Pdt.G/2017/PA.MdooweDievex UL olyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaraCerai Gugat antara:Luth Garda, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ( pegawai negerisipil ), Pendidikan Strata , alamat Lingkungan VII KelurahanMahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, diwakili kuasahukumnya bernama Abdulrahim Fadli, SH., sebagaiPenggugat
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdul Aziz Pakaya),terhadap Penggugat (Luth Garda);4.
120 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
GARDA BHAKTI NUSANTARA tersebut;
GARDA BHAKTI NUSANTARA VS PT. CARREFOUR LEBAK BULUS
GARDA BHAKTI NUSANTARA yang diwakili oleh Direktur,Thomas Torana berkedudukan di Kawasan Pusat Niaga Terpadu,Jalan Daan Mogot Raya Km. 19,6 Blok D Nomor 8G, Tangerang,Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oktowisno Dobiki,S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Jalan Daan Mogot Raya Km. 19,6,Kwsn Niaga Terpadu, Blok D Nomor 8A, Tangerang, Banten,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2013,sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanPT.
Garda Bhakti Nusantara) berdasarkan Perjanjianyang sah dan juga telah diakui keberadaannya oleh TergugatRekonvensi/ PENGGUGAT konvensi dalam dalildalilnya yangdiuraikan dalam Perkara a quo;6.
Garda Bhakti Nusantara, telah terbukti melakukanwanprestasi atas Perjanjian (Bukti T2);4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukanPerbuatan Melanggar Hukum yang menyebabkan kerugian pihakTERGUGAT dalam konvensi atau Penggugat dalam Rekonvensi atauPT. Trans Retail Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;5.
Garda Bhakti Nusantara tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang
GARDA BHAKTINUSANTARA tersebut;Hal. 17 dari 19 hal Put. Nomor 358 K/Pdt.SusBPSK/2014Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi yang ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 oleh H. Mahdi SoroindaNasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H.
PT.BERTUAH GARDA NUSANTARA
Tergugat:
RUDY HARTONO
159 — 39
Penggugat:
PT.BERTUAH GARDA NUSANTARA
Tergugat:
RUDY HARTONO
215 — 104
NENENG KOMALASARI >< IVAN GARDA, SH, S.Sos dan EGGA INDRAGUNAWAN, SH., CS
., berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 21 Juni 2013.Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Melawan1 IVAN GARDA, SH, S.Sos dan EGGA INDRAGUNAWAN, SH., selaku TimKurator Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslim, berkantor di YSA Law Office,beralamat di Jl. Setia Budi Timur I, No.20, Jakarta Selatan.Untuk selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT I;2 YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIM (Dalam Pailit).,beralamat di Jalan Palasari No.9/Jl.
yangmenyatakan : Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan :1 Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusandan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawassebagaimana diatur dalam UndangUndang ini :2 Bahwa terkait dengan adanya Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat No. 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2011 yangdimohonkan oleh Turut Tergugat terhadap Tergugat II, telah ditunjuk Kurator SaudaraIvan Garda
Ivan Garda, SH., S.Sos., dan Egga Indragunawan, SH., dari KantorYSA Law Office, beralamat di Jalan Setiabudi VI No. 35, Jakarta Selatan sebagai TimKurator ; Menetapkan imbalan jasa Pengurus dan ongkos perkara dalam proses PKPU akanditetapkan kemudian dan membebankannya kepada Yayasan PembaharuanPendidikan Muslimin dahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin dahuluYayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dahulu Lembaga PendidikanMuslimin (LPM) (Dalam Pailit) ; Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator
Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;a Bahwa berdasarkan Putusan Pailit tersebut telah diangkat Ivan Garda, SH.
Surat tersebut dikeluarkan atas permohonan dari Neneng Komalasari(sekarang Penggugat), Ivan Garda, SH., S.Sos selaku Kurator YayasanPembaharuan Muslimin Indonesia (Dalam Pailit) sekarang Tergugat I, dan H.Syaifullah Rusyad. Sikap Turut Tergugat II ditegaskan lagi dalam jawabannya,tanggal 17 Juli 2013 (Bukti T.I6) ;9 Bahwa berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,Kantor Pertanahan Kota Bandung tersebut, Tanah Terperkara adalah tanahnegara.