Ditemukan 648 data
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT STYRONINDONESIA), beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lt.20Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, TanahAbang, Jakarta Pusat 10210 (alamat korespondensi diWisma GKBI Suite 3902 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28Lantai 39 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat10210), yang diwakili oleh Sunardi, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan
PT Styron Indonesia), NPWP01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lt.20 JalanJenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat10210 (alamat korespondensi di Wisma GKBI Suite 3902 Jalan JenderalSudirman Nomor 28 Lantai 39 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat10210), sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Rp 27.327.089.563,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 75.536.723.480,00Penyerahan
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT STYRONINDONESIA), beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lantai20, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, beralamatkorespondensi di Wisma GKBI Suite 3902 Lantai 39, JalanJenderal Sudirman Nomor 28 Bendungan Hilir, TanahAbang, Jakarta Pusat 10210, diwakili oleh Sunardi, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh
PT Styron Indonesia), NPWP01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lantai 20,Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, JakartaPusat 10210, (alamat korespondensi di Wisma GKBI Suite 3902, JalanJenderal Sudirman Nomor 28 Lantai 39 Bendungan Hilir Tanah AbangJakarta Pusat 10210), sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:Ekspor Rp = 20.731.097.67Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp
62 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU822/PJ/2020, tanggal 10 Februari 2020;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Syukron,jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 18 Februari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT SINGAPORE PETROLEUM SAMPANG, LTD, beralamatdi Wisma GKBI
November 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan membatalkan KeputusanTergugat Nomor KEP02259/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 13 September 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakDesember 2013 Nomor 00125/106/13/081/15 tanggal 9 Juni 2015, atas namaBUT Singapore Petroleum Sampang Ltd, NPWP 02.410.020.8081.000,beralamat di Wisma GKBI
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02259/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 13 September 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak MasaPajak Desember 2013 Nomor 00125/106/13/081/15 tanggal 9 Juni2015, atas nama BUT Singapore Petroleum Sampang Ltd, NPWP02.410.020.8081.000, beralamat di Wisma GKBI Lt.39 Suite 3901,Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Tanah Abang, Jakarta Pusat10210, adalah telan
Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal25/29 PPh Badan Masa Pajak Desember 2013 Nomor00125/106/13/081/15 tanggal 9 Juni 2015, atas nama BUTSingapore Petroleum Sampang Ltd, NPWP 02.410.020.8081.000,beralamat di Wisma GKBI Lt.39 Suite 3901, Jalan JenderalSudirman, Nomor 28, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.4.
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT STYRONINDONESIA), beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lt.20Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, TanahAbang, Jakarta Pusat 10210 (alamat korespondensi diWisma GKBI Suite 3902, Jalan Jenderal Sudirman Nomor28 Lantai 39 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat10210), yang diwakili oleh Sunardi, jabatan Direktur PTTrinseo Materials Indonesia (d.h.
PT Styron Indonesia), NPWP01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lt.20 JalanJenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat10210 (alamat korespondensi di Wisma GKBI Suite 3902Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Lantai 39 Bendungan Hilir Tanah AbangJakarta Pusat 10210), sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:REksporp 12.651.771.955,00P h PPN h di t diri RPenyerahan yan nya harus dipungut
PT Styron Indonesia),NPWP. 01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite2001 Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, BendunganHilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
225 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU2755/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, beralamat diWisma GKBI
02 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00450/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2013 Nomor 00077/207/13/059/16 tanggal 23 Desember 2016, atasnama PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, NPWP 02.116.254.0059.000,beralamat di Wisma GKBI
mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00450/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2013 Nomor 00077/207/13/059/16 tanggal 23 Desember2016, atas nama PT Exxon Mobil Lubricants Indonesia, NPVWP02.116.254.0059.000, beralamat di Wisma GKBI
Jenderal Sudirman Nomor 28 Bendungan Hilir, TanahAbang, Jakarta Pusat, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2013 Nomor 0007 7/207/13/059/16 tanggal 23 Desember 2016, atasnama PT Exxon Mobil Lubricants Indonesia, NPWP 02.116.254.0059.000, beralamat di Wisma GKBI
56 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2954/PJ/2017, tanggal 1 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PFIZER INDONESIA, beralamat di Wisma GKBI
Putusan Nomor 1273/B/PK/Pjk/2021 Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00009/207/09/052/12 tanggal 16 Januari 2012 Masa Pajak Juni 2009 atasnama PT Pfizer Indonesia, NPWP : 01.000.095.8052.000, beralamat diWisma GKBI Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta 10210,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :URAIAN Jumilahdan Jasa PPN :1.612.459.421,harus sendiri 68.980.076.369,oleh PPNtidak= dibebaskan dari PPNJumlah 70.592.535.790,dan JasaJumlah Seluruh 70.592.535.790
Dengan mengadili sendiri:3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP603/WPJ.07/2013 tanggal 05 April 2013 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00009/207/09/052/12tanggal 16 Januari 2012 Masa Pajak Juni 2009 atas namaPT.Pfizer Indonesia, NPWP : 01.000.095.8052.000, beralamat diWisma GKBI Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28,Jakarta 10210
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2955/PJ/2017, tanggal 1 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PFIZER INDONESIA, beralamat di Wisma GKBI
Putusan Nomor 1274/B/PK/Pjk/2021di Wisma GKBI Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta10210, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut :URAIAN Jumlahdan Jasa PPN :2.496.532.986,harus sendiri 75.992.707.203,oleh PPNtidak dibebaskan dari PPNJumlah 78.489.240.189,dan JasaJumlah Seluruh 78.489.240.189,Pemanfaatan JKP dari Luar PabeanPPNKKeluaran harus sendiri 7.599.270.719,Masukan = 4.826.167.2138,STPNPWP sendiri 2.773.103.506,LainlainJumlah 7.599.270.719,lah PPNke MasaPPNSanksi Administrasi
perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP598/WPJ.07/2013 tanggal 05 April 2013 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00014/207/09/052/12tanggal 16 Januari 2012 Masa Pajak November 2009 atas namaPT Pfizer Indonesia, NPWP : 01.000.095.8052.000, beralamat diWisma GKBI
134 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2020, tanggal 2 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRINSEO MATERIALS INDONESIA, beralamat diWisma GKBI Suite 3902 It 39 Jalan Jendral Sudirman Nomor28 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210,yang diwakili oleh Hanggara Sukandar, jabatan Direktur PTTrinseo Materials Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan
yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01613/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 8 Juni2018 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/407/14/052/17 tanggal 29Maret 2017 Masa Pajak Juli 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor 007483.16/2018/PP, atas nama PT Trinseo Materials Indonesia,NPWP 01.061.782.1052.000, beralamat di Wisma GKBI
peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.1.3.2.3.3.3. 4.Dengan mengadili sendiri:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01613/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00013/407/14/052/17tanggal 29 Maret 2017 Masa Pajak Juli 2014, atas nama PTTrinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.7052.000,beralamat di Wisma GKBI
Suite 3902 It 39 Jalan Jendral SudirmanNomor 28 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00013/407/1 4/052/17tanggal 29 Maret 2017 Masa Pajak Juli 2014, atas nama PTTrinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.7052.000,beralamat di Wisma GKBI Suite 3902
Pemohon Peninjauan Kembalimenolak putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP01613/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00013/407/14/052/17 tanggal 29 Maret 2017 Masa Pajak Juli 2014,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 007483.16/2018/PP, atasnama PT Trinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.1052.000,beralamat di Wisma GKBI
77 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1387/PJ/2020, tanggal 2 Maret 2020:Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: TutunRahmanto, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Maret 2020:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRINSEO MATERIALS INDONESIA, beralamat diWisma GKBI
yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01878/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 05 Juli 2018tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00488/207/15/052/17 tanggal 26Mei 2017 Masa Pajak Maret 2015, yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor 007488.16/2018/PP, atas nama PT Trinseo Materials Indonesia,NPWP 01.061.782.1052.000, beralamat di Wisma GKBI
Putusan Nomor 4480/B/PK/Pjk/20203. 3.3. 4.Atau:keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00488/207/15/052/17tanggal 26 Mei 2017 Masa Pajak Maret 2015, atas nama PTTrinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.7052.000,beralamat di Wisma GKBI Suite 3902 lantai 39 Jalan JendralSudirman Nomor 28 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat10210, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya
telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00488/207/15/052/1 7tanggal 26 Mei 2017 Masa Pajak Maret 2015, atas nama PTTrinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.7052.000,beralamat di Wisma GKBI Suite 3902 lantai 39 Jalan JendralSudirman Nomor 28 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat10210, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah
296 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU243/P J/2020, tanggal 16 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRINSEO MATERIALS INDONESIA, beralamat diWisma GKBI
Trinseo Materials Indonesia,NPWP 01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 3902 It 39 JI.Jendral Sudirman Nomor 28 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat10210, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2012menjadi:Terbanding Nomor: Uraian Jumlah (Rp)157.491.379.4709.031.184.574 DPP PenyerahanPajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Halaman 3 dari 9 halaman.
Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00841/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 2 April 2018, tentang keberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor00055/207/12/052/17 tanggal 6 Februari 2017, atas nama PT.Trinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.7052.000,beralamat di Wisma GKBI Suite 3902 Lt. 39, JI.
Jenderal SudirmanNomor 28 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor00055/207/12/052/17 tanggal 6 Februari 2017, atas nama PT.Trinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.7052.000,beralamat di Wisma GKBI Suite 3902 Lt. 39, JI.
132 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU245/P J/2020, tanggal 16 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRINSEO MATERIALS INDONESIA, beralamat diWisma GKBI
Trinseo MaterialsIndonesia, NPWP 01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite3902 It 39 JI.
Putusan Nomor 3991/B/PK/Pjk/2020tanggal 30 Januari 2017 Masa Pajak Januari 2012, yang terdaftardalam berkas sengketa Nomor 004074.16/2018/PP, atas nama PTTrinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.7052.000,beralamat di Wisma GKBI Suite 3902 Lt. 39, Jalan JenderalSudirman Nomor 28 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat10210, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012Nomor 00052/207/14/052/17 tanggal 30 Januari 2017 Masa PajakJanuari 2012, atas nama PT Trinseo Materials Indonesia, NPWPNPWP 01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite3902 Lt. 39, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Bendungan Hilir,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah
45 — 4
Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kabar Baik Indonesia (GKBI) di Cilacap Jawa Tengah sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No : Seratus dua belas/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kab. Labuhan Cilacap tanggal 23 September 1996;4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.
Bahwa pada tanggal 09 Juni 1996 Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan di Gereja Kabar Baik Indonesia (GKBI) diCilacap Jawa Tengah dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipildi Cilacap sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. Seratus duabelas/ 1996 tertanggal 23 September 1996;2. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan dari tahun 1996 sampaitahun 2011 suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun dan damai tanpa adanya perselisihan dalam rumahtangga;3.
terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah, oleh karenauntuk mengajukan suatu Gugatan perceraian haruslah didasarkan atasadanya suatu perkawinan yang sah menurut ketentuan Undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P2 dan P3yang jika dihubungkan dengan keterangan saksisaksi, maka didapatipersesuaian yaitu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkanperkawinan pada tanggal 09 Juni 1996 di Gereja Kabar Baik Indonesia(GKBI
karena sudah lamatidak tinggal serumah sehingga tidak dapat diharapkan akan hiduprukun kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1, P2 dan P3berupa Kutipan Akta Perkawinan No : Seratus dua belas/1996, yangditerbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 23September 1996, dimana dalam Akta Perkawinan tersebut dicatatkanperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan padatanggal 09 Juni 1996 secara agama Kristen Protestan di Gereja Kabar BaikIndonesia (GKBI
bahwa tentang petitum Kesatu gugatan Penggugat yangmenuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatanPenggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim menilai hal ini dapatdipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang petitum Kedua gugatan Penggugat yangmenuntut agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang melaksanakan pernikahan pada tanggal 09 Juni1996 secara agama Kristen Protestan di Gereja Kabar Baik Indonesia(GKBI
Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangtelah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di GerejaKabar Baik Indonesia (GKBI) di Cilacap Jawa Tengah sebagaimanadalam Kutipan Akta Perkawinan No : Seratus dua belas/1996 yangditerbitkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kab. LabuhanCilacap tanggal 23 September 1996;4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.
123 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU241/PJ/2020 tanggal 16 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRINSEO MATERIALS INDONESIA, beralamat diWisma GKBI
Trinseo MaterialsIndonesia, NPWP 01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite3902 It 39 JI.
Putusan Nomor 3990/B/PK/Pjk/2020keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2012 Nomor 00058/207/12/052/17 tanggal 6 Februari 2017 MasaPajak Agustus 2012, atas nama PT Trinseo Materials Indonesia,NPWP 01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite3902 Lt. 39, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Bendungan Hilir,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012Nomor 00058/207/12/052/17 tanggal 6 Februari 2017 atas namaPT Trinseo Materials Indonesia, NPWP 01.061.782.7052.000,beralamat di Wisma GKBI Suite 3902 Lt. 39, Jalan JenderalSudirman Nomor 28 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat10210, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3278/PJ/2018, tanggal 19 Juli 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DOW AGROSCIENCES INDONESIA, beralamat diWisma GKBI
yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01291/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 September2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00073/406/13/052/15 tanggal 12Juni 2015 Tahun Pajak 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor108956.15/2013/PP, atas nama PT Dow Agrosciences Indonesia, NPWP01.001.714.3.052000, beralamat di Wisma GKBI
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01291/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 September 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Nomor 00073/406/13/052/15 tanggal 12Juni 2015 Tahun Pajak 2013 adalah telah memenuhi ketentuanformal penerbitan surat ketetapan pajak yang terdaftar dalamberkas sengketa Nomor 108956.15/2013/PP, atas nama PT DowAgrosciences Indonesia, NPWP 01.001.714.3.052000, beralamatdi Wisma GKBI 20th Floor Suite 2001
101 — 50
., Lakilaki, 40Tahun, beralamat di Taman Alfa Indah H 1 No.2930, RT. 001/RW. 007, Kelurahan Petukangan Utara, KecamatanPesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada Wawan Iriawan,SH.MH, dkk Advokat dan Pengacarapada kantor hukum Wiranto & Co Attorneys at Law yangberalamat di 6" Floor Wisma GKBI Jl.Jenderal Sudirman Kav.28,Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Maret 2013untuk selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING semulaTERGUGAT ; 2.
No.182/ Pdt/2013/PT.DKI6" Floor Wisma GKBI Jl.Jenderal Sudirman Kav.28, JakartaPusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Maret 2013 untukselanjutnya disebut sebagai : TERBANDING Il semulaTERGUGAT II; .
NOTARIS ROSIDA RAJAGUGUK, SH.MKN , Perempuan, ,beralamat di Jalan Mandar Utama Blok DC 10 No. 53 Sektor 3A,Bintaro Jaya, Tangerang 15221, dalam hal ini memberi kuasakepada Wawan Iriawan,SH.MH, dkk Advokat dan Pengacarapada kantor hukum Wiranto & Co Attorneys at Law yangberalamat di 6" Floor Wisma GKBI Jl.Jenderal Sudirman Kav.28,Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Maret 2013untuk selanjutnya : TERBANDING Ill semula TERGUGAT.
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudirman Nomor 28, Wisma GKBI Suite 3902, Lantai39, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Sunardi,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112237.15/2013/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember
Jend.Sudirman No.28, Wisma GKBI Suite 3902 Lt.39, Tanah Abang, JakartaPusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: 1 Penghasilan Netto Rp 77.766.331 .028,002 Kompensasi Kerugian Rp 0,003 Penghasilan Kena Pajak Rp 777.766.331.028 ,004 Pajak Penghasilan Terutang Rp 19.441.582.750,005 Kredit Pajak Rp 14.941.513.247,006 PPh Kurang/(Lebih) Bayar Rp 4.500.069.503,007 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 1.980.030.581,32 Halaman 2 dari 9 halaman.
Sudirman No.28, Wisma GKBI Suite 3902Lt.39, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terkait sengketa a quo adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;1.3.
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT STYRONINDONESIA), beralamat di Wisma GKBI Suite2001 Lt.20 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, BendunganHilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210 (alamatkorespondensi di Wisma GKBI Suite 3902 JalanJenderal Sudirman Nomor 28 Lantai 39 Bendungan HilirTanah Abang Jakarta Pusat 10210), yang diwakili olehSunardi, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
PT Styron Indonesia),NPWP 01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBISuite 2001 Lt.20 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28,Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210(alamat korespondensi di Wisma GKBI Suite 3902 Jalan JenderalSudirman Nomor 28 Lantai 39 Bendungan Hilir TanahAbang Jakarta Pusat 10210), sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN:Ekspor Rp 13.116.718.608,00Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Rp 75.033.441.202,00Penyerahan
PT Styron Indonesia), NPWP01.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 2001Lt.20 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, TanahAbang, Jakarta Pusat 10210 (alamat korespondensi di WismaHalaman 6 dari 10 halaman.
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT STYRONINDONESIA), beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lt.20Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, TanahAbang, Jakarta Pusat 10210 (alamat korespondensi diWisma GKBI Suite 3902 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28Lantai 39 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat10210), yang diwakili oleh Sunardi, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan
Putusan Nomor 2527 B/PK/Pjk/201801.061.782.7052.000, beralamat di Wisma GKBI Suite 2001 Lt.20 JalanJenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat10210 (alamat korespondensi di Wisma GKBI Suite 3902 Jalan JenderalSudirman Nomor 28 Lantai 39 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat10210), sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:Ekspor Rp 18.274.539.581Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp
206 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 2467/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV, beralamat diGedung Wisma GKBI
2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3404/WPJ.07/2015, tanggal12 Oktober 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampaldengan Desember 2010 Nomor 00008/204/10/081/14, tanggal 4 Agustus2014, atas nama BUT Kufpec Indonesia (Natuna) BV., NPWP 02.410.225.3081.000, beralamat di Gedung Wisma GKBI
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3404/WPJ.07/2015, tanggal 12 Oktober 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2010 Nomor 00008/204/10/081/14, tanggal 4 Agustus2014, atas nama BUT Kufpec Indonesia (Natuna) BV., NPWP02.410.225.3081.000, beralamat di Gedung Wisma GKBI Lantai 15Suite 1502, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Tanah Abang,Jakarta Pusat 10210, adalah telah sesuai
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2010 Nomor 00008/204/10/081/14, tanggal 4 Agustus2014, atas nama BUT Kufpec Indonesia (Natuna) BV., NPWP02.410.225.3081.000, beralamat di Gedung Wisma GKBI Lantai 15Suite 1502, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Tanah Abang,Jakarta Pusat 10210, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 9 halaman.
44 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNo. 179 PK/Pdt/2004DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauankembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PT BANK BUMIRAYA UTAMA (BPPN), dahuluberkedudukan di Wisma GKBI Suite UG 02, Jalan Jend. SudirmanNo. 28 Jakarta, sekarang berkedudukan di Wisma BankDanamon Lt. 24 & 30 Jalan Jend. Sudirman Kav. 4546Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra Yusuf,SH., LLM., MBA., MMgt., dan Zulfikar Judge, SH., CN.
No. 179 PK/Pdt/2004Bahwa Penggugat selaku pengelola Wisma GKBI Suite UG 02 terletakdi Jl. Jend.
Menyatakan putus hubungan sewa menyewa antara Penggugat danTergugat atas ruangan suites UG 02 Wisma GKBI dan tempat parkirberdasarkan Perjanjian Sewa tanggal 12 Mei 1995, First Amendment toLease Agreement (Perubahan Pertama Perjanjian Sewa) tanggal 13 Maret1996 dan Second Amendment to Lease Agreement (Perubahan KeduaPerjanjian Sewa) tanggal 13 Maret 1996 dan Car Parking LicenseHal. 9 dari 24 hal. Put.
Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat denganPerjanjian Sewa atas ruangan Suites UG 02 Wisma GKBI dan tempat parkirberdasarkan Lease Agreement (Perjanj ian Sewa) tertanggal 12 Mei 1995,First Amendment to Lease Agreement (Perubahan Pertama PerjanjianSewa) tanggal 13 Maret 1996 dan Second Amendment to Lease Agreement(Perubahan Kedua Perjanjian Sewa) tanggal 13 Maret 1996 dan CarParking License Agreement (Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Parkir);3.
Menyatakan putus hubungan sewa menyewa antara Penggugat danTergugat atas ruangan Suites UG 02 Wisma GKBI tersebut terhitung sejaktanggal 24 April 1998 dengan segala akibat hukumnya;4. Menyatakan sah tindakan Penggugat untuk menahan barangbarangTergugat yang semua dipakai Tergugat di ruangan Suite UG 02 WismaGKBI dan tempat parkir serta mengijinkan Penggugat untuk menjualbarangbarang tersebut untuk diperhitungkan dengan sisa kewajibanpembayaran sewa Tergugat ;5.