Penggugat:
FERDINANDO SOLOSSA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Kabupaten Maybrat,
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai GOLKAR
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I "INDRA BAYU" dan terdakwa II "YOPI GOLKAR YANDA", oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

- INDRA BAYU (TERDAKWA I)- YOPI GOLKAR YANDA (TERDAKWA II)

GOLKAR YANDA lalu terdakwa berkatakepada terdakwa II ?Bang ini ada meja lipat si DOLLY nyuruh aku menjual? laluterdakwa II menjawab ?ayok kita tanya sama pedagang didalam Pajak Besi?

GOLKAR YANDA lalu terdakwa berkata kepadaterdakwa Il ?Bang ini ada meja lipat si DOLLY nyuruh aku menjual? laluterdakwa II menjawab ?ayok kita tanya sama pedagang didalam Pajak Besi?

YANDA mendapat untungmasingmasing sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dimanaterdakwa INDRA BAYU dan terdakwa YOPI GOLKAR YANDA mengetahuibahwa 2 (dua) unit meja lipat tersebut adalah hasil curian akan tetapiterdakwa INDRA BAYU dan terdakwa YOPI GOLKAR YANDA maumenjual meja lipat tersebut karena mendapat untung ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti olehPenuntut Umum berupa 2 (dua) unit meja lipat yang terbuat dari piber dankakinya terbuat dari besi, dipergunakan

rupiah) dan yang kedua dibayar sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan 2 (dua) unit meja lipattersebut terdakwa INDRA BAYU dan terdakwa YOPI GOLKAR YANDAmendapat untung masingmasing sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)dimana terdakwa INDRA BAYU dan terdakwa YOPI GOLKAR YANDAmengetahui bahwa 2 (dua) unit meja lipat tersebut adalah hasil curian akantetapi terdakwa INDRA BAYU dan terdakwa YOP!

GOLKAR YANDA"dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Memerintahkan agar Terdakwa "INDRA BAYU" dan terdakwa II"YOPI GOLKAR YANDA" tetap berada dalam tahanan ;Menetapkan barang bukti berupa berupa : 2 (dua) unit meja lipatyang terobuat dari piber dan kakinya terbuat dari besidipergunakan dalam berkas perkara An.

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN GOLKAR KOTA BITUNG, diwakili oleh Dra. Baby Palar, SH.,MAP., SELAKU KETUA DPD PARTAI GOLKAR BITUNG vs IVONNE CH. LUNTUNGAN

PUTUSANNomor 39 PK/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR CQ.KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT (DPD)PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA CQ. KETUA DEWANPIMPINAN GOLKAR KOTA BITUNG, diwakili oleh Dra. BabyPalar, SH.

, yangdalam hal ini adalah Tergugat;Bahwa tanah milik Penggugat tersebut ditempati oleh Tergugat sejaktahun 1983 hingga sekarang, karena pada tahun 1981 Partai Golkar KotaAdministratif (Kotif) Bitung belum mempunyai kantor yang tetap/permanen, yangmana pada waktu itu suami Penggugat sebagai Pengurus Partai Golkar,sehingga mengadakan pembicaraan dengan orang tua Penggugat dan orangtua Penggugat meminjamkan tanah tersebut untuk dipakai oleh Partai Golkar,karena mengingat suami Penggugat sebagai Pengurus

Partai Golkar padawaktu itu dan mengingat juga selalu Ketua Golkar itu adalah Dr.

lagi terlibat dalam Partai Golkar,pernah menghubungi Ketua/Pimpinan maupun Dewan Pimpinan Daerah TingkatIl (DPD Il) Partai Golkar Kota Bitung;Bahwa pada tahun 2009 Penggugat telah memohon penerbitan Sertifikatatas tanah tersebut pada badan Pertanahan Nasional Kota Bitung, namunKetua Partai Golkar mengajukan surat penangguhan kepada Badan PertanahanNasional Kota Bitung.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAHTINGKAT (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA CQ. KETUADEWAN PIMPINAN GOLKAR KOTA BITUNG tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000..

Penggugat:
FERDINANDO SOLOSSA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Maybrat
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar

Penggugat:
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA

Memerintahkan Pit Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bimauntuk menyelenggarakan Musda Daerah Partai Golkar Kota Bima tahun2016 paling lambat 30 hari setelah Muscam Partai Golkar se Kota Bimatahun 2016 dilaksanakan dengan berpedoman pada AD/ART PartaiGolkar dan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang PerubahanJUKLAK4/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang PenyelenggaraanMusyawarah Musyawarah Partai Golkar di Daerah.(4).

= ataumempermainkanMAHKAMAH PARTAI GOLKAR sebagai institusi peradilantertinggi dalam internal Partai Golkar.8.

Memerintahkan Plt Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bimauntuk menyelenggarakan Musda Daerah Partai Golkar Kota Bima tahun2016 paling lambat 30 hari setelah Muscam Partai Golkar se Kota Bimatahun 2016 dilaksanakan dengan berpedoman pada AD/ART PartaiGolkar dan Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang PerubahanJUKLAK4/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang PenyelenggaraanMusyawarah Musyawarah Partai Golkar di Daerah.(4).

Memerintahkan PltDewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bima untuk menyelenggarakanMusda Daerah Partai Golkar Kota Bima tahun 2016 paling lambat 30 hari setelahMuscam Partai Golkar se Kota Bima tahun 2016 dilaksanakan denganberpedoman pada AD/ART Partai Golkar dan Petunjuk Pelaksanaan DPP PartaiGolkar Nomor : JUKLAK5/DPP/GOLKAR/V1I/2016 tertanggal 15 Juni 2016 tentangPerubahan JUKLAK4/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang PenyelenggaraanMusyawarah Musyawarah Partai Golkar di Daerah. (4).Menyatakan DewanPimpinan

Daerah Partai Golkar Kota Bima (Demisioner) memiliki hak suara dalampelaksanaan MUSDA Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bimaberdasarkan Petunjuk Pelaksanan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016.Hal. 25 dari 28 hal.Putusan No.1/Pdt.GSus.Parpol/2018/PN.RbiMenimbang bahwa dari uraian amar putusan mahkamah partai diatasmaka didapat fakta bahwa pelaksanaan musyawarah partai golkar harusberdasarkan Petunjuk Pelaksanan DPP Partai Golkar vide : JUKLAK5/DPP/GOLKAR

SOEBENO, S.Sos. vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR, dkk.

(vide bukti P.1);Bahwa sebagai salah seorang kader dan Pengurus Partai Golkar,Penggugat disahkan untuk dicalonkan dari Partai Golkar sebagai WakilBupati Kabupaten Seram Bagian Barat berpasangan dengan sdr.JACOBUS PUTILEIHALAT, S.Sos berdasarkan surat Keputusan DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR nomor: R282/GOLKAR/V2011,tertanggal 17 Januari 2011, perihal: PENGESAHAN PASANGAN CALONKEPALA DAERAH KAB.

Golkar SBB tidak akan membuat formulir dukunganpartai kepada sdr.

PO09/DPP/GOLKAR/VIV/2010Tentang pedoman penyelesaian perselisinan internal Partai Golkar ,Hal. 20 dari 27 hal. Put.

PO09/DPP/GOLKAR/V1V2010 tentang pedoman penyelesaianperselisinan Internal Partai Golkar.

PO09/DPP/GOLKAR/VI/2010 Tentang pedomanpenyelesaian perselisihan internal Partai Golkar. Alasan yangdigunakan Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara A QUO tidaksalah, Bila secara Limitatif dilakukan . yang menjadi persoalan adalahapakah Penafsiran atas pasal 5 Ayat (2) Peraturan Organisasi DPPPartai Golkar No. PO09/DPP/GOLKAR/VIV/2010 Tentang pedomanpenyelesaian perselisihan internal Partai Golkar, sama denganmakna pasal 9 Hurup (a)nya.

., KETUA DAN SEKRETARIS DPD PARTAI GOLKAR KAB. BANGKA BARAT tersebut;

., KETUA DAN SEKRETARIS DPD PARTAI GOLKAR KAB. BANGKA BARAT VS 1. MAHKAMAH PARTAI GOLKAR, DK

., KETUA DANSEKRETARIS DPD PARTAI GOLKAR KAB. BANGKABARAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Satria Noer,S.H.

Belitung;Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada JanterManurung, S.H., dan kawankawan, Para Advokat padaPengurus Pusat Badan Advokasi Partai Golkar (PPBAPG),berkantor di Kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek NeliMurni XI A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 3 Juli 2017;Para Termohon Kasasi;DanHIDAYAT ARSANI dan HERYAWANDI, SE, selaku SekretarisDewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi BangkaHalaman 1 dari 10 hal Put.

II Partai golkar Kabupaten BangkaBarat untuk menunda pelaksanaan Musda IV Partai Golkar KabupatenBangka Barat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap..

Menyatakan Tergugat II Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi tidakmempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan ke MahkamahPartai Golkar;4. Menyatakan sah hasil Musda IV Partai Golkar Kabupaten BangkaBelitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 12 Juli 2015;Halaman 5 dari 10 hal Put. Nomor 226 K/Padt.SusParpol/20185.

Menyatakan sah surat Keputusan Turut Tergugat Nomor KEP: 10/dpd/GOLKAR BABEL/XI/2015 tertanggal 05 Nopember 2015 tentangPengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Bangka BaratPeriode 20152020;6.

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGAKT II (DPD II) PARTAI GOLKAR KOTA BITUNG, ;IVONNE CH. LUNTUNGAN,

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT (DPD) PARTAIl GOLKAR SULAWESI UTARA Cq.KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGAKT Il(DPD Il) PARTAIl GOLKAR KOTA BITUNG,berkedudukan di Kelurahan Bitung Barat Satu,Lingkungan Il, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dalamhal ini memberi kuasa kepada: RIDWAN MAPAHENA,S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan HendrikusLangelo Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, KotaBitung, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;melawan:IVONNE CH.

Moningka mendapat sebelah Timur, sedangkan orang tuaPenggugat Lukas Luntungan mendapat sebelah Barat, kemudian tanahyang menjadi bagian milik orang tua Penggugat didaftarkan oleh Penggugatdi Register Kelurahan Bitung Barat satu dengan Nomor Register 61 Folioatas nama lwonne Ch Luntungan (Penggugat);Bahwa di atas tanah tersebut berdiri bangunan Kantor DewanPimpinan Daerah Tingkat Il (DPD Il) Partai Golkar Kota Bitung yang dibangun oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingakt Il (DPD Il) Partai Golkar KotaBitung

Il (DPD Il) Partai GolkarKota Bitung, dan setelah suami Penggugat sudah tidak ada lagi terlibatdalam Partai Golkar, pernah menghubungi Ketua/Pimpinan maupun DewanPimpinan Daerah Tingkat Il (DPD Il) Partai Golkar Kota Bitung;Bahwa pada tahun 2009 Penggugat telah memohon penerbitanSertifikat atas tanah tersebut pada badan Pertanahan Nasional Kota Bitung,namun Ketua Partai Golkar mengajukan surat penangguhan kepada BadanHal. 2 dari 9 hal.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT (DPD)PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA Cq. KETUA DEWAN PIMPINANDAERAH TINGAKT II (DPD Il) PARTA GOLKAR KOTA BITUNG tersebutharus ditolak;Hal. 7 dari 9 hal. Put.

KETUA DEWANPIMPINAN DAERAH TINGKAT (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESIUTARA Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGAKT II (DPD Il)PARTAI GOLKAR KOTA BITUNG tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 oleh Dr.

KOJONGIAN
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI SULAWESI UTARA
3.FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

LUNTUNGANDEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR, Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA, Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT II (DPD II) PARTAI GOLKAR KOTA BITUNG

ada sebagai Pengurus Partai Golkar pada waktu itu,dan mengingat juga selalu Ketua GOLKAR itu adalah dr.

Alan S.Umboh ;Bahwa saksi ketahui objek sengketa dibeli oleh Lucas Luntungan karena pada waktusaksi menjadi Sekretaris DPD II Golkar dan saksi tidak pernah melihat ada surat suratpembelian dari Lucas Luntungan ;Bahwa saksi Lucas Luntungan pernah mengajukan keberatan atas tanah miliknya yangdikuasai oleh DPD II Golkar ;Bahwa saksi pada tahun 1984 Kantor Golkar pindah atas perintah Ketua namun waktuitu masih bangunan darurat ;Bahwa Ketua Golkar pernah memberitahukan bahwa kantor Golkar pindah berdasarkanatas

Sekretaris DPD II Golkar Kota Bitung, GeorgeLengkong sudah menjadi anggota Golkar ; Bahwa semenjak Kantor Golkar pindah tahun 1984 Lukas Luntungan Tidak pernahmengajukan keberatan karena Ketua Golkar sudah bicarakan dengan Lucas Luntungan; Bahwa Lucas Luntungan pernah memintakan kepada DPD II Golkar untuk pehyelesaiantanah tersebut dengan pembayaran supaya statusnya menjadi jelas, tetapi oleh pengurusmengatakan bahwa nanti diselesaikan oleh pengurus yang barn karena pada waktu itumerupakan akhir

DPD II Golkar Kota Bitung, GeorgeLengkong sudah menjadi anggota Golkar ;Bahwa semenjak Kantor Golkar pindah tahun 1984 Lukas Luntungan Tidak pernahmengajukan keberatan karena Ketua Golkar sudah bicarakan dengan Lucas Luntungan;Bahwa Lucas Luntungan pernah memintakan kepada DPD II Golkar untuk pehyelesaiantanah tersebut dengan pembayaran supaya statusnya menjadi jelas, tetapi oleh pengurusmengatakan bahwa nanti diselesaikan oleh pengurus yang barn karena pada waktu itumerupakan akhir masa kepengurusan

DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI NTB,, DKK

DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI NTB, beralamat diJalan Sriwijaya Nomor 2, Mataram, NTB;2. DPP PARTAI GOLKAR, beralamat di Jalan Anggrek NellyMurni XI A, Slipi, Jakarta Barat:3. ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.

DPD PartaiGolkar Kota Bima yang dibentuk oleh Tergugat yang melaksanakanMusda III DPD Partai Golkar Kota Bima periode 20162021 di aula DPPPartai Golkar pada tanggal 2 Oktober 2017, perbuatan Tergugat II yangsecara terangterangan memberikan fasilitas, menyetujui, menghadiri danmembuka secara resmi acara Musda III DPD Partai Golkar Kota Bimayang dilaksanakan oleh Tergugat dan/atau Pit.

DPD Partai Golkar KotaBima yang dibentuk oleh Tergugat tersebut dan demikian juga denganperbuatan Tergugat Ill yang menghadiri dan mencalonkan diri sebagaiKetua DPD Partai Golkar Kota Bima periode 20162021 pada acaraMusda II DPD Partai Golkar Kota Bima yang dilaksanakan oleh Tergugat dan/atau Plt.

DPD Partai Golkar Kota Bima yang dibentuk oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor05/PIGOLKAR/X/2016, tanggal 12 Januari 2017 dan oleh karena itumerupakan perbuatan melawan hukum;.

Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il untuk melaksanakan AmarMahkamah Partai Golkar Nomor 05/PIGOLKAR/X/2016, tanggal 12 Januari2017;.

Penggugat:
FUAT NOPRIADI PRATAMA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) PROVINSI SUMATRA SELATAN
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) KABUPATEN MUSI RAWAS

YAZID MAHFUDZ dkk (Penggugat) vs DPD Golkar Kebumen dkk (Tergugat)

Bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kebumen memperoleh 7 (tujuh)kursi, sehingga dengan 7 orang anggota DPRD Kabupaten Kebumen tersebut, PartaiGolkar dapat membentuk Fraksi Partai Golkar..

Bahwa akhirnya DPC PKNU Kabupaten Kebumen kemudian menyetujui untukbergabung dalam Fraksi Partai Golkar, dengan pertimbangan bahwa denganbergabung ke dalam Fraksi Partai Golkar maka anggota DPRD Kabupaten Kebumendari PKNU Kabupaten Kebumen akan dapat optimal dalam kinerjanya membawaaspirasi konstituen PKNU Kabupaten Kebumen, karena ada sinergi yang salingmenguntungkan antara DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen dengan DPC PKNUKabupaten Kebumen.7.

Gugatan Penggugat Prematur, karena:Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada para Tergugatmengenai keanggotaan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari PKNU(Penggugat) yang tergabung dalam Fraksi Partai Golkar DPRD KabupatenKebumen; Dan Penggugat menuntut agar sejak tanggal 3 Pebruari 2012anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari PKNU ditetapkan bukananggota Fraksi Partai Golkar (Petitum gugatan angka IV);Bahwa anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari PKNU Kebumen masukdalam Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten

Yuniarti Widayaningsih, SE.Bahwa karena memperoleh 7 (tujuh) kursi Partai Golkar dapat membentuk fraksisendiri yaitu Fraksi Partai Golkar dan juga dapat menerima permohonan /permintaan dari partai lain yang tidak dapat membentuk Fraksi sendiri untukbergabung dengan Fraksi Partai Golkar;Bahwa tidak benar Tergugat I meminta anggota DPRD dari PKNU untukbergabung ke Fraksi Partai Golkar dengan kesepakatan PKNU KabupatenKebumen akan diakomodir untuk posisi strategis;Yang benar bergabungnya anggota DPRD

partai Golkar yang duduk dalam alat kelengkapan DPRDKabupaten Kebumen agar Fraksi partai Golkar dapat bekerja optimal;Bahwa tidak benar apabila PKNU Kabupaten Kebumen dimanfaatkankeberadaannya di Fraksi partai Golkar, karena bergabungnya anggota DPRDKabupaten Kebumen dari PKNU atas keinginan dan permintaan Penggugatsendiri karena tidak dapat membentuk Fraksi sendiri sehingga harus bergabung kepartai lain dan sebelumnya antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak adakesepakatan apapun , yang ada hanya

Pembanding/Tergugat : BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Penggugat : GOLKAR TARIGAN

ANDI MUTTAMAR MATTOTORANGMelawan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR dkk.

KEP171/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentangpemberhentian dari Anggotta Partai Golongan Karya ;Bahwa tindakan tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP 171/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentang pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karyasangat tidak procedural karena tidak berdasarkan peraturan organisasi DewanPimpinan Pusat Partai Golkar No.

2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal pengusulan pemecatanPengurus dan Anggota Partai Golkar ;6.

, melalu jalur fraksi partaiGolkar;Bahwa sepengetahuan saksi yang pernah juga menjabat sebagai PengurusDPD partai Golkar Bulukumba, Penggugat tidak pernah melanggarAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar;Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai anggota partai Golkar sejaktanggal 20 Oktober 2012;Bahwa sebagai mantan pengurus partai Golkar Bulukumba, sepengetahuansaksi apabila seorang anggota partai akan diberhentikan harus melalu rapatpleno dan tahapan tertentu;Bahwa Penggugat pernah dihukum

karena terlibat perkara tindak pidanakorupsi dan menjalani hukuman selama 9 (Sembilan) Bulan;Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat menjadi kader partai Golkar sejaktahun 1984;Bahwa Penggugat digantikan posisinya sebagai anggota DPRD Bulukumbadari fraksi Golkar oleh pihak lain yang bernama Ilham;Bahwa Saksi mengundurkan diri sebagai anggota dan pengurus PartaiGolkar Bulukumba sejak tahun 2012 karena sudah tidak merasa nyamanlagi di Partai Golkar;Bahwa pernah ada rapat pleno partai Golkar DPD Bulukumba

KEP171/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentangpemberhentian dari Anggotta Partai Golongan Karya ;e Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan No.KEP171/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentang pemberhentian dari Anggota PartaiGolongan Karya atas nama Drs. H.

Penggugat:
Zairudin KN
Tergugat:
1.Dewan pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar)
2.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar)

DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I PARTAI GOLKARSULAWESI SELATAN ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Golkar Bin Abdul Majid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan, Menyuruh Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Golkar Bin Abdul Majid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000

Penuntut Umum:
JULFADLI, SH
Terdakwa:
Muhammad Golkar Bin Abdul Majid

Penggugat:
DPD Partai Golkar Prov. Kaltim
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA

Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Ogan Ilir vs Bupati Ogan Ilir