takterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah seperti yang telah diuraikan di atas;Menimbang, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannyasecara lisan di persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 56ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan adalah hakPara

takterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah seperti yang telah diuraikan di atas;Menimbang, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannyasecara lisan di persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 56ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan adalah hakPara

Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.RhMenimbang, bahwa berdasarkan hal itu, Sesuai dengan ketentuan yangada dalam pasal 271272 RV serta oleh karena pencabutan perkara adalah hakPara Pemohon, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut danperkara nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Rh. tanggal 22 Juli 2021 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 05 Juli 2021 dinyatakanselesai karena di cabut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

danmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkanPutusan Perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:Pasal 1Bahwa setengah dari bidang tanah dengan sertifikat nomor: 266/Kelurahan Wajo atasnama Asma, seluas 873 m* beserta 1 bangunan ruko di atasnya merupakan hartabersama dari almarhum Ahmad Baloko dan TergugatPasal 2Bahwa setengah dari harta bersama tersebut menjadi hak penuh TergugatPasal 3Bahwa setengah dari harta bersama tersebut menjadi harta waris yang merupakan hakPara

Bahwa benar tidak ada bukti otentik yang dimiliki sebagai alas hakPara Penggugat/Terbanding yang dapat mematahkan kebenaranKeputusan Objek Sengketa, yang didasarkan pada Surat Ukur,yang adalah merupakan dokumen resmi memuat data fisik dandata yuridis mengenai tanah yang disebutkan dalam ObjekSBIG KEG f~~ = nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang ditemuidiatas selanjutnya Majelis Hakim Banding akan memutus perkara a quodengan pertimbangan sebagai berikutfee

sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,juga secara substansial telah diberikan oleh Tergugat kepadaorang yang berhak, dalam hal ini kepada Tergugat IlIntervensSi 222 2=Bahwa benar tidak ada hubungan hukum= antara paraPenggugat/Terbanding dengan tanah yang disebutkan dalam objeksengketa, sehingga sesungguhnya tidak ada kepentingan paraPenggugat/Terbanding yang dirugikan sebagai akibatditerbitkannya keputusan ObjekSengketa ;Bahwa benar tidak ada bukti otentik yang dimiliki sebagai alas hakPara

takterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah seperti yang telah diuraikan di atas;Menimbang, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannyasecara lisan di persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 56ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan adalah hakPara

termasuk dan merupakan bagianyang tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telahmenasehati Pemohon untuk mempertimbangkan kembali keinginannya untukmeneruskan perkara ini dan secara lisan (expressive verbis) Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya dan terhadap permohonan pencabutanperkara atau permohonan tersebut, Hakim menilai hal itu merupakan hakpara

Selanjutnya di depan persidangan, Pemohon dan Pemohon IItelah sepakat izin kepada Majelis Hakim untuk mencabut surat permohonannyakarena para Pemohon Masih di bawah umur pasa saat menikah;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan ini adalah hakpara Pemohon, apalagi perkara aquo bersifat perdata dan tidak ada pihak lainyang dirugikan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pencabutanperkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272Rv) dan oleh karenanya permohonan

Memerintahkan para Tergugat untuk membayar ganti kerugian dan atauhutang serta denda sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan replikPenggugat baik secara tunai maupun denagn diperhitungkan dalam hakpara Tergugat ;Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.07/PL/G/2006/PHIPN.TK. tanggal 18 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut

Menetapkan harta warisan Almarhumah Syafrida Dewi adalah bagian dari hakpara ahli waris.g.

Noor RT.001/RW.001 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu,Kabupaten Bulukumba, saat ini berada di Kota Makassar memilih domisili di BTNMinasa Upa Blok N/12 No.5, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Januari 2019;Bertindak untuk diri Sendiri dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum / hakPara Pemberi Kuasa sebagai Para Ahli Waris / Turun Waris dan/atau Ahli WarisPengganti dari :1. SENO DAENG RANNU KARAENG LAKIUNG (I NANNU);2.

Dalam penjelasan umum alenia kelima, Arbritase dalam UndangUndang ini merupakan cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang didasarkanatas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa;Menimbang, bahwa Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999mempertegas Pasal 3 bahwa klausul arbritase dalam perjanjian meniadakan hakpara pihak mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian kePengadilan Agama;Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PTA.Smglembar 3 dari 6 halamanMenimbang, bahwa atas dasar

lisan menyatakan mencabut perkaranya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon secara lisanmengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa pencabutan perkara/permohonan merupakan hakpara

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara telah diatur dalamReglement op de Burgerlijke Rectsvordering (Rv), alinea 1 pasal 271 yangmenyatakan bahwa pemohon dapat mencabut perkaranya, selama Termohonbelum menyampaikan jawaban atas permohonan tersebut dan denganmenunjuk Pasal 54 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 yang diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndangNomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan merupakan hakPara

Dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, kewajiban kKewajiban PARA PIHAKharus dijalankan sesuai kesepakatan untuk menjamin terlaksananya hak hakPARA PIHAK.3. Bahwa PARA PIHAK bersedia meningkatkan Kesepakatan Perdamaian ini menjadiAkta Perdamaian.4.

obyekperkara a quo, maka para Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Bahwa apabila dicermati dengan hati nurani dan akan sehat, maka adalah tidakadil menurut hukum jika rumpun keluarga Wa Ila (anak II) i.c. para Tergugat apabilamenguasai lagi tanah obyek perkara a quo, dan melarang rumpun keluarga La Palagi i.cpara Penggugat untuk mendapatkan tanah obyek perkara a quo, dan hal ini sangatmerugikan para Penggugat, padahal secara hukum tanah obyek perkara aquo adalah hakpara

beracara dalam menjalankann peradilannya;Alasan Keberatan Kasasi Ketiga:Judex Facti lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam dengan batalnya putusan yang bersangkutan,oleh karena menyimpang dari dasar gugatan Penggugat;Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannyaadalah menyimpang dari dasar gugatan, oleh karena dasar gugatan para Penggugatadalah memohon agar tanah obyek perkara dinyatakan sebagai tanah darat bahagian/hakpara

19121959 beliau telahmemberikan tanah miliknya seluas + 0,690 Ha (bukti P2) kepada I WayanKarsa (P1) dan Komang Mehe(almarhum) orang tua dari P2 sampai dengan P6 =;Tanah pemberian mana, tercantum dalam pipil No.73persil No.3la kelas I tertulis atas nama Ni Ketut Rameyang terletak Subak Bedidas Kelurahan PagesanganKecamatan Mataram Kota Mataram ;Bahwa ternyata pada sejak tahun 1961, ayah Tergugatdengan tanpa hak dan melawan hukum telah masuk danmenguasai sebagian (yaitu seluas + 0,350 Ha) tanah hakpara

Penggugat (atas pemberian Ni Ketut Rame) tersebut,dengan penguasaan yang terus berlanjut sampai kepadaTergugat sekarang ini ; Menimbang, bahwa atas penguasaan sebagian tanah hakpara Penggugat oleh Tergugat secara tidak sah itu, telahmenimbukan kerugian material dan immaterial kepadaPenggugat, sehingga para Penggugat karenanya kecualimenuntut pengembalian tanah tersengketa juga pembayaranganti rugi 3; Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatanPenggugat, karena penguasaan tanah tersengketa olehTergugat

keterangan saksi saksi yang diajukanoleh Tergugat; ternyata pula tidak satupun diantara parasaksi dari Tergugat itu, yang mengetahui' tentang = asalmuasal perolehan tanah yanagdikuasai oleh pihakTergugat kecuali hanya sebatas kenyataan, kalauTergugatlah yang oleh saksi diketahuinya pernah mengolah/ menggarap tanah sengketa atau =menyuruh orang lainuntuk menggarap / mengolah tanah sengketa tersebut ;Menimbang, bahwa dengan begitu cukup terlihat kalaubukti bukti Tergugat tidak dapat menangkal kebenaran hakPara

mendalil kan sesuai kenyataan bahwa tanahsengketa seharusnya terletak di Desa Raknamo, maka sangat tidakmungkin tanah sengketa merupakan milik para terlawan (SemulaPenggugat), karena para Penggugat (sekarang Terlawan) sejak dahulutidak pernah menjadi warga / penduduk DesaRaknamo dan sejak dulutanah sengketa tidak pernah menjadi wilayah kampung KRISIN /sekarang Desa OEFETO.Ketiga : Peristiwa yang merupakan bukti bahwa tanah sengketa bukantanah hak milik para penggugat (sekarang terlawan), tetapi hakpara

Bahwa sebagai bukti bahwa tanah sengketa tersebut bukan tanahwarisan dari kakek para penggugat dan / atau tanahsengketa bukan hakpara penggugat (Sekarang terlawan) yaitu :Pertama : Bahwa sebenarnya kakek / orang tua dari terlawan semulapenggugat dan kakek / orang tua dari para terlawan IIVI (anakanak dari TITUS SORA alm semula penggugat II) justru pernahtinggal / menguasai sebagian kecil dari tanah sengketa karenamendapatkan izin dari kakek / orang tua para Pelawan untukmenggembalakan hewan di tanah

Terlawan) yangtelah mengklaim / mempertahankan tanah sengketa tanpa menghiraukan paraPelawan dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah warisan dariKakek / orang tua para Penggugat (Sekarang Terlawan), sedangkan faktamenunjukan bahwa Kakek / orang tua para penggugat (Sekarang terlawan)justru dahulu menggarap / mengembalakan hewan diatas tanah sengkettersebut karena sebelumnya mendapat izi dari Kakek / orang tua para Pelawan.Dan fakta in seharusnya telah menunjukan bahwa tanah sengketa adala hakpara

dengan caramenggembalakan hewan di atas tanah sengketa dan menggarap tanahsengketa karena mendapat izin dari kakek / orang tua para pelawanadalah merupakan bukti pengakuan dari kakek para terlawan / orang tuapara terlawan / para terlawan bahwa tanah sengketa tersebut adalah hakmilik dari kakek / orang tua para pelawan.Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para terlawan / semulapara Penggugat yang telah menguasai dan mempertahankan tanahsengketa adalah perbuatan yang melanggar Hukum dan melawan hakpara

Selanjutnya di depan persidangan,Pemohon Il memohon izin kepada Hakim untuk mencabut suratpermohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan ini adalah hakpara Pemohon, apalagi perkara aquo bersifat perdata dan tidak ada pihak lainyang dirugikan, oleh karenanya Hakim menilai bahwa pencabutan perkaratersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) danoleh karenanya permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang

SEGORO GLOBAL MANDIRI membayar hakpara pekerja, namun pihak perusahaan menolak.13 Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat bedasarkan atas bukti buktiyang kuat dan tidak dapat di sangkal lagi oleh Tergugat maka para Penggugatmohon supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adaupayah hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat.14 Bedasarkan Pasal 164 Ayat (3), Pasal 155 Ayat (2) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Mahkamah KonstitusiNomor : 37

SEGORO GLOBAL MANDIRI di jalan AdisuciptoKm 15 Kubu Raya.4 Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) atas diri para Penggugatharus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hakpara penggugat secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak paraPenggugat berupa : uang pesangon, upah proses, penggantian hak cutiyang berjumlah sebesar Rp. 88.608.000, dengan rincian sebagai berikut :1 PENGGUGATIJumlah hak yang harus diterima Penggugat I terdiri dari : Uang pesangon 2 x 4 x Rp 2.500.000, Rp 20.000.000