Ditemukan 33178 data
90 — 37
Direktorat Jalan Bebas Hambatan.TerhadapDjohan Laiman Yusuf, S.H.
., Kepala Sub DirektoratPengadaan Tanah Direktorat Jalan Bebas Hambatan,Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: 1. Mislan, S.T., M.T., PejabatPembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan TolBakauheniTerbanggi Besar IB, 2. Abdur Rahman, KepalaTata Usaha Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan TolBakauheniTerbanggi Besar IB, dan 3.
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Mulyadi
20 — 3
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Mulyadi
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Mr. X
49 — 18
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Mr. X
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Nurmuliana, Dkk
25 — 2
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Nurmuliana, Dkk
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Mustafa
25 — 3
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Mustafa
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Usman
13 — 1
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
Usman
72 — 13
Direktorat Jalan Bebas Hambatan
KEMENTRIAN PUPR,DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATKER PENGADAAN TANAH JL TOL WIL II
Termohon:
HASBI
119 — 6
Pemohon:
KEMENTRIAN PUPR,DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATKER PENGADAAN TANAH JL TOL WIL II
Termohon:
HASBI
KEMENTRIAN PUPR,DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATKER PENGADAAN TANAH JL TOL WIL II
Termohon:
ADNAN
100 — 3
Pemohon:
KEMENTRIAN PUPR,DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATKER PENGADAAN TANAH JL TOL WIL II
Termohon:
ADNAN
KEMENTRIAN PUPR,DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATKER PENGADAAN TANAH JL TOL WIL II
Termohon:
ADNAN
86 — 8
Pemohon:
KEMENTRIAN PUPR,DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATKER PENGADAAN TANAH JL TOL WIL II
Termohon:
ADNAN
KEMENTRIAN PUPR,DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATKER PENGADAAN TANAH JL TOL WIL II
Termohon:
ABDUL JABAT
98 — 6
Pemohon:
KEMENTRIAN PUPR,DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATKER PENGADAAN TANAH JL TOL WIL II
Termohon:
ABDUL JABAT
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
M. Amin Zakaria
15 — 2
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR DIREKTORAT JALAN BEBABS HAMBATAN SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II
Termohon:
M. Amin Zakaria
650 — 409 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN MEDAN - KUALANAMU tersebut tidak dapat diterima;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN MEDAN - KUALANAMU VS CHINA HARBOUR ENGINEERING Co.Ltd - CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING Corp.Ltd PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) JO
PUTUSANNomor 944 B/Pdt.SusArbt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikutdalam perkara antara:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJAPELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN MEDAN KUALANAMU, berkedudukan di Jalan Busi Dalam, Nomor 7G, Medan, 20219;Pemohon dahulu sebagai Pemohon Pembatalan PutusanArbitrase;LawanCHINA HARBOUR ENGINEERING Co.Ltd CHINA STATECONSTRUCTION ENGINEERING Corp.Ltd PT.
1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa beserta penjelasannya, terhadap putusan pengadilannegeri yang menolak gugatan pembatalan putusan arbitrase tersebut tidaktersedia upaya hukum, untuk itu permohonan banding dari Pemohon harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat permohonan yang diajukan oleh PemohonPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJA PELAKSANAANJALAN BEBAS HAMBATAN
Menyatakan permohonan banding yang diajukan olen Pemohon BandingPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJAPELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN MEDAN KUALANAMUtersebut tidak dapat diterima;2. Menghukum Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitraseuntuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh H.
HARTATIK
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
168 — 91
Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan penyerobotan, penguasaan dan pengambilalihan secara paksa aset tanah milik Penggugat seluas 1.727 m2 untuk dijadikan jalan tol bebas hambatan (TOL) Pandaan - Malang;
- Menyatakan tidak Sah
dan Cacat Hukum seluruh proses pengambilalihan dan pemanfaatan aset tanah milik Penggugat seluas 1.727 m2 yang saat ini telah dijadikan jalan tol bebas hambatan (TOL) Pandaan - Malang;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang seluas 1.727 m2 yang saat ini telah dijadikan jalan tol bebas hambatan (TOL) Pandaan - Malang;
- Menyatakan Sah dan berharga Kutipan Buku Letter C Desa Buku huruf
dalam hal pengawasan dan kontroling terhadap ProyekPengadaan Tanah, Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) PandaanMalang telahikut' melakukan pembiaran atas penyalahngunaan wewenang danpenyalahgunaan prosedur proses ganti rugi aset tanah warga yang dikuasaluntuk dijadikan jalan tol bebas hambatan (TOL) Pandaan Malang;Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah Pemilik sah atas Obyek Sengketaseluas + 1.727 m2 yang telah menjadi jalan tol bebas hambatan (TOL)Pandaan Malang sejak 2017 hingga sekarang maka sudah seharusnyaPARA
(TOL) PandaanMalang, yang pelaksanaannya melalui PelaksanaPengadaan Tanah untuk Jalan Tol Bebas Hambatan PandaanMalangyang diketuai oleh Tergugat , bahwa dalildalil yang disampaikanPenggugat adalah tidak benar sama sekali, dapat disampaikan sebagaiberikut :a.
Bahwa tahun 2015 bidang tanah tersebut terkena pembangunanJalan Tol Bebas Hambatan (TOL) PandaanMalang sesuai SuratKeputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/379/KPTS/013/2015,Tanggal 21 Mei 2015 Tentang Pembaharuan Penetapan LokasiPembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) PandaanMalangdiantaranya berlokasi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang dan saatini Pembangunan JI. Tol PandaanMalang tersebut telah selesai dantelah pula difungsikan;3.
Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukumdengan cara melakukan penyerobotan, penguasaan danpengambilalihan secara paksa aset tanah milik Penggugat seluas +1.727 m2 untuk dijadikan jalan tol bebas hambatan (TOL) Pandaan Malang;3. Menyatakan tidak Sah dan Cacat Hukum seluruh prosespengambilalihan dan pemanfaatan aset tanah milik Penggugat seluas +1.727 m2 yang saat ini telah dijadikan jalan tol bebas hambatan (TOL)Pandaan Malang;4.
KEMENTRIAN PUPR,DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATKER PENGADAAN TANAH JL TOL WIL II
Termohon:
M. Ali Usman
48 — 23
Pemohon:
KEMENTRIAN PUPR,DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN SATKER PENGADAAN TANAH JL TOL WIL II
Termohon:
M. Ali Usman
HARTATIK
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
360 — 0
Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan penyerobotan, penguasaan dan pengambilalihan secara paksa aset tanah milik Penggugat seluas 1.727 m2 untuk dijadikan jalan tol bebas hambatan (TOL) Pandaan - Malang;
- Menyatakan tidak Sah
dan Cacat Hukum seluruh proses pengambilalihan dan pemanfaatan aset tanah milik Penggugat seluas 1.727 m2 yang saat ini telah dijadikan jalan tol bebas hambatan (TOL) Pandaan - Malang;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang seluas 1.727 m2 yang saat ini telah dijadikan jalan tol bebas hambatan (TOL) Pandaan - Malang;
- Menyatakan Sah dan berharga Kutipan Buku Letter C Desa Buku huruf
20 — 5
Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak menempati dan mendiami rumah milik Penggugat, yaitu rumah di Jalan Sultan Serdang Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai provisi Sumatera Utara; - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan setiap orang tanpa kecuali yang berada didalam rumah di jalan Sutan Serdang Dusun I Desa Kota Galuh Utara yang berdiri diatas setifikat hak milik No.46/Desa Kota Galuh untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa hambatan-hambatan
122 — 14
Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan penyerobotan, penguasaan dan pengambilalihan secara paksa aset tanah milik Penggugat seluas 1.727 m2 untuk dijadikan jalan tol bebas hambatan (TOL) Pandaan - Malang;3. Menyatakan tidak Sah dan Cacat Hukum seluruh proses pengambilalihan dan pemanfaatan aset tanah milik Penggugat seluas 1.727 m2 yang saat ini telah dijadikan jalan tol bebas hambatan (TOL) Pandaan - Malang; 4.
Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang seluas 1.727 m2 yang saat ini telah dijadikan jalan tol bebas hambatan (TOL) Pandaan - Malang;5.
94 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTURDIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DANFASILITAS JALAN DAERAH Cq. SATUAN KERJA PENGADAANTANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Cq. PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGANUMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
DIREKTUR DIREKTORATJALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DANFASILITAS JALAN DAERAH Cq. SATUAN KERJAPENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENITERBANGGI BESAR Cq. PEJABAT PEMBUATKOMITMEN PENGADAAN TANAH UNTUKKEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENITERBANGGI BESAR VS SURADI, DKK. DAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANCq. DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERALPLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGANCq. KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASANHUTAN (BPKH) WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG, DKK.
Terbanding/Penggugat : Sugeng Riyanto, S.Sos
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. Sucofindo Apraisal Utama/KJPP IJR
64 — 50
Pembanding/Tergugat I : Kementrian PUPR Cq Dirjen Bina Marga Cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan Diwakili Oleh : Kementrian PUPR Cq Dirjen Bina Marga Cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan
Terbanding/Penggugat : Sugeng Riyanto, S.Sos
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. Sucofindo Apraisal Utama/KJPP IJR